Analisis Hukum Keberlakuan Aturan Penundukan Diri pada KUHPerdata dalam Sistem Hukum di Indonesia Pasca Reformasi dan Pasca UU Cipta Kerja

Seri : Hukum Perdata

Analisis Hukum Keberlakuan Aturan Penundukan Diri pada KUHPerdata dalam Sistem Hukum di Indonesia Pasca Reformasi dan Pasca UU Cipta Kerja

 

Dr KRA MJ WIDIJATMOKO WREKSONEGORO SH SpN

LISZA NURCAYATIE SH MKn

 

 

 

Eksistensi hukum perdata di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang kolonialisme Belanda yang mewariskan sistem hukum pluralistik. Salah satu instrumen hukum yang paling fundamental namun sering kali disalahpahami adalah lembaga penundukan diri (onderwerping). Secara historis, lembaga ini diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 12, yang memungkinkan golongan penduduk non-Eropa untuk menundukkan diri pada hukum perdata Barat atau Burgerlijk Wetboek (BW). Dalam konteks hukum modern Indonesia, khususnya setelah gelombang Reformasi 1998 dan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang telah digantikan dengan UU Nomor 6 Tahun 2023), relevansi dan mekanisme penundukan diri mengalami pergeseran paradigma dari yang semula berbasis rasial menjadi berbasis fungsional dan pilihan hukum sukarela.

 

Evolusi Historis dan Filosofi Penundukan Diri dalam Hukum Kolonial.

 

Akar dari penundukan diri bermula dari pembagian golongan penduduk yang diatur dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling(IS), yang membagi penduduk Hindia Belanda ke dalam tiga kelompok: Golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan Golongan Bumiputera. Pembagian ini berimplikasi pada hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan, sebagaimana diatur dalam Pasal 131 IS. Golongan Eropa secara otomatis tunduk pada BW berdasarkan asas konkordansi, sedangkan golongan Bumiputera tetap tunduk pada hukum adat mereka yang bersifat tidak tertulis.

 

Ketidakpastian hukum yang muncul dalam interaksi bisnis antar-golongan mendorong pemerintah kolonial untuk menciptakan mekanisme penundukan diri. Hukum adat dianggap kurang memadai untuk memfasilitasi transaksi komersial modern yang membutuhkan standarisasi dan kepastian hukum tertulis. Oleh karena itu, Staatsblad 1917 Nomor 12 diperkenalkan sebagai sarana bagi golongan non-Eropa untuk secara sadar memilih hukum perdata Eropa sebagai hukum yang mengatur perbuatan atau status hukum mereka.

 

Jenis Penundukan Diri	Dasar Hukum dan Mekanisme	Implikasi Yuridis
Penundukan Seluruhnya	Pasal 27 ayat (1) Stb. 1917 No. 12; dilakukan dengan akta resmi.	Subjek hukum dianggap sebagai personifikasi hukum Eropa untuk seluruh aspek privat.
Penundukan Sebagian	Terutama berlaku bagi golongan Timur Asing selain Tionghoa.	Berlaku hanya untuk hukum harta kekayaan, sedangkan hukum keluarga tetap pada hukum asal.
Penundukan Perbuatan Tertentu	Dilakukan untuk transaksi spesifik (misalnya, perjanjian pinjam meminjam).	Hukum Eropa hanya berlaku bagi perikatan yang lahir dari perbuatan tersebut.
Penundukan Diam-diam (Stilzwijgende)	Terjadi melalui tindakan nyata yang hanya dikenal dalam hukum Eropa.	Pengadilan menafsirkan tindakan tersebut sebagai kesediaan tunduk pada BW.

 

Lembaga penundukan diri ini pada awalnya dimaksudkan untuk memfasilitasi kepentingan ekonomi kolonial, di mana para pengusaha Eropa membutuhkan kepastian hukum ketika berhadapan dengan mitra bisnis dari golongan Bumiputera atau Timur Asing. Namun, seiring berjalannya waktu, lembaga ini juga digunakan untuk urusan status personal, seperti pengangkatan anak (adopsi) dan kewarisan, terutama bagi warga keturunan Tionghoa yang secara bertahap tunduk pada hampir seluruh ketentuan BW melalui berbagai Staatsblad tambahan.

