PERLUASAN DOKTRIN PEMENUHAN ASAS PUBLISITAS DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MK 69/2015

PERLUASAN DOKTRIN PEMENUHAN ASAS PUBLISITAS DI INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 69/2015 : Inovasi Hukum Dan Perluasan Doktrin Asas Publisitas Dalam Putusan MK Untuk Menjamin Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum Dan Transparansi Publik

 

Lisza Nurchayatie SH MKn - UPN Veteran Jakarta

Dr KRA MJ Widijatmoko SH SpN - U - Djuanda Bogor

 

 

 

I. Pendahuluan.

 

A. Konteks dan Latar Belakang

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 69/PUU-XIII/2015 (selanjutnya disebut Putusan MK 69/2015) merupakan titik balik fundamental dalam Hukum Perkawinan Indonesia, khususnya mengenai rezim harta perkawinan. Sebelumnya, berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perjanjian perkawinan (PK) secara kaku hanya dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan (prenuptial agreement). Jika tidak ada PK, secara otomatis berlaku rezim harta bersama (communal property) yang menjadi jaminan umum bagi seluruh utang suami-istri.

 

Putusan MK 69/2015 mengubah doktrin tersebut secara radikal, memperluas waktu pembuatan PK sehingga juga dapat dibuat selama masa perkawinan berlangsung (post-nuptial agreement). Inovasi hukum ini didorong oleh pengakuan atas Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) yang memberi otonomi lebih besar kepada pasangan untuk mengatur urusan harta mereka.

Namun, perluasan substansial ini segera menciptakan ketegangan dialektis dalam hukum perdata : konflik antara otonomi pasangan suami-istri di satu sisi, dan Perlindungan Hukum Pihak Ketiga - terutama kreditor - di sisi lain. Jika pemisahan harta (separate property) dibuat di tengah perkawinan, hal itu berpotensi menggerus jaminan umum yang selama ini dimiliki kreditor atas harta bersama. Untuk menjamin keseimbangan ini, doktrin Asas Publisitas (kewajiban pencatatan/pendaftaran) dalam PK menjadi parameter yuridis yang mutlak dan diperluas maknanya.

Pemenuhan asas publisitas dalam PK yg sebelumnya mutlak absolut harus dilakukan dengan cara mendaftarkan PK kepada PPP (Kantor Catatan Sipil/KUA), yang sebelumnya dalam KUHPerdata pendaftaran PK tersebut dilakukan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri, dengan Putusan MK 69/2015 diperluas dengan “pengesahan/pencatatan oleh Notaris”. Dengan demikian pemenuhan pelaksanaan asas publisitas tidak lagi mutlak absolut harus dikakukan di pejabat/kantor tata usaha negara tetapi diperluas bahwa Notaris dan adminitrasi jabatan Notaris sebagai pejabat umum juga menjadi tempat untuk pemenuhan pelaksanaan asas publisitas di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis :

 

1. Bagaimana inovasi hukum Putusan MK 69/2015 memperluas doktrin Asas Publisitas dalam hukum harta perkawinan di Indonesia ?

 

2. Bagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) menafsirkan dan menerapkan Asas Publisitas pasca-MK 69/2015 sebagai tolok ukur Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Pihak Ketiga (Kreditor) ?

 

3. Apa tantangan struktural yang dihadapi dalam mewujudkan Transparansi Publik melalui mekanisme pendaftaran PK, dan bagaimana digitalisasi dapat menjadi solusi inovatif ?

C. Metodologi

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan hukum normatif (Normative Legal Research). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) dengan menganalisis Putusan MK 69/2015 dan yurisprudensi Mahkamah Agung terkait kepailitan dan perjanjian perkawinan.

 

II. Inovasi Hukum dan Ekstensifikasi Asas Publisitas Pasca-MK 69/2015.

 

A. Transformasi Waktu Pembuatan Perjanjian Kawin

Putusan MK 69/2015 menghapus batasan waktu yang kaku dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan, yang kini ditafsirkan memungkinkan pasangan membuat, mengubah, atau memperbarui PK kapan saja selama ikatan perkawinan berlangsung. Perubahan ini secara langsung memperluas ruang lingkup implementasi Asas Publisitas.

