EVOLUSI REZIM REGULASI PERS DI INDONESIA
EVOLUSI REZIM REGULASI PERS DI INDONESIA : Perbandingan Rezim Hukum Pers di Indonesia - Analisis Normatif Komparatif Antara Undang-Undang Pers Orde Baru (UU 11/1966, UU 4/1967, UU 21/1982) dan Undang-Undang Pers Reformasi (UU 40/1999)
Dr KRA Michael Josef Widijatmoko SH SpN
Universitas Djuanda Bogor - Notaris PPAT Jakarta Timur
Lisza Nurchayatie SH MKn
Notaris PPAT Kabupaten Bekasi
1. Pendahuluan.
1.1. Latar Belakang : Politik Hukum Pers dalam Evolusi Demokrasi Indonesia
Kemerdekaan pers merupakan pilar fundamental dalam struktur negara yang demokratis, berfungsi sebagai wahana kedaulatan rakyat dan sarana penting dalam menjamin hak mengeluarkan pikiran dan pendapat. Evolusi regulasi pers di Indonesia mencerminkan tarik-menarik historis antara kebutuhan negara akan stabilitas dan tuntutan masyarakat sipil akan kebebasan. Secara politis, sistem pers Indonesia telah mengalami perubahan paradigmatik yang signifikan, ditandai dengan transisi rezim hukum yang represif di masa Orde Baru menuju kerangka yang menjunjung tinggi kebebasan di era Reformasi.
Regulasi pers pada masa Orde Baru, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, dan puncaknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982, merupakan produk dari rezim Soeharto yang otoriter. Politik hukum saat itu menitikberatkan pada kontrol preventif dan indoktrinasi ideologi Pers Pancasila. Sebaliknya, setelah lengsernya Soeharto, kehidupan pers diatur melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU 40/1999), yang lahir dalam euforia kebebasan dan secara fundamental mengubah paradigma hukum pers nasional. Perubahan ini bukan sekadar pergantian pasal-pasal, melainkan penolakan total terhadap hak historis negara untuk mendefinisikan kebenaran jurnalistik atau menentukan eksistensi institusi pers.
1.2. Rumusan Masalah dan Tujuan Penulisan
Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam perbandingan antara rezim hukum pers di era Orde Baru dan Reformasi. Secara spesifik, penulisan ini merumuskan masalah sebagai berikut :
Penulisan ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif (Normative Legal Research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Data dianalisis secara kualitatif-komparatif untuk menghasilkan sintesis hukum dan politik yang mendalam.
1.3. Kerangka Teori Hukum Media
Secara teoretis, Undang-Undang Pers Reformasi menggeser sistem pers Indonesia dari yang sebelumnya cenderung otoritarian (terselubung sebagai Pers Pancasila) menuju cita-cita Social Responsibility Theory of Press. Meskipun kebebasan dijamin secara hukum, kebebasan tersebut tetap berada dalam koridor etika dan tanggung jawab.
Dalam konteks penyelesaian sengketa, kerangka UU 40/1999 didasarkan pada dua prinsip hukum esensial : Prinsip Lex Specialis dan Prinsip Ultimum Remedium. Prinsip lex specialis derogat legi generali mengimplikasikan bahwa UU Pers harus diterapkan sebagai hukum khusus dalam menyelesaikan masalah yang timbul akibat pemberitaan pers, bukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum umum. Sementara itu, prinsip ultimum remedium menetapkan bahwa penerapan sanksi pidana harus menjadi upaya terakhir.
Seyogianya, penyelesaian masalah akibat pemberitaan harus diupayakan terlebih dahulu melalui mekanisme yang diatur dalam UU Pers, seperti Hak Jawab dan Hak Koreksi, sebelum ditempuh proses pidana. Kedua prinsip ini menjadi fondasi normatif untuk menganalisis keberhasilan dan tantangan implementasi UU 40/1999.