 

Transformasi Sistem Hukum Pasca Reformasi : Unifikasi Administrasi dan Dekolonisasi.

 

Era Reformasi membawa semangat perubahan terhadap struktur hukum yang dianggap diskriminatif dan berbau kolonial. Salah satu pencapaian terbesar dalam dekolonisasi hukum perdata adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk). UU ini secara revolusioner menghapuskan penggolongan penduduk dalam sistem pencatatan sipil.

 

Pasal 106 UU Adminduk mencabut berbagai peraturan kolonial yang selama ini menjadi landasan diskriminasi kependudukan, termasuk ketentuan dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga KUHPerdata. Dengan pencabutan ini, konsep penundukan diri dalam hal administrasi kependudukan secara otomatis berakhir. Tidak ada lagi perbedaan antara "Akta Kelahiran Golongan Eropa" atau "Akta Kelahiran Golongan Tionghoa". Negara kini menerapkan sistem administrasi yang universal, tanpa memandang latar belakang etnis atau agama, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan status hak sipil bagi setiap penduduk secara setara.

 

Peralihan ini juga berdampak pada proses pengangkatan anak. Jika sebelumnya pengangkatan anak bagi warga Tionghoa merujuk pada Staatsblad 1917 No. 129 yang sangat spesifik, kini proses tersebut dilakukan melalui permohonan ke pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan yang kemudian dicatatkan pada instansi pelaksana administrasi kependudukan. Akta kelahiran yang diterbitkan pasca-Reformasi berfungsi sebagai bukti otentik hubungan keluarga dan hak mewaris, tanpa memerlukan embel-embel penundukan diri pada golongan tertentu.

 

Dinamika Penundukan Diri dalam Rezim Hukum Ekonomi Syariah.

 

Salah satu bentuk penundukan diri modern yang paling relevan pasca-Reformasi ditemukan dalam praktik hukum ekonomi syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sistem perbankan syariah terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang identitas agama (prinsip inklusivitas). Ketika seorang nasabah non-Muslim memilih untuk menggunakan jasa bank syariah, mereka secara sukarela melakukan penundukan diri pada hukum Islam dalam bentuk akad-akad seperti Murabahah, Mudharabah, atau Musyarakah.

 

Penundukan diri ini didasarkan pada asas konsensualisme yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata, di mana kesepakatan para pihak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam konteks ini, penundukan diri bersifat fungsional dan terbatas pada ruang lingkup kontrak yang bersangkutan.

 

Aspek Hukum Ekonomi Syariah	Ketentuan Penundukan Diri	Relevansi KUHPerdata
Keabsahan Akad	Sah selama memenuhi rukun dan syarat (pihak, objek, kesepakatan).	Tetap merujuk pada prinsip kesepakatan Pasal 1320 BW.
Penyelesaian Sengketa	Wajib melalui Peradilan Agama atau forum lain yang disepakati (Arbitrase Syariah).	Mengesampingkan kewenangan peradilan umum melalui klausul akad.
Ganti Rugi	Tidak boleh mengandung unsur ribawi; harus wajar dan seimbang.	Modifikasi atas konsep bunga moratoir dalam Pasal 1243 BW.
Perbuatan Melawan Hukum	Dikenal sebagai Al Fi'lu Al Dharr, mencakup pelanggaran hak privat.	Mempedomani Pasal 1365 BW sepanjang tidak bertentangan dengan syariat.

 

Analisis mendalam terhadap sengketa ekonomi syariah menunjukkan bahwa hakim Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk memutus perkara yang melibatkan non-Muslim, selama hubungan hukumnya didasarkan pada akad syariah. Hal ini menunjukkan bahwa "penundukan diri" di era modern telah bergeser menjadi pilihan forum (choice of forum) dan pilihan hukum (choice of law) yang didorong oleh kebutuhan ekonomi dan kepercayaan terhadap sistem tertentu, bukan lagi karena instruksi negara berbasis rasial.

