JUAL BELI KAPAL LAUT BERBENDERA INDONESIA ATAU BENDERA ASING

ANALISIS KOMPREHENSIF DAN PANDUAN TEKNIS JUAL BELI KAPAL LAUT BERBENDERA INDONESIA DAN BERBENDERA ASING DI INDONESIA : Aspek Regulasi, Transaksional, dan Fiskal

 

Dr KRA MJ Widijatmoko SH SpN

Universitas Djuanda Bogor

Notaris PPAT Jakarta Timur

 

Lisza Nurchayatie SH MKn

Notaris PPAT Kabupaten Bogor

 

 

I.PENDAHULUAN.

 

Dalam penulisan ini menyajikan analisis mendalam mengenai kerangka hukum, prosedur transaksional, dan implikasi fiskal dalam kegiatan jual beli kapal laut di Indonesia, baik untuk kapal yang sudah terdaftar dengan bendera nasional maupun kapal berbendera asing yang diakuisisi untuk tujuan ganti bendera (re-flagging). Regulasi maritim Indonesia memperlakukan kapal dengan ukuran tertentu (umumnya GT > 7) sebagai benda tidak bergerak yang terdaftar (quasi-real property), menempatkan pendaftaran hak milik dan Balik Nama sebagai inti dari validitas transaksi. Proses peralihan hak harus disahkan melalui Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat di hadapan notaris dan dicatatkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal (PPPBK).

 

Asas Cabotage yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi penentu utama strategi akuisisi, karena membatasi secara ketat operasi kapal berbendera asing di perairan domestik. Sementara itu, Pemerintah Indonesia memberikan insentif fiskal substansial, termasuk pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Masuk (BM), untuk mendukung industri pelayaran niaga nasional.

 

Penulisan ini menguraikan tahapan Uji Tuntas (Due Diligence) yang komprehensif, mencakup verifikasi kepemilikan (clean title), kelaiklautan teknis, dan kepatuhan fiskal, khususnya mengenai kewajiban mendapatkan Deletion Certificate dari negara bendera asal kapal dan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepatuhan terhadap persyaratan ini, serta manajemen risiko terkait denda kepabeanan impor sementara, adalah kunci keberhasilan dan legalitas operasional kapal dalam jangka panjang di Indonesia.

 

II. LANDASAN HUKUM DAN ASAS REGULATORI MARITIM INDONESIA.

 

I. Kedudukan Hukum Kapal Laut dan Hierarki Regulasi

A. Kapal sebagai Benda Tidak Bergerak dan Pendaftaran Hak Milik

Secara hukum Indonesia, kapal laut yang memiliki ukuran tertentu, umumnya di atas 7 GT, diperlakukan sebagai benda tidak bergerak yang terdaftar (quasi-real property). Status yuridis ini membawa konsekuensi signifikan, yaitu kewajiban pendaftaran hak milik dan pencatatan hak tanggungan maritim (hipotek) yang melekat padanya. Transaksi jual beli kapal, oleh karena itu, tidak hanya merupakan perjanjian keperdataan biasa, tetapi juga merupakan proses pencatatan publik yang melibatkan otoritas negara.

 

Payung hukum utama yang mengatur pelayaran, termasuk aspek jual beli kapal, adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Regulasi ini kemudian dirinci oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran. Secara operasional, tata cara pendaftaran dan penentuan kebangsaan kapal diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.

 

Otoritas sentral yang bertanggung jawab atas proses pendaftaran hak milik, penerbitan Grosse Akta, dan pencatatan Balik Nama Kapal adalah Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal (PPPBK). Fungsi PPPBK ini memiliki kesamaan dengan fungsi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam transaksi properti di darat, yakni untuk memastikan legalitas dan keabsahan hak kebendaan atas kapal. PPPBK berwenang menyimpan dokumen penting seperti dokumen asli surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal, setelah Grosse Akta Indonesia diterbitkan.

 

Selain aspek kepemilikan, kegiatan usaha perantara (brokerage) jual beli dan/atau sewa kapal juga tunduk pada regulasi spesifik. Kegiatan ini harus dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk tujuan perantara jual beli dan/atau sewa kapal. Penentuan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan mitigasi risiko sengketa yang mungkin timbul dari transaksi kapal yang melibatkan pihak ketiga. Persyaratan ini menekankan bahwa pasar transaksi kapal adalah sektor yang terregulasi tinggi, membutuhkan entitas berlisensi khusus untuk memfasilitasi penjualan.

B. Asas Cabotage dan Implementasi pada Angkutan di Perairan Indonesia

Asas Cabotage merupakan doktrin fundamental dalam hukum maritim Indonesia, yang tercermin secara eksplisit dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Doktrin ini menetapkan bahwa kegiatan angkutan laut di perairan Indonesia secara eksklusif hanya dapat dilakukan oleh kapal yang berbendera Indonesia dan diawaki oleh awak kapal yang berkewarganegaraan Indonesia. Asas ini berfungsi sebagai alat perlindungan terhadap industri pelayaran nasional dan mencegah dominasi kapal asing di perairan domestik.

 

Penerapan ketat asas Cabotage ini secara langsung memengaruhi strategi akuisisi kapal asing. Pembelian kapal asing memerlukan proses re-flagging menjadi bendera Indonesia jika kapal tersebut dimaksudkan untuk dioperasikan dalam kegiatan angkutan penumpang atau barang domestik.

 

Meskipun demikian, terdapat mekanisme pengecualian untuk penggunaan kapal asing (Kapal Asing) melalui penerbitan Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA). PPKA diperbolehkan hanya untuk kegiatan yang tidak termasuk dalam kegiatan mengangkut penumpang dan barang, dan jika ketersediaan kapal domestik dinilai belum mencukupi. Contoh kegiatan yang sering diberikan dispensasi adalah operasi khusus di sektor hulu migas (seperti seismik, drilling, dan konstruksi) atau kapal pengangkut LPG berteknologi tinggi di sektor hilir migas. Pengecualian ini diatur melalui Peraturan Menteri Perhubungan, seperti PM Nomor 2 Tahun 2021.

 

Penerapan Cabotage juga memiliki implikasi teknis terkait impor kapal bekas. Meskipun ada kebijakan umum, untuk kegiatan migas, impor kapal bukan baru (bekas) yang usianya di atas 20 tahun dapat dilakukan, asalkan mendapatkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Industri Alat Transportasi dan Kedirgantaraan (Ditjen IATT) Kementerian Perindustrian. 

Hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk mengakuisisi kapal asing tidak hanya terikat pada harga beli, tetapi juga pada biaya kepatuhan yang terkait dengan prosedur ganti bendera dan pengamanan legalitas operasional jangka panjang di dalam negeri. Kegagalan mematuhi Cabotage akan membatasi operasional kapal secara signifikan, hanya pada sektor yang mendapatkan dispensasi, dan disertai dengan persyaratan tertentu seperti keagenan awak kapal atau penerimaan cadetIndonesia.

 

Ill. PROSEDUR HUKUM DAN TEKNIS TRANSAKSI JUAL BELI

 

II. Jual Beli Kapal Berbendera Indonesia (Transaksi Domestik)

A. Tahap Kontraktual: Ship Sale and Purchase Agreement (S&P)

Transaksi jual beli kapal domestik dimulai dengan penyusunan Perjanjian Jual Beli Kapal (Ship Sale and Purchase Agreementatau S&P). Walaupun S&P merupakan kontrak keperdataan antara penjual dan pembeli, kontrak tersebut harus mencakup spesifikasi teknis kapal secara rinci, termasuk nama kapal, nomor IMO, kelas (misalnya DNV), tahun pembuatan (Year of Build), dan bendera saat ini. Dalam konteks korporasi Indonesia, perjanjian ini harus ditandatangani oleh perwakilan sah perusahaan, seperti Direktur Utama, sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan.

 

Klausul kunci yang harus diverifikasi dan dijamin oleh Penjual adalah kondisi kapal diserahkan bebas dari segala beban, hipotek, atau klaim pihak ketiga (free from all liens, encumbrances, and maritime claims). Karena kapal yang didaftar di Indonesia dapat dibebani Hipotek Maritim, pembeli harus memastikan bahwa proses jual beli mencakup kewajiban Penjual untuk mengurus pencoretan Hak Kebendaan Lainnya atas kapal. Pencoretan hak kebendaan ini dilakukan oleh PPPBK dengan membuat catatan pelepasan hak dan mencoret catatan sebelumnya dalam daftar induk kapal yang bersangkutan. Pencoretan ini bahkan dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.