2. Sistem Pers Otoriter Orde Baru : Kontrol Institusional dan Indoktrinasi (UU 11/1966, UU 4/1967, UU 21/1982).
2.1. Filsafat dan Arah Politik Hukum Pers Pancasila
Sistem pers di era Orde Baru diatur di bawah payung konsep Pers Pancasila, yang diklaim sebagai pers yang "bebas dan bertanggung jawab". Namun, dalam praktiknya, sistem ini menghasilkan model pers yang otoriter, di mana penekanan pada 'tanggung jawab' menjadi alat kontrol efektif oleh negara.
Analisis terhadap peran negara menunjukkan bahwa pemerintah memiliki motif dan peran aktif dalam mengontrol dan memverifikasi informasi pers, bahkan dalam proses akomodasi antara pertimbangan pemerintah dan pers. Ini mengindikasikan bahwa fungsi pers lebih dekat sebagai corong pembangunan dan alat stabilitas politik, bukan sebagai pilar kontrol independen.
2.2. Mekanisme Kontrol Preventif: SIUPP dan Pembredelan
Instrumen paling sentral dan represif dalam rezim Orde Baru adalah Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), yang menggantikan Surat Izin Terbit (SIT) sebagai alat kontrol preventif kelembagaan. Tanpa SIUPP, perusahaan pers tidak dapat beroperasi.
Pencabutan SIUPP, atau breidel, menunjukkan sifat politis dari kontrol tersebut. Tindakan pencabutan izin seringkali didasarkan pada kritik politik terhadap pemerintah atau bertentangan dengan nilai-nilai yang didefinisikan secara sepihak oleh rezim sebagai "Pers Pancasila". Contoh-contoh terkenal dari praktik represif ini meliputi pencabutan SIUPP terhadap majalah Tempo, Detik, dan Editor karena meliput kasus korupsi atau mengkritik pemerintahan. Tindakan ini membuktikan bahwa kontrol izin bukan hanya masalah teknis administratif, melainkan mekanisme untuk mengekang kebebasan berekspresi.
Lebih lanjut, keberadaan banyak peraturan pelaksana di bawah UU 21/1982 memberikan ruang yang luas bagi pemerintah untuk memanipulasi dan mengekang pers, memperkuat kekuasaan eksekutif.
2.3. Kontrol terhadap Insan Pers: Wadah Tunggal dan Indoktrinasi
Kontrol tidak hanya ditujukan pada institusi pers, tetapi juga pada individu wartawan. Dalam rezim Orde Baru, kontrol terhadap profesional pers dilakukan melalui mekanisme seleksi dan regulasi yang ketat. Ini termasuk kewajiban menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai wadah tunggal. Wadah tunggal ini memastikan bahwa sanksi atau tekanan politik dapat diterapkan secara terpusat. Selain itu, kewajiban mengikuti penataran P4 bagi pemimpin redaksi berfungsi sebagai kontrol ideologis untuk memastikan keselarasan pandangan media dengan ideologi negara.
Konsekuensi bagi wartawan yang melanggar batas yang ditetapkan sangatlah berat. Kebebasan pers sangat dikekang, yang berujung pada tindakan pembredelan dan bahkan penjara bagi pihak-pihak yang dianggap anti-pemerintah. Dalam konteks ini, wartawan beroperasi di lingkungan hukum yang penuh risiko dan intimidasi.
Table 1 : Komparasi Paradigma Hukum Pers Indonesia: Orde Baru vs. Reformasi.
Aspek Regulasi | Era Orde Baru (UU 11/1966, UU 21/1982) | Era Reformasi (UU 40/1999) |
Landasan Filosofis | Pers Pancasila (Stabilitas dan Kontrol Negara). | Kedaulatan Rakyat; Jaminan Pasal 28 UUD 1945. |
Kontrol Kelembagaan | Preventif (Melalui SIUPP/SIT); Pencabutan Izin (Breidel). | Non-intervensi Pemerintah; Penghapusan Izin. |
Organisasi Wartawan | Wadah Tunggal (PWI); Kewajiban Penataran P4. | Kebebasan Organisasi Profesi (Dewan Pers Independen). |
Dampak Hukum | Risiko Tinggi Pidana Penjara di bawah KUHP; Prioritas Stabilitas. | Penekanan pada Mediasi, Pidana sebagai Ultimum Remedium. |
3. UU Pers 40/1999: Jaminan Kemerdekaan, Independensi, dan Profesionalisme Institusional.
3.1. Pilar Kemerdekaan Pers dan Penghapusan Kontrol Preventif
UU 40/1999 lahir sebagai respons terhadap tuntutan demokratisasi, secara tegas memposisikan kemerdekaan pers sebagai wujud kedaulatan rakyat dan unsur penting dalam menciptakan kehidupan bernegara yang demokratis. Pasal 4 Ayat (1) menjamin kemerdekaan pers, sementara Ayat (2) secara eksplisit melarang pers nasional dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.