 

Analisis Implikasi Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Rezim Perikatan dan Perseroan.

 

Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) membawa perubahan besar pada struktur hukum privat di Indonesia, terutama dalam hal kemudahan berusaha dan penyederhanaan birokrasi perizinan. UU CK secara tidak langsung memperkenalkan bentuk-bentuk baru dari penundukan diri yang bersifat sistemik melalui transformasi badan hukum.

 

Salah satu inovasi penting adalah pengenalan "Perseroan Perorangan" yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Hal ini secara fundamental mengubah prinsip perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdata dan UU Perseroan Terbatas sebelumnya. Dalam KUHPerdata, suatu perseroan (persekutuan) pada dasarnya adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Namun, UU CK memungkinkan satu subjek hukum untuk mendirikan badan hukum mandiri. Dengan memilih skema Perseroan Perorangan, individu tersebut "menundukkan" dirinya pada rezim hukum korporasi modern yang memisahkan harta kekayaan pribadi dari harta perusahaan (separate legal entity), suatu konsep yang sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum Barat yang tertuang dalam KUHPerdata dan hukum dagang.

 

Namun, di sisi lain, UU Cipta Kerja juga menimbulkan polemik dalam klaster ketenagakerjaan. Kritik terhadap UU ini sering kali berfokus pada pelemahan perlindungan pekerja melalui perubahan skema pemutusan hubungan kerja (PHK), perhitungan pesangon, dan penggunaan tenaga kerja alih daya (outsourcing) yang lebih luas. Dalam perspektif hukum perdata, hubungan kerja adalah hubungan kontraktual. UU CK dianggap memaksa pekerja untuk "tunduk" pada persyaratan kerja yang lebih fleksibel demi daya saing investasi.

 

Perubahan Klaster Ketenagakerjaan	Dampak Terhadap Hubungan Perdata	Implikasi bagi Pekerja
Penghapusan Komponen Uang Penggantian Hak	Mengubah struktur kewajiban ganti rugi dalam wanprestasi kontrak kerja.	Berpotensi mengurangi jumlah kompensasi yang diterima saat PHK.
Perubahan Mekanisme PHK	Menghilangkan kewajiban perundingan awal dengan serikat buruh dalam kondisi tertentu.	Memposisikan pekerja dalam kondisi yang kurang setara dalam negosiasi.
Skema Upah Minimum	Mengubah formula penghitungan berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah.	Memungkinkan variasi upah yang lebih dinamis namun rentan secara ekonomi.

 

UU Cipta Kerja juga memperkenalkan konsep "Administrative Penal Law" dalam penegakan hukum lingkungan. Hal ini menggeser fokus dari sanksi pidana yang ketat menjadi sanksi administratif dan denda bagi korporasi. Dalam konteks penundukan diri, para pengusaha kini beroperasi di bawah rezim yang mengedepankan kepatuhan administratif di atas tanggung jawab pidana murni, sebuah strategi yang dimaksudkan untuk menciptakan "karpet merah" bagi investasi tanpa menghilangkan tanggung jawab hukum sepenuhnya.

 

Yurisprudensi Mahkamah  Agung : Pilihan Hukum dan Modernitas Penundukan Diri.

 

Dalam kurun waktu 2015-2025, Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan sejumlah putusan penting yang memperjelas kedudukan pilihan hukum dalam kontrak komersial internasional, yang merupakan evolusi dari konsep penundukan diri sukarela. Pilihan hukum adalah manifestasi dari otonomi individu untuk menentukan hukum mana yang akan berlaku bagi kontrak mereka.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah Putusan MA Nomor 601 K/Pdt/2015 dalam perkara Nine AM Ltd. Dalam putusan tersebut, pengadilan membatalkan perjanjian karena tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, sebagaimana diwajibkan oleh UU Nomor 24 Tahun 2009. Meskipun para pihak telah melakukan penundukan diri pada hukum asing, kewajiban formal penggunaan bahasa nasional tetap menjadi prasyarat sahnya kontrak di wilayah hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penundukan diri sukarela tidak bersifat absolut dan tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa (dwingend recht) serta ketertiban umum.

