AFWEZIGHEID SEBAGAI SOLUSI PENJUALAN SAHAM MILIK PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA

AFWEZIGHEID SEBAGAI SOLUSI PENJUALAN SAHAM MILIK PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK DIKETAHUI ALAMATNYA : Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum dan Transparansi Dalam Menjalankan Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas

 

Dr KRA MJ Widijatmoko SH SpN

Lisza Nurchayatie SH MKn

 

 

 

I. PENDAHULUAN.

 

A. Latar Belakang : Sinkronisasi Hukum Perdata dan Hukum Korporasi

Pengelolaan Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia sering dihadapkan pada tantangan yang muncul dari tumpang tindih antara hukum korporasi (publik) dan hukum perdata (privat). Saham, sebagai instrumen kepemilikan dalam PT, memiliki dualisme status yang kompleks. Di satu sisi, saham merupakan instrumen penting bagi pengambilan keputusan korporasi, yang diatur secara ketat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran Dasar PT. Di sisi lain, saham juga dikategorikan sebagai hak keperdataan berupa benda bergerak tidak berwujud. Sebagai hak kebendaan, saham tunduk pada prinsip Droit de Suite (hak yang terus mengikuti pemilik benda).

Tantangan serius muncul ketika Direksi PT menghadapi kewajiban administratif, terutama dalam menjaga Daftar Pemegang Saham (DPS) yang akurat dan terkini, yang setidaknya memuat nama dan alamat pemegang saham. Krisis administrasi korporasi terjadi manakala alamat pemegang saham tidak dapat diverifikasi atau pemegang saham tersebut tidak diketahui keberadaannya selama periode waktu yang lama, suatu kondisi yang dikenal dalam hukum perdata sebagai Afwezigheid(Ketidakhadiran).

 

Ketidakmampuan perusahaan untuk mengidentifikasi atau menghubungi sejumlah pemegang saham secara signifikan mengancam kepastian usaha dan kelangsungan operasional PT. UUPT mensyaratkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk keputusan-keputusan strategis, termasuk perubahan modal. Apabila pemegang saham dalam jumlah besar berstatus Afwezig, hal ini dapat melumpuhkan RUPS karena kuorum minimum yang disyaratkan oleh UUPT sulit dicapai. Kelumpuhan RUPS ini dapat menghambat pengambilan keputusan krusial, bahkan berpotensi mengarah pada pembubaran PT apabila sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya, meskipun telah dipanggil melalui iklan surat kabar.

 

Dalam konteks ini, mekanisme hukum ketidakhadiran (Afwezigheid), yang secara historis merupakan domain hukum keluarga dan harta peninggalan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) , diangkat menjadi solusi pragmatis. Penggunaan mekanisme ini merupakan upaya sistem hukum untuk mengatasi kebuntuan administrasi dan fungsional korporasi, memilih solusi yang mempertahankan fungsi ekonomi dan kelangsungan usaha (going concern) daripada solusi yang bersifat destruktif seperti likuidasi.

B. Problematika Ketidakhadiran Pemegang Saham dan Kebutuhan Divestasi

Masalah utama dari status Afwezigheid pemegang saham adalah dampak langsungnya terhadap tata kelola perusahaan. UUPT menetapkan bahwa setiap perubahan kepemilikan saham harus dicatat dalam DPS agar berlaku terhadap perseroan. Lebih jauh, UUPT mengatur persyaratan kepemilikan saham dalam anggaran dasar, dan jika tidak dipenuhi, pihak tersebut tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum. Namun, dalam kasus Afwezigheid, pemegang saham terdaftar, tetapi tidak dapat menjalankan haknya atau dihubungi.

 

Hambatan kuorum RUPS menjadi titik krisis operasional. Apabila pemegang saham tidak dapat dihubungi atau hadir, kuorum RUPS sulit tercapai, yang secara efektif memblokir fungsi tata kelola PT dan mengancam kelangsungan hidupnya. Kepentingan resolusi status Afwezig ini sangat jelas terlihat dalam aksi korporasi struktural, seperti pelaksanaan Go Privatepada PT Terbuka, di mana perusahaan wajib membeli kembali sahamnya dari pemegang saham publik, termasuk saham yang berstatus terlantar. Tanpa mekanisme yang sah untuk menjual atau mengalihkan saham ini, aksi korporasi tersebut tidak dapat diselesaikan.

 

Kesenjangan regulasi di dalam UUPT menjadi masalah inti. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak menyediakan solusi internal korporasi yang eksplisit dan otoritatif untuk divestasi saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak diketahui alamatnya. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini wajib melibatkan intervensi yudikatif (Pengadilan Negeri) untuk menetapkan status Afwezig dan intervensi administrasi publik melalui Balai Harta Peninggalan (BHP) sebagai pengampu harta.

C. Rumusan Masalah dan Signifikansi Penelitian

Menimbang kompleksitas dan kebutuhan mendesak akan stabilitas korporasi, penelitian ini berfokus pada analisis komprehensif mengenai bagaimana mekanisme Afwezigheidyang melibatkan BHP dan Pengadilan Negeri dapat menjembatani kesenjangan hukum. Secara khusus, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana prosedur penjualan saham milik pemegang saham Afwezig dapat memastikan terpenuhinya tiga pilar utama dalam kegiatan usaha Perseroan Terbatas, yaitu : Perlindungan Hukum (terhadap hak keperdataan si tidak hadir), Kepastian Hukum (bagi Perseroan dan pemegang saham baru), dan Transparansi (dalam proses divestasi dan pengelolaan dana).

 

II. KONSEP HUKUM AFWEZIGHEID DAN WEWENANG BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP).

 

A. Definisi Doktrinal dan Dasar Hukum Afwezigheid

Konsep Afwezigheid (Ketidakhadiran) bersumber dari hukum perdata warisan yang diatur dalam KUHPerdata (BW), tepatnya Bab XVIII Pasal 463-495. Secara doktrinal, Afwezigheidmerujuk pada keadaan di mana seseorang pergi meninggalkan tempat kediamannya karena bepergian atau alasan lain, dan keberadaannya tidak diketahui.

 

Tujuan filosofis penetapan status Afwezigheid adalah murni untuk perlindungan hak keperdataan si tidak hadir, terutama terkait harta kekayaan yang ditinggalkannya. Status ini memungkinkan pengadilan menunjuk Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk bertindak mewakili dan mengurus kepentingan orang yang tidak hadir berdasarkan penetapan pengadilan.

 

Aspek kritis dari perlindungan ini adalah batas waktu pengelolaannya. Perlindungan hak keperdataan si tidak hadir, termasuk klaim atas harta atau dana titipan, berlangsung hingga masa daluwarsa maksimal 30 tahun sejak penetapan Afwezigheid. Jangka waktu 30 tahun ini mencerminkan konsistensi dengan masa daluwarsa terlama yang diakui dalam hukum perdata Indonesia terkait klaim kepemilikan harta. Dengan demikian, meskipun sahamnya dijual untuk kepentingan korporasi, hak atas hasil penjualannya (nilai subrogasinya) dilindungi secara maksimal di bawah kerangka hukum perdata yang berlaku. Setelah 30 tahun tanpa klaim ahli waris, BHP harus mengajukan penetapan pengadilan negeri untuk menyatakan dana tersebut menjadi milik negara.

B. Mandat Hukum Balai Harta Peninggalan (BHP)

BHP adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, yang secara historis didirikan oleh Belanda dan hingga kini memainkan peran sentral dalam sistem hukum perdata Indonesia. BHP memiliki tugas mewakili dan mengurus kepentingan orang yang secara hukum atau putusan pengadilan tidak dapat menjalankan sendiri kepentingannya, termasuk dalam kasus Afwezigheid.

Kewenangan BHP dalam konteks Afwezigheid bersumber dari Pasal 463-465 KUHPerdata. Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang tidak hadir berwenang menunjuk BHP untuk mengurus seluruh atau sebagian harta kekayaan dan kepentingannya, serta membela hak-hak si Afwezig. Peraturan Menteri Hukum dan HAM (misalnya No. 7 Tahun 2021) juga memperkuat peran BHP dalam pengelolaan harta peninggalan yang tidak bertuan atau tanpa ahli waris. BHP wajib mengurus setiap harta peninggalan tak terurus yang terbuka di daerahnya.

 

Dalam konteks penjualan saham, BHP bukan hanya administrator, melainkan perpanjangan tangan yudikatif. Penetapan pengadilan yang memberikan izin penjualan memberikan BHP otoritas untuk melanggar prinsip keperdataan dasar (seperti privasi kepemilikan) demi kepentingan kolektif dan kemanfaatan korporasi. Tanpa keputusan pengadilan, BHP tidak dapat bertindak, sehingga memberikan Kepastian Hukumyang bersumber dari kekuasaan kehakiman dalam proses ini. Izin penjualan harta Afwezig oleh BHP diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM, seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 27 Tahun 2013.