Implikasi paling mendasar dari UU 40/1999 adalah penghapusan mekanisme izin terbit, yang merupakan inti dari kontrol preventif Orde Baru. Hal ini berarti perusahaan pers cetak tidak memerlukan izin dari pihak manapun untuk beroperasi. Kebebasan ini diperluas dalam definisi pers, yang mencakup media cetak, elektronik, dan segala jenis saluran lainnya. Penghapusan izin kelembagaan ini menandai transisi kebebasan yang mutlak dari kontrol eksekutif.
3.2. Pelembagaan Independensi: Peran Strategis Dewan Pers
Untuk menjamin independensi pers dan menghindari intervensi pemerintah yang menjadi ciri khas era sebelumnya, UU 40/1999 membentuk Dewan Pers yang independen (Pasal 15). Pembentukan Dewan Pers ini berfungsi sebagai mekanisme regulasi mandiri (self-regulation). Dewan Pers bertugas mengawal kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, serta menyelesaikan sengketa pers melalui mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi. Dewan Pers secara efektif menggantikan peran otoriter Departemen Penerangan sebagai regulator dan penindak.
3.3. Perlindungan Kelembagaan Pers (Pasal 18)
UU 40/1999 secara struktural membalikkan posisi hukum pers. Jika di masa Orde Baru pers adalah pihak yang terancam sanksi pidana dan pembredelan, di era Reformasi pers diberikan perlindungan eksplisit dari gangguan pihak luar. Pasal 18 mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan kemerdekaan pers (Pasal 4 ayat 2 dan 3) dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Ketentuan ini merupakan jaminan hukum yang penting. Misalnya, dalam kasus kekerasan atau perampasan rekaman video milik wartawan saat bertugas, tindakan penghambatan tersebut dapat dijerat Pasal 18 UU Pers. Meskipun kerangka hukum ini berhasil menghilangkan kontrol negara yang bersifat preventif (sensor/breidel), perlindungan yang kuat ini secara tidak langsung menciptakan perisai hukum yang terkadang berbenturan dengan hak-hak individu, terutama ketika pers melaksanakan kebebasan yang terlalu jauh. Kekuatan kelembagaan pers yang dijamin oleh Pasal 18 ini, sementara penting untuk kemerdekaan, harus diimbangi dengan profesionalisme yang tinggi untuk mencegah "euforia kebebasan yang kebablasan".
4. Perbandingan Perlindungan Jurnalis dan Pengembangan Kompetensi Profesional.
4.1. Jaminan Perlindungan Hukum Individu Wartawan
Perlindungan hukum terhadap wartawan di era Reformasi ditegaskan dalam Pasal 8 UU 40/1999. Secara normatif, jaminan perlindungan hukum ini mencakup jaminan dari pemerintah, masyarakat, dan secara eksplisit juga perusahaan pers, dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ini merupakan peningkatan signifikan dibandingkan era Orde Baru, di mana wartawan menghadapi ancaman pidana dan penjara karena kritik.
Selain perlindungan umum, jurnalis diberikan Hak Tolak (Pasal 4 Ayat 4), yaitu hak untuk melindungi sumber informasi rahasia dengan menolak menyebutkan identitas sumber saat dimintai keterangan oleh penyidik atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak Tolak dapat dibatalkan hanya demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum, dan itupun harus dinyatakan oleh pengadilan, menjamin proses yang ketat.
Meskipun terdapat jaminan hukum yang eksplisit, implementasi Pasal 8 sering diperdebatkan. Kasus kriminalisasi terhadap jurnalis menunjukkan adanya ketidakpastian hukum, di mana Penjelasan Pasal 8 dinilai ambigu oleh pemohon uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun payung hukum telah ada, budaya penegakan hukum dan interpretasi pasal pidana masih rentan terhadap ancaman pidana.