 

Dalam rezim pra-2015, pencatatan PK bersifat preventif, mengikat pihak ketiga sejak perkawinan dilangsungkan (asumsi kreditor sudah tahu). Dalam rezim pasca-2015, PK post-nuptialmengatur harta yang sudah terbentuk, sehingga Asas Publisitas menjadi bersifat remediatif; ia berfungsi sebagai pengumuman publik atas perubahan jaminan umum di tengah jalan.

Dan Putusan MK 69/2015 juga menghapuskan pemenuhan pelaksanaan asas publisitas yang selama ini menjadi mutlak absolut harus dilakukan dengan pendaftaran dan pencatatan pada buku register di pejabat/instansi pemerintahan (tata usaha negara). Sekaran untuk  pemenuhan pelaksanaan asas publisitas dapat dilakukan di Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian tugas negara dan pemerintah di bidang hukum keperdataan. 

B. Doktrin Asas Publisitas sebagai Syarat Absolut Keterikatan Pihak Ketiga

Inti dari perluasan doktrin Asas Publisitas terletak pada fungsinya untuk menjamin opposability (dapat dipertahankan/diperlawankan) PK terhadap pihak ketiga. Berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan, PK yang dibuat harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (PPP) - yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk Muslim atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk Non-Muslim - pada register perkawinan atau dapat juga disahkan oleh Notaris.

1. Keterikatan Internal (Suami-Istri): PK yang telah dibuat secara tertulis, meskipun tidak dicatatkan, tetap sah dan mengikat para pihak (suami dan istri) berdasarkan asas konsensualisme.

2. Keterikatan Eksternal (Pihak Ketiga): Agar PK tersebut sah dan mengikat pihak ketiga (misalnya, kreditor, pembeli properti), PK harus memenuhi Asas Publisitas melalui pencatatan resmi. Kegagalan mencatatkan PK berarti perjanjian tersebut tidak menimbulkan akibat hukum bagi pihak ketiga.

Dengan diperluasnya waktu pembuatan PK (Pasal 29 ayat (1) jo. Putusan MK 69/2015), doktrin publisitas harus diterapkan secara lebih ketat untuk mencegah pasangan Debitur menggunakan PK post-nuptial sebagai sarana curang untuk memindahkan aset dari jaminan kreditor.

 

III. Yurisprudensi dan Perlindungan Hukum Pihak Ketiga.

 

A. Penegasan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Pasca-Putusan MK 69/2015, Mahkamah Agung (MA) konsisten menerapkan penafsiran yang sangat ketat terhadap Asas Publisitas, terutama dalam konteks hukum komersial dan Kepailitan. Analisis terhadap Putusan Kasasi MA, seperti Nomor 461 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, Nomor 894 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, dan Nomor 562 K/Pdt.Sus-Pailit/2021, menunjukkan sikap tegas yudikatif.

 

Prinsip utamanya adalah bahwa PK, baik prenuptial maupun post-nuptial, yang didaftarkan setelah Debitur dinyatakan pailit hanya mengikat suami-istri dan tidak mengikat Kreditor. Konsekuensi dari pendaftaran yang terlambat ini adalah harta pasangan Debitur (yang seharusnya dipisahkan) dianggap sebagai harta bersama dan masuk ke dalam boedel pailit (harta pailit).

 

Yurisprudensi ini secara definitif memperluas makna Asas Publisitas dari sekadar kewajiban administratif menjadi syarat legalitas mutlak yang menentukan waktu keterikatan. Tujuan utamanya adalah memberikan Perlindungan Hukum bagi Kreditor sebagai Pihak Ketiga, sekaligus memberikan Kepastian Hukum mengenai aset mana yang menjadi jaminan utang pada saat Debitur dinyatakan tidak mampu.

B. Implikasi terhadap Kepastian Hukum dan Actio Pauliana

Penegasan yudikatif terhadap pentingnya waktu pendaftaran ini menunjukkan bahwa dalam hukum perdata Indonesia :

1. Kepastian Hukum (Bagi Kreditor): Kepastian hukum atas status jaminan utang tidak hanya bergantung pada pembuatan Akta Otentik oleh Notaris, tetapi secara superior ditentukan oleh tanggal pencatatan (marginal notes) oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Jika pencatatan tidak dilakukan, atau dilakukan terlambat, kepastian hukum Kreditor terjamin oleh penerapan rezim harta bersama secara default.

2. Actio Pauliana: Meskipun PK telah dicatatkan, Akta Notaris dapat menjadi objek pembatalan melalui gugatan Actio Pauliana jika terbukti dibuat dengan itikad buruk oleh Debitur, yang bertujuan untuk merugikan Kreditor. Actio Pauliana merupakan instrumen hukum yang melengkapi Asas Publisitas, memungkinkan Kurator untuk menarik kembali aset yang dipindahkan secara curang ke dalam boedel pailit.

 

IV. Tantangan Transparansi Publik dan Inovasi Digital.

 

Meskipun doktrin Asas Publisitas telah diperkuat secara yurisprudensial, implementasinya dalam praktik masih menghadapi tantangan serius, yang berdampak pada Transparansi Publik.

A. Fragmentasi Sistem Pencatatan

Sistem pencatatan PK di Indonesia masih bersifat terfragmentasi. Pencatatan PK dilakukan secara lokal pada register perkawinan KUA atau Dukcapil. Kreditor atau Pihak Ketiga yang berkepentingan diwajibkan melakukan due diligence ke kantor-kantor pencatatan tersebut untuk memverifikasi catatan pinggir pada akta perkawinan calon Debitur.

 

Fragmentasi ini menimbulkan risiko struktural :

1. Tidak Ada Akses Real-Time : Lembaga keuangan atau Pihak Ketiga yang beroperasi secara nasional tidak memiliki akses data real-time dan terpusat mengenai status harta perkawinan pasangan di seluruh Indonesia.

2. Beban Due Diligence : Kewajiban untuk memverifikasi pencatatan PK di kantor pencatatan setempat menjadi hambatan birokrasi, mengurangi efisiensi transaksi komersial dan memperbesar risiko kreditur.

B. Inovasi Digital untuk Transparansi dan Kepastian Hukum

Untuk mewujudkan secara penuh tujuan Putusan MK 69/2015 dalam konteks Kepastian Hukum dan Transparansi Publik, diperlukan inovasi hukum dan administrasi melalui digitalisasi dan integrasi data :

1. Integrasi Lintas Sektoral : Diperlukan integrasi data pencatatan PK antara KUA, Dukcapil, dan mungkin Notariat secara digital dan terpusat. Integrasi ini akan menciptakan repositori data yang seragam, memastikan data yang terlampir pada akta perkawinan mudah diakses dan diverifikasi oleh Pihak Ketiga yang berkepentingan.

2. Sistem Public Registry Terpusat : Pengadaan sistem Public Registry terpusat, serupa dengan sistem pendaftaran jaminan komersial (misalnya, Sistem Informasi Jaminan Fidusia), perlu dipertimbangkan. Sistem ini akan memungkinkan Pihak Ketiga (seperti bank) memverifikasi status harta perkawinan calon Debitur secara cepat dan aman, menjamin bahwa perubahan rezim harta (separasi) telah diumumkan secara valid. Negara-negara civil law lain, seperti Belanda dan Jerman, menggunakan sistem pendaftaran harta perkawinan terpusat untuk mengikat pihak ketiga, terutama dalam kasus kepailitan.

Inovasi digital ini akan merealisasikan doktrin Asas Publisitas secara optimal, mengubahnya dari formalitas administratif yang terfragmentasi menjadi mekanisme Transparansi Publik yang andal, sehingga memenuhi tuntutan Kepastian Hukum di era transaksi modern.

 

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan inovasi hukum yang signifikan, mengakui otonomi para pihak untuk membuat Perjanjian Kawin (post-nuptial agreement) kapan saja selama perkawinan berlangsung. Inovasi ini secara fundamental memperluas doktrin Asas Publisitasyang harus dipenuhi oleh PK.

Untuk menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Pihak Ketiga, Asas Publisitas diinterpretasikan secara ketat oleh yudikatif. Yurisprudensi Mahkamah Agung menegaskan bahwa pencatatan PK pada register perkawinan adalah syarat mutlak yang menentukan keterikatan PK terhadap Kreditor, dan kegagalan mencatat PK tepat waktu (misalnya, setelah Debitur Pailit) akan menyebabkan aset dianggap sebagai harta bersama dan masuk ke boedel pailit.

 

Meskipun kerangka hukum normatif dan yurisprudensial telah kokoh, Transparansi Publik atas status harta perkawinan masih terhambat oleh sistem pencatatan yang terfragmentasi. Oleh karena itu, diperlukan terobosan kebijakan untuk memanfaatkan teknologi dalam rangka merealisasikan tujuan konstitusional Putusan MK 69/2015.

B. Rekomendasi

1. Reformasi Administratif Terpusat : Pemerintah perlu melakukan reformasi administrasi data dengan mewajibkan pencatatan PK melalui sistem elektronik yang terpusat dan terintegrasi antar lembaga (KUA, Dukcapil, dan Notariat).

 

2. Penyediaan Akses Verifikasi bagi Pihak Ketiga :Menciptakan platform Public Registry PK yang memungkinkan Pihak Ketiga (Kreditor) melakukan verifikasi status harta perkawinan calon Debitur secara cepat dan transparan, sesuai dengan praktik negara civil law yang maju.

 

3. Penguatan Literasi Hukum : Melakukan sosialisasi masif kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan segeraPK, bukan hanya pembuatan akta, untuk memenuhi Asas Publisitas dan menghindari risiko kerugian Pihak Ketiga, yang pada akhirnya akan menjamin perlindungan hukum bagi pasangan itu sendiri.

 

 

 

 

 

REFERENSI BACAAN

 

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. No. 69/PUU/XII/2015 TERHADAP HUKUM PERKAWINAN DAN HAK KEBENDAAN DI INDONESIA - Business Law, https://business-law.binus.ac.id/2017/05/31/dampak-putusan-mahkamah-konstitusi-no-no-69puuxii2015-terhadap-hukum-perkawinan-dan-hak-kebendaan-di-indonesia/

 

PENYELESAIAN SENGKETA HARTA PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 - e-journal UIN Suka., https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/1542/1344/3805

 

Perjanjian pra nikah - Halo JPN | Beranda, https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-R6NV

 

IMPLIKASI PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PIHAK KREDITUR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 DALAM - etheses UIN, http://etheses.uin-malang.ac.id/36160/1/200201210018.pdf

 

Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Sete - Journal UII, https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/download/7990/pdff/14793

 

View of Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga, https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/15233/pdf

 

Tinjauan Yuridis tentang Perjanjian Perkawinan Setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU - Asy-Syir'ah, https://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/51104/205/706

 

Asas Publisitas Perjanjian Perkawinan (Post Nuptial Agreement): konsep kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga, https://jseahr.jurnal.unej.ac.id/index.php/JIK/article/download/38537/12914

 

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015 - Universitas Putera Batam, https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/download/3855/2500/18794

 

akibat hukum akta perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perkawinan campuran - Direktori Jurnal Elektronik Universitas Esa Unggul, https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/5296/3497

 

Keabsahan Perjanjian Perkawinan Yang Dicatatkan Debitor, https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1476&context=notary

 

STATUS HARTA BERSAMA YANG DIDAPATKAN SETELAH PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DAN DIMASUKKAN SEBAGAI BOEDEL PAILIT AKIBAT TINDAKAN ACTI, https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1329&context=notary

 

Pre-Nuptial Agreements in The Netherlands Sandra Verburgt - International Academy of Family Lawyers, https://www.iafl.com/media/4824/pre-nuptial-agreements-in-the-netherlands-sandra-verburgt.pdf

 

Couples in Germany, https://www.coupleseurope.eu/couples-in-germany

 

Prenuptial and postnuptial agreements - Dutch Divorce Lawyer, https://www.dutchdivorcelawyer.nl/divorce-in-the-netherlands/prenuptial-and-postnuptial-agreements/