Analisis Yuridis Komprehensif dan Konstruksi Akta Notariil Hibah Saham pada Perseroan Terbatas di Indonesia
Seri : PT - Hibah Saham
Analisis Yuridis Komprehensif dan Konstruksi Akta Notariil Hibah Saham pada Perseroan Terbatas di Indonesia
Dr KRA MJ Widijatmoko Wreksonegoro SH SpN
Lisza Nurchayatie SH MKn
Eksistensi saham dalam tatanan hukum perseroan di Indonesia memegang peranan ganda yang fundamental, yakni sebagai unit modal yang merepresentasikan penyertaan pemegang saham dalam perseroan sekaligus sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memberikan hak-hak kebendaan bagi pemiliknya. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), saham diklasifikasikan sebagai benda bergerak yang memberikan hak-hak konstitusional kepada pemiliknya, termasuk hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima pembayaran dividen, serta menjalankan hak-hak lainnya yang dijamin oleh undang-undang. Sebagai benda bergerak, saham memiliki sifat hukum yang dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain, selaras dengan prinsip Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Salah satu mekanisme peralihan hak yang sering digunakan dalam praktik hukum keluarga dan perencanaan bisnis adalah melalui hibah saham.
Hibah saham merupakan perbuatan hukum yang unik dan kompleks karena berada pada persimpangan antara hukum perdata umum, hukum korporasi, hukum kewarisan, dan hukum pajak. Secara yuridis, hibah didefinisikan dalam Pasal 1666 KUHPerdata sebagai suatu perjanjian di mana pemberi hibah, semasa hidupnya, menyerahkan suatu benda secara cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali demi kepentingan penerima hibah. Dalam konteks korporasi, hibah saham dipandang sebagai salah satu bentuk pemindahan hak atas saham yang sah menurut hukum, namun pelaksanaannya wajib tunduk pada prosedur ketat yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menjamin kepastian hukum bagi perseroan, pemegang saham lain, dan pihak ketiga.
Kerangka Teoretis Hibah Saham dalam Perspektif Hukum Perdata
Landasan filosofis hibah dalam sistem hukum Indonesia bersumber pada Buku III KUHPerdata mengenai perikatan. Berbeda dengan transaksi jual beli yang didasarkan pada prinsip timbal balik (reciprocity) dan pertukaran nilai ekonomi, hibah didasarkan pada sifat kedermawanan (liberalitas) di mana pemberi hibah melepaskan hak miliknya tanpa menerima kontra-prestasi apa pun. Syarat sahnya hibah mengikuti ketentuan umum Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian, yang mencakup kesepakatan para pihak, kecakapan untuk bertindak secara hukum, adanya objek tertentu, dan kausa yang halal. Namun, terdapat persyaratan tambahan yang bersifat formalistik untuk hibah benda tertentu.
Pasal 1682 KUHPerdata menetapkan bahwa hibah atas benda bergerak tidak berwujud seperti saham wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris, di mana naskah aslinya (minuta) disimpan oleh notaris. Persyaratan akta otentik ini bersifat mutlak (imperatif); kegagalan dalam memenuhi bentuk akta notaris mengakibatkan hibah tersebut dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa negara mengintervensi perbuatan hukum hibah dengan menghadirkan pejabat umum (notaris) untuk memastikan bahwa pemberian dilakukan dengan kesadaran penuh, tanpa paksaan, dan didokumentasikan dengan pembuktian yang sempurna guna mencegah sengketa di masa depan.
Dinamika hibah saham juga dipengaruhi oleh prinsip irrevocability atau asas tidak dapat ditarik kembali sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1666 KUHPerdata. Sekali hibah dilakukan secara sah dan diterima oleh penerima hibah, pemberi tidak dapat secara sepihak membatalkan atau mengambil kembali saham tersebut, kecuali terdapat alasan-alasan luar biasa yang ditentukan oleh undang-undang, seperti penerima hibah melakukan tindak pidana terhadap pemberi hibah atau penerima hibah gagal memenuhi syarat-syarat tertentu yang diperjanjikan dalam akta.
Karakteristik Saham sebagai Objek Hibah dalam Hukum Perseroan.