B. Eksekusi Akta Jual Beli (AJB) dan Kewajiban Notaris

Dalam sistem hukum Indonesia, pengalihan hak milik atas kapal yang telah didaftar memiliki prosedur formal yang ketat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 Pasal 99, setiap peralihan hak milik atas kapal yang telah didaftar mewajibkan pemegang hak yang baru mengajukan permohonan pembuatan akta dan pencatatan balik nama kepada PPPBK di tempat kapal didaftar.

 

Bukti legal peralihan hak milik dalam rangka jual beli harus berupa Akta Jual Beli (AJB) yang secara wajib dibuat di hadapan Notaris. Penggunaan notaris ini memberikan kekuatan pembuktian sempurna (authenticity) pada dokumen transaksi, menjamin kepastian hukum bagi Pembeli baru.

 

Setelah AJB diterbitkan, Pemilik kapal yang baru harus mengajukan permohonan Balik Nama kepada PPPBK paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal peralihan hak. Keterlambatan dalam memenuhi batas waktu 3 bulan ini menimbulkan risiko hukum dan ketidakpastian administratif. Jika proses Balik Nama terhambat atau tertunda melewati batas waktu ini, status kepemilikan formal kapal akan terancam, dan penggunaan Grosse Akta baru sebagai agunan atau jaminan bank dapat tertunda sampai pendaftaran selesai. Pelayanan pendaftaran dan balik nama kapal, termasuk hipotek dan kebangsaan, dijanjikan selesai dalam waktu kurang lebih 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

C. Dokumen Persyaratan Balik Nama Kapal

Permohonan Balik Nama di hadapan PPPBK harus dilengkapi dengan serangkaian dokumen yang sangat rinci dan wajib diserahkan dalam bentuk asli. Berdasarkan Pasal 18 Permenhub Nomor 39 Tahun 2017 dan PP Nomor 31 Tahun 2021, dokumen-dokumen pokok yang wajib dilampirkan meliputi :

1. Bukti pengalihan hak milik atas kapal, yaitu Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan notaris.

2. Identitas pemilik baru : Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan atau Anggaran Dasar Pendirian Perusahaan (yang telah dilegalisasi) bagi Badan Hukum Indonesia.

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

4. Grosse Akta Pendaftaran Kapal atau Grosse Akta Balik Nama Kapal yang asli.

5. Surat Ukur, terutama jika kapal telah memperoleh Surat Ukur baru setelah pengukuran ulang.

6. Bukti pelunasan Bea Balik Nama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Setelah PPPBK selesai melakukan verifikasi dan pencatatan, Grosse Akta Balik Nama yang baru akan diterbitkan dan diserahkan kepada pemilik kapal. Grosse Akta ini merupakan dokumen hak milik utama yang berkekuatan eksekutorial dan menjadi dasar pencatatan hak-hak kebendaan lainnya.

III. Akuisisi Kapal Berbendera Asing (Impor dan Ganti Bendera)

Akuisisi kapal berbendera asing, atau impor kapal, merupakan proses yang jauh lebih kompleks karena melibatkan yurisdiksi internasional, kepabeanan, dan kewajiban ganti bendera (re-flagging) untuk mematuhi asas Cabotage.

A. Tahap Pra-Akuisisi: Kepastian Usia dan Rekomendasi

Pemerintah Indonesia mengatur ketat impor barang bukan baru, termasuk kapal. Pembelian kapal bekas asing harus mempertimbangkan batasan usia kapal. Meskipun batasan ini bervariasi, khususnya untuk kegiatan vital seperti migas, Direktur Jenderal IATT Kementerian Perindustrian dapat memberikan rekomendasi untuk impor kapal bukan baru yang berusia di atas 20 tahun. Hal ini menunjukkan adanya saluran dispensasi yang mempertimbangkan kebutuhan industri nasional terhadap jenis kapal spesifik yang mungkin belum tersedia di Indonesia.

 

Selain itu, sebelum pendaftaran hak milik di Indonesia dapat dilakukan, kapal asing harus menjalani pengukuran ulang untuk mendapatkan Surat Ukur Indonesia. Surat ukur ini menjadi dasar identitas teknis kapal yang baru dan wajib dimiliki sebelum PPPBK dapat menerbitkan Grosse Akta.

B. Penghapusan Pendaftaran di Negara Asal (Deletion Certificate)

Persyaratan paling krusial dalam proses ganti bendera adalah pengamanan dokumen asli surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara bendera asal kapal (Deletion Certificate). Dokumen ini menjadi syarat mutlak bagi PPPBK untuk mencatatkan kapal ke dalam Daftar Kapal Indonesia.

 

Proses untuk memperoleh Deletion Certificate mensyaratkan bahwa kapal harus bebas dari semua beban hak kebendaan, termasuk hipotek maritim yang terdaftar di negara asal. Persyaratan untuk penghapusan kapal Indonesia sendiri (sebagai analogi) meliputi pengajuan permohonan dari pemilik kapal, asli Grosse Akta, asli Surat Ukur, dan asli Surat Tanda Kebangsaan/Laut. 

Keterlambatan atau kegagalan mendapatkan Deletion Certificateyang bersih—yaitu yang benar-benar menegaskan tidak ada klaim atau hipotek yang masih tercatat di luar negeri—akan menghambat seluruh proses pendaftaran di Indonesia. Permintaan akan Deletion Certificate yang bersih ini menghubungkan prosedur administrasi Indonesia dengan hukum jaminan maritim internasional, memastikan bahwa kapal yang didaftar di Indonesia memiliki clean title yang tidak dapat dipermasalahkan oleh kreditor asing yang memegang hak hipotek lama.

C. Pengakuan Akta Jual Beli Asing dan Isu Legalitas

Dalam banyak transaksi internasional, Akta Jual Beli (Bill of Sale) Kapal dibuat di luar negeri, di hadapan Notary Public di yurisdiksi tempat penutupan transaksi (misalnya, di Singapura). Keberlakuan hukum Akta yang dibuat di luar negeri ini di Indonesia tunduk pada asas lex loci actus (hukum tempat perbuatan dilakukan), sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Algemene Bepalingen (AB).

 

Namun, untuk dapat digunakan sebagai bukti peralihan hak yang sah dalam prosedur Balik Nama di hadapan PPPBK di Indonesia, Akta Jual Beli asing tersebut wajib melalui proses legalisasi. Idealnya, proses ini dilakukan melalui mekanisme Konvensi Apostille. Tanpa legalisasi yang tepat, dokumen yang dibuat di hadapan Notary Public asing tersebut berpotensi ditolak oleh PPPBK, yang memerlukan jaminan keaslian dan keabsahan dokumen dalam proses pencatatan hak milik. Proses ini memastikan bahwa meskipun tindakan hukum terjadi di luar negeri, dampaknya pada daftar kapal nasional diakui secara formal.

D. Pendaftaran Hak Milik di Indonesia

Setelah semua persyaratan administratif, kepabeanan, dan legalitas internasional (termasuk Deletion Certificate dan legalisasi AJB asing) terpenuhi, pemilik kapal mengajukan permohonan pendaftaran hak milik kepada PPPBK di salah satu tempat pendaftaran kapal. Dokumen asli bukti hak milik yang diserahkan akan diverifikasi.

Setelah proses pendaftaran selesai, PPPBK akan mencatat hak milik baru dan menerbitkan Grosse Akta Pendaftaran KapalIndonesia yang baru, menandai pengalihan bendera dan kepemilikan yang sah secara hukum Indonesia. Dokumen hak milik yang asli dari negara asal (misalnya Bill of Sale) akan dikembalikan kepada pemilik, tetapi dokumen asli Deletion Certificate akan disimpan dalam daftar kapal Indonesia. Proses ini juga diikuti dengan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Indonesia.

 

IV. ASPEK PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN (FISKAL).

 

IV. Rejim Insentif Fiskal untuk Kapal Niaga Nasional

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional dan memberikan kepastian hukum bagi Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional, Pemerintah Indonesia menerapkan rejim insentif fiskal yang substansial.

A. Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Kapal laut yang digunakan untuk angkutan di laut, termasuk kapal niaga nasional, dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak (BKP) tertentu yang bersifat strategis dan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kebijakan ini mencakup pembebasan atas impor kapal maupun penyerahan kapal di dalam negeri. Dasar hukum terkini untuk pembebasan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022.

 

Untuk memanfaatkan fasilitas ini, Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional wajib mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Permohonan SKB PPN harus dilengkapi dengan sejumlah dokumen, antara lain :

1. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

2. Surat kuasa khusus (jika diwakilkan).

3. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL).

4. Penjelasan terperinci sesuai spesifikasi teknis Kapal.

5. Grosse Akta Kapal (untuk kapal yang sudah terdaftar).

 

SKB PPN merupakan prasyarat finansial utama. Tanpa SKB PPN, dalam skenario impor, PPN terutang harus dibayar terlebih dahulu di pelabuhan pabean. Meskipun PPN tersebut secara teori dapat dikreditkan atau dikembalikan di masa depan, pembayaran PPN di muka akan menciptakan beban arus kas yang signifikan bagi perusahaan pelayaran. Oleh karena itu, pengajuan SKB PPN harus diprioritaskan dan diurus bersamaan dengan proses due diligence dan akuisisi kapal.

B. Pembebasan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)

Selain PPN, impor kapal laut, suku cadang, dan peralatan keselamatan kapal untuk perusahaan pelayaran niaga nasional dapat diberikan fasilitas Pembebasan Bea Masuk (BM). Fasilitas ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang bertujuan untuk mengurangi biaya investasi dan mendukung daya saing pelayaran nasional. Contoh peraturan yang relevan termasuk PMK yang mengatur impor barang untuk keperluan proyek pemerintah (seperti PMK No. 109 Tahun 2024) dan PMK lainnya yang mengatur fasilitas kepabeanan bagi industri galangan dan pelayaran.

 

Dalam konteks Pajak Penghasilan (PPh), pungutan PPh Pasal 22 atas impor juga dapat dikecualikan. Pengecualian ini berlaku jika barang impor tersebut telah dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN, atau jika Importir dapat menyerahkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh kepada Pemungut.

Prosedur kepabeanan ini melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan dokumen yang wajib dilampirkan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) termasuk Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP), fotokopi Dokumen Sumber, dan Keputusan Menteri Keuangan terkait fasilitas yang diperoleh.

C. Impor Sementara Kapal Wisata Asing (Yacht)

Terdapat rejim khusus untuk Impor Sementara kapal wisata asing (yacht) yang tidak dibeli, tetapi hanya dioperasikan sementara di perairan Indonesia. Mekanisme ini diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (misalnya PMK Nomor 261/PMK.04/2015). Kapal tersebut diberikan pembebasan dari pungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, asalkan pemilik kapal memenuhi ketentuan yang berlaku, dan yang paling utama, kapal tersebut tidak digunakan untuk kegiatan komersial.

 

Importir atau pemilik kapal wajib menyerahkan jaminan atas seluruh pungutan negara kepabeanan yang terutang, yang sering kali berbentuk jaminan tertulis yang dinyatakan dalam Vessel Declaration. Fasilitas Impor Sementara ini merupakan izin operasional sementara, yang mewajibkan kapal diekspor kembali setelah masa izin berakhir.

 

Penting untuk dicatat bahwa risiko finansial dalam skema impor sementara sangat tinggi. Pengawasan ketat dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai melalui pemeriksaan fisik sewaktu-waktu. Jika terjadi pelanggaran ketentuan, seperti pemindahan lokasi tanpa izin atau penggunaan kapal untuk tujuan komersial, izin Impor Sementara akan dicabut. Sanksi yang dikenakan sangat berat, mencakup kewajiban membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang terutang, ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar. Besaran denda ini menegaskan bahwa fasilitas Impor Sementara adalah hak terbatas dan bukan mekanisme penghindaran pajak, dan pelanggarannya dikenakan hukuman finansial yang setara dengan Bea Masuk terutang.

 

V. UJI TUNTAS DAN PETUNJUK TEKNIS IMPLEMENTASI.

 

Kerangka Uji Tuntas (Due Diligence) dan Mitigasi Risiko

Uji Tuntas (Due Diligence atau DD) dalam transaksi jual beli kapal adalah proses multi-disiplin yang bertujuan memvalidasi integritas operasional, meminimalkan risiko legal dan finansial, serta memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Indonesia. DD harus mencakup setidaknya tiga pilar: Hukum dan Keuangan, Teknis dan Klasifikasi, serta Fiskal dan Kepabeanan.

A. Due Diligence Hukum dan Keuangan

DD Hukum bertujuan memastikan bahwa Pembeli mendapatkan kapal dengan hak milik yang bersih (clean title). Langkah-langkah utama meliputi :

 

1. Verifikasi Beban dan Hipotek : Pemeriksaan menyeluruh terhadap Daftar Induk Kapal di PPPBK wajib dilakukan untuk kapal berbendera Indonesia, atau di lembaga registrasi negara asal (untuk kapal asing). Pemeriksaan harus memastikan bahwa tidak ada hak kebendaan, terutama Hipotek Maritim, yang melekat pada kapal. Jika ada, harus dipastikan bahwa proses pencoretan hak kebendaan tersebut telah atau akan diselesaikan bersamaan dengan penyerahan hak milik.

 

2. Kepatuhan Korporasi : Untuk pembeli berbadan hukum, perlu diverifikasi sertifikat pendaftaran perusahaan, izin usaha, dan kepatuhan terhadap aturan kepemilikan modal asing (jika berlaku). Selain itu, laporan keuangan dan kepatuhan pajak penjual dalam beberapa tahun terakhir harus ditinjau untuk mengidentifikasi potensi utang atau kewajiban yang belum terungkap.

 

3. Analisis Kontrak : Meninjau secara kritis Ship Sale and Purchase Agreement (S&P), memastikan klausul penyerahan, penempatan risiko (risk allocation), dan mekanisme penyelesaian sengketa telah jelas dan menguntungkan Pembeli.

B. Due Diligence Teknis dan Klasifikasi

DD Teknis bertujuan memverifikasi kondisi fisik dan legalitas operasional kapal, yang memerlukan audit dokumen yang sangat rinci, sering kali melebihi pemeriksaan fisik biasa.

 

1. Audit Sertifikat Kelaiklautan : Pemeriksaan harus mencakup seluruh sertifikat wajib yang dikeluarkan oleh administrasi bendera dan badan klasifikasi. Dokumen ini meliputi :

○ Sertifikat Keselamatan Kapal yang masih berlaku.

○ Dokumen-dokumen terkait peralatan keselamatan dan komunikasi, seperti Service Record SART, SSAS, dan sertifikat GMDSS. * Sertifikat Kalibrasi, misalnya untuk sistem OWS (Oil Water Separator) dan Gas Detector.

○ Sertifikat Tanggung Jawab Keuangan, seperti Sertifikat P&I (Protection and Indemnity) dan Sertifikat Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran Minyak Bahan Bakar (CLC Bunker).

 

2. Riwayat Kapal (CSR) : Dokumen Riwayat Kapal (Continuous Synopsis Record atau CSR) harus dianalisis untuk melacak perubahan kepemilikan, bendera, dan organisasi yang bertanggung jawab atas pengelolaan keselamatan kapal, guna memastikan tidak ada riwayat yang meragukan.

 

3. Verifikasi Usia dan Pemeliharaan : Jika kapal merupakan kapal bekas impor, verifikasi harus dilakukan untuk memastikan kapal memenuhi persyaratan usia impor yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait (misalnya Kemenperin untuk usia kapal di atas 20 tahun). Selain itu, manual-manual penting seperti Stability Information Booklets dan Loading Manual harus diperiksa.

C. Prosedur Administrasi Pelayanan PPPBK

Pemahaman mengenai jangka waktu layanan PPPBK sangat penting untuk perencanaan transaksi dan pengiriman kapal (delivery). Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan standar pelayanan :

 

1. Pengukuran Kapal : Pelayanan penerbitan Surat Ukur, jika diperlukan pengukuran baru, diselesaikan dalam waktu kurang lebih 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap. Untuk pengukuran di Balai Besar atau Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), pelayanan penerbitan Surat Ukur dapat diselesaikan dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) hari kerja.

 

2. Pendaftaran dan Balik Nama : Pelayanan Pendaftaran dan Balik Nama Kapal, termasuk pendaftaran hipotek dan kebangsaan kapal, diselesaikan dalam waktu kurang lebih 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

 

Kepatuhan terhadap batas waktu 3 bulan untuk pengajuan Balik Nama setelah penerbitan AJB merupakan faktor risiko yang harus dikelola, dan pengajuan dokumen yang lengkap dan benar kepada PPPBK adalah kunci untuk memanfaatkan waktu penyelesaian 5 hari kerja yang dijanjikan.

 

Tabel di bawah merangkum perbedaan persyaratan dokumen mendasar antara transaksi domestik dan impor :

 

Tabel V.1: Checklist Dokumen Wajib Pendaftaran dan Balik Nama Kapal.

 

Kategori Dokumen	Kapal Berbendera Indonesia (Domestik)	Kapal Berbendera Asing (Impor/Ganti Bendera)	Dasar Hukum Utama
Bukti Peralihan Hak	Asli Akta Jual Beli Notaris Indonesia	Bill of Sale/AJB Asing + Legalisasi/Apostille	PP 31/2021, Permenhub 39/2017
Bukti Kepemilikan Lama	Asli Grosse Akta Pendaftaran/Balik Nama	Asli Deletion Certificate Negara Asal	Permenhub 39/2017
Dokumen Teknis	Surat Ukur yang berlaku	Surat Ukur (Baru) setelah Pengukuran Indonesia	PP 31/2021, PM 39/2017
Kepatuhan Fiskal	Bukti Pelunasan Bea Balik Nama	PIB, SSPCP, SKB PPN, SKB BM (jika diimpor)	PP 31/2021, PMK Terkait
Identitas Pemilik	Akta Pendirian, NPWP Badan Hukum	Akta Pendirian, NPWP Badan Hukum Indonesia	Permenhub 39/2017

 

VI. Penutup dan Rekomendasi Strategis.

Jual beli kapal laut di Indonesia, terutama yang melibatkan impor kapal asing, merupakan proses yang sangat tersentralisasi dan diatur secara ketat. Keberhasilan transaksi memerlukan perencanaan yang matang, bukan hanya dari sisi komersial, tetapi juga kepatuhan hukum keperdataan, administrasi maritim, dan fiskal.

Rekomendasi Kepatuhan Lintas Sektoral

1. Sinkronisasi Fiskal dan Transaksional : Untuk akuisisi kapal asing, proses pengamanan fasilitas fiskal harus menjadi prioritas yang berjalan paralel dengan Due Diligence teknis. Pengajuan permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN dan Pembebasan Bea Masuk harus dimulai sebelum kapal tiba di pelabuhan pabean Indonesia. Hal ini penting untuk menghindari holding cost yang mahal dan mencegah risiko kewajiban pembayaran PPN di muka yang dapat memberatkan arus kas perusahaan.

 

2. Pengamanan Clean Title Internasional : Pembeli wajib memprioritaskan perolehan Deletion Certificate asli dari negara bendera asal kapal. Dokumen ini harus secara eksplisit menyatakan bahwa semua beban hak kebendaan, termasuk hipotek, telah dicoret dari daftar kapal internasional. Kegagalan mendapatkan sertifikat ini dengan status bersih akan secara fundamental memblokir pendaftaran dan penerbitan Grosse Akta Indonesia.

 

3. Validasi Dokumen Asing : Jika Akta Jual Beli (AJB) kapal dilaksanakan di luar negeri (misalnya di hadapan Notary Public asing), penting untuk memastikan dokumen tersebut dilegalisasi, idealnya melalui mekanisme Konvensi Apostille, agar diakui sebagai bukti peralihan hak yang sah oleh PPPBK di Indonesia. Kepatuhan terhadap asas lex loci actus harus dilengkapi dengan formalitas legalisasi untuk penggunaan domestik.

 

4. Kepatuhan Cabotage dan Operasional : Keputusan untuk mengakuisisi kapal berbendera asing harus didasarkan pada analisis ketat mengenai tujuan operasionalnya di Indonesia. Jika kapal akan digunakan untuk kegiatan angkutan niaga (penumpang atau barang), proses ganti bendera (re-flagging) wajib dilakukan. Jika kapal hanya untuk kegiatan khusus yang dikecualikan (misalnya migas), perusahaan harus memastikan bahwa Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) telah diperoleh dan bahwa kapal tersebut memenuhi batasan usia impor (jika berlaku) yang disyaratkan oleh otoritas teknis, seperti rekomendasi Ditjen IATT Kemenperin.

 

5. Manajemen Batas Waktu Balik Nama: Pemilik kapal baru harus mengajukan permohonan Balik Nama dalam waktu maksimal 3 (tiga) bulan sejak peralihan hak. Mengingat proses Balik Nama hanya memerlukan sekitar 5 hari kerja setelah dokumen lengkap, pengelolaan rantai dokumen dari AJB hingga kelengkapan persyaratan PPPBK harus dilakukan dengan presisi tinggi.

 

Secara keseluruhan, strategi akuisisi kapal yang berhasil di Indonesia harus secara holistik mengintegrasikan kepatuhan UU Pelayaran, tata cara administrasi PPPBK, dan pemanfaatan fasilitas fiskal yang diberikan oleh Kementerian Keuangan, dengan risiko terburuk berupa denda kepabeanan 100% dari Bea Masuk terutang untuk pelanggaran impor sementara.

 

 

 

 

 

 

REFERENSI BACAAN

 

jual beli kapal - Halo JPN, https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-APR8 

 

[PM 2 Tahun 2021] Approval for the Use of Foreign Vessels – PPKA - ARMA Law, https://www.arma-law.com/news-event/newsflash/pm-2-tahun-2021-approval-for-the-use-of-foreign-vessels-ppka 

 

Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER - 46/PJ/2010 - Data Center - Ortax, https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/14431 

 

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DIBEBASKAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DAN/ATAU PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK TERTENTU DARI LUAR DAERAH PABEAN | Direktorat Jenderal Pajak, https://www.pajak.go.id/id/peraturan/pajak-pertambahan-nilai-dibebaskan-dan-pajak-pertambahan-nilai-atau-pajak-pertambahan 

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 39 TAHUN 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, https://peraturan.bpk.go.id/Download/93637/PM_39_Tahun_2017_new_recognized.pdf 

 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA - JDIH Mahkamah Agung, https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/10pp020.doc 

 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 39 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL - Regulasip, https://www.regulasip.id/book/6278/read 

 

Peranan Azas Cabotage Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Republik Indonesia, https://hubla.dephub.go.id/home/post/read/5900/peranan-azas-cabotage-dalam-menjaga- 

 

Penerapan Asas Cabotage, KKKS Diminta Serahkan Permohonan Dispensasi, https://www.migas.esdm.go.id/post/Penerapan-Asas-Cabotage,-KKKS-Diminta-Serahkan-Permohonan-Dispensasi 

 

sale & purchase agreement - IDX, https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202210/a06d1961eb_3cbb14999c.pdf 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: PM 13 TAHUN2012 TENTANG PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL - Pelayanan Jakarta, https://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-menteri-perhubungan-no-13-tahun-2012-tentang-pendaftaran-dan-kebangsaan-kapal.pdf 

 

MATRIK STANDAR PELAYANAN STATUS HUKUM KAPAL edit.xlsx - Kementerian Perhubungan, https://hubla.dephub.go.id/storage/ksopbalikpapan/documents/post/2068/pelayanan_bidang_status_hukum_dan_sertifikasi_kapal_seksi_status_hukum_kapal_s.pdf 

 

Jual Beli Kapal Laut - L&L Law Firm, https://licentielawyer.com/jual-beli-kapal-laut.html 

 

Standar Pelayanan Surat Keterangan Penghapusan Kapal, https://hubla.dephub.go.id/storage/ksopubelawan/documents/post/21144/standar_pelayanan_surat_keterangan_penghapusan_kapal.pdf 

 

PDRH-FHUI - Detail Koleksi, PUSAT DOKUMENTASI & REFERENSI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA, https://pdrh.law.ui.ac.id/koleksi/detail/47880/analisis-akta-jual-beli-kapal-oleh-warga-negara-indonesia-di-hadapan-notary-public-di-singapura-studi-putusan-nomor-48pdtg2020pnptk 

 

Peraturan Pemerintah Nomor: 49 TAHUN 2022 - Ortax - Data Center, https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/25009 

 

Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: 13/BC/2009 - Ortax - Data Center, https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/13901 

 

PMK 109 TAHUN 2024 - Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari Luar Negeri - JDIH Kemenkeu, https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-109-tahun-2024 

 

PMK No. 109 Tahun 2024 - Peraturan BPK, https://peraturan.bpk.go.id/Details/311484/pmk-no-109-tahun-2024 

 

PPh Pasal 22 - Direktorat Jenderal Pajak, https://pajak.go.id/id/pph-pasal-22 

 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 261/PMK.04/2015 - Perpajakan DDTC, https://perpajakan.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-menteri-keuangan-261pmk-042015 

 

Bea Cukai Tanjung Emas Fasilitasi Yacht Asal Amerika dengan Kemudahan Impor Sementara, https://www.beacukai.go.id/berita/bea-cukai-tanjung-emas-fasilitasi-yacht-asal-amerika-dengan-kemudahan-impor-sementara.html 

 

IMPOR SEMENTARA - Direktorat Jenderal Pajak, https://www.pajak.go.id/id/impor-sementara-0 

 

Due Diligence Checklist Indonesia: Key Areas to Review Before Investing, https://indonesia.incorp.asia/blogs/due-diligence-checklist/ 

 

Legal Compliance Checklist for Businesses in Indonesia, https://www.cekindo.com/blog/legal-compliance-checklist 

 

GLS-005 Checklist Surat-Surat Kapal, Sertifikat Dan Status Survey | PDF - Scribd, https://id.scribd.com/document/758971739/GLS-005-Checklist-Surat-surat-Kapal-Sertifikat-Dan-Status-Survey