ANALISIS YURIDIS DAN PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN SERTA EKSEKUSI HIPOTIK KAPAL LAUT DI INDONESIA

ANALISIS YURIDIS DAN PETUNJUK TEKNIS PENDAFTARAN SERTA EKSEKUSI HIPOTEK KAPAL LAUT DI INDONESIA : Tinjauan Hukum Komersial Dan Maritim

 

Dr KRA MJ Widijatmoko SH SpN

Universitas Djuanda Bogor

Notaris PPAT Jakarta Timur

 

Lisza Nurchayatie SH MKn

Notaris PPAT Kabupaten Bogor

 

 

I. KERANGKA YURIDIS HIPOTEK KAPAL LAUT SEBAGAI AGUNAN KEBENDAAN.

1.1. Pendahuluan dan Evolusi Hukum Jaminan Maritim Indonesia

Hipotek Kapal Laut berfungsi sebagai instrumen jaminan kebendaan utama yang memfasilitasi pembiayaan aset maritim bernilai tinggi. Kepastian hukum dalam rezim jaminan ini adalah prasyarat bagi lembaga keuangan untuk menempatkan modal mereka di sektor pelayaran. Secara historis, ketentuan mengenai Hipotek diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), khususnya Pasal 1162 sampai dengan 1232 BW, yang mencakup aspek pendaftaran, bentuk pendaftaran, pencoretan, dan akibat hukum Hipotek terhadap pihak ketiga.

 

Namun, rezim hukum modern untuk Hipotek Kapal di Indonesia saat ini diatur secara spesifik dan terperinci dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama, yang diperkuat oleh regulasi pelaksana, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran dan Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal. Regulasi ini menciptakan kerangka kerja yang spesifik untuk pengamanan kredit dalam transaksi maritim.

1.2. Definisi, Karakteristik, dan Sifat Hukum Hipotek Kapal

Definisi Hipotek Kapal, sesuai Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pelayaran, adalah “Hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain”.

 

Hipotek Kapal memiliki tiga karakteristik utama yang menentukan kekuatannya sebagai hak kebendaan :

 

1. Hak Kebendaan (Zakelijk Recht) : Hipotek melekat pada kapal sebagai objek jaminan, bukan pada pribadi debitur.

 

2. Hak Prioritas (Droit de Preference) : Kreditur pemegang Hipotek berhak untuk didahulukan pelunasannya dari hasil penjualan objek jaminan dibandingkan dengan kreditur konkuren.

 

3. Hak Mengikuti (Droit de Suite) : Hak jaminan tetap melekat pada kapal, meskipun kepemilikan kapal tersebut dialihkan kepada pihak ketiga, yang menjamin bahwa Hipotek tidak hilang dengan adanya perpindahan tangan.

 

Aspek paling penting dari Hipotek Kapal adalah Sifat Konstitutif Pendaftaran. Pendaftaran Akta Hipotek di Kantor Pejabat Pendaftar Kapal adalah tindakan wajib yang bersifat konstitutif, yang berarti hak Hipotek baru sah secara hukum dan berlaku terhadap pihak ketiga setelah pencatatan resmi dilakukan. Kapal adalah aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan sering berpindah yurisdiksi. 

Oleh karena itu, sifat konstitutif pendaftaran ini memberikan kepastian hukum yang fundamental, karena status agunan dapat diverifikasi melalui daftar resmi di Indonesia (KPBNK), sehingga meminimalkan risiko klaim pihak ketiga yang tidak terdaftar dan memastikan transaksi maritim yang transparan bagi investor.

1.3. Objek Hipotek Kapal: Batasan Tonase dan Persyaratan Pendaftaran

Rezim Hipotek Kapal Indonesia secara tegas membatasi objek jaminan berdasarkan ukuran kapal. Hipotek hanya dapat dibebankan pada kapal yang terdaftar di Indonesia dengan ukuran isi kotor (Gross Tonnage/GT) di atas 20 meter kubik (atau 20 GT). Pembebanan Hipotek harus dilakukan dengan akta otentik yang diterbitkan oleh Pejabat Pendaftar Kapal.

 

Pembedaan ukuran ini secara efektif membagi rezim jaminan untuk aset maritim. Kapal-kapal di bawah 20 GT tidak dapat dibebani dengan Hipotek. Jaminan untuk kapal-kapal kecil ini umumnya harus menggunakan mekanisme Fidusia, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. Meskipun Fidusia juga merupakan hak kebendaan, ia menghadapi tantangan yang berbeda. 

 

Secara prosedural, Hipotek Kapal besar memperoleh kekuatan eksekutorial yang lebih kuat melalui Grosse Akta Hipotek , sementara kapal kecil yang dijaminkan dengan Fidusia tidak memiliki kekuatan Grosse Akta Hipotek tersebut. Pembagian pasar ini perlu dicermati oleh lembaga pembiayaan, karena kapal kecil, meskipun vital bagi sektor perikanan dan logistik lokal, mendapatkan perlindungan jaminan yang dipersepsikan kurang kuat dibandingkan dengan Hipotek.

 

Table 1: Perbandingan Jenis Jaminan Kapal Berdasarkan Ukuran Gross Tonage (GT).

 

Jenis Jaminan	Objek Kapal (Ukuran GT)	Sifat Hukum Utama	Kekuatan Eksekusi	Regulasi Utama
Hipotek Kapal	Isi kotor di atas 20 GT	Hak Kebendaan, Konstitutif	Grosse Akta (Titel Eksekutorial) dan Parate Eksekusi(jika diperjanjikan)	UU No. 17 Tahun 2008 (Pelayaran)
Fidusia	Kapal di bawah 20 GT	Hak Kebendaan	Sertifikat Fidusia (Titel Eksekutorial)	UU No. 42 Tahun 1999 (Fidusia)

 

ll. PROSEDUR TEKNIS PENDAFTARAN HIPOTEK KAPAL (PETUNJUK TEKNIS BAGIAN A)

2.1. Otoritas Pendaftaran dan Landasan Administrasi

Proses pendaftaran Hipotek Kapal secara administratif dilaksanakan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Baliknama Kapal (KPBNK). Otoritas pelaksana tugas ini umumnya berada di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) atau Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Prosedur teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dan SOP kantor pelabuhan terkait.

 

Pengajuan Hipotek dilakukan oleh Kreditur (Penerima Hipotek), yang dapat berupa bank, lembaga pembiayaan, atau entitas keuangan nasional maupun internasional. Pemberi Hipotek adalah Pemilik Kapal yang telah terdaftar dan memiliki bukti hak milik yang sah.

2.2. Dokumen Persyaratan Wajib Pengajuan Hipotek Kapal

Kreditur harus memastikan kelengkapan dokumen untuk menjamin proses berjalan lancar dan sesuai jangka waktu standar pelayanan. Dokumen-dokumen harus diserahkan kepada KPBNK/Syahbandar:

 

Table 2: Persyaratan Wajib Pendaftaran Akta Hipotek Kapal (Sisi Kreditur).

 

No.	Dokumen Persyaratan	Keterangan/Format	Sumber Referensi
1	Surat Permohonan dari Kreditur	Asli, ditujukan kepada KPBNK/Syahbandar (Bank/Lembaga Pembiayaan)
2	Akta/Surat Kuasa Memasang Hipotek (SKMH)	Akta Otentik/Kuasa yang menjadi dasar pembebanan jaminan
3	Perjanjian Kredit	Salinan sah dari Perjanjian Kredit yang mendasari utang yang dijamin
4	Foto Copy Surat Ukur Kapal	Dokumen teknis resmi kapal
5	Foto Copy Grosse Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal	Bukti Hak Milik Kapal yang sudah terdaftar di KPBNK.
6	Surat Kuasa dari Pejabat Bank	Jika diwakilkan, dilengkapi fotocopy KTP pemberi dan penerima kuasa.

Perlu diperhatikan bahwa bukti hak milik atas kapal (Grosse Akta Pendaftaran/Baliknama Kapal) yang diserahkan harus diverifikasi keasliannya dan akan dikembalikan kepada pemilik kapal setelah Grosse Akta Hipotek diterbitkan.

2.3. Alur Proses Pendaftaran dan Penerbitan Grosse Akta Hipotek Kapal

Alur pendaftaran Akta Hipotek Kapal mengikuti langkah-langkah prosedural sebagai berikut :

 

1. Pengajuan dan Verifikasi Dokumen: Kreditur mengajukan surat permohonan kepada Pejabat Pendaftar Kapal (KPBNK) dengan melampirkan seluruh persyaratan. Petugas KPBNK wajib melakukan verifikasi detail terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen, termasuk status hak milik kapal.

 

2. Penerbitan Billing dan Pembayaran PNBP: Setelah verifikasi berhasil, petugas akan menerbitkan kode billinguntuk pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besaran tarif mengacu pada Peraturan Pemerintah yang mengatur PNBP di Kementerian Perhubungan (misalnya PP No. 15 Tahun 2016).

 

3. Konsep Akta dan Pencatatan Resmi: Petugas KPBNK mengkonsep dan memproses Akta Hipotek Kapal. Hak Hipotek kemudian dicatat secara resmi dalam Daftar Induk Kapal yang bersangkutan, termasuk pembuatan catatan tentang hak kebendaan yang terpasang.

 

4. Penerbitan Grosse Akta Hipotek: Tahap akhir adalah penyerahan Grosse Akta Hipotek Kapal yang berfungsi sebagai akta otentik kepada kreditur pemohon. Waktu penyelesaian standar untuk penerbitan Grosse Akta ini diupayakan dalam jangka waktu 3 hari kerja.

 

Jangka waktu penyelesaian yang cepat adalah esensial. Keterlambatan administrasi melampaui batas waktu yang ditentukan akan meningkatkan risiko bagi kreditur, karena hak Hipotek belum terpublikasi secara resmi dan rentan terhadap klaim atau hak lain yang mungkin muncul sebelum pendaftaran bersifat konstitutif.

 

III. AKIBAT HUKUM HIPOTEK KAPAL DAN PRIORITAS KLAIM MARITIM.

 

3.1. Kekuatan Hukum Akta Hipotek Kapal (Titel Eksekutorial)

Akta Hipotek Kapal memiliki kekuatan hukum yang istimewa karena termasuk dalam jenis akta yang dapat dibuatkan Grosse Akta menurut Pasal 224 HIR. Keistimewaan ini terletak pada keberadaan Irah-irah (Titel Eksekutorial) yang berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Irah-irah tersebut memberikan Grosse Akta Hipotek kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Ini memungkinkan kreditur untuk mengajukan permohonan fiat eksekusi langsung kepada Pengadilan Negeri tanpa perlu melalui proses gugatan perdata biasa, sehingga mempercepat proses realisasi jaminan.

3.2. Konflik Prioritas : Hipotek Kapal Versus Hak Didahulukan Pelayaran (Maritime Lien)

Meskipun Hipotek Kapal memberikan hak preferensi kepada kreditur , hak ini tidak absolut dan harus berhadapan dengan Hak Didahulukan Pelayaran (Maritime Lien) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pelayaran 2008.

UU Pelayaran 2008 menetapkan urutan prioritas klaim yang menempatkan Hipotek Kapal di bawah maritime lien. Urutan klaim yang didahulukan dari Hipotek adalah :

1. Pembayaran upah, biaya repatriasi, dan kontribusi asuransi sosial kepada Nakhoda, Anak Buah Kapal (ABK), dan awak pelengkap lainnya.

2. Pembayaran uang duka atau biaya pengobatan atas luka-luka badan yang berhubungan langsung dengan pengoperasian kapal.

 

Kedudukan Hipotek yang berada di bawah maritime lienmenimbulkan risiko yang signifikan bagi kreditur, terutama karena klaim maritime lien dapat terus terakumulasi selama kapal beroperasi dan merupakan klaim yang sulit dikontrol dari luar. Potensi akumulasi klaim-klaim ini dapat menggerus hasil penjualan kapal, sehingga mengurangi jumlah pelunasan bagi pemegang Hipotek.

3.3. Pengamanan Jaminan Tambahan (Klausul Sister Ship)

Untuk memitigasi risiko eksekusi yang sulit atau hambatan praktis terhadap objek jaminan utama , kreditur disarankan untuk mengamankan jaminan tambahan. Salah satu mekanisme yang dapat dilakukan adalah melalui klausul pengikatan sister ship.

Klausul sister ship memungkinkan kapal lain yang dimiliki oleh debitur diikat sebagai pengaman tambahan (cross-collateralization). Klausul ini dirancang untuk diaktifkan ketika objek jaminan utama menghadapi kondisi yang tidak memungkinkan untuk dieksekusi, memastikan bahwa kreditur memiliki opsi alternatif untuk pemulihan utang.

 

IV. MEKANISME EKSEKUSI HUKUM DAN PROSEDUR PENGHAPUSAN (ROYA).

 

4.1. Prosedur Eksekusi Hipotek Kapal Akibat Wanprestasi

Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, kreditur Hipotek Kapal memiliki tiga jalur eksekusi yang dapat ditempuh, tergantung pada klausul yang diperjanjikan :

 

1. Eksekusi Berdasarkan Titel Eksekutorial (Fiat Pengadilan) : Eksekusi ini melibatkan pengajuan permohonan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan kekuatan irah-irah yang tercantum pada Grosse Akta. Pengadilan akan menetapkan fiat eksekusi yang memiliki kekuatan hukum tetap.

 

2. Parate Eksekusi (Penjualan Mandiri) : Parate eksekusiadalah wewenang bagi kreditur untuk menjual objek jaminan tanpa melalui prosedur penyitaan atau izin hakim, asalkan kewenangan menjual ini telah diperjanjikan secara eksplisit oleh para pihak (pemberi Hipotek memberikan kuasa menjual kepada penerima Hipotek). Klausul ini merupakan alat kontraktual yang sangat efektif untuk memperoleh pelunasan dengan cara yang mudah dan sederhana.

 

3. Penjualan di Bawah Tangan: Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam rezim Hipotek, penjualan di bawah tangan dapat dilakukan melalui pendekatan analogis dengan Pasal 20 UU Hak Tanggungan (UUHT). Penjualan ini memerlukan kesepakatan antara debitur dan kreditur, serta prosedur pengumuman yang memadai.

 

Mengintegrasikan klausul parate eksekusi dalam akta Hipotek adalah strategi mitigasi risiko kontraktual yang vital. Strategi ini sangat penting karena mempercepat proses pemulihan utang, menghindari hambatan birokrasi dan lamanya proses peradilan dalam mendapatkan fiat eksekusi formal.

4.2. Prosedur Hukum Sita Eksekusi Kapal yang Sedang Berlayar

Penyitaan eksekusi atas kapal yang sedang berlayar merupakan tantangan kompleks. Prosedur ini memerlukan penetapan sita eksekusi dari pengadilan. Pelaksanaan sita ini harus dikoordinasikan dengan otoritas pelabuhan (Syahbandar) untuk memastikan penahanan kapal dapat dilakukan segera setelah kapal tiba di pelabuhan dan berada dalam yurisdiksi eksekusi.

4.3. Prosedur Penghapusan (Roya) Hipotek Kapal

Proses Roya adalah pencatatan resmi penghapusan Hipotek dari Daftar Induk Kapal setelah kewajiban utang telah dilunasi, yang tujuannya adalah untuk membebaskan kapal dari beban jaminan. Roya harus diajukan oleh kreditur kepada KPBNK/Syahbandar.

Persyaratan Roya Hipotek Kapal :

1. Surat permohonan resmi dari kreditur yang menyatakan bahwa utang debitur telah lunas.

2. Asli Akta Hipotek yang akan diroya.

 

Setelah persyaratan dipenuhi, petugas KPBNK akan memproses Roya Hipotek, yang melibatkan pembuatan catatan pelepasan hak dan pencoretan catatan Hipotek yang sebelumnya terdaftar dalam daftar induk kapal.

 

V. ANALISIS KRITIS TANTANGAN IMPLEMENTASI DAN REFORMASI HUKUM.

 

5.1. Hambatan Pelaksanaan Hak Hipotek di Indonesia

Meskipun ketentuan Hipotek Kapal secara material sudah kuat, tantangan implementasi yang dihadapi kreditur di Indonesia masih signifikan. Salah satu tantangan utama adalah masalah kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Proses birokrasi yang panjang dalam pendaftaran, yang terkadang tidak konsisten dengan standar pelayanan yang ditetapkan (misalnya target 3 hari kerja di KSOP), dapat memperlambat proses pengikatan jaminan yang bersifat konstitutif.

 

Selain itu, hambatan eksekusi, terutama dalam konteks penyitaan kapal yang sedang beroperasi atau ketika debitur dinyatakan pailit, seringkali menjadi kendala utama dalam realisasi hak kreditur. Hal ini menunjukkan adanya disonansi antara hukum material yang modern dengan penegakan hukum formal yang masih menghadapi inefisiensi.

5.2. Implikasi Hukum terhadap Iklim Investasi Sektor Pelayaran

Ketidakmampuan untuk menegakkan hak kreditur secara efektif dan cepat, terutama dalam kasus wanprestasi atau kepailitan, secara langsung meningkatkan risiko bagi lembaga pembiayaan maritim. Risiko yang tinggi ini berpotensi membatasi aliran kredit ke sektor pelayaran atau meningkatkan biaya bunga pinjaman, yang pada akhirnya akan menghambat daya saing sektor transportasi nasional.

 

Faktor struktural yang mendasari masalah ini adalah kurangnya lembaga khusus yang menangani sengketa maritim. Ketiadaan lembaga peradilan maritim yang terspesialisasi mengakibatkan kualitas resolusi sengketa yang rendah, bahkan berpotensi menghasilkan keputusan pengadilan yang saling bertentangan. Keputusan yang kontradiktif ini melemahkan kepercayaan investor, baik domestik maupun internasional, terhadap sistem jaminan di Indonesia, di mana kepastian hukum menjadi elemen krusial dalam pembiayaan aset bergerak global.

5.3. Rekomendasi Struktural dan Legal untuk Perbaikan

Untuk memperkuat perlindungan hukum dan meningkatkan daya saing sektor maritim, diperlukan langkah-langkah reformasi berikut :

 

1. Spesialisasi Kelembagaan Yudisial : Perlu didorong pembentukan forum khusus untuk resolusi konflik maritim, seperti Pengadilan Niaga Maritim, dan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang hak maritim. Spesialisasi ini akan memastikan bahwa sengketa Hipotek Kapal ditangani oleh pihak yang memahami kompleksitas hukum maritim internasional dan domestik.

 

2. Harmonisasi Prioritas Klaim : Perlu adanya tinjauan berkelanjutan terhadap urutan prioritas klaim, terutama terkait maritime lien yang mendahului Hipotek. Meskipun perubahan maritime lien terikat pada konvensi internasional, harmonisasi domestik harus dilakukan untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja maritim dan daya tarik pembiayaan.

 

3. Penyederhanaan dan Konsistensi Administrasi: Regulator harus memastikan konsistensi dalam implementasi Standar Pelayanan (misalnya jangka waktu 3 hari) di seluruh KPBNK/Syahbandar, sehingga proses pendaftaran yang bersifat konstitutif dapat memberikan kepastian hukum secepat mungkin.

 

V. KESIMPULAN.

 

Hipotek Kapal Laut, berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008, merupakan instrumen jaminan yang kokoh, dilengkapi dengan hak preferensi dan titel eksekutorial melalui Grosse Akta. Namun, kekuatan de jure ini dihadapkan pada tantangan de facto, terutama terkait dengan prioritas klaim operasional (maritime lien) dan hambatan birokrasi serta peradilan dalam eksekusi. Untuk mengoptimalkan peran Hipotek Kapal sebagai motor pembiayaan sektor pelayaran, diperlukan penguatan implementasi hukum formal melalui spesialisasi kelembagaan peradilan maritim dan penjaminan kecepatan pelayanan administrasi. Lembaga pembiayaan wajib memperkuat perjanjian mereka dengan klausul parate eksekusi dan pengikatan sister ship sebagai strategi proaktif menghadapi potensi sengketa dan kesulitan eksekusi.

 

 

 

 

 

REFERENSI BACAAN

 

PENATAAN ATURAN HIPOTIK KAPAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN∗, https://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/article/download/5977/3779 

 

UU No. 17 Tahun 2008 - Peraturan BPK, https://peraturan.bpk.go.id/Details/39060/uu-no-17-tahun-2008 

 

Hipotik Kapal Laut - L&L Law Firm, https://licentielawyer.com/hipotik-kapal-laut.html 

 

hipotek kapal.pdf - Kementerian Perhubungan, https://hubla.dephub.go.id/storage/ksopkijang/documents/post/14336/HIPOTEK%20KAPAL.pdf 

 

Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum Vol.13, No.5 Juli 2024 Kezia Belinda Imanuela Tiendas TINJAUAN HUKUM PERSOALAN KEPEMIL, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/57062/47064 

 

kekuatan hukum akta hipotek kapal laut dan implikasinya terhadap penyelesaian sengketa maritim - CAHAYA ILMU BANGSA INSTITUTE, https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/causa/article/download/199/168/551 

 

HIPOTIK TERHADAP KAPAL LAUT SEBAGAI JAMINAN PELUNASAN KREDIT - OJS Unud, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/18908/12385 

 

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Dalam Eksekusi Objek Hipotek Kapal Laut Yang Dijaminkan Ke Bank Berdasarkan Pers, https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/download/14089/13043/48418 

 

mekanisme penyelesaian sengketa hipotek kapal - dengan memanfaatkan sister ship, https://erepository.uwks.ac.id/17792/6/File%20Bab%203.pdf 

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 39 TAHUN 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, https://peraturan.bpk.go.id/Download/93637/PM_39_Tahun_2017_new_recognized.pdf 

 

SOP Pendaftaran Kapal - UPP Maccini Baji, https://uppmaccinibaji.org/sop-pendaftaran-kapal-2/ 

 

Standar Pelayanan Hipotek Kapal, https://hubla.dephub.go.id/storage/ksopubelawan/documents/post/21126/standar_pelayanan_hipotek_kapal.pdf 

 

MENTERIPERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURANMENTERIPERHUBUNGAN NOMOR : PM 13 TAHUN2012 TENTANG PENDAFTARANDANKEBANGSAANKAPAL  - Pelayanan Jakarta, https://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-menteri-perhubungan-no-13-tahun-2012-tentang-pendaftaran-dan-kebangsaan-kapal.pdf 

 

hipotek kapal di indonesia - Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, https://erepository.uwks.ac.id/17792/7/File%20Bab%202.pdf 

 

PENGIKATAN SISTER SHIP SEBAGAI PENGAMAN TAMBAHAN BAGI KREDITOR JAMINAN HIPOTEK KAPAL ATAS HAMBATAN EKSEKUSI OBJEK JAMINAN - UWKS, https://erepository.uwks.ac.id/17792/ 

 

PEMBEBANAN HIPOTEK ATAS KAPAL LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG PELAYARAN (STUDI KASUS DI PT. X TAHUN 20 - Lintar, https://lintar.untar.ac.id/repository/pengabdian/buktiabdi_10291012_00Z200421151609.pdf 

 

COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum Vol. 5 No. 04 Juli (2025) FUNGSI EKSEKUTORIAL AKTA HIPOTEK KAPAL LAUT DALAM SITA JAMINAN S, https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/download/1971/1282/11927 

 

Standar Pelayanan Roya Hipotek Kapal, https://hubla.dephub.go.id/storage/ksopubelawan/documents/post/21143/standar_pelayanan_roya_hipotek_kapal.pdf 

 

KEKUATAN HUKUM AKTA HIPOTEK KAPAL LAUT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MARITIM DI INDONESIA | Causa - CAHAYA ILMU BANGSA INSTITUTE, https://ejournal.cahayailmubangsa.institute/index.php/causa/article/view/199?articlesBySimilarityPage=3