Analisis Yuridis Legal Standing Pengaturan Protokol Notaris Usia Dua Puluh Lima Tahun : Perspektif Negara dan Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris
Analisis Yuridis Legal Standing Pengaturan Protokol Notaris Usia Dua Puluh Lima Tahun : Perspektif Negara dan Kepastian Hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris
Lisza Nurchayatie SH MKn
Dr KRA MJ Widijatmoko SH SpN
Eksordium : Evolusi Jabatan Notaris dan Karakteristik Dokumen Publik dalam Sistem Civil Law.
Keberadaan jabatan Notaris di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan sosiologis dan yuridis yang berakar kuat pada tradisi hukum Civil Law. Sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menciptakan alat bukti autentik, Notaris memegang peran sentral dalam lalu lintas hukum perdata guna menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sejarah mencatat bahwa lembaga kenotariatan telah dikenal di nusantara sejak awal abad ke-17, ditandai dengan pengangkatan Melchior Kerchem pada 27 Agustus 1620 di Batavia sebagai Notaris pertama.
Transformasi hukum kenotariatan dari Notaris Reglement (Stb. 1860 No. 3) menuju Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN-P) mempertegas posisi Notaris bukan sekadar profesi penyedia jasa hukum, melainkan organ negara yang menjalankan sebagian fungsi publik negara.
Salah satu manifestasi paling fundamental dari fungsi publik tersebut adalah kewajiban penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris.
Protokol ini merupakan kumpulan dokumen yang secara eksplisit dikategorikan oleh undang-undang sebagai Arsip Negara. Pentingnya protokol ini terletak pada fungsinya sebagai instrumen pembuktian primer dalam sengketa perdata maupun pidana, di mana keberadaannya harus dijamin dalam jangka waktu yang tidak terbatas selama diperlukan oleh kepentingan hukum masyarakat. Dalam konteks inilah, pengaturan mengenai kewajiban penyerahan Protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun atau lebih kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) menjadi krusial untuk dikaji secara mendalam dari perspektif legal standing negara.
Kebijakan penyerahan protokol setelah usia seperempat abad ini merupakan upaya sistematis negara untuk memindahkan tanggung jawab penyimpanan fisik dari pundak individu Notaris kepada institusi pengawas yang representatif. Hal ini bertujuan untuk menjaga "umur yuridis" suatu akta, yaitu menjamin bahwa kekuatan pembuktian sempurna dari sebuah akta autentik tidak akan sirna hanya karena Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia atau purna tugas. Namun, dalam praktiknya, terdapat jurang yang lebar antara norma yang dicita-citakan (das sollen) dengan realitas implementasi di lapangan (das sein), yang seringkali terkendala oleh keterbatasan infrastruktur dan ketidakjelasan prosedur operasional.
Ontologi Protokol Notaris : Transformasi Dokumen Privat menjadi Arsip Negara.
Berdasarkan Pasal 1 angka 13 UUJN-P, Protokol Notaris didefinisikan sebagai kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi ini membawa implikasi filosofis bahwa meskipun akta dibuat berdasarkan keinginan para pihak (ranah privat), namun begitu dituangkan dalam bentuk akta autentik oleh Notaris, dokumen tersebut bertransformasi menjadi milik publik yang berada di bawah perlindungan negara. Protokol ini mencakup seluruh memori kolektif transaksi hukum masyarakat yang pernah dilakukan di hadapan Notaris selama masa jabatannya.
Sebagai arsip negara, Protokol Notaris harus tunduk pada standar kearsipan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dalam perspektif hukum kearsipan, protokol ini dapat dikategorikan sebagai arsip dinamis yang bersifat vital, karena merupakan rekaman kegiatan yang tidak dapat digantikan dan sangat diperlukan untuk keberlangsungan hidup organisasi atau individu dalam hal pembuktian hak dan kewajiban. Penyerahan protokol kepada MPD setelah 25 tahun mencerminkan transisi dokumen dari fase aktif-dinamis menuju fase yang memerlukan preservasi permanen oleh negara.