Table 2 : Perbandingan Jaminan Perlindungan Profesi Wartawan.
Kriteria Perlindungan | UU Pers Orde Baru (UU 21/1982) | UU Pers Reformasi (UU 40/1999) |
Jaminan Perlindungan Hukum | Minimal; Jurnalis mudah dijerat pidana karena kritik. | Eksplisit (Pasal 8); Dijamin oleh Pemerintah, Masyarakat, dan Perusahaan Pers. |
Hak Tolak (Kerahasiaan Sumber) | Tidak diatur. | Diatur (Pasal 4 Ayat 4); Dapat dibatalkan oleh Pengadilan demi kepentingan negara. |
Regulasi Kompetensi | Wajib menjadi anggota PWI; Indoktrinasi (P4). | Standar Kompetensi Wartawan (SKW) oleh Dewan Pers; Organisasi profesi beragam. |
Ancaman Hukum bagi Pihak Luar | Tidak ada sanksi spesifik. | Sanksi Pidana Penjara (Maks 2 tahun, Rp 500 juta) bagi penghambat fungsi pers (Pasal 18). |
4.2. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pasca-Wadah Tunggal
Penghapusan ketentuan wadah tunggal organisasi pers di era Reformasi memungkinkan berkembangnya pluralitas organisasi profesi pers. Hal ini mendorong persaingan positif yang berfokus pada peningkatan kualitas, integritas, dan profesionalisme wartawan. UU 40/1999 menekankan bahwa pers nasional memiliki peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat, dan benar (Pasal 6).
Selain itu, pers wajib berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik, termasuk tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang yang masih dalam proses peradilan. Upaya peningkatan profesionalisme ini menjadi tanggung jawab Dewan Pers melalui penetapan Standar Kompetensi Wartawan (SKW).
4.3. Ancaman Baru terhadap Independensi Editorial: Konglomerasi
Meskipun kerangka hukum Reformasi berhasil menghilangkan kendala politik eksternal (paksaan negara), muncul kendala internal baru yang mengancam independensi editorial: konglomerasi dan konsentrasi kepemilikan media. Kepemilikan media massa oleh konglomerat yang aktif dalam kancah panggung politik Indonesia dapat memengaruhi performa media.
Ancaman terbesar terhadap objektivitas pers kini bergeser dari kekuasaan eksekutif negara menjadi tekanan pemilik modal yang memiliki afiliasi politik. Media massa dapat dipergunakan sebagai sarana politik untuk menyampaikan pesan dari pihak politik kepada khalayak luas, dengan tujuan memengaruhi pemilih. Artinya, kebebasan hukum dari negara tidak secara otomatis menjamin independensi jurnalistik, karena pertarungan untuk independensi editorial bergeser dari perlawanan terhadap Menteri Penerangan menjadi perlawanan terhadap kepentingan politik dan ekonomi dewan direksi perusahaan.
5. Analisis Komparatif Penyelesaian Sengketa: Dualisme Hukum dan Kriminalisasi Pers.
5.1. Kriminalisasi di Era Orde Baru
Di bawah rezim Orde Baru, sengketa pers cenderung diselesaikan secara represif dan diskriminatif. Kritik atau pemberitaan yang merugikan rezim dapat dengan mudah diseret ke ranah pidana menggunakan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum (hatzaai artikelen), penghinaan, atau penyebaran kabar bohong. Tindakan pidana adalah respons yang lazim dan cepat, mengabaikan segala mekanisme klarifikasi.
5.2. Prinsip Lex Specialis dan Ultimum Remediumdalam UU 40/1999
Dengan berlakunya UU 40/1999, kalangan pers menuntut agar sengketa pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam UU tersebut sebagai lex specialis, dengan penegasan bahwa hukum pidana harus menjadi upaya terakhir (ultimum remedium). Prinsip ini bertujuan untuk memprioritaskan penyelesaian etis, mediasi, dan Hak Jawab/Hak Koreksi. Mekanisme ini diyakini lebih sesuai dengan semangat kebebasan pers yang bertanggung jawab, di mana "kata-kata dibalas dengan kata-kata".
5.3. Tantangan Implementasi Mediasi Dewan Pers dan Dualisme Hukum
Meskipun niat normatif UU 40/1999 jelas, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Terdapat perdebatan mengenai daya ikat mekanisme penyelesaian Dewan Pers (Hak Jawab dan Hak Koreksi). Walaupun perusahaan pers wajib melayani Hak Jawab, pihak yang merasa dirugikan tidak terikat secara hukum untuk menempuh jalur ini terlebih dahulu sebelum mengajukan tuntutan perdata atau pidana.
Realitas praksis menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seringkali cenderung menerapkan pasal-pasal pidana dan perdata (KUHP), mengabaikan prinsip ultimum remedium. Penolakan untuk memprioritaskan UU Pers sebagai lex specialismenciptakan dualisme hukum yang menghilangkan kepastian hukum bagi jurnalis. Ketidakjelasan status lex specialis ini memungkinkan hukum pidana umum (KUHP) untuk dijadikan ‘senjata’ oleh pihak yang dirugikan, baik individu maupun aktor negara, untuk melakukan pelecehan hukum. Mekanisme ini secara efektif menggantikan kekuatan administratif negara untuk breidel dengan kekuatan untuk menuntut pidana, menjaga adanya kontrol yang menekan kebebasan pers melalui jalur yudisial, yang terbukti dalam kasus kriminalisasi yang terus terjadi.
5.4. Paradoks: Peningkatan Kekerasan Fisik di Era Kebebasan
Data menunjukkan adanya paradoks mencolok: meskipun UU 40/1999 menjamin kebebasan pers, kekerasan terhadap pers justru meningkat di era Reformasi dibandingkan masa Orde Baru. Peningkatan ini diyakini sebagian disebabkan oleh euforia kebebasan yang terlalu jauh (kebablasan) yang memicu reaksi dan ancaman kekerasan dari pihak non-negara yang merasa dirugikan oleh pemberitaan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum normatif yang diatur dalam Pasal 18 UU Pers tidak sepenuhnya efektif mencegah serangan fisik di lapangan.
Table 3: Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemberitaan dan Dualisme Hukum.
Aspek Penyelesaian Sengketa | Intensi UU 40/1999 (Normatif) | Realitas Implementasi (Praksis) |
Pendekatan Utama | Penyelesaian Etik dan Mediasi (Hak Jawab/Koreksi). | Pilihan Langsung ke Tuntutan Pidana/Perdata (KUHP). |
Prinsip Hukum Pidana | Ultimum Remedium (Pidana sebagai upaya terakhir). | Ketidakpastian: Penerapan Pidana KUHP sering dilakukan sebagai upaya pertama. |
Status Hukum UU Pers | Diperjuangkan sebagai Lex Specialis. | Terjadi Dualisme; KUHP (Hukum Umum) masih mendominasi penanganan sengketa. |
Kritik Praktisi | Hak Jawab/Koreksi dinilai tidak efektif (penempatan tidak proporsional, terlambat). | Kasus kriminalisasi jurnalis menunjukkan ketidakjelasan Pasal 8 UU Pers. |
6. Penutup : Implikasi Politik Hukum dan Rekomendasi (Ius Constituendum).
6.1. Kesimpulan Komparatif
Perbandingan rezim hukum pers di Indonesia menunjukkan pergeseran politik hukum yang dramatis dari model Otoriter (UU 21/1982) ke model Demokratis (UU 40/1999). Rezim Orde Baru menggunakan mekanisme kontrol preventif (SIUPP/Breidel) dan wadah tunggal profesi untuk menjaga stabilitas dan keselarasan ideologi. Sebaliknya, UU 40/1999 berhasil menghapuskan kontrol preventif, menjamin kemerdekaan institusional, dan memberikan perlindungan hukum eksplisit bagi jurnalis (Pasal 8, Hak Tolak, Pasal 18).
Meskipun demikian, keberhasilan reformasi hukum pers ini terhambat oleh dua tantangan utama: pertama, munculnya kendala internal berupa konglomerasi media yang mengancam independensi redaksional melalui tekanan politik pemilik; dan kedua, kegagalan dalam mengimplementasikan prinsip lex specialis dan ultimum remedium secara konsisten. Dualisme antara UU 40/1999 dan KUHP menyebabkan ketidakpastian hukum dan mempertahankan potensi kriminalisasi pers, di mana ancaman penjara yang sebelumnya dilakukan oleh eksekutif kini dimungkinkan melalui mekanisme peradilan.
6.2. Rekomendasi Kebijakan dan Legislasi (Ius Constituendum)
Untuk mengatasi tantangan yang melekat dalam implementasi UU 40/1999, penelitian ini mengajukan rekomendasi legislasi dan kebijakan sebagai bagian dari ius constituendum (hukum yang harus ditetapkan) :
REFERENSI BACAAN
UU Nomor 40 Tahun 1999.pdf - Peraturan BPK, https://peraturan.bpk.go.id/Download/33870/UU%20Nomor%2040%20Tahun%201999.pdf
Pasang Surut Kebebasan Pers Di Indonesia - Semantic Scholar, https://pdfs.semanticscholar.org/b1c9/661b349294ff4d54fd223532412c4688ba6a.pdf
FAQ (Frequently Asked Questions) - Dewan Pers, https://www.dewanpers.or.id/kontak/faq/start/40
Pola Interaksi Pers, Pemerintah dan Masyarakat dalam Membentuk Sistem Pers Pancasila - Jurnal Unpad, https://jurnal.unpad.ac.id/sosiohumaniora/article/download/5516/2878
Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pers Sebelum dan Setelah Rezim Reformasi, https://journal.unismuh.ac.id/index.php/hukbis/article/download/11697/pdf
UU Pers Sebagai “Lex Specialis” Dalam Penyelesaian Masalah Pemberitaan Pers - Business Law, https://business-law.binus.ac.id/2016/05/22/uu-pers-sebagai-lex-specialis-dalam-penyelesaian-masalah-pemberitaan-pers/
Mekanisme Penyelesaian Masalah Pemberitaan Pers 09 Februari 2007 - Dewan Pers, https://www.dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/52/Mekanisme_Penyelesaian_Masalah_Pemberitaan_Pers
Pers Orde Baru vs Pers Reformasi: Konsep Kunci - bincang media - WordPress.com, https://bincangmedia.wordpress.com/2013/02/28/komparasi-pers-orde-baru-dan-reformasi-beberapa-konsep-kunci/
Surat Izin Usaha Penerbitan Pers - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Usaha_Penerbitan_Pers
History of Censorship in Indonesia | Research Starters - EBSCO, https://www.ebsco.com/research-starters/politics-and-government/history-censorship-indonesia
Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers (Wartawan) Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik - Template Jurnal IJCCS, https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/tatohi/article/download/2465/pdf
Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Di Imdomesia - Awang Long Law Review, https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/download/25/12
DPR Tegaskan UU Pers Telah Jamin Kemerdekaan dan Perlindungan Wartawan - Berita, https://www.mkri.id/berita/dpr-tegaskan-uu-pers-telah-jamin-kemerdekaan-dan-perlindungan-wartawan-23995
Regulasi dan Swa-Regulasi Indonesia Dalam Penyelenggaraan Media Terkait Peran MNC Group Terhadap Partai Perindo - Journal Unpas, https://journal.unpas.ac.id/index.php/linimasa/article/download/4098/1866/17753
Riset Jurnalistik dan Komunikasi Media Regulasi dan Kepemilikan Media di Indonesia: Studi Kasus Konsentrasi Kepemilik - Sao Jurnal IAIN Parepare, https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/publistikji/article/download/14658/2810/
Kekerasan Terhadap Pers Justru Meningkat di Era Reformasi - detikNews, https://news.detik.com/berita/d-507742/kekerasan-terhadap-pers-justru-meningkat-di-era-reformasi
Penguatan Fungsi Dewan Pers Sebagai Mediator Penyelesaian Kasus Pers Dalam Ius Constituendum, https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1947/616
Komentar
Posting Komentar