PENGESAHAN PERJANJIAN KAWIN OLEH NOTARIS SEBAGAI PEMENUHAN ASAS PUBLISITAS DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/2015.

 PENGESAHAN PERJANJIAN KAWIN OLEH NOTARIS SEBAGAI PEMENUHAN ASAS PUBLISITAS DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

Lisza Nurchayatie SH MKn

Dr KRA MJ Widijatmoko SH SpN

I. PENDAHULUAN YURIDIS

A. Latar Belakang dan Konteks Perubahan Hukum Keluarga

Secara fundamental, sistem hukum perkawinan di Indonesia, yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), menetapkan rezim harta bersama (gono-gini) sebagai asas default yang berlaku otomatis sejak perkawinan dilangsungkan (Pasal 35). Dalam konteks ini, Perjanjian Kawin (PK) berfungsi sebagai instrumen hukum yang memungkinkan calon suami dan istri untuk menyimpang dari pengaturan harta bersama tersebut.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015, secara normatif, PK hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung (prenuptial agreement). Pembatasan waktu pembuatan PK ini menimbulkan berbagai komplikasi hukum, terutama dalam kasus perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Masalah utama yang timbul adalah percampuran harta otomatis yang diakibatkan oleh ketiadaan PK dapat menyebabkan WNI kehilangan hak kepemilikan atas tanah Hak Milik atau Hak Guna Bangunan. Hal ini bertentangan dengan asas nasionalitas yang dianut oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang membatasi kepemilikan hak atas tanah oleh WNA. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan diskriminasi hak-hak konstitusional.

Sebagai solusi dan terobosan konstitusional, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 mengubah paradigma Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan. Putusan ini mengizinkan PK dibuat "sebelum perkawinan dilangsungkan, pada saat atau selama perkawinan berlangsung". Perubahan fundamental ini mentransformasi PK dari sekadar alat perencanaan perkawinan menjadi alat manajemen risiko dan perlindungan aset yang dapat digunakan secara berkelanjutan sepanjang masa perkawinan. Khususnya bagi perkawinan campuran, PK postnuptial yang dibuat setelah perkawinan dilangsungkan berfungsi sebagai "perisai" agraria yang memungkinkan WNI mempertahankan hak miliknya atas tanah, dengan secara tegas memisahkan harta benda pribadi dari harta bersama yang sebelumnya mungkin telah tercampur.

Dalam konteks pengesahan perjanjian yang kini dapat dilakukan kapan saja, Putusan MK tersebut juga memberikan mandat kepada dua pejabat yang berwenang untuk mengesahkan atau mencatat PK, yaitu Pegawai Pencatat Perkawinan (PPP) dan Notaris. Pilihan pengesahan oleh Notaris menjadi sangat relevan karena kualitas produk hukumnya (Akta Otentik) dianggap mampu memberikan jaminan Kepastian Hukum yang lebih tinggi.

B. Permasalahan Penelitian (Fokus Asas Hukum)

Berdasarkan latar belakang perubahan hukum tersebut, fokus utama analisis ini terletak pada jaminan asas-asas hukum yang mendasari efektivitas PK Notariil pasca Putusan MK 69/2015.

1. Bagaimana peran Notaris pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 menjamin Asas Kepastian Hukum bagi para pihak melalui kekuatan Akta Otentik, dan apa implikasi yudisinya dalam sengketa harta perkawinan?

2. Bagaimana mekanisme pencatatan Akta Notaris di Kantor Pencatatan Perkawinan (KUA/Catatan Sipil) dapat memenuhi Asas Publisitas, dan sejauh mana pemenuhan asas ini memberikan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga (khususnya kreditur)?

C. Signifikansi Peran Notaris dalam Hukum Keluarga Modern

Peran Notaris dalam pembuatan dan pengesahan PK menjadi sangat signifikan pasca Putusan MK. Notaris memiliki peran ganda. Pertama, sebagai pejabat umum yang berwenang menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta otentik. Kedua, Notaris bertindak sebagai penyuluh dan penasihat hukum yang wajib memastikan bahwa materi PK tidak melanggar batasan hukum, agama, dan kesusilaan. Tanggung jawab profesional ini menempatkan Notaris sebagai penjamin utama kualitas dan kepastian formal Akta PK.

II. TINJAUAN HUKUM DAN BATASAN MATERI PERJANJIAN KAWIN (PK)

A. Dasar Hukum Perjanjian Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengaturan mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia tersebar dalam beberapa sumber hukum positif :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):Pengaturan terdapat dalam Buku I Bab VII dengan judul Perjanjian Kawin. KUHPerdata, meskipun sudah banyak digantikan oleh UU Perkawinan 1974, tetap menjadi dasar teoretis bagi hukum perjanjian.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) jo. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015: Pasal 29 mengatur syarat formal (tertulis dan pengesahan) dan syarat material PK, dengan perluasan waktu pembuatan yang fundamental oleh Putusan MK.

3. Kompilasi Hukum Islam (KHI): Mengatur aspek PK (misalnya ta’liq talak) bagi pasangan Muslim, di mana isinya harus sejalan dengan hukum agama dan kesusilaan.

B. Asas dan Batasan Materi PK

Pembuatan PK didasarkan pada Asas Kebebasan Berkontrak, yang memungkinkan para pihak untuk mengatur hubungan harta benda mereka. Namun, kebebasan ini tidaklah tanpa batas. Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 secara eksplisit membatasi isi PK. Substansi PK tidak boleh melanggar batas-batas hukum yang berlaku, ajaran agama, serta nilai-nilai kesusilaan.

Secara substansi, materi utama yang diatur dalam PK adalah mengenai pengaturan harta perkawinan, termasuk penetapan rezim pemisahan harta (separation of riches), penetapan harta pribadi, dan penentuan harta yang dikecualikan dari harta bersama. Pemisahan kekayaan yang diperoleh setelah perkawinan adalah klausul penting, terutama bagi pasangan yang ingin menghindari risiko harta bersama.

C. Implikasi Khusus PK Pasca MK: Perlindungan Hak Milik Atas Tanah

Salah satu pendorong utama di balik uji materi Pasal 29 adalah kebutuhan untuk mengatasi benturan antara hukum keluarga dan hukum agraria. Hukum Agraria, khususnya Pasal 21 dan Pasal 36 Ayat (1) UUPA, menganut asas nasionalitas, membatasi hak kepemilikan Hak Milik (HM) dan Hak Guna Bangunan (HGB) hanya bagi WNI. Ketika terjadi perkawinan campuran tanpa PK, percampuran harta yang otomatis terjadi dapat menyebabkan WNI yang berpasangan dengan WNA kehilangan haknya atas tanah HM.

Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015, dengan memungkinkan pembuatan PK postnuptial, memberikan solusi hukum untuk masalah ini. PK yang dibuat oleh Notaris selama perkawinan secara eksplisit mencakup klausul pemisahan harta, memastikan bahwa harta benda (termasuk tanah) yang diperoleh oleh WNI tetap menjadi hak milik pribadi. Dengan demikian, pengesahan PK oleh Notaris tidak hanya menjamin kesepakatan perdata suami-istri, tetapi juga secara tidak langsung menjamin kepatuhan subjek hukum terhadap asas nasionalitas UUPA, yang berfungsi sebagai perisai konstitusional bagi hak-hak agraria WNI.

III. EFEK YURIDIS PUTUSAN MK 69/PUU-XIII/2015 DAN DUALISME KEWENANGAN PENGESAHAN

A. Transformasi Waktu Pembuatan PK (Prenuptialke Postnuptial)

Dampak yuridis paling signifikan dari Putusan MK 69/PUU-XIII/2015 adalah penghapusan pembatasan waktu pembuatan PK. Sebelumnya, Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan secara ketat hanya mengizinkan PK dibuat sebelum perkawinan. Setelah putusan tersebut, PK dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan (postnuptial agreement). PK jenis ini harus berbentuk perjanjian tertulis dan wajib segera dicatat dan didaftarkan kepada pejabat yang berwenang (Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil) agar dapat berlaku.

B. Dualisme Kewenangan Pengesahan Pasca Putusan MK

Putusan MK 69/2015 menimbulkan dualisme kewenangan dalam pengesahan PK. Berdasarkan putusan tersebut, pejabat yang berwenang mengesahkan PK adalah Pegawai Pencatat Perkawinan (PPP) dan Notaris. Kedua pejabat ini memiliki mandat yang setara dalam mengesahkan perjanjian perkawinan.

Namun, dualisme ini disertai dengan masalah kekaburan norma (vague norm) dalam implementasi praktisnya. Meskipun Notaris telah diberikan kewenangan untuk menuangkan isi perjanjian ke dalam Akta Otentik, tata cara pengesahan dan mekanisme pendaftaran PK yang dibuat oleh Notaris setelahperkawinan (terutama prosedur teknis pencatatan pinggir) belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan pelaksana (seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri). Kekosongan regulasi ini menyebabkan beberapa Notaris menunjukkan resistensi atau menolak mengesahkan PK postnuptial karena ketidakpastian prosedural.

C. Posisi Akta Notaris dalam PK: Akta Otentik atau Legalisasi/Pengesahan? (Kajian Teoretis)

Untuk memahami Asas Kepastian Hukum yang diberikan Notaris, perlu dikaji sifat produk hukum yang dibuatnya. Terdapat pandangan yang berbeda mengenai bentuk akta PK yang dibuat oleh Notaris:

1. Akta Otentik (Akta Notariil): Dalam pandangan ini, Notaris menuangkan seluruh isi perjanjian ke dalam Akta Otentik (akta yang dibuat dari awal hingga akhir di hadapan Notaris), yang tunduk pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Pembuatan Akta Otentik ini dinilai paling efektif untuk memaksimalkan Kepastian Hukum.

2. Akta di Bawah Tangan yang Disahkan (Legalisasi):Pandangan lain, berdasarkan interpretasi literal Pasal 29 Ayat (1) yang menyebut "dibuat dengan surat tersendiri dan disahkan," menganggap bahwa PK dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis (di bawah tangan) yang kemudian hanya disahkan atau dilegalisasi oleh Notaris atau PPP. Jika Notaris hanya melegalisasi, Notaris hanya menjamin identitas para pihak dan tanggal penandatanganan, bukan isi materilnya.

Dalam praktik, Notaris sebagai ahli hukum dan penyuluh wajib bertanggung jawab atas keabsahan materiil dan formal PK. Untuk memenuhi tanggung jawab profesional yang tinggi ini (Pasal 65 UUJN ) dan menjamin kekuatan pembuktian sempurna, pembuatan Akta Otentik (Akta Notariil) oleh Notaris adalah prosedur yang paling aman dan memberikan jaminan hukum yang maksimal. Dengan membuat Akta Otentik, Notaris menjamin bahwa isi PK tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

IV. PENGESAHAN OLEH NOTARIS DAN PEMENUHAN ASAS KEPASTIAN HUKUM

A. Definisi dan Unsur Asas Kepastian Hukum dalam Konteks PK

Asas Kepastian Hukum (Rechtszekerheid) dalam konteks PK adalah jaminan formal dan material bahwa hak dan kewajiban yang telah disepakati dan diatur dalam PK dilindungi oleh undang-undang dan memiliki kekuatan mengikat yang tidak mudah dibatalkan. Jaminan ini sangat krusial, terutama karena PK merupakan penyimpangan dari rezim harta bersama.

B. Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Notaris: Jaminan Kepastian Hukum Internal

Pengesahan PK oleh Notaris melalui Akta Otentik memberikan Kepastian Hukum tertinggi bagi pasangan suami-istri (Kepastian Hukum Internal). Akta Notaris memiliki sifat kekuatan pembuktian sempurna. Artinya, akta tersebut dianggap benar dan sah menurut hukum, kecuali pihak yang berkeberatan dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan.

Kekuatan Akta Otentik mencakup tiga aspek:

1. Kekuatan Pembuktian Formal: Menyatakan apa yang disaksikan dan dilakukan Notaris, seperti identitas para pihak, tanggal, dan tempat penandatanganan.

2. Kekuatan Pembuktian Material: Mengikat para pihak bahwa isi perjanjian adalah benar sesuai kehendak mereka.

3. Kekuatan Pembuktian Mengikat: Akta mengikat para pihak seperti undang-undang.

Melalui Akta Otentik, Notaris memastikan bahwa batasan hukum, agama, dan kesusilaan dihormati dalam PK. Hal ini memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang sangat kuat mengenai status harta benda, memisahkan secara eksplisit harta pribadi dari harta bersama, yang sangat penting untuk menghindari sengketa di masa depan (misalnya, saat perceraian ).

C. Tanggung Jawab Profesi Notaris dan Kepastian Hukum

Asas Kepastian Hukum yang melekat pada Akta Notaris berbanding lurus dengan tanggung jawab profesional Notaris. Berdasarkan Pasal 65 UUJN, Notaris bertanggung jawab atas segala akta yang dibuatnya seumur hidup, bahkan setelah pensiun. Tanggung jawab ini mencakup kewajiban untuk bertindak sebagai penyuluh hukum bagi para pihak, memastikan mereka memahami konsekuensi hukum dari pemisahan harta yang mereka sepakati.

Kegagalan Notaris dalam memenuhi prosedur otentikasi dapat secara fatal meruntuhkan Kepastian Hukum yang dijanjikan. Misalnya, Akta Notaris dapat dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum di persidangan jika terbukti adanya prosedur pembuatan akta yang tidak benar (misalnya Notaris tidak membacakan isi akta), adanya paksaan, penipuan, atau perjanjian simulasi yang melanggar hukum. Oleh karena itu, integritas dan kepatuhan Notaris terhadap UUJN adalah inti dari jaminan Kepastian Hukum.

D. Perbandingan Kekuatan PK Notaris vs. PPP (Analisis Asas Kepastian Hukum)

Meskipun Putusan MK memberikan kesetaraan kewenangan antara Notaris dan PPP , kualitas Kepastian Hukum yang dihasilkan berbeda secara signifikan, terutama dalam konteks pembuktian di pengadilan:

Table 1: Perbandingan Kekuatan Pembuktian Perjanjian Kawin Pasca Putusan MK 69/PUU-XIII/2015

Aspek	Disahkan oleh Notaris (Akta Otentik/Akta Notariil)	Disahkan oleh PPP (Akta di Bawah Tangan yang Didaftar)
Bentuk Akta	Akta Otentik (Akta Notariil)	Akta di Bawah Tangan (Dilegalisasi/Disahkan)
Kekuatan Pembuktian Formal	Sempurna (Perfect Proof) – Membuktikan apa yang terjadi di hadapan Notaris	Prima Facie (Bukti Awal) – Membuktikan adanya pendaftaran.
Kekuatan Pembuktian Material	Jaminan kebenaran isi, kecuali dibatalkan oleh Hakim	Harus didukung bukti lain; PPP tidak menjamin kebenaran materi secara ab initio.
Tanggung Jawab Profesi	Tinggi (berdasarkan UUJN), Notaris bertanggung jawab seumur hidup	Terbatas pada fungsi pencatatan dan administrasi.

Analisis perbandingan ini menunjukkan bahwa Akta Otentik Notaris memberikan jaminan Kepastian Hukum yang superior. Dalam sengketa harta di pengadilan, Akta Notaris lebih sulit untuk dibantah, sehingga memastikan kesepakatan pemisahan harta yang telah dibuat oleh suami-istri (Kepastian Hukum Internal) dihormati secara mutlak oleh sistem peradilan.

V. PENCATATAN PK SEBAGAI PEMENUHAN ASAS PUBLISITAS DAN PERLINDUNGAN PIHAK KETIGA

A. Asas Publisitas dan Keterikatan Pihak Ketiga

Asas Publisitas (Publiciteit) adalah syarat esensial yang harus dipenuhi oleh PK agar ia memiliki daya ikat yang berlaku terhadap pihak ketiga, khususnya kreditur. Publisitas mensyaratkan bahwa perubahan status harta perkawinan (dari harta bersama menjadi pemisahan harta) harus diumumkan atau dicatat secara resmi melalui mekanisme pendaftaran. Jika asas ini tidak dipenuhi, PK hanya mengikat suami dan istri saja, tetapi tidak mengikat pihak ketiga.

Kewajiban pencatatan ini berlaku untuk semua PK, baik yang dibuat sebelum maupun selama perkawinan. Pencatatan dilakukan pada Kantor Urusan Agama (KUA) bagi Muslim atau Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim, dengan membuat catatan pinggir pada register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan.

B. Mekanisme Pencatatan Akta Notaris di Kantor Pencatatan Perkawinan

Setelah Akta Otentik PK selesai dibuat oleh Notaris, para pihak memiliki kewajiban mutlak untuk segera mendaftarkannya ke Kantor Catatan Sipil/KUA setempat. Proses pendaftaran ini, yang menghasilkan catatan pinggir, merupakan puncak dari pemenuhan Asas Publisitas.

Namun, implementasi mekanisme ini terhambat oleh kekaburan norma. Meskipun Putusan MK telah memberikan kewenangan dan menetapkan kewajiban pendaftaran, tidak ada peraturan pelaksana yang rinci (seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri) yang mengatur tata cara teknis bagaimana Notaris atau pihak dapat memastikan Akta Otentik tersebut dicatat sebagai catatan pinggir. Kekosongan regulasi ini menimbulkan ketidakpastian dalam proses administrasi pencatatan, yang berpotensi menyebabkan ketidakefektifan PK di mata hukum eksternal.

C. Implikasi Yuridis Kegagalan Publisitas: Ketidakberlakuan terhadap Kreditur

Kekuatan Kepastian Hukum Internal yang diberikan oleh Akta Otentik Notaris akan menjadi tidak berarti di hadapan pihak ketiga jika Asas Publisitas tidak terpenuhi.

Hal ini secara tegas dikonfirmasi melalui Yurisprudensi Kunci Mahkamah Agung (MA) Nomor 598 PK/Pdt/2016. Dalam putusan tersebut, Akta Perjanjian Perkawinan yang dibuat di hadapan Notaris dibatalkan karena terbukti tidak diregistrasi atau didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil. Konsekuensi hukum dari kegagalan publisitas ini sangat parah: harta yang diperoleh selama perkawinan kembali diakui sebagai harta bersama terhadap pihak ketiga. Ini berarti harta tersebut dapat dipertanggungjawabkan untuk melunasi utang salah satu pasangan kepada kreditur. Putusan ini membuktikan bahwa Asas Publisitas adalah syarat mutlak (conditio sine qua non) untuk efektivitas eksternal PK.

Oleh karena itu, bagi kreditur, PK yang tidak tercatat tidaklah mengikat. Kreditur yang dirugikan oleh PK, terutama PK postnuptial yang dibuat saat suami atau istri sudah memiliki utang, memiliki hak untuk menempuh upaya hukum (gugatan pembatalan) di Pengadilan Negeri. Secara preventif, kreditur harus memastikan keabsahan PK dan status harta jaminan; secara represif, kreditur harus membuktikan bahwa perjanjian tersebut merugikan dan/atau tidak memenuhi asas publisitas.

D. Sintesis: Keterkaitan Kepastian Hukum dan Publisitas

Kekuatan hukum PK pasca MK 69/2015 bergantung pada interaksi dan pemenuhan kedua asas tersebut.

Table 2: Konsekuensi Hukum terhadap Pihak Ketiga Berdasarkan Pemenuhan Asas Publisitas (Pasca Putusan MK)

Status Pencatatan	Pemenuhan Asas Publisitas	Keterikatan Pihak Ketiga (Kreditur)	Akibat Hukum terhadap Harta	Dasar Yuridis/Yurisprudensi
Akta Notaris TelahDicatatkan/Didaftarkan (Catatan Pinggir)	Terpenuhi	Mengikat Pihak Ketiga	Harta yang diatur dalam PK tetap terpisah (Harta Pribadi).	Pasal 29 UU Perkawinan jo. Putusan MK 69/2015.
Akta Notaris TidakDicatatkan/Didaftarkan	Tidak Terpenuhi	Tidak Mengikat Pihak Ketiga	Harta yang diperoleh selama perkawinan diakui sebagai Harta Bersama terhadap pihak ketiga.	Putusan MA No. 598 PK/Pdt/2016.

Tabel ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian sempurna Akta Notaris (Kepastian Hukum Internal) tidak dapat berdiri sendiri. Notaris, meskipun telah menjamin Kepastian Hukum saat akta dibuat, harus memastikan bahwa kliennya menindaklanjuti dengan pendaftaran. Tanpa pemenuhan Publisitas, tujuan material pembuatan PK (perlindungan aset dari risiko utang) akan gagal di mata hukum eksternal.

VI. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PROFESIONAL

A. Kesimpulan (Sintesis Asas Kepastian Hukum dan Publisitas)

1. Kepastian Hukum (Internal): Pengesahan Perjanjian Kawin oleh Notaris melalui pembuatan Akta Otentik secara maksimal memenuhi Asas Kepastian Hukum internal. Akta Notariil memberikan kekuatan pembuktian sempurna (perfect proof) yang mengikat suami-istri dan menjamin keabsahan isi perjanjian harta perkawinan. Tanggung jawab profesional Notaris (sebagai penyuluh dan pembuat akta otentik) menjadi pilar utama tegaknya Kepastian Hukum internal ini.

2. Publisitas (Eksternal): Pemenuhan Asas Publisitas, yang diwujudkan melalui kewajiban pencatatan dan pembuatan catatan pinggir pada Akta Perkawinan di KUA/Catatan Sipil, merupakan syarat mutlak agar PK dapat mengikat dan berlaku efektif terhadap pihak ketiga, khususnya kreditur.

3. Ketergantungan Asas: Terdapat ketergantungan erat antara kedua asas. Kekuatan hukum Akta Otentik Notaris (Kepastian Hukum) menjadi nihil di hadapan pihak ketiga jika Asas Publisitas gagal dipenuhi, sebagaimana dikonfirmasi oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 598 PK/Pdt/2016.

B. Rekomendasi Yuridis dan Praktis

1. Rekomendasi Legislatif untuk Mengatasi Kekaburan Norma: Pemerintah Indonesia (melalui Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri) harus segera menyusun dan menerbitkan peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri) yang secara rinci dan terstruktur mengatur mekanisme serta tata cara teknis pendaftaran/pencatatan catatan pinggir Akta Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Notaris. Regulasi ini penting untuk mengatasi kekaburan norma dan dualisme kewenangan yang saat ini menghambat efektivitas Publisitas.

2. Rekomendasi Praktik Kenotariatan: Notaris harus meningkatkan kualitas pelayanan profesionalnya dengan mengadopsi prosedur standar operasional yang mewajibkan Notaris untuk memandu, memverifikasi, dan mendokumentasikan bukti pendaftaran PK (catatan pinggir) di Kantor Pencatatan Perkawinan. Dokumentasi pendaftaran ini harus menjadi bagian integral dari arsip notaris, bukan hanya sebatas arsip klien, sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab profesional Notaris terhadap jaminan Kepastian Hukum dan Publisitas.

3. Rekomendasi Perlindungan Kreditur: Lembaga keuangan dan kreditur harus menerapkan langkah verifikasi preventif yang lebih ketat, terutama saat memberikan kredit besar. Hal ini termasuk mewajibkan debitur melampirkan salinan Akta Perkawinan atau Kutipan Akta Perkawinan yang telah memuat catatan pinggir PK, sebagai bukti nyata pemisahan harta, sebelum persetujuan kredit diberikan.