USULAN PEMIKIRAN Rekonstruksi Yuridis Jabatan Notaris Dalam Ekosistem Digital : Analisis Komprehensif dan Usulan Rancangan Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Menuju Era Cyber Notary
USULAN PEMIKIRAN
Rekonstruksi Yuridis Jabatan Notaris Dalam Ekosistem Digital :
Analisis Komprehensif dan Usulan Rancangan Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Menuju Era Cyber Notary
Dr KRA MJ Widijatmoko SH SpN
Universitas Djuanda Bogor
Notaris PPAT Jakarta Timur
Dr (candidat) Lisza Nurchayatie SH MKn
Notaris PPAT Kabupaten Bogor
1. Bab I : Definisi Dan Ketentuan Umum Dalam Paradigma Kenotariatan Digital.
Transformasi fundamental dalam jabatan notaris di Indonesia memerlukan redefinisi yang mencakup aspek teknologis tanpa meninggalkan hakikat autentisitas yang menjadi ruh dari jabatan tersebut. Pasal 1 dalam Rancangan Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) harus menjadi batu penjuru yang mampu menjembatani doktrin hukum klasik dengan realitas teknologi informasi. Notaris sebagai pejabat umum kini tidak lagi hanya beroperasi dalam ruang fisik, melainkan juga dalam ruang siber (cyberspace) yang membutuhkan kepastian identitas, integritas dokumen, dan ketersediaan data secara berkelanjutan.
-Pasal 1 : Penajaman Terminologi Elektronik
Usulan perubahan Pasal 1 mengintegrasikan konsep Cyber Notary sebagai perluasan dari fungsi konvensional. Notaris Elektronik didefinisikan sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya dengan menggunakan sistem elektronik dan teknologi informasi komunikasi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Perubahan ini krusial untuk menjawab ketidakpastian hukum yang selama ini muncul akibat pembatasan dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengecualikan akta notaris dari cakupan dokumen elektronik yang diakui secara luas.
Definisi Akta Notaris Elektronik harus dipahami sebagai dokumen resmi yang dihasilkan melalui sistem elektronik yang memenuhi standar keamanan siber nasional, yang mencakup Minuta Akta Elektronik, Akta In Originali Elektronik, Salinan Akta Elektronik, Grosse Akta Elektronik, dan Kutipan Akta Elektronik. Dalam struktur ini, Minuta Akta Elektronik adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan elektronik tersertifikasi dari para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan secara digital dalam Protokol Notaris Elektronik pada sistem AHU Online. Konsep ini mengubah paradigma penyimpanan dari rak arsip fisik menuju pusat data terenkripsi yang dikelola oleh negara namun tetap dalam kendali yuridis notaris yang bersangkutan.
Istilah | Definisi Konvensional | Usulan Definisi Elektronik |
Notaris | Pejabat umum pembuat akta fisik. | Otoritas autentikasi dalam ekosistem digital dan fisik. |
Akta | Dokumen tertulis di atas kertas. | Informasi elektronik terstruktur yang terautentikasi. |
Protokol | Kumpulan dokumen arsip negara fisik. | Kumpulan data digital terenkripsi pada AHU Online. |
Tanda Tangan | Goresan tangan manual (basah). | Tanda tangan elektronik tersertifikasi (PKI). |
Kantor | Ruang fisik kedudukan notaris. | Kedudukan fisik yang terintegrasi dengan akses sistem siber. |
2. Bab II : Pengangkatan Dan Pemberhentian Notaris Elektronik.
Siklus jabatan notaris, mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian, harus diadaptasi untuk memastikan bahwa setiap pemegang jabatan memiliki kompetensi digital yang memadai. Jabatan notaris bukan sekadar profesi hukum, melainkan instansi kepercayaan publik yang menjamin legalitas hubungan hukum antar subjek hukum dalam masyarakat.
a. Bagian Pertama : Pengangkatan Notaris Elektronik.
a.1. Pasal 2 : Kewenangan Pengangkatan dan Pemberhentian.
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum memegang kewenangan absolut dalam pengangkatan dan pemberhentian Notaris Elektronik. Proses ini dilakukan secara terintegrasi melalui sistem AHU Online, memastikan jejak audit yang transparan sejak awal masa jabatan.
a.2. Pasal 3 : Syarat Pengangkatan dan Sanksi Pelanggarannya.
Selain syarat klasik seperti pendidikan Magister Kenotariatan, calon Notaris Elektronik wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Digital Kenotariatan dari Pendidikan dan Pelatihan Calon Notaris yang diselenggarakan oleh Organisasi Notaris bersama Kementerian Hukum, sesuai aturan hukum pendidikan tinggi berdasarkan KKNI setelah lulus Magister Kenotariatan. Syarat ini mencakup pemahaman tentang keamanan data, enkripsi, dan tata kelola sistem elektronik. Pelanggaran terhadap kewajiban pemeliharaan standar teknologi kantor dapat mengakibatkan pembatalan pengangkatan atau sanksi administratif berupa pembekuan akses sistem secara permanen.
a.3. Pasal 4, 5, dan 6 : Sumpah Jabatan dan Jangka Waktunya.
Sumpah jabatan tetap menjadi gerbang sakral bagi notaris. Usulan perubahan memungkinkan sumpah dilakukan secara virtual melalui telekonferensi yang sah, di mana berita acara sumpah ditandatangani secara elektronik. Jangka waktu pengucapan sumpah adalah 30 hari kalender sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Pengangkatan secara elektronik. Keterlambatan dalam mengucapkan sumpah mengakibatkan gugurnya Keputusan Pengangkatan secara otomatis demi hukum, kecuali dapat dibuktikan adanya kendala sistemik pada penyedia layanan elektronik pemerintah.
a.4. Pasal 7 : Kewajiban Pasca Sumpah.
Setelah mengucapkan sumpah, Notaris Elektronik wajib mengaktivasi akun tersertifikasi pada otoritas sertifikasi elektronik yang diakui dan mendaftarkan sidik jari serta tanda tangan elektronik pada sistem AHU Online dalam waktu 7 hari kerja. Kegagalan memenuhi kewajiban ini berakibat pada penangguhan wewenang pembuatan akta.
b. Bagian Kedua : Pemberhentian Notaris Elektronik.
Struktur pemberhentian harus mencakup mekanisme penonaktifan akses digital secara seketika untuk mencegah penyalahgunaan wewenang pasca masa jabatan berakhir.
b.1. Pasal 8 dan 9: Sebab Pemberhentian dan Pelanggaran Berat.
Notaris diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan pelanggaran berat, seperti manipulasi data elektronik, keterlibatan dalam kejahatan siber yang telah berkekuatan hukum tetap, atau sengaja memberikan akses kunci privat kepada pihak yang tidak berwenang. Pemberhentian ini diikuti dengan penutupan permanen akun AHU Online dan pengalihan protokol elektronik ke pemegang protokol yang ditunjuk atau dengan penutupan permanen akun Protokol Notaris Elekttonik..
b.2. Pasal 10 hingga 15: Jenjang Sanksi dan Pembekuan Akun.
Sanksi didesain secara berjenjang mulai dari tegoran lisan hingga pembekuan akun. Pembekuan akun Notaris Elektronik dan akses AHU Online (Pasal 14 & 15) merupakan instrumen sanksi paling efektif dalam era digital. Hal ini dilakukan jika notaris terdeteksi melakukan aktivitas mencurigakan pada sistem, gagal melakukan pengkinian data pemilik manfaat (Beneficial Ownership), atau tidak membayar iuran wajib organisasi yang telah terintegrasi dengan sistem negara.
Jenis Pelanggaran | Deskripsi Pelanggaran Elektronik | Jenis Sanksi |
Ringan | Salah ketik administratif minor, keterlambatan laporan rutin. | Tegoran Lisan / Tertulis. |
Sedang | Tidak melakukan pembacaan akta secara virtual, kelalaian update sertifikat. | Pemberhentian Sementara (3-6 bulan) & Blokir Akses. |
Berat | Pemalsuan tanda tangan digital, pembocoran rahasia akta secara sengaja. | Pemberhentian Tidak Hormat & Pidana. |
Teknis | Kegagalan MFA, akun terindikasi diakses pihak luar. | Pembekuan Akun Sementara untuk Investigasi. |
c. Bagian Ketiga : Cuti Notaris Elektronik.
c.1. Pasal 16 hingga 19 : Manajemen Cuti Digital.