Dalam tatanan UUPT, saham tidak hanya dipandang sebagai aset fisik tetapi sebagai kumpulan hak hukum. Hak kebendaan atas saham memberikan pemegang saham kendali administratif dan ekonomis atas perseroan. Oleh karena itu, peralihan saham melalui hibah berdampak langsung pada struktur permodalan dan tata kelola perseroan. Pasal 55 UUPT menegaskan bahwa pemindahan hak atas saham harus mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar perseroan.
Anggaran Dasar perseroan seringkali mencantumkan batasan-batasan tertentu (transfer restrictions) yang harus diperhatikan sebelum akta hibah dibuat. Beberapa batasan umum meliputi keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain (rights of first refusal), keharusan mendapatkan persetujuan dari organ perseroan seperti Direksi, Dewan Komisaris, atau RUPS, serta keharusan mendapatkan persetujuan dari instansi berwenang bagi perseroan di sektor tertentu seperti perbankan atau penanaman modal asing. Meskipun hibah bersifat personal dan seringkali dilakukan untuk kepentingan keluarga, eksistensi batasan dalam Anggaran Dasar tetap mengikat secara hukum.
Perbandingan Aspek | Hibah Saham | Jual Beli Saham |
Sifat Transaksi | Cuma-cuma (Tanpa Nilai Ekonomis) | Pertukaran (Ada Nilai Transaksi) |
Dasar Hukum Utama | Pasal 1666 KUHPerdata | Pasal 1457 KUHPerdata |
Bentuk Formal | Wajib Akta Notariil (Pasal 1682) | Akta Notariil atau Bawah Tangan |
Penawaran ke Pemegang Saham Lain | Seringkali sulit diterapkan karena tidak ada harga | Berlaku penuh sesuai mekanisme harga |
Implikasi Pajak | PPh 0% (Keluarga Sedarah Lurus 1 Derajat) | PPh Final 0,1% (Listed) / PPh Normal (Non-Listed) |
Risiko Hukum | Gugatan Legitime Portie Ahli Waris | Gugatan Perbuatan Melawan Hukum / Wanprestasi |
Contoh Konstruksi Akta Notaris Hibah Saham (Model Draft).
Berikut adalah representasi konstruksi akta hibah saham yang disusun sesuai dengan standar praktik kenotariatan di Indonesia, yang mengintegrasikan persyaratan formal UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris) dan substansi materiil UUPT.
Kepala Akta dan Komparisi
Akta dimulai dengan judul "AKTA HIBAH SAHAM", diikuti dengan nomor akta, tanggal, dan waktu penghadapan. Bagian komparisi sangat krusial karena menentukan legitimasi para pihak. Notaris wajib memverifikasi identitas berdasarkan KTP, NPWP, dan kecakapan bertindak.
AKTA HIBAH SAHAM
Nomor: [Nomor Akta]
-Pada hari ini, [Hari], tanggal, pukul WIB.
-Menghadap kepada saya, [Nama Notaris], Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di [Kedudukan Kota], dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :
-Para Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- Bahwa PIHAK KESATU adalah pemilik sah dari [Jumlah] lembar saham, dengan nilai nominal sebesar Rp [Nilai] per lembar saham, dalam Perseroan Terbatas PT [Nama Perusahaan], berkedudukan di [Kota], yang anggaran dasarnya termaktub dalam Akta nomor …. , tanggal ….. , yang dibuat dihadapan ….. Sarjana Hukum Magister Kenotariatan/Magister Hukum, Notaris di ….. , dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor …. , tanggal …. , dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor ….. , tanggal ….. , Tambahan Nomor ….. .
Klausul Premis dan Persetujuan
Bagian premis menjelaskan dasar dilakukannya hibah, termasuk adanya persetujuan dari organ perseroan yang diperlukan.
PASAL 1
PIHAK KESATU dengan ini menghibahkan secara cuma-cuma dan tanpa beban apa pun kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan menerima hibah dari PIHAK KESATU berupa :
[Jumlah] lembar saham yang dimiliki PIHAK KESATU dalam PT [Nama Perusahaan].
PASAL 2
Hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :
Klausul Jaminan dan Kuasa
Klausul jaminan melindungi penerima hibah dari klaim pihak ketiga, sedangkan kuasa diperlukan untuk pengurusan administratif.
PASAL 3
PIHAK KESATU menjamin PIHAK KEDUA bahwa saham-saham yang dihibahkan tersebut adalah benar miliknya, tidak sedang dijaminkan, tidak berada dalam sitaan, dan bebas dari segala sengketa hukum dengan pihak mana pun.