Komposisi Yuridis Protokol Notaris
Berdasarkan Pasal 62 UUJN, cakupan Protokol Notaris sangat luas dan mencakup berbagai elemen administratif yang memiliki nilai pembuktian yang berbeda-beda namun saling berkaitan.
Komponen Protokol Notaris | Definisi dan Fungsi Yuridis | Referensi Hukum |
Minuta Akta | Asli akta Notaris yang memuat tanda tangan lengkap para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian utama protokol. | Pasal 1 angka 8 UUJN |
Buku Daftar Akta (Repertorium) | Catatan kronologis harian mengenai akta-akta yang dibuat, berfungsi sebagai kontrol administratif dan pencarian data. | Pasal 62 UUJN |
Buku Daftar Protes | Catatan mengenai akta protes yang dibuat berkaitan dengan non-pembayaran atau non-akseptasi surat berharga. | Pasal 62 UUJN |
Buku Daftar Wasiat | Daftar khusus yang mencatat akta-akta wasiat yang dibuat, yang datanya wajib dilaporkan ke Pusat Daftar Wasiat. | Pasal 62 UUJN |
Buku Daftar Surat di Bawah Tangan | Administrasi untuk pendaftaran surat-surat yang hanya dilegalisasi (legalisatie) atau didaftar (waarmerken). | Pasal 62 UUJN |
Klapper | Indeks alfabetis yang memudahkan pencarian nama penghadap dalam repertorium. | Pasal 62 UUJN |
Keberadaan Minuta Akta sebagai tulang punggung protokol merupakan elemen paling kritis. Minuta inilah yang menjamin keautentikan sebuah salinan akta. Jika minuta akta rusak atau hilang, maka kekuatan pembuktian dari salinan akta yang dipegang oleh masyarakat dapat terdegradasi menjadi setingkat akta di bawah tangan, yang tentunya merugikan kepentingan hukum para pihak. Oleh karena itu, penyerahan protokol ke MPD setelah 25 tahun adalah mekanisme preventif untuk mencegah degradasi bukti tersebut akibat faktor usia atau kelalaian penyimpanan oleh individu.
Legal Standing Majelis Pengawas Daerah sebagai Representasi Negara.
Majelis Pengawas Daerah (MPD) memegang kedudukan hukum yang sentral dalam ekosistem kenotariatan di Indonesia. Secara administratif, MPD adalah sebuah badan atau tim yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di tingkat kabupaten atau kota. Legal standing MPD dalam menerima Protokol Notaris yang telah berusia 25 tahun bersumber langsung dari delegasi legislatif yang diatur dalam Pasal 63 ayat (5) dan (6) jo. Pasal 70 huruf e UUJN. Wewenang ini merupakan atribusi kekuasaan negara untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap jabatan Notaris guna melindungi kepentingan masyarakat luas.
Sebagai organ negara, MPD tidak hanya bertindak sebagai pengawas perilaku Notaris, tetapi juga sebagai kurator atau penyimpan arsip negara yang bersifat permanen. Dalam menjalankan fungsinya, MPD memiliki komposisi keanggotaan tripartit yang dirancang untuk menjamin objektivitas dan keadilan. Keanggotaan MPD berjumlah sembilan orang, yang terdiri dari tiga orang unsur pemerintah (Kemenkumham), tiga orang unsur organisasi Notaris (Ikatan Notaris Indonesia), dan tiga orang unsur ahli atau akademisi. Struktur ini memastikan bahwa keputusan mengenai penyimpanan dan pengelolaan protokol didasarkan pada pertimbangan birokrasi, praktik lapangan, dan teori hukum yang matang.
Sumber Wewenang dan Karakteristik MPD
Dalam perspektif hukum administrasi negara, wewenang MPD dalam pengelolaan protokol dapat dianalisis melalui tiga sumber utama kekuasaan.
Sumber Wewenang | Penjelasan dalam Konteks MPD Notaris | Landasan Yuridis |
Atribusi | Pemberian wewenang baru oleh undang-undang (UUJN) kepada Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas. | Pasal 67 ayat (1) UUJN |
Delegasi | Pendelegasian wewenang dari Menteri kepada Majelis Pengawas untuk menjalankan fungsi pengawasan dan penyimpanan protokol. | Pasal 67 ayat (2) UUJN |
Mandat | Pelaksanaan tugas harian oleh sekretariat atau anggota MPD atas nama pimpinan kementerian dalam hal teknis operasional. | Prinsip Umum Pemerintahan yang Baik |
Kedudukan MPD sebagai representasi negara sangat vital karena Notaris, meskipun bertindak secara mandiri dan tidak digaji oleh negara, pada hakikatnya menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat. Penyerahan protokol kepada MPD menegaskan bahwa pada akhirnya negara bertanggung jawab penuh atas keamanan dokumen hukum yang diciptakan melalui kewenangan yang diberikannya kepada Notaris.
Analisis Filosofis dan Yuridis Ambang Batas 25 Tahun.
Penetapan jangka waktu 25 tahun dalam Pasal 63 ayat (5) UUJN bukanlah angka yang muncul secara arbitrer, melainkan memiliki akar filosofis dan teknis yang mendalam. Jangka waktu ini mencerminkan periode satu generasi aktif dalam transaksi hukum manusia. Terdapat beberapa landasan pemikiran mengapa angka 25 tahun dipilih sebagai momen peralihan protokol dari Notaris ke tangan negara :
Secara yuridis, perhitungan 25 tahun ini dihitung berdasarkan usia protokol pada saat protokol tersebut diterima oleh Notaris penerima protokol dari Notaris lain yang berhenti. Hal ini berarti kewajiban penyerahan ke MPD biasanya muncul pada saat terjadi estafet kepemilikan protokol dari satu Notaris ke Notaris lainnya.
Problematika Implementasi : Realitas Regional dan Hambatan Sistemik.
Meskipun Pasal 63 ayat (5) UUJN memberikan mandat yang jelas bagi MPD untuk menerima protokol berusia 25 tahun, fakta di berbagai daerah menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam pelaksanaannya. Penelitian di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah, Bali, dan Lampung mengonfirmasi bahwa penyerahan protokol tersebut hampir tidak pernah terlaksana secara efektif.
Hambatan utama yang ditemukan adalah ketiadaan sarana dan prasarana yang memadai pada level MPD. Sebagian besar MPD di Indonesia bahkan tidak memiliki kantor permanen sendiri, apalagi gudang arsip yang memenuhi standar keamanan dokumen negara. Kondisi ini menciptakan situasi di mana MPD menolak penyerahan protokol karena tidak tahu di mana dokumen tersebut harus diletakkan. Akibatnya, Protokol Notaris yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab negara tetap "terjebak" di kantor-kantor Notaris penerima protokol atau di tangan ahli waris, yang seringkali tidak memiliki kapasitas atau insentif untuk memelihara dokumen lama tersebut dengan baik.
Perbandingan Realitas Implementasi di Berbagai Wilayah
Data penelitian menunjukkan konsistensi hambatan di berbagai daerah yang mencerminkan masalah nasional dalam tata kelola protokol Notaris.
Wilayah Penelitian | Status Implementasi Pasal 63 ayat (5) | Kendala Utama yang Teridentifikasi |
Kota Yogyakarta | Belum Terlaksana | Ketiadaan gudang arsip khusus dan keterbatasan anggaran MPD. |
Kota Denpasar, Bali | Belum Terlaksana | Kekosongan aturan teknis dan minimnya fasilitas kantor MPD. |
Kota Bandar Lampung | Belum Terlaksana | Kurangnya sosialisasi dan tidak adanya koordinasi operasional MPD. |
Kabupaten Bantul | Belum Terlaksana | Peran MPD masih terbatas pada pengawasan perilaku, bukan penyimpanan arsip. |
Kabupaten Sleman | Belum Terlaksana | MPD menyatakan ketidaksiapan menerima beban logistik protokol. |
Kondisi ini menciptakan risiko hukum yang besar. Selama MPD belum siap, tanggung jawab fisik tetap berada pada Notaris penerima protokol. Jika protokol tersebut rusak atau hilang karena faktor alam atau ketiadaan ruang simpan yang layak, Notaris tersebut berada dalam posisi rentan secara hukum, meskipun secara normatif ia seharusnya sudah menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada negara.
Tanggung Jawab Hukum : Pembagian Peran antara Pembuat, Penerima, dan Negara.
Analisis mengenai legal standing penyerahan protokol tidak dapat dilepaskan dari pembagian tanggung jawab hukum yang kompleks. Undang-Undang Jabatan Notaris memisahkan antara tanggung jawab materiil (isi akta) dan tanggung jawab administratif (penyimpanan dokumen).
Berdasarkan Pasal 65 UUJN, Notaris pembuat akta tetap bertanggung jawab secara pribadi atas setiap akta yang dibuatnya hingga akhir hayatnya, meskipun protokol tersebut telah diserahkan kepada pihak lain atau MPD. Tanggung Jawab ini mencakup aspek perdata (ganti rugi jika ada kesalahan materiil), pidana (jika ada unsur pemalsuan atau keterangan palsu), dan administratif. Namun, bagi Notaris penerima protokol atau MPD, tanggung jawab hukum mereka terbatas pada kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan mengeluarkan salinan akta sesuai dengan aslinya.
Matriks Tanggung Jawab dalam Pengelolaan Protokol
Pemahaman yang jelas mengenai batasan tanggung jawab ini sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam rantai penyimpanan dokumen negara.
Subjek Hukum | Ruang Lingkup Tanggung Jawab | Durasi Tanggung Jawab |
Notaris Pembuat Akta | Kebenaran materiil isi akta, keabsahan proses pembuatan, dan kepatuhan pada prosedur UUJN. | Seumur hidup/Tanpa batas waktu. |
Notaris Penerima Protokol | Keamanan fisik dokumen, ketepatan administrasi salinan akta, dan pemeliharaan protokol agar tidak rusak/hilang. | Selama periode penyimpanan hingga penyerahan ke MPD. |
Majelis Pengawas Daerah (MPD) | Penunjukan penerima protokol, pengawasan kepatuhan penyerahan, dan penyimpanan protokol usia 25+ tahun. | Sejak diterimanya protokol hingga batas waktu retensi permanen. |
Ahli Waris Notaris | Kewajiban melaporkan kematian Notaris dan menyerahkan protokol kepada MPD/Penerima yang ditunjuk. | Paling lama 30 hari sejak Notaris meninggal. |
Masalah muncul ketika terjadi sengketa hukum atas akta yang sudah lama. Terdapat preseden hukum di mana Notaris penerima protokol turut digugat dan dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) akibat pembatalan akta yang bukan buatannya (Putusan PT Jambi No. 22/PDT/2012/PT.JBI). Hal ini menunjukkan adanya ketidakadilan hukum jika pelaksana kewajiban penyimpanan tidak diberikan proteksi yang memadai terhadap kesalahan substansi yang dilakukan oleh pendahulunya.
Sinkronisasi Regulasi :
UUJN dan UU Kearsipan sebagai Kerangka Kerja Terpadu.
Penetapan Protokol Notaris sebagai Arsip Negara menuntut sinkronisasi yang erat antara rezim hukum kenotariatan dan rezim hukum kearsipan. UU Kearsipan Nomor 43 Tahun 2009 memberikan mandat kepada pencipta arsip (dalam hal ini Notaris sebagai pejabat publik) untuk mengelola arsipnya dengan standar yang menjamin keautentikan dan keutuhan.
