Postingan

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2826 K/Pdt/2021

  Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2826 K/Pdt/2021   (Batasan tegas mengenai tanggung jawab perdata Notaris dalam proses pembuatan akta RUPS yang cacat yuridis)    Integritas Jabatan Notaris dalam Penegakan Hukum Perseroan Terbatas dan Kepastian Hukum Alat Bukti Autentik     Dr KRA Michael Josef Widijatmoko SH SpN Universitas Djuanda Bogor Notaris PPAT Jakarta Timur   Dr (candidat) Lisza Nurchayatie SH MKn Notaris PPAT Kabupaten Bogor         Eksistensi Notaris dalam sistem hukum Indonesia menempati posisi sentral sebagai pejabat umum yang diberikan wewenang oleh negara untuk menciptakan alat bukti autentik yang menjamin kepastian hukum di ranah privat. Fungsi ini menjadi semakin vital dalam dinamika hukum korporasi, di mana setiap langkah strategis Perseroan Terbatas (PT) harus didasarkan pada landasan hukum yang kokoh, terutama yang berkaitan dengan keputusan-keputusan strategis dalam Rapat Umum Pemegang Saha...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Hubungan dan Keterkaitan antara Hukum Perdata Internasional dan Hukum Dagang Internasional dengan Notaris dan Akta Notaris di Indonesia Pasca UU Cipta Kerja

 seri : materi kuliah TPA Notaris - MKN UNS SOLO Hubungan dan Keterkaitan antara Hukum Perdata Internasional dan Hukum Dagang Internasional dengan Notaris dan Akta Notaris di Indonesia Pasca UU Cipta Kerja     Dr KRA MJ Widijatmoko Wreksonegoro SH SpN Dr (candidat) Lisza Nurchayatie SH Mkn       1. Fondasi Teoretis Hukum Perdata Internasional dan Hukum Dagang Internasional dalam Praktik Kenotariatan   Hukum Perdata Internasional (HPI) pada hakikatnya merupakan hukum perdata nasional yang dikhususkan untuk mengatur hubungan hukum yang mengandung unsur asing atau elemen internasional. Dalam diskursus akademik pada Program Studi Magister Kenotariatan, pemahaman mengenai HPI menjadi krusial karena profesi notaris sering kali dihadapkan pada subjek hukum, objek hukum, maupun lokasi perbuatan hukum yang melintasi batas-batas kedaulatan negara. Definisi HPI di Indonesia sering kali disepadankan dengan istilah  Conflict of Laws  atau Hukum Perselisih...
Posting Komentar
Baca selengkapnya