Postingan

Menampilkan postingan dari Desember, 2025

Restorasi Kepercayaan Publik Melalui Penguatan Kantor Bersama Notaris dan Reformulasi Undang-Undang Jabatan Notaris : Kajian Yuridis Sosiologis Untuk Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum Dan Transparansi

Restorasi Kepercayaan Publik Melalui Penguatan Kantor Bersama Notaris dan Reformulasi Undang-Undang Jabatan Notaris : Kajian Yuridis Sosiologis Untuk Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum Dan Transparansi   Dr KRA MJ Widijatmoko SH SpN Lisza Nurchayatie SH MKn       Landasan Ontologis Jabatan Notaris dan Dialektika Kepercayaan Publik di Indonesia.   Jabatan notaris dalam konstelasi hukum Indonesia merupakan sebuah manifestasi dari delegasi kekuasaan negara kepada pejabat umum yang diberikan kewenangan khusus untuk menciptakan alat bukti autentik. Sebagai profesi yang berakar pada tradisi  civil law , notaris memegang mandat konstitusional untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat melalui dokumen-dokumen legal yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun, pada dekade terakhir, institusi notariat di Indonesia menghadapi tantangan eksistensial berupa degradasi kepercayaan publik ( public trust ) yang cukup masif. Fen...

Restorasi Kepercayaan Publik (Public Trust) melalui Penguatan Kantor Bersama Notaris (KBN) dan Reformulasi Undang-Undang Jabatan Notaris

Restorasi Kepercayaan Publik ( Public Trust ) melalui Penguatan Kantor Bersama Notaris (KBN) dan Reformulasi Undang-Undang Jabatan Notaris   Dr KRA MJ Widijatmoko SH SpN Lisza Nurchayatie SH MKn       Pendahuluan : Krisis Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Notariat.   Jabatan Notaris di Indonesia merupakan  nobile officium  (profesi mulia) yang berlandaskan pada kepercayaan ( trust ). Notaris sebagai pejabat umum diberikan otoritas oleh negara untuk menciptakan alat bukti autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, maraknya perkara hukum yang melibatkan oknum Notaris - seperti keterlibatan dalam mafia tanah, pemalsuan akta, penyalahgunaan  covernote , hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU) - telah menggerus  public trust  secara signifikan. Krisis kepercayaan ini tidak hanya berdampak pada reputasi profesi, tetapi juga mengancam kepastian hukum dalam lalu lintas keperdataan masyarakat. ...