Namun, terdapat diskoneksi operasional antara kedua undang-undang ini. Dalam UU Kearsipan, pengelolaan arsip statis (arsip yang memiliki nilai guna permanen) seharusnya diserahkan kepada lembaga kearsipan profesional seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) atau Dinas Kearsipan Daerah. Sebaliknya, UUJN menunjuk MPD sebagai tempat penyimpanan akhir. Mengingat MPD bukanlah lembaga kearsipan yang memiliki keahlian teknis dalam preservasi dokumen kuno, muncul keraguan mengenai efektivitas penyimpanan jangka panjang di bawah otoritas MPD.
Harmonisasi yang ideal menuntut MPD untuk tidak hanya bertindak sebagai penyimpan fisik, tetapi juga sebagai jembatan menuju sistem kearsipan nasional yang lebih canggih. Hal ini mencakup penerapan prinsip-prinsip kearsipan modern seperti penyusutan arsip, pembuatan daftar pertelaan arsip (DPA), dan restorasi fisik bagi dokumen yang sudah berusia lebih dari setengah abad. Tanpa sinkronisasi ini, Protokol Notaris berisiko hanya menjadi tumpukan kertas tak terurus yang kehilangan nilai guna hukumnya di masa depan.
Transformasi Digital :
Cyber Notary sebagai Solusi Masa Depan.
Tantangan fisik dalam penyimpanan protokol (keterbatasan ruang, risiko kebakaran, kelembapan) mendorong urgensi transformasi digital dalam dunia kenotariatan. Konsep Cyber Notary menawarkan paradigma baru di mana Protokol Notaris tidak lagi bergantung sepenuhnya pada media kertas. Digitalisasi protokol berusia 25 tahun atau lebih dipandang sebagai solusi paling efektif untuk mengatasi ketidaksiapan logistik MPD.
Peluang digitalisasi ini didukung oleh UU Kearsipan dan UU ITE yang mengakui legalitas dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Melalui sistem e-Protokol, MPD dapat menerima penyerahan protokol dalam bentuk data digital terenkripsi yang memiliki integritas tinggi. Hal ini tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga memudahkan akses bagi masyarakat yang memerlukan salinan akta lama tanpa harus mencari secara manual di antara ribuan jilid fisik.
Manfaat dan Tantangan Implementasi Digitalisasi Protokol
Masa depan pengelolaan protokol Notaris sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi dan kerangka hukum yang menopangnya.
Aspek Transformasi | Keuntungan bagi Negara dan Masyarakat | Tantangan dan Risiko Hukum |
Efisiensi Ruang | Menghilangkan kebutuhan akan gudang fisik raksasa bagi MPD. | Biaya investasi awal server dan infrastruktur IT yang tinggi. |
Keamanan Data | Perlindungan dari risiko fisik seperti kebakaran, banjir, dan rayap. | Ancaman serangan siber dan risiko manipulasi data digital. |
Aksesibilitas | Pencarian akta dapat dilakukan dalam hitungan detik melalui sistem database terintegrasi. | Kebutuhan akan kerangka hukum (revisi UUJN) yang mengakui keabsahan e-minuta. |
Akuntabilitas | Jejak audit penggunaan dan akses dokumen tercatat secara sistematis. | Masalah interoperabilitas data antar lembaga (Kemenkumham, ANRI, Notaris). |
Meskipun demikian, digitalisasi tetap harus diiringi dengan kewaspadaan hukum. Penggunaan tanda tangan elektronik dan autentikasi digital dalam ekosistem Cyber Notary memerlukan legal framework yang sangat ketat guna menjamin bahwa nilai "autentik" dari akta tersebut tidak hilang saat berpindah ke media digital.
Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan :
Menuju Tata Kelola Protokol yang Integratif.
Berdasarkan kajian analisis hukum yang mendalam, dapat disimpulkan bahwa legal standing pengaturan penyerahan Protokol Notaris berusia 25 tahun kepada MPD merupakan pengejawantahan dari tanggung jawab negara untuk menjaga memori hukum masyarakat. Protokol Notaris bukan sekadar dokumen kantor, melainkan aset kedaulatan informasi negara yang menjamin hak-hak keperdataan warga negara secara berkelanjutan.
Namun, ketimpangan antara regulasi pusat dan realitas infrastruktur di daerah telah menyebabkan mandat Pasal 63 UUJN menjadi "pasal mati" di banyak wilayah. Ketidaksiapan MPD menerima protokol usia 25 tahun tidak hanya menghambat efektivitas undang-undang, tetapi juga menempatkan Notaris penerima protokol pada risiko hukum yang tidak adil. Untuk mengatasi kebuntuan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan reformasi regulasi dan modernisasi infrastruktur.
Pertama, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM harus segera menerbitkan peraturan pelaksana yang mendetail dalam bentuk Peraturan Menteri (SOP) mengenai teknis penyerahan dan standar penyimpanan protokol di MPD. Peraturan ini harus mencakup mekanisme pendanaan yang stabil bagi MPD agar mereka mampu menyediakan fasilitas penyimpanan yang layak.
Kedua, perlu dilakukan akselerasi digitalisasi protokol. Penyerahan protokol 25 tahun ke atas sebaiknya diwajibkan dalam dua bentuk: fisik untuk preservasi permanen dan digital untuk keperluan pelayanan publik harian.
Ketiga, sinkronisasi antara UUJN, UU Kearsipan, dan UU ITE harus diperkuat melalui revisi UUJN yang secara eksplisit mengakui konsep Cyber Notary dan penyimpanan e-minuta. MPD harus bertransformasi dari sekadar "penjaga fisik" menjadi pengelola database hukum digital yang modern.
Terakhir, perlindungan hukum bagi Notaris penerima protokol harus dipertegas dalam regulasi, dengan membatasi tanggung jawab mereka hanya pada aspek pemeliharaan fisik dokumen, guna mencegah ketidakpastian hukum akibat kesalahan yang dilakukan oleh Notaris pembuat akta di masa lampau. Hanya dengan pendekatan yang integratif dan futuristik inilah, eksistensi Protokol Notaris sebagai arsip negara dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kepastian hukum di Indonesia.
REFERENSI BACAAN
1. Tanggung Jawab Pemegang Protokol Notaris Dalam Mengeluarkan Salinan Minuta Akta Yang Terdegradasi Rohmat - Journal UII, https://journal.uii.ac.id/JON/article/download/29672/18838/150036
2. PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP NOTARIS, https://repository.unissula.ac.id/22526/10/Magister%20Kenotariatan_21301800121_fullpdf.pdf
3. SYARAT FORMIL DAN MATERIIL DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS, https://erepository.uwks.ac.id/12600/3/BAB%20II.pdf
4. pengaturan penyerahan protokol notaris yang telah meninggal dunia dan prakteknya di provinsi sumatera, https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/download/120/148
5. KEPASTIAN HUKUM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS, http://scholar.unand.ac.id/121093/5/TESIS%20FULL.pdf
6. UU No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
7. 2615-7586, E-ISSN: 2620-5556 Volume 8 (2), 2025 Konsep Pengalihan Protokol Oleh Notaris Dalam Bentuk Softfile - Direktori Jurnal Universitas Widya Gama Malang, https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/6435/3734
8. Urgensi Regulasi Penyimpanan Protokol Notaris Pasca 25 Tahun, https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/acta/en/article/view/1/63
9. Officium Notarium - Journal UII, https://journal.uii.ac.id/JON/article/download/18988/11652/56145
10. Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Yang Sudah Berusia 25 Tahun, https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/acta/id/article/view/3/58
11. Jurnal Mercatoria, https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/5559/pdf/24352
12. TANGGUNG JAWAB PENYIMPANAN ARSIP PROTOKOL NOTARIS, https://jurnal.sthg.ac.id/index.php/jurnal/article/view/38
13. pelaksanaan penyerahan protokol notaris yang - Digilib Unila, http://digilib.unila.ac.id/72656/3/SKRIPSI%20FULL%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf
14. Urgensi Peraturan Protokol Notaris Yang Menolak Serah Terima Protokol Dari Notaris Lain, https://www.ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/viewFile/1446/pdf
15. Tanggung Jawab Notaris Menyimpan dan Memelihara Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Sesuai UU Jabatan Notaris - COMSERVA, https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/view/2484/2095
16. Tanggung Jawab Notaris Menyimpan dan Memelihara Minuta Akta Sebagai Protokol Notaris Sesuai UU Jabatan Notaris - COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, https://comserva.publikasiindonesia.id/index.php/comserva/article/download/2484/2095
17. KARAKTERISTIK MINUTA AKTA NOTARIS SEBAGAI ARSIP - Digital Repository Universitas Jember, https://repository.unej.ac.id/jspui/bitstream/123456789/89524/1/F.%20H_Jurnal_M.%20Khoidin_KARAKTERISTIK%20MINUTA%20AKTA%20NOTARIS%20SEBAGAI%20ARSIP.pdf
18. PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU - Universitas Muhammadiyah Sorong, https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/download/2002/1247/7035
19. PERTANGGUNGJAWABAN AHLI WARIS NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DAN PENERIMA PROTOKOL NOTARIS DI KABUPATEN LABUHANBATU, https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/1442/688/5770
20. Perlindungan Hukum Pemegang Protokol Notaris atas Akta Yang Menjadi Gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta - Journal UII, https://journal.uii.ac.id/JON/article/download/30756/18391/141296
21. Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol: Bentuk dan Batasan, https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/248/55/1574
22. MPW dan MPD Notaris - Kanwil Kemenkum NTB, https://ntb.kemenkum.go.id/component/content/article/mpw-dan-mpd-notaris?catid=69&Itemid=101
23. IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMBATALKAN AKTA OTENTIK - JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN, https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/download/1294/571/
24. KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM PEMERIKSAAN PROTOKOL NOTARIS - Jurnal Jurisprudentia, https://jurisprudentia.bunghatta.ac.id/index.php/jurisprudentia/article/download/17/11/58
25. Studi Komparatif Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Di Korea Selatan Dan Di Indonesia - UI Scholars Hub, https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1100&context=notary
26. HARMONISASI PERATURAN PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS DIGITAL - JURNAL FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN, https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/download/1840/838/
27. Sejarah Notaris di Indonesia, https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/36787/6/6.%20BAB%20II_DIMAS%20FEBRI%20HIDAYATULLOH_11000222410121.pdf
28. Pertanggungjawaban Pemegang Protokol Atas Pengeluaran Salinan Akta Perjanjian - UI Scholars Hub, https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1221&context=notary
29. Urgensi Penyimpangan Protokol Notaris Secara Elektronik Menuju Era Cyber Notaris - Journal of Sagita Akademia Maju, https://ejournal.sagita.or.id/index.php/future/article/download/232/194/930
30. ANALISIS KEBIJAKAN DIGITALISASI DALAM AKTA NOTARIS - Sriwijaya University Repository, https://repository.unsri.ac.id/142030/2/RAMA_74102_02022682226001_0017066603_01_front_ref.pdf
31. UU No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30/2014 tentang Jabatan Notaris
32. Legalitas Peresmian Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Melalui Media Konferensi Zoom - Neliti, https://media.neliti.com/media/publications/363308-none-64b6b59d.pdf
Komentar
Posting Komentar