 

Di sisi lain, Putusan MA Nomor 555 K/Pdt/2025 memberikan sinyal kuat mengenai perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam kontrak bisnis. MA menguatkan putusan yang mengharuskan pihak yang wanprestasi untuk membayar ganti rugi dan bunga moratoir, serta melaksanakan sita jaminan terhadap aset perusahaan. Putusan ini memperkuat asas pacta sunt servanda yang merupakan jantung dari hukum perikatan dalam KUHPerdata, menegaskan bahwa siapa pun yang telah mengikatkan diri dalam suatu kontrak harus mematuhi konsekuensi hukumnya.

 

Tema Yurisprudensi MA (2015-2025)	Prinsip yang Ditegaskan	Relevansi bagi Penundukan Diri
Bahasa Kontrak (Nine AM Ltd)	Kewajiban formal bahasa Indonesia (UU 24/2009).	Batasan administratif terhadap pilihan hukum asing.
Wanprestasi Bisnis (No. 555 K/Pdt/2025)	Penegakan sanksi ganti rugi dan sita jaminan secara tegas.	Kepastian hukum dalam penundukan diri pada kontrak.
Kedudukan Purchase Order	PO sebagai bagian dari perikatan yang sah.	Pengakuan terhadap instrumen bisnis modern sebagai kontrak.
Sengketa Ekonomi Syariah	Kompetensi absolut Peradilan Agama bagi akad syariah.	Validasi penundukan diri sukarela non-Muslim pada hukum Islam.

 

Pluralisme Hukum dan Masa Depan Unifikasi Hukum Perdata Nasional.

 

Eksistensi pluralisme hukum di Indonesia, yang melibatkan hukum Barat, hukum adat, dan hukum Islam, merupakan kenyataan sosial yang tidak dapat dihindari. Penundukan diri selama ini berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan sistem-sistem tersebut. Namun, para pakar hukum menekankan bahwa pluralisme hukum yang berkelanjutan dapat menimbulkan ketidakpastian jika tidak dikelola melalui upaya unifikasi yang terencana.

Upaya unifikasi hukum perdata nasional telah diamanatkan sejak GBHN 1988, namun prosesnya berjalan lambat karena adanya resistensi di bidang-bidang hukum yang bersifat "non-netral" seperti hukum keluarga dan waris. Di bidang-bidang ini, masyarakat cenderung mempertahankan hukum agama atau adat mereka. Sebaliknya, di bidang hukum ekonomi (sektor netral), unifikasi berjalan lebih cepat melalui berbagai undang-undang baru yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum internasional dan hukum Barat yang lebih modern.

 

Konsep penundukan diri dalam arti Staatsblad 1917 No. 12 secara teoritis dapat dianggap telah mengalami desuetudo atau kehilangan kekuatannya karena tidak lagi digunakan dalam praktik administrasi negara modern yang telah terunifikasi melalui UU Adminduk. Namun, esensi dari penundukan diri—yaitu kebebasan individu untuk memilih rezim hukum yang mengatur dirinya—tetap hidup dan berkembang dalam bentuk pilihan hukum kontrak dan pilihan forum penyelesaian sengketa.

 

Kesimpulan : Sinkronisasi Penundukan Diri dalam Arsitektur Hukum Modern.

 

Analisis komprehensif terhadap keberlakuan aturan penundukan diri pada KUHPerdata menunjukkan bahwa lembaga ini telah bertransformasi dari instrumen segregasi rasial kolonial menjadi instrumen otonomi privat dalam sistem hukum nasional yang demokratis. Pasca-Reformasi, melalui UU Administrasi Kependudukan, negara telah menghapuskan basis diskriminatif dari penundukan diri, mengarahkan sistem hukum menuju unifikasi administratif yang setara bagi seluruh warga negara.

 

Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja semakin memperkuat dimensi ekonomi dari penundukan diri. Pelaku usaha diberikan kebebasan yang lebih luas untuk menentukan struktur badan hukum dan persyaratan kontrak mereka, meskipun hal ini membawa konsekuensi pada pergeseran keseimbangan dalam hubungan industrial. Sementara itu, praktik hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa penundukan diri sukarela terhadap hukum Islam telah menjadi bagian yang sah dan terlindungi dalam ekosistem hukum Indonesia, bahkan bagi warga negara non-Muslim.

 

Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam satu dekade terakhir mencerminkan sikap yang mendukung kepastian hukum dan stabilitas bisnis, namun tetap memberikan batasan-batasan kedaulatan seperti kewajiban bahasa nasional. Ke depan, Indonesia memerlukan pembaruan KUHPerdata secara menyeluruh untuk mengintegrasikan berbagai bentuk "penundukan diri" fungsional ini ke dalam satu kerangka hukum nasional yang koheren, responsif terhadap perkembangan teknologi, dan tetap berakar pada nilai-nilai keadilan sosial. Unifikasi hukum perdata tidak harus berarti penghapusan keberagaman, melainkan penyediaan kepastian hukum yang memungkinkan berbagai sistem hukum tersebut berinteraksi secara harmonis demi kemajuan bangsa.

 

REFERENSI BACAAN

 

1. Dasar Penerapan KUH Perdata di Indonesia - JDIH DPRD Kab Malang, https://jdihdprd.malangkab.go.id/berita/dasar-penerapan-kuh-perdata-di-indonesia 

 

2. Sistematika Buku lll dan KUHPerdata/BW  - Repository Ubhara Jaya, http://repository.ubharajaya.ac.id/18429/1/BUKU%20PERIKATAN%20FINAL%20060121.pdf 

 

3. implikasi - undang-undang cipta kerja, http://repository.lppm.unila.ac.id/51057/1/IMPLIKASI%20UU%20CIPTA%20KERJA%20%20Nov%202021%20_2__keil-dikompresi.pdf 

 

4. ANALISIS DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP KESEJAHTERAAN BURUH DI INDONESIA - Jurnal Hukum Lex Generalis, https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/1032/584/4500 

 

5. Hukum Perdata, Hukum Perorangan dan Keluarga - Unika Repository, https://repository.unika.ac.id/28125/1/BUKU%20HUKUM%20PERDATA%20HUKUM%20ORANG%20DAN%20KELUARGA%20_%20RESTI%20HARTYO.pdf 

 

6. Perbandingan Perkembangan Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia Dan Belanda, https://www.researchgate.net/publication/376887503_PERBANDINGAN_PENDIRIAN_PERSEROAN_TERBATAS_PADA_MASA_PANDEMI_COVID-19_DI_INDONESIA_DAN_BELANDA 

 

7. HUKUM PERDATA, https://perpustakaan.hukumunkris.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=58&bid=1871 

 

8. Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Peninggalan, https://bphn.go.id/data/documents/ae_peraturan_perundang-undangan_peninggalan_kolonial_belanda.pdf 

 

9. Lex Privatum Vol. IX/No. 12/Nov/2021 78 TINJAUAN TERHADAP HAK MEMPEROLEH WARIS ANAK ANGKAT BERDASARKAN HIBAH WASIAT - E-Journal UNSRAT, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/38446/35078 

 

11. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Pada Etnis Tionghoa - Jurnal UMSU, https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/download/1333/1327 

 

12. UU No. 23 Tahun 2006 - Peraturan BPK, https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40202 

 

13. STAATBLAD 1917 TENTANG REGLEMEN PENCATATAN SIPIL TIONGHOA REGLEMEN tentang hal memegang daftar, https://data.santoslolowang.com/viewing/Kewarganegaraan_dan_Imigrasi/staatblad_1917.pdf/ 

 

14. UU 23-2006, https://www.flevin.com/id/lgso/legislation/Mirror/czoyNzoiZD0yMDAwKzYmZj11dTIzLTIwMDZwamwuaHRtIjs=.html 15. Warisan anak angkat - Halo JPN | Beranda, https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2024-BULL 

 

16. Transaksi Bank Syariah Dengan Non Muslim, https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/thawalib/article/download/15130/pdf 

 

17. SKRIPSI PEMBERLAKUAN AKAD NASABAH NON-MUSLIM DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH, https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3026/1/Skripsi%2036.pdf 

 

18. AKAD EKONOMI SYARIAH: JALAN TENGAH ANTARA KEUNTUNGAN DAN KEBERKAHAN - Institut Agama Islam Diniyyah Pekanb - jurnal, https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/ekonomisyariah/article/download/274/191/876 

 

19. Lex Privatum, Vol.III/No. 2/Apr-Jun/2015 36 - E-Journal UNSRAT, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/7829/7393 

 

20. PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA EKONOMI SYARIAH - Neliti, https://media.neliti.com/media/publications/547733-none-c517c953.pdf 

 

21. KEWENANGAN LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH TERHADAP NASABAH NON-MUSLIM, https://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/download/5096/3515 

 

22. DAMPAK UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA KEMUDAHAN BERUSAHA TERHADAP BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS, Jurnal Notarius - Jurnal UMSU, https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/view/17046 

 

23. Tanggung Jawab Korporasi dan Grup: Panduan Lengkap untuk Tahun 2026 | Law & More, https://lawandmore.id/blog/Panduan-lengkap-tanggung-jawab-korporasi-dan-kelompok-untuk-tahun-2026/ 

 

24. Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja - Journal of Widya Mataram University, https://ejournal.widyamataram.ac.id/index.php/pranata/article/view/442/253 

 

25. JPeHI (VOL 3, No 02 2022) IMPLIKASI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA SEBAGAI HUKUM POSITIF DI INDONESIA, https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/download/373/271 

 

26. Dampak Undang-Undang Cipta Kerja dalam Perspektif Hukum dan Pembangunan terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Lokal -  Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum - DZURRIYAT, https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2358 

 

27. Lex et Societatis, Vol. I/No. 4/Agustus/2013 PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DAGANG INTERNASIONAL1 Oleh, https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/2771/2323 

 

28. Berlakukah Hukum Asing untuk Sengketa Kontrak Internasional di Indonesia? Oleh: Priskila P. Penasthika, https://law.ui.ac.id/v3/berlakukah-hukum-asing-untuk-sengketa-kontrak-internasional-di-indonesia-oleh-priskila-p-penasthika/ 

 

29. analisis yuridis penyelesaian sengketa kontrak komersial internasional di indonesia berdasarkan hukum - E-journal Undiksha, https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/105674/35259 

 

30. CAKP vs MDS: Ketika Bahasa Inggris dalam Kontrak Bisnis Gagal di Pengadilan Indonesia - Konsultan Hukum Indonesia, BP Lawyers Corporate Law Firms di Jakarta, https://bplawyers.co.id/2025/08/05/cakp-vs-mds-ketika-bahasa-inggris-dalam-kontrak-bisnis-gagal-di-pengadilan-indonesia/ 

 

31. PENERAPAN LEMBAGA PILIHAN HUKUM TERHADAP SENGKETA HUKUM DALAM PELAKSANAAN KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL - Neliti, https://media.neliti.com/media/publications/53587-ID-none.pdf 

 

32. Implikasi Putusan Mahkamah Agung No 555 K/PDT/2025, https://sostech.greenvest.co.id/index.php/sostech/article/download/32083/1521/8497 

 

33. Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora 2985-5624, https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/download/1549/1492/6094 

 

34. romantisme sistem hukum di indonesia : kajian atas konstribusi hukum adat dan hukum islam terhadap pembangunan hukum di indonesia - Rechtsvinding, https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/305/211 

 

35. LEIP - Pluralisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia: Masalah dan Tantangan Ke Depan, https://leip.or.id/wp-content/uploads/2015/10/Della_Pluralisme-Hukum-dalam-Perkembangan-Hukum-Indonesia.pdf 

 

36. Hukum Waris Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), http://repository.lppm.unila.ac.id/40904/1/HK%20WARIS.pdf 

 

37. Course : Hukum Perdata Internasional - Spada Unpri, https://spada.unprimdn.ac.id/course/view.php?id=1987