Cuti notaris di era digital dikelola melalui mekanisme "Serah Terima Akses". Notaris yang menjalankan cuti wajib mengajukan permohonan melalui akun AHU Online. Selama masa cuti, wewenang notaris tersebut dalam sistem akan dialihkan kepada Notaris Pengganti Elektronik melalui kunci akses sementara yang terbatas pada durasi cuti tersebut. Notaris yang menjabat sebagai pejabat negara (Pasal 19) wajib melepaskan akses jabatannya secara total untuk menjaga prinsip independensi dan imparsialitas.
d. Bagian Keempat : Notaris Pengganti Dan Pejabat Sementara Notaris.
d.1. Pasal 20 hingga 23 : Suksesi Jabatan dalam Transisi Elektronik.
Notaris Pengganti Elektronik harus memenuhi syarat kompetensi digital yang sama dengan notaris tetap. Serah terima protokol dilakukan secara elektronik melalui pembuatan Berita Acara Serah Terima Digital yang mencatat status terakhir seluruh akta dalam sistem. Jika notaris meninggal dunia, Pejabat Sementara Notaris ditunjuk oleh MPD untuk segera mengamankan kunci kriptografi dan menutup akses transaksi baru hingga proses pengalihan protokol selesai dilakukan oleh ahli waris atau pihak yang berwenang.
3. Bab III : Kewenangan, Kewajiban, Dan Larangan Notaris Elektronik.
Paradigma kewenangan notaris harus diperluas dari sekadar "penulis akta" menjadi "penjamin integritas data hukum". Hal ini penting karena dalam ruang siber, tantangan utama adalah verifikasi identitas dan keutuhan informasi.
a. Pasal 24 : Kewenangan Notaris Elektronik.
Notaris berwenang:
b. Pasal 25 : Kewajiban Notaris Elektronik.
Notaris wajib menjamin keamanan sistem elektronik di kantornya, menggunakan tanda tangan elektronik bersertifikat, dan memastikan bahwa para penghadap benar-benar telah memahami isi akta elektronik melalui pembacaan secara virtual yang terekam. Kelalaian dalam menjaga kerahasiaan kunci privat merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban jabatan.
c. Pasal 26 : Larangan Notaris Elektronik.
Dilarang bagi notaris untuk:
4. Bab IV : Tempat Kedudukan, Daerah Kerja, Dan Wilayah Jabatan Notaris (Notaris Ekektronik).
Konsep ruang fisik dalam kenotariatan tetap relevan sebagai jangkar yurisdiksi, namun operasionalisasinya bersifat melampaui batas fisik melalui teknologi informasi.
a. Pasal 27 : Tempat Kedudukan dan Kantor Notaris Elektronik.
Notaris wajib memiliki kantor fisik di daerah kedudukannya yang dilengkapi dengan fasilitas teknologi informasi standar yang tervalidasi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kantor ini berfungsi sebagai pusat penyimpanan perangkat keras keamanan digital dan tempat arsip fisik bagi akta yang masih dibuat secara konvensional.
b. Pasal 28 dan 29 : Daerah Kerja dan Wilayah Jabatan.
Daerah kerja Notaris Elektronik meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Namun, dalam pembuatan akta elektronik, notaris dapat memberikan layanan kepada penghadap yang berada di luar wilayah jabatannya sepanjang proses identifikasi dan penandatanganan dilakukan melalui sistem RON (Remote Online Notarization) yang terenkripsi dan diakui secara nasional.
c. Pasal 30 : Penandatanganan Akta Notaris Elektronik.
Penandatanganan akta wajib dilakukan dalam satu rangkaian proses elektronik yang tidak terputus. Sistem harus mencatat stempel waktu (timestamp) dan koordinat geografis para pihak saat melakukan penandatanganan elektronik untuk menjamin kepastian waktu dan lokasi hukum perbuatan tersebut dilakukan.
5. Bab V : Honorarium Notaris.
Pengaturan honorarium dalam era digital harus mencerminkan nilai ekonomis yang adil sekaligus mempertimbangkan biaya investasi teknologi yang dikeluarkan oleh notaris.
a. Pasal 31 : Besaran Honorarium Notaris Elektronik
Besaran honorarium didasarkan pada nilai ekonomis dan sosiologis akta. Usulan perubahan menetapkan bahwa biaya layanan sistem elektronik dapat dibebankan secara terpisah dari honorarium jasa hukum, dengan batas maksimal yang ditetapkan oleh Menteri.
Nilai Objek Akta (Ekonomis) | Honorarium Maksimal |
Sampai dengan Rp 100.000.000 | 2,5% |
> Rp 100.000.000 s/d Rp 1.000.000.000 | 1,5% |
Di atas Rp 1.000.000.000 | Berdasarkan Kesepakatan (Maks. 1%) |
Objek Sosiologis (Wasiat, dll) | Maksimal Rp 5.000.000 |
b. Pasal 32 dan 33 : Larangan Pungutan dan Pengaturan Khusus.
Notaris dilarang memungut honorarium di bawah standar minimal yang ditetapkan oleh Organisasi Notaris untuk mencegah persaingan tidak sehat yang dapat berdampak pada penurunan standar keamanan siber. Honorarium khusus untuk masyarakat tidak mampu (pro bono) tetap wajib diberikan sebagai fungsi sosial jabatan.
6. Bab VI : Akta Notaris Elektronik.
Bagian ini merupakan inti dari transformasi Cyber Notary. Akta autentik dalam format digital harus memiliki kekuatan pembuktian yang sama kuatnya dengan akta konvensional agar dapat diterima secara penuh dalam praktik hukum dan peradilan.
a. Bagian Pertama : Bentuk Dan Sifat Akta Notaris Elektronik.
a.1. Pasal 34 : Bentuk Akta Notaris Elektronik.
Akta dibuat dalam format dokumen elektronik yang tidak dapat diubah (read-only) setelah ditandatangani, menggunakan metadata standar nasional yang mencakup identitas digital notaris dan para penghadap. Kegagalan memenuhi standar format teknis mengakibatkan akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
a.2. Pasal 35 hingga 37 : Penghadap dan Saksi-Saksi
Penghadap dapat hadir secara fisik atau virtual. Jika virtual, notaris wajib melakukan verifikasi identitas menggunakan teknologi pengenalan wajah (facial recognition) yang terintegrasi dengan basis data biometrik negara. Saksi pengenal dan saksi akta juga harus melakukan verifikasi identitas yang sama dalam sistem elektronik.
a.3. Pasal 38 : Kewajiban Pembacaan Akta.
Pembacaan akta tetap wajib dilakukan. Dalam konsep elektronik, hal ini dilakukan melalui audio-visual secara real-time. Rekaman proses pembacaan ini disimpan sebagai bagian dari warkah elektronik akta tersebut untuk membuktikan bahwa notaris telah menjalankan kewajiban edukasi hukumnya kepada para pihak.
a.4. Pasal 39 hingga 42 : Teknis Penulisan dan Bahasa.
Sistem elektronik secara otomatis menutup ruang kosong dalam akta untuk mencegah penambahan informasi pasca penandatanganan. Penggunaan bahasa asing dalam akta elektronik dimungkinkan dengan melampirkan terjemahan resmi dalam format elektronik yang saling tertaut secara digital.
a.5. Pasal 43 hingga 47 : Penandatanganan dan Sidik Jari.
Penandatanganan menggunakan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Pembubuhan sidik jari (Pasal 44) dilakukan melalui pemindai biometrik yang terhubung dengan sistem AHU Online. Jika penghadap menolak atau tidak bisa menandatangani (Pasal 46 & 47), notaris mencantumkan alasan tersebut secara eksplisit dalam metadata akta dan merekam pernyataan penolakan/ketidakmampuan tersebut sebagai bukti pendukung.
a.7. Pasal 48 hingga 51 : Perubahan dan Pembetulan Akta.
Perubahan akta elektronik (Renvoi) dilakukan melalui mekanisme versioning yang mencatat setiap perubahan, waktu perubahan, dan pihak yang melakukan perubahan tanpa menghapus data asli sebelumnya. Pembetulan salah tulis (Pasal 51) dilakukan dengan membuat Berita Acara Pembetulan Elektronik yang secara otomatis terlampir pada minuta asli dalam sistem.
b. Bagian Kedua : Protokol, Minuta, Dan Berbagai Jenis Akta Elektronik.
b.1. Pasal 54 : Protokol Notaris Elektronik pada AHU ONLINE.
Seluruh arsip kenotariatan disimpan dalam Protokol Notaris Elektronik yang dikelola secara terpusat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sistem ini menjamin ketersediaan data selama 25 tahun atau lebih sesuai ketentuan kearsipan nasional.
b.2. Pasal 55 hingga 60 : Minuta hingga Kutipan Akta.
Minuta Akta Elektronik adalah dokumen induk. Berdasarkan minuta tersebut, notaris dapat menerbitkan Akta In Originali Elektronik (untuk akta tertentu), Salinan Akta Elektronik, Grosse Akta Elektronik, dan Kutipan Akta Elektronik. Setiap dokumen yang diterbitkan dilengkapi dengan kode unik (QR Code) untuk verifikasi keaslian secara real-time oleh masyarakat atau instansi berwenang.
c. Bagian Ketiga : Pembuatan, Penyimpanan, Dan Penyerahan Protokol.
c.1. Pasal 61 hingga 66: Manajemen Protokol Digital.
Protokol dibuat dan disimpan secara otomatis saat akta difinalisasi dalam sistem. Penyerahan protokol (Pasal 63) dilakukan dengan mengalihkan hak akses administratif sistem kepada notaris penerima protokol. Usulan perubahan mewajibkan penyalinan protokol non-elektronik (lama) menjadi protokol elektronik melalui proses digitalisasi tersertifikasi (Pasal 65). Dalam proses peradilan (Pasal 66), pengambilan protokol elektronik dilakukan dengan memberikan kunci akses dekripsi terbatas atas persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.
7. Bab VII : Pembinaan Dan Pengawasan Notaris.
Pengawasan dalam ekosistem digital bergeser dari pengawasan fisik periodik menjadi pengawasan sistemik berbasis data (data-driven supervision).
a. Pasal 67 hingga 73 : Majelis Pengawas dan Kehormatan.
Majelis Pengawas Notaris di tingkat Daerah, Wilayah, dan Pusat memiliki akses pemantauan terhadap kepatuhan notaris dalam mengunggah laporan bulanan dan akta secara elektronik. Majelis Kehormatan Notaris (Pasal 69) berperan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris dalam hal adanya permintaan akses data akta oleh aparat penegak hukum, memastikan bahwa rahasia jabatan tetap terjaga kecuali untuk kepentingan peradilan yang sah.
8. Bab VIII : Organisasi Notaris Dan Kode Etik Notaris.
a. Pasal 74 hingga 77 : Integritas di Era Disrupsi.
Organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia) wajib mengembangkan Kode Etik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Pelanggaran etik di ruang digital, seperti "perang tarif" di aplikasi atau promosi diri yang berlebihan di media sosial, harus diproses melalui sidang kode etik yang transparan. Sanksi pelanggaran etik dapat berupa pembekuan keanggotaan yang secara otomatis berdampak pada penonaktifan akun AHU Online.
9. Bab IX : Sanksi Pelanggaran Jabatan Dan Sanksi Pidana Notaris.
Kepastian hukum dalam jabatan notaris elektronik ditegakkan melalui sistem pertanggungjawaban yang ketat dan menyeluruh.
a. Pasal 78 dan 79: Jenis dan Prosedur Sanksi Jabatan.
Sanksi administratif meliputi tegoran, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tidak hormat. Prosedur pemberian sanksi dilakukan secara elektronik, memberikan hak bagi notaris untuk memberikan pembelaan diri melalui sistem pembelaan daring sebelum sanksi dijatuhkan.
b. Pasal 80 dan 81: Sanksi Perdata.
Notaris bertanggung jawab secara perdata atas kerugian yang dialami para pihak akibat kelalaian dalam mengelola sistem elektronik kantornya yang menyebabkan kebocoran data atau hilangnya integritas akta. Akta yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan menjadi dasar gugatan ganti rugi, biaya, dan bunga.
c. Pasal 82 dan 83: Sanksi Pidana.
Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana jika terbukti melakukan pemalsuan intelektual dalam akta elektronik, sengaja memanipulasi stempel waktu, atau menyalahgunakan tanda tangan elektronik milik penghadap. Prosedur penjatuhan sanksi pidana harus melalui koordinasi dengan Majelis Kehormatan Notaris untuk menjamin objektivitas pemeriksaan.
10. Bab X : Aturan Peralihan.
Transisi menuju Notaris Elektronik memerlukan masa penyesuaian untuk migrasi data dan peningkatan kapasitas infrastruktur.
11. Kajian Analisis Hukum Dan Ilmiah.
a. Hakikat Jabatan Notaris Elektronik.
Secara filosofis, kehadiran notaris elektronik bukan untuk menggantikan peran manusia dengan mesin, melainkan untuk memperkuat instrumen otentisitas dalam era di mana data adalah aset paling berharga. Analisis hukum menunjukkan bahwa konsep Cyber Notary merupakan manifestasi dari Hukum Progresif yang menekankan bahwa hukum harus mengikuti perkembangan kebutuhan manusia, bukan sebaliknya. Notaris tetap memegang peran sebagai "Hakim Tidak Berpihak" yang memverifikasi kehendak para pihak, namun medianya bertransformasi dari kertas menuju bit data yang terenkripsi.
b. Legalitas Akta Notaris Elektronik (Minuta, Originali, Salinan, Grosse, Kutipan).
Kekuatan pembuktian akta autentik bersumber pada Pasal 1868 KUHPerdata. Secara ilmiah, akta elektronik memenuhi syarat tersebut apabila dibuat oleh pejabat berwenang dalam bentuk yang ditentukan undang-undang. Penggunaan Infrastruktur Kunci Publik (PKI) menjamin dua hal utama dalam pembuktian: Non-Repudiation (nirsangkal) dan Integrity (keutuhan). Berbeda dengan kertas yang bisa robek atau pudar, akta elektronik dengan tanda tangan digital tersertifikasi memberikan kepastian bahwa dokumen tidak pernah diubah sejak saat ditandatangani.
c. Protokol dan Warkah Elektronik pada AHU ONLINE.
Penyimpanan protokol pada sistem AHU Online secara ilmiah mengatasi problem klasik kenotariatan yaitu keterbatasan ruang penyimpanan fisik dan risiko kerusakan akibat bencana alam. Warkah akta elektronik, yang mencakup rekaman video pembacaan akta dan data biometrik, memberikan lapisan keamanan tambahan dalam pembuktian di pengadilan, yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan dalam sistem konvensional.
d. Kantor dan Wilayah Jabatan Elektronik.
Konsep kantor notaris elektronik merupakan integrasi antara kedaulatan wilayah fisik dengan efisiensi ruang siber. Meskipun notaris dapat melakukan penandatanganan secara RON (Remote Online Notarization), kewenangan jabatannya tetap berjangkar pada tempat kedudukan yang sah. Hal ini menjamin bahwa notaris tetap berada dalam jangkauan pembinaan dan pengawasan otoritas daerah setempat.
e. Keamanan Digital dan Mitigasi Risiko
Transformasi ini membawa tantangan baru berupa ancaman kebocoran data dan penyalahgunaan akun. Oleh karena itu, pengaturan hukum mengenai MFA (Multi-Factor Authentication), audit sistem berkala, dan tanggung jawab hukum atas kelalaian teknis menjadi bagian integral dari regulasi kenotariatan modern. Kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila teknologi yang digunakan selaras dengan standar keamanan internasional dan didukung oleh kerangka regulasi yang kokoh.
Rancangan ini diharapkan menjadi landasan bagi Indonesia untuk memiliki sistem kenotariatan yang transparan, efisien, dan berdaya saing global, sekaligus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia.
mjw - Lz : jkt 042026
Komentar
Posting Komentar