PASAL 4
PIHAK KESATU dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada PIHAK KEDUA untuk menghadap Direksi Perseroan guna mencatatkan peralihan saham ini ke dalam Buku Daftar Pemegang Saham, serta menghadap instansi pemerintah termasuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna melaporkan perubahan data pemegang saham perseroan.
Analisis Hukum Materiil : Bedah Klausula dan Implikasi Yuridis.
Konstruksi akta hibah di atas bukan sekadar formalitas, melainkan rangkaian pernyataan hukum yang mengikat. Penggunaan istilah "cuma-cuma" secara tegas menegaskan bahwa tidak ada nilai kompensasi yang dialirkan kembali kepada pemberi hibah, yang secara otomatis membedakannya dari transaksi jual beli dalam hal kewajiban perpajakan dan hak pre-emptive pemegang saham lain. Namun, sifat cuma-cuma ini seringkali menjadi titik lemah dalam hukum kewarisan jika hibah tersebut dilakukan untuk mengalihkan harta dengan tujuan merugikan ahli waris lain.
Klausul "penyerahan hak mutlak" dalam Pasal 2 akta tersebut menandakan terjadinya levering atau penyerahan secara yuridis. Bagi perseroan, peralihan ini baru dianggap mengikat setelah dicatatkan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) oleh Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (3) UUPT. Tanpa pencatatan dalam DPS, penerima hibah tidak memiliki legal standing untuk menggunakan hak suaranya dalam RUPS atau menuntut dividen kepada perseroan, meskipun ia memegang akta notaris yang sah. Ini menunjukkan adanya pemisahan antara sahnya perikatan hibah secara perdata dengan sahnya kedudukan pemegang saham secara korporasi.
Klausul jaminan (representations and warranties) dalam Pasal 3 akta hibah berfungsi sebagai proteksi bagi penerima hibah terhadap cacat tersembunyi atau beban hukum yang melekat pada saham. Dalam praktik perseroan, saham bisa saja sedang dijaminkan dalam bentuk gadai saham atau fidusia kepada kreditur. Jika pemberi hibah menyatakan saham tersebut bebas beban padahal kenyataannya sedang dijaminkan, maka hibah tersebut dapat dibatalkan atau setidaknya pemberi hibah bertanggung jawab atas ganti rugi terhadap penerima hibah.
Perspektif Hukum Kewarisan dan Proteksi Legitime Portie.
Analisis ilmiah mengenai hibah saham tidak dapat dipisahkan dari hukum kewarisan, terutama terkait konsep Legitime Portieatau bagian mutlak yang dijamin oleh undang-undang bagi ahli waris dalam garis lurus. Pasal 913 KUHPerdata secara tegas melarang seseorang untuk menghibahkan hartanya sedemikian rupa sehingga mengurangi hak mutlak ahli warisnya. Hal ini mencerminkan adanya unsur paksaan dalam hukum waris perdata guna melindungi kepentingan keluarga inti dan mencegah ketidakadilan dalam pembagian harta peninggalan.
Apabila seorang pemegang saham menghibahkan seluruh atau sebagian besar sahamnya kepada satu anak sehingga porsi anak lainnya di bawah batas Legitime Portie, maka ahli waris yang dirugikan (legitimaris) memiliki hak untuk mengajukan tuntutan pengurangan hibah atau inkorting. Gugatan ini baru dapat diajukan setelah pemberi hibah meninggal dunia dan warisan terbuka. Hibah tersebut tidak batal demi hukum sejak awal, melainkan tetap sah secara operasional hingga adanya putusan pengadilan yang memerintahkan pengurangan nilai hibah guna mencukupi hak mutlak ahli waris yang menuntut.
Komposisi Ahli Waris | Besarnya Legitime Portie (Bagian Mutlak) | Dasar Hukum |
1 Anak Sah | 1/2 dari bagian menurut undang-undang | Pasal 914 KUHPerdata |
2 Anak Sah | 2/3 dari bagian menurut undang-undang | Pasal 914 KUHPerdata |
3 Anak Sah atau lebih | 3/4 dari bagian menurut undang-undang | Pasal 914 KUHPerdata |
Orang Tua (Jika tidak ada anak) | 1/2 dari bagian menurut undang-undang | Pasal 915 KUHPerdata |
Anak Luar Kawin diakui | 1/2 dari bagian menurut undang-undang | Pasal 916 KUHPerdata |
Penghitungan Legitime Portie dilakukan dengan menjumlahkan seluruh harta peninggalan saat pewaris meninggal, ditambah dengan nilai seluruh hibah yang pernah dilakukan semasa hidup, dikurangi utang-utang pewaris. Jika sisa harta warisan tidak mencukupi untuk memenuhi bagian mutlak, maka diambilkan dari hibah-hibah yang telah diberikan, dimulai dari hibah yang paling baru tanggalnya. Implikasi praktis bagi penerima hibah saham adalah adanya ketidakpastian kepemilikan jangka panjang jika hibah tersebut melanggar hak-hak ahli waris lain.
