Postingan

PENGATURAN, PEMBUATAN BEDING, DAN EKSEKUSI KLAUSULA SISTER SHIP PADA AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HIPOTEK DAN AKTA HIPOTEK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

  PENGATURAN, PEMBUATAN BEDING, DAN EKSEKUSI KLAUSULA SISTER SHIP PADA AKTA SURAT KUASA MEMBEBANKAN HIPOTEK DAN AKTA HIPOTEK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA     Dr KRA Michael Josef Widijatmoko SH SpN Dr (candidat) Lisza Nurchayatie SH MKn       I.  Konseptualisasi Klausula Sister Ship : Genealogi Asuransi Rangka Kapal dan Pergeseran Paradigma Hukum Jaminan.   Konsep  sister ship  (kapal saudara) secara historis lahir dan berkembang dalam ranah hukum asuransi rangka kapal ( marine hull insurance ). Di bawah ketentuan standar seperti  Institute Time Clauses (ITC) Hull 280 , klausula ini dirancang khusus untuk melindungi kepentingan tertanggung ( assured ) ketika terjadi peristiwa tabrakan ( collision ) atau pemberian jasa pertolongan ( salvage services ) di antara dua kapal atau lebih yang berada di bawah kepemilikan, kendali, atau manajemen terpadu yang sama. Berdasarkan asas hukum perdata umum mengenai pencampuran utang ( confusio ), ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Kurikulum Dan Substansi Materi Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah : Transformasi Hukum Agraria, Hukum Pertanahan, Hak Atas Tanah, Dan Pendaftaran Tanah Di Era Digital

  Kurikulum Dan Substansi Materi Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah :   Transformasi Hukum Agraria, Hukum Pertanahan, Hak Atas Tanah, Dan Pendaftaran Tanah Di Era Digital     Dr KRA Michael Josef Widijatmoko SH SpN Dr (candidat) Lisza Nurchayatie SH MKn       Penyelenggaraan ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan mekanisme seleksi krusial yang dirancang untuk memastikan bahwa para calon pejabat umum memiliki kompetensi teoretis dan praktis yang mendalam dalam mendukung tugas negara di bidang pertanahan. Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2352/SK-HR.03.04/XI/2024, materi ujian PPAT tahun 2024 dan seterusnya mencakup spektrum yang luas, mulai dari organisasi kelembagaan kementerian, hukum pertanahan nasional, hak atas tanah, hingga sistem pendaftaran tanah yang kini bertransformasi ke arah digital.  Dinamika hukum agraria di Indonesia saat ini berada pada titik balik bersejarah, di ma...
Posting Komentar
Baca selengkapnya