C. Saham Afwezig dalam Perspektif Hukum Benda dan Kewajiban Fiduciary

Meskipun saham adalah hak keperdataan yang memiliki hak droit de suite —artinya hak tersebut mengikuti bendanya— penetapan Afwezigheid yang diikuti izin penjualan secara yuridis mengalihkan objek hak dari saham (benda bergerak tidak berwujud) menjadi nilai moneter. Proses ini disebut subrogasi.

 

Inti dari Perlindungan Hukum (Legal Protection) dalam mekanisme ini adalah prinsip penitipkelolaan (fiduciary duty) yang diemban oleh BHP. BHP memiliki kewenangan penitipkelolaan aset (termasuk saham), memastikan bahwa hak-hak finansial Para Pemegang Saham Afwezig tidak hilang dan akan dijaga selama mereka tidak hadir. BHP bertindak sebagai kurator yang ditunjuk negara untuk melindungi kepentingan keperdataan individu yang rentan. Hal ini menjamin bahwa si Afwezig, apabila kembali, dapat memperoleh kembali nilai dari harta bendanya.

 

III. IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KEPASTIAN HUKUM KORPORASI DAN EFISIENSI USAHA.

 

A. Penyelesaian Krisis Kuorum RUPS dan Legalitas Keputusan

Kebutuhan akan mekanisme Afwezigheid muncul dari kegagalan UUPT menyediakan solusi internal yang memadai untuk mengatasi kelumpuhan RUPS. UUPT mengatur secara ketat persyaratan kuorum yang harus dicapai dalam RUPS. Apabila sebagian besar pemegang saham Afwezig—sebuah skenario yang terbukti terjadi dalam yurisprudensi di mana RUPS tidak dapat diadakan walaupun telah dipanggil melalui iklan surat kabar—PT terancam mengalami paralisis pengambilan keputusan dan bahkan pembubaran.

 

Solusi Afwezigheid yang diintervensi oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh BHP menjadi mekanisme yang efektif untuk memulihkan kuorum. Dengan divestasi saham Afwezig dan pencatatan kepemilikan baru, Perseroan secara definitif menyelesaikan masalah kuorum, memberikan Kepastian Hukum yang mendesak bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan investor baru.

Saham yang dititipkelolakan oleh BHP—setelah BHP dicatatkan dalam DPS—sebelum dijual, memungkinkan BHP mewakili kepentingan si Afwezig. Setelah saham dijual melalui prosedur yang sah, saham tersebut sepenuhnya menjalankan hak suaranya melalui pembeli baru. Proses ini meniadakan legal gap dalam daftar kepemilikan saham, memastikan bahwa hak suara dan hak dividen dialihkan secara sah kepada pemegang saham baru.

Tabel Analisis Kesenjangan Hukum (Legal Gap) dalam UUPT Terkait Saham Afwezig

Aspek Krusial Korporasi	Ketentuan UUPT yang Terhambat	Kesenjangan/Problematika Yuridis	Kontribusi Solusi Afwezigheid
Keputusan RUPS (Kuorum)	Pasal 86 UUPT (Persyaratan Kuorum).	Kuorum RUPS gagal tercapai, menghambat keputusan dan mengancam pembubaran.	BHP menjual saham, memulihkan basis kuorum yang valid dan terwakili.
Akurasi Data Pemilik	Pasal 50 ayat (9) UUPT (Wajib DPS).	Alamat pemegang saham tidak valid, menciptakan ketidakpastian administratif dan legal gap.	BHP sebagai pengampu/penjual, memastikan DPS diisi oleh pihak yang jelas dan up-to-date.
Legitimasi Penjualan	Pasal 52 UUPT (Pengalihan Saham dengan Akta Notaris).	Tidak ada subjek hukum yang sah untuk menandatangani Akta Jual Beli Saham.	Penetapan Pengadilan dan mandat BHP bertindak sebagai subjek hukum yang sah untuk pengalihan.
Efisiensi Korporasi	Tata kelola yang baik (GCG) dan kelancaran aksi korporasi.	Terhambatnya restrukturisasi, Go Private, atau likuidasi yang diperlukan.	Memungkinkan divestasi wajib demi kepentingan kolektif Perseroan, menyeimbangkan hak individu dengan fungsi ekonomi.

 

B. Analisis Doktrin Keseimbangan Kepentingan (Balancing Test)

Penggunaan mekanisme Afwezigheid untuk memfasilitasi divestasi saham secara paksa adalah manifestasi dari doktrin keseimbangan kepentingan (balancing test) dalam hukum korporasi Indonesia. Dalam situasi darurat korporasi, hukum mengakui bahwa kepentingan kolektif Perseroan—yang mencakup kelangsungan ekonomi, hak kreditur, dan perlindungan pemegang saham yang aktif—lebih diutamakan daripada perlindungan absolut hak individual pemegang saham yang keberadaannya tidak diketahui, apabila hak tersebut menghambat fungsi korporasi secara keseluruhan.

 

Mekanisme ini juga berfungsi sebagai penegak Good Corporate Governance (GCG). Kelumpuhan RUPS akibat Afwezigheidadalah antitesis GCG karena menghambat akuntabilitas dan efisiensi. Intervensi yudikatif melalui penetapan Afwezigheidkemudian berfungsi sebagai mekanisme eksternal untuk memastikan standar tata kelola internal PT tetap berjalan, memaksa PT untuk mempertahankan legalitas operasional dan kapasitas pengambilan keputusan. Dengan memastikan RUPS berjalan dan keputusan diambil sesuai UUPT, risiko tindakan Direksi yang berpotensi dianggap Ultra Vires atau penyalahgunaan PT dapat diminimalisasi.

C. Studi Kasus dalam Aksi Korporasi Struktural

Pentingnya resolusi Afwezigheid sangat nyata dalam konteks pasar modal, khususnya pada Perseroan Terbuka (PT Tbk) yang melaksanakan proses Go Private. Dalam Go Private, perusahaan terbuka wajib membeli kembali semua saham publik agar jumlah pemegang sahamnya menjadi paling banyak 50 pihak. Saham terlantar (milik pemegang saham Afwezig) merupakan penghalang struktural terbesar dalam penyelesaian aksi korporasi ini.

 

Prosedur hukum telah berkembang melalui yurisprudensi (misalnya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 263/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel). Dalam kasus-kasus ini, pengadilan menunjuk BHP untuk mengurus saham Afwezig. BHP kemudian dicatatkan sebagai pemegang saham di Biro Administrasi Efek (BAE) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), yang memfasilitasi penyelesaian transaksi buyback wajib oleh perusahaan.

Adanya sistem yang jelas, didukung yurisprudensi yang menunjukkan resolusi terstruktur melalui BHP, meningkatkan kepercayaan terhadap kerangka hukum bisnis Indonesia, terutama di mata investor asing. Bagi mereka, ketidakpastian dalam tata kelola (seperti kuorum yang gagal) merupakan risiko besar, dan resolusi yang terstruktur ini memberikan Kepastian Hukum yang diperlukan. Selain itu, setiap perubahan kepemilikan saham, termasuk penjualan saham Afwezig, harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sesuai ketentuan yang berlaku, yang semakin memperkuat Transparansi pasar modal.

 

IV. MEKANISME PROSEDURAL PENJUALAN SAHAM : FOKUS YURISPRUDENSI DAN TRANSPARANSI.

 

A. Prosedur Penetapan dan Izin Penjualan Saham

Proses penjualan saham Afwezig dimulai dengan upaya maksimal oleh PT atau pihak berkepentingan untuk mencari keberadaan pemegang saham. Bukti upaya pencarian ini seringkali diwujudkan dalam pengumuman melalui iklan dalam surat kabar. Tanpa pembuktian upaya yang memadai, pengadilan tidak akan memberikan izin Afwezigheid. Persyaratan ini menjadi landasan moral dan prosedural untuk mengklaim Transparansi dan Kepastian Hukum sebelum hak divestasi diberikan.

Langkah krusial berikutnya adalah Penetapan Pengadilan Negeri, yang secara resmi menyatakan status Afwezigheid dan memberikan izin spesifik kepada BHP untuk menjual saham. Yurisprudensi Mahkamah Agung menunjukkan bahwa pengadilan secara konsisten mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan izin kepada BHP untuk menjual saham "secara dibawah tangan dihadapan Notaris".

 

Sebuah contoh kasus penting, seperti yang termuat dalam Penetapan tanggal 15 April 2019 (permohonan Rita Uli Br Situmeang) , menunjukkan bahwa pengadilan menyetujui penjualan saham dengan menyebutkan rincian nominal dan jumlah lembar saham, menegaskan legalitas proses dan perlindungan nilai finansial. Mekanisme penjualan "dibawah tangan" (non-lelang publik), yang diizinkan yurisprudensi, diperkuat oleh kehadiran Notaris (pejabat umum) dan otorisasi pengadilan, yang bersama-sama berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudikatif untuk memastikan harga wajar dan membatasi risiko fraud. Ini adalah adaptasi yang menyeimbangkan kecepatan transaksi (efisiensi korporasi) dengan akuntabilitas (transparansi).

Tabel Ringkasan Yurisprudensi Kunci Penjualan Saham Afwezig

Nomor Penetapan/Putusan (Contoh)	Fokus Kasus	Keterangan Implementasi BHP	Pilar Hukum yang Ditegaskan	Sumber Snippet
PN Medan (Contoh R. Uli Situmeang)	Izin penjualan saham PT Tertutup.	BHP diizinkan menjual saham secara "dibawah tangan dihadapan Notaris".	Kepastian Hukum (Legalitas Transaksi)
PN Jakarta Selatan (Pengkinian Data)	Penitipkelolaan aset saham dan pengkinian data.	BHP ditunjuk untuk penitipkelolaan, memastikan hak finansial tetap terjaga.	Perlindungan Hukum (Fiduciary Duty)
Kasus Go Private(PT Tbk)	Pelaksanaan buyback wajib saham terlantar.	BHP dicatatkan di BAE/KSEI untuk menyelesaikan proses korporasi struktural.	Kepastian Hukum (Efisiensi Korporasi)
MA (Implisit)	Pembubaran PT akibat RUPS lumpuh.	Kebutuhan resolusi Afwezig untuk mencegah likuidasi.	Kepastian Hukum (Kontinuitas Usaha)

 

B. Implementasi Prinsip Transparansi dalam Proses Penjualan

Prinsip Transparansi dalam divestasi saham Afwezig dijamin melalui serangkaian kewajiban pengumuman publik. BHP, setelah menerima penetapan, wajib mengumumkan status Afwezigheid dan rencana pengelolaan hartanya di media massa atau Berita Negara. Misalnya, BHP Jakarta wajib mengurus harta kekayaan orang yang dinyatakan tidak hadir berupa saham PT. ONIX CAPITAL Tbk., dan mengumumkan penetapan ini secara publik.

 

Pengumuman ini memiliki tujuan prosedural ganda: pertama, sebagai bentuk akuntabilitas publik sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik (GCG); dan kedua, untuk membuka mekanisme keberatan. Pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap penetapan tersebut diberikan jendela waktu, selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman dimuat, untuk mengajukan perlawanan ke Pengadilan Negeri , menjamin due process dan mencegah tindakan sepihak yang merugikan.

 

Selain transparansi publik, terdapat transparansi internal korporasi terkait hak beli. BHP wajib memperhatikan kewajiban untuk menawarkan terlebih dahulu saham yang akan dijual kepada pemegang saham lain yang tercatat dalam DPS, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD/ART) Perseroan dan UUPT. Hak pre-emptive ini memastikan bahwa proses divestasi menghormati struktur kepemilikan yang ada sebelum ditawarkan kepada pihak ketiga.

C. Formalitas Administrasi Penjualan dan Pencatatan

Untuk menjamin Kepastian Hukum bagi pembeli dan Perseroan, penjualan saham oleh BHP harus diformalkan dengan standar hukum tertinggi. Penjualan saham tidak cukup hanya dengan perjanjian di bawah tangan. Sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata, transaksi wajib dibuat dalam bentuk Akta Jual Beli Saham (AJB Saham) otentik oleh Notaris. Akta otentik ini mencatat detail transaksi, termasuk pihak penjual (diwakili BHP), pihak pembeli, jumlah saham, dan nilai transaksi.

 

Setelah akta dibuat, Direksi Perseroan wajib memperbarui Daftar Pemegang Saham (DPS). Pencatatan ini sangat penting karena tanpa pencatatan dalam DPS, perubahan kepemilikan saham dianggap belum berlaku terhadap Perseroan (Pasal 52 ayat (3) UUPT). Pencatatan yang akurat ini secara administratif menghilangkan hambatan kuorum dan memastikan Perseroan memiliki data kepemilikan yang sahih.

V. INTEGRITAS MEKANISME : ANALISIS TRIPARTIT MENDALAM.

 

Mekanisme Afwezigheid berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan efisiensi korporasi dan kewajiban negara untuk melindungi hak keperdataan. Integritas solusi ini dapat diuji melalui keberhasilan implementasinya dalam menjamin Perlindungan Hukum, Kepastian Hukum, dan Transparansi.

A. Dimensi Perlindungan Hukum (Legal Protection)

Perlindungan hukum bagi si Afwezig bersifat finansial, terinstitusional, dan berjangka waktu panjang. Pertama, BHP menjamin hak si Afwezig melalui fiduciary duty untuk menjaga dan mengelola nilai aset. Kedua, Perlindungan Hukum diinstitusionalisasikan melalui mekanisme penitipan dana (Deposito). Dana hasil penjualan saham disimpan dalam rekening Bendahara Unit Pengelola Keuangan (UPK) BHP selama 30 tahun.

Fungsi penitipkelolaan oleh BHP memastikan bahwa tanggung jawab perlindungan hak individu (yang berjangka waktu sangat panjang) dialihkan dari PT kepada negara. 

Hal ini memungkinkan PT untuk fokus pada kegiatan bisnisnya (Kepastian Usaha) sementara negara menanggung risiko ketidakpastian administratif jangka panjang. Selain itu, penyimpanan dana di rekening UPK BHP memastikan bahwa modal likuid hasil penjualan terlindungi dari volatilitas korporasi dan risiko operasional yang mungkin dihadapi oleh PT di masa depan. BHP wajib melakukan Penatausahaan Uang Pihak Ketiga, termasuk pencatatan dan penyimpanan dalam rekening bank.

Tabel Komparatif Peran BHP dalam Mewujudkan Tiga Pilar Hukum

Pilar Hukum	Fungsi Kunci BHP	Dasar Yuridis Utama	Relevansi Operasional
Perlindungan Hukum	Fiduciary duty, mengelola dana hasil penjualan selama 30 tahun.	Pasal 464 KUHPerdata, UU BHP, dan Kewenangan Penitipan Uang Pihak Ketiga.
Kepastian Hukum	Mewakili dan mengalihkan hak, menghilangkan status saham yang tidak terurus.	Penetapan Pengadilan Negeri (Izin Jual) dan pencatatan DPS.
Transparansi	Mengumumkan penetapan afwezigheiddan penjualan secara publik.	Kewajiban Pengumuman melalui Surat Kabar/Berita Negara (Pasal 463 KUHPerdata).

 

B. Dimensi Kepastian Hukum (Legal Certainty)

Kepastian Hukum diwujudkan melalui legalitas formal dan stabilitas operasional. Finalitas keputusan yudikatif sangat penting; penetapan pengadilan memberikan kekuatan hukum tetap atas status Afwezig dan hak BHP untuk menjual, menghilangkan keraguan hukum bagi PT dan pemegang saham baru yang membeli saham tersebut.

 

Selain itu, Kepastian Hukum dicapai melalui kepastian data korporasi. Dengan BHP bertindak sebagai subjek hukum yang sah untuk pengalihan, pencatatan di DPS dapat dilakukan, menghilangkan legal gap dan memastikan bahwa hak suara dan hak dividen dialihkan secara sah kepada pemegang saham baru. Adanya prosedur yang jelas dan terstruktur untuk mengatasi kebuntuan kepemilikan saham meningkatkan stabilitas operasional PT, yang merupakan fondasi Kepastian Hukum di lingkungan bisnis.

C. Dimensi Transparansi (Transparency)

Transparansi dicapai melalui akuntabilitas publik dan pengawasan berlapis. Akuntabilitas publik dijamin melalui kewajiban pengumuman BHP di media massa , memastikan proses divestasi tidak tertutup dan sejalan dengan GCG. Selain itu, proses ini melibatkan tiga lembaga kunci: Pengadilan Negeri (Penetapan), Kemenkumham (BHP sebagai pengelola), dan Notaris (pejabat umum yang membuat Akta Otentik). Keterlibatan multi-lembaga ini menciptakan sistem pengawasan berlapis yang meminimalisir penyimpangan dan memastikan setiap langkah transaksi dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan.

 

VI. PENUTUP DAN REKOMENDASI.

 

A. Kesimpulan

Mekanisme Afwezigheid yang diatur dalam KUHPerdata, diintegrasikan melalui penetapan yudikatif Pengadilan Negeri dan dilaksanakan oleh Balai Harta Peninggalan (BHP), terbukti efektif sebagai solusi legal untuk penjualan saham milik pemegang saham yang tidak diketahui alamatnya dalam Perseroan Terbatas. Solusi ini berhasil menjembatani kesenjangan antara kebutuhan efisiensi dan kelangsungan usaha korporasi yang diatur UUPT dengan tuntutan perlindungan hak keperdataan individu.

 

1. Perlindungan Hukum dijamin melalui fiduciary duty BHP untuk mengelola nilai subrogasi saham dan mekanisme penitipan dana selama 30 tahun, memastikan bahwa hak finansial si Afwezig terlindungi dari risiko korporasi.

 

2. Kepastian Hukum tercapai melalui finalitas keputusan pengadilan yang memberikan legalitas penjualan, serta pemulihan kuorum RUPS yang memungkinkan Perseroan untuk terus beroperasi dan mengambil keputusan strategis.

 

3. Transparansi dipastikan melalui kewajiban pengumuman publik yang dilakukan oleh BHP, memungkinkan mekanisme keberatan, dan formalitas Akta Otentik Notaris dalam setiap pengalihan kepemilikan.

 

Secara fundamental, intervensi yudikatif melalui Afwezigheidberfungsi untuk menegakkan tata kelola perusahaan (GCG) ketika terjadi kelumpuhan internal.

B. Implikasi dan Tantangan Praktis

Meskipun kerangka hukumnya solid, implementasi solusi Afwezigheid masih menghadapi beberapa tantangan. Pertama, terdapat isu fiskal mengenai perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas penjualan saham yang dilakukan oleh BHP. Perlunya panduan eksplisit akan memastikan bahwa dana titipan yang dikelola BHP adalah hasil bersih yang siap diklaim oleh si Afwezig atau ahli warisnya, sehingga menjaga integritas nilai perlindungan. Kedua, terdapat biaya administrasi BHP, misalnya 2,5% dari hasil penjualan, yang harus tetap transparan dan seimbang agar tidak mengurangi terlalu banyak nilai hak si Afwezig.

Implikasi penting dari mekanisme ini juga bergantung pada kapasitas administrasi negara. Efektivitas solusi hukum ini sangat bergantung pada kapabilitas dan jangkauan Balai Harta Peninggalan. Saat ini, hanya terdapat lima kantor BHP di Indonesia (Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar). Keterbatasan jumlah dan kapasitas BHP dapat memperlambat proses Afwezigheid, yang justru menghambat efisiensi korporasi yang seharusnya dicapai. Oleh karena itu, integritas mekanisme ini terikat erat dengan modernisasi dan peningkatan layanan BHP.

C. Saran Reformasi Regulasi

Untuk memperkuat Kepastian Hukum dan Transparansi, beberapa langkah reformasi regulasi perlu dipertimbangkan :

 

1. Kodifikasi UUPT: Pemerintah harus mengkodifikasi secara eksplisit prosedur penanganan saham Afwezig dalam peraturan pelaksana UUPT (misalnya dalam bentuk Peraturan Pemerintah), bukan hanya mengandalkan KUHPerdata dan yurisprudensi. Kodifikasi ini akan memperkuat Kepastian Hukum bagi praktisi hukum korporasi.

 

2. Modernisasi Pengumuman Publik: Dalam rangka meningkatkan Transparansi dan jangkauan informasi, definisi "pengumuman publik" perlu diperluas secara resmi untuk mencakup media digital dan platform resmi Kemenkumham, selain hanya surat kabar atau Berita Negara.

 

3. Penguatan Institusional BHP: Diperlukan investasi serius untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas jumlah BHP di Indonesia. Peningkatan kapasitas ini harus mencakup digitalisasi proses penatausahaan uang pihak ketiga, guna mempercepat proses penyelesaian kasus Afwezigheid yang krusial bagi kelancaran kegiatan usaha PT di seluruh wilayah Indonesia.

 

 

 

 

 

 

REFERENSI BACAAN

1. kedudukan hukum keadaan ketidakhadiran (afwezigheid) terhadap kepastian perlindungan hukum atas hak keperdataan si tidak hadir, https://repository.unhas.ac.id/14754/2/P0400316301_disertasi%20bab%201-2.pdf 

 

2. perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam peralihan saham dengan akta pengakuan, https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/302/pdf_15/830 

 

3. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas  - OJK, https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/5.%20UU-40-2007%20PERSEROAN%20TERBATAS.pdf 

 

4. Mahkamah Agung Republik Indonesia - Direktori Putusan, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/11ee7286c5064d94b56c323330323435/zip/zaec95182413d4129977303931393035 

 

5. RUPS PT Terbuka dalam Hal Adanya Pemegang Saham Afwezig Pada Proses Go Private (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 263/Pdt.P/2022/PN.Jkt.Sel) = General Meeting of Shareholders in the Event of Absence of Shareholders (Afwezig) related to Go Private Process in the Public Company (Analysis of - Perpustakaan UI - Universitas Indonesia, https://lontar.ui.ac.id/detail?id=9999920528892&lokasi=lokal 

 

6. Proses Jual Beli Saham PT Bisa Dibatalkan? Simak Penjelasannya - Hukumku, https://www.hukumku.id/post/proses-jual-beli-saham-pt-bisa-dibatalkan-simak-penjelasannya 

 

7. KEBERADAAN SAHAM TERLANTAR MILIK PEMEGANG SAHAM PUBLIK YANG BERIMPLIKASI PADA PELAKSANAAN GO PRIVATE, https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/download/220/163/ 

 

8. afwezigheid - Direktori Putusan - Mahkamah Agung, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=afwezigheid 

 

9. Peran BHP dalam Mengurus Harta Warisan - Rewang Rencang, https://en.rewangrencang.com/peran-bhp-dalam-mengurus-harta-warisan/ 

 

10. Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus Warisan yang Dititipkan Pengadilan Akibat Ketidakhadiran (Afwezigheid) Ahli Waris, https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/download/925/528/ 

 

11. Balai Harta Peninggalan (BHP) - malut.kemenkum.go.id, https://malut.kemenkum.go.id/adm-hukum-umum/balai-harta-peninggalan-bhp 

 

12. Balai Harta Peninggalan (BHP) - Kemenkumham Sumut - Kementerian Hukum, https://sumut.kemenkum.go.id/adm-hukum-umum/balai-harta-peninggalan-bhp 

 

13. Lex_Privatum Vol_14_No_02_Sept_2024 Universitas Sam Ratulangi_Fakultas Hukum, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/58237/47707 

 

14. Mahkamah Agung Republik Indonesia - Putusan Mahkamah Agung, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/2df6c4f54839f78f1c26ddd9f5048dda/zip/zaeedb586dc63d2e8042303832353334 

 

15. DOKTRIN MODERN PERSEROAN TERBATAS DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG-UNDANG, Endang Setyowati - E-Journal UNDARIS Ungaran, https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/download/513/376 

 

16. DOKTRIN ULTRA VIRES DALAM PERSEROAN TERBATAS - Neliti, https://media.neliti.com/media/publications/43242-ID-doktrin-ultra-vires-perspektif-undang-undang-nomor-40-tahun-2007-tentang-persero.pdf 

 

17. Perbedaan tanggung jawab hukum pendiri dan pemegang saham dalam Perseroan Terbatas setelah memperoleh status badan hukum. - Halo JPN, https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-FZZD 

 

18. laporan kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka - Laporan Ojk, https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_KSEI/LK-12122025-0780-00.pdf-0.pdf 

 

19. Pengumuman Afwezigheid PT. ONIX CAPITAL Tbk - SIPPN - CARIYANLIK, https://sippn.menpan.go.id/berita/detail/pengumuman-afwezigheid-pt-onix-capital-tbk 

 

20. DITJEN AHU ONLINE - Layanan Publik - Penatausahaan Uang Pihak Ketiga, https://ahu.go.id/bhp/layananPenatausahaan 

 

21. Penjelasan PP No 14 Tahun 1997 tentang PPh atas Penjualan Saham - Mekari Klikpajak, https://klikpajak.id/blog/pph-atas-penjualan-saham/ 

 

22. Balai Harta Peninggalan (BHP) - Laman Resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum, https://jakarta.kemenkum.go.id/layanan-2/standar-layanan/adm-hukum-umum-2/balai-harta-peninggalan-bhp 

 

23. Perubahan UU Perseroan Terbatas dalam Omnibus Law - NKN Legal, https://www.nknlegal.co.id/legal-updates-id/perubahan-uu-perseroan-terbatas-dalam-omnibus-law/