Analisis Perpajakan : Insentif Hibah Keluarga vs Beban Pajak Pihak Ketiga.
Hibah saham memiliki implikasi fiskal yang signifikan yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan aturan turunannya. Berdasarkan prinsip umum Pasal 4 ayat (1) UU PPh, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak merupakan objek pajak. Namun, Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2 memberikan pengecualian terhadap harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat.
PMK Nomor 90/PMK.03/2020 memperjelas bahwa pengecualian ini berlaku sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam konteks saham di perseroan tertutup (non-Tbk), hubungan kepemilikan seringkali sudah ada sebelumnya. Jika syarat pengecualian tidak terpenuhi, maka penerima hibah saham orang pribadi dikenakan PPh berdasarkan tarif progresif Pasal 17 UU PPh atas nilai pasar saham yang diterima.
Jenis Hibah | Pihak Penerima | Konsekuensi Pajak (PPh) | Dasar Penilaian |
Hibah Keluarga | Anak Kandung / Orang Tua | Bebas PPh (Objek Non-Pajak) | Nilai Sisa Buku / Nilai Pasar |
Hibah Saudara | Kakak / Adik Kandung | Kena PPh Final / Progresif | Nilai Pasar |
Hibah Cucu | Cucu dari Kakek/Nenek | Kena PPh Progresif | Nilai Pasar |
Hibah ke Badan | Yayasan Pendidikan/Sosial | Bebas PPh (Syarat Tertentu) | Nilai Sisa Buku |
Bagi pihak pemberi hibah yang merupakan wajib pajak badan atau orang pribadi yang menyelenggarakan pembukuan, pengalihan harta berupa hibah dapat menimbulkan keuntungan pengalihan harta jika nilai pasar saham lebih tinggi daripada nilai sisa buku fiskal. Keuntungan ini wajib dilaporkan sebagai penghasilan dalam SPT Tahunan pemberi hibah. Sebaliknya, bagi penerima hibah yang berhak atas pengecualian pajak, mereka wajib memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh dari kantor pajak guna memastikan legalitas transaksi dan menghindari hambatan saat pelaporan perubahan pemegang saham ke kementerian.
Prosedur Administrasi dan Digitalisasi melalui AHU Online.
Pasca pembuatan akta hibah, proses beralih ke ranah hukum administrasi negara. Perseroan berkewajiban melaporkan perubahan data pemegang saham kepada Menteri Hukum dan HAM melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online. Pemberitahuan ini bersifat administratif namun memiliki dampak yuridis yang besar terhadap status perusahaan di mata publik dan instansi pemerintah.
Berdasarkan peraturan terbaru, sistem AHU kini menerapkan pemeriksaan substantif terhadap setiap permohonan perubahan data perseroan. Notaris, selaku pihak yang diberikan akses untuk mengisi formulir elektronik, bertanggung jawab atas kebenaran data yang diinput dibandingkan dengan akta asli. Sistem akan memverifikasi kecocokan KTP/NPWP melalui sinkronisasi dengan database Dukcapil, status aktif notaris, serta kepatuhan terhadap batasan-batasan dalam Anggaran Dasar yang telah terdaftar sebelumnya.
Tahapan pelaporan melalui AHU Online meliputi :
Ketidakpatuhan dalam pelaporan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif bagi perseroan, pemblokiran akses AHU, hingga ketidaksinkronan data yang dapat menghambat proses perizinan usaha melalui sistem OSS (Online Single Submission).
Analisis Risiko : Actio Pauliana dan Perlindungan Kreditur.
Dalam dimensi hukum kepailitan, hibah saham dapat menjadi objek sengketa jika dilakukan dengan itikad buruk untuk merugikan kreditur. Instrumen hukum Actio Paulianamemberikan hak kepada kurator atau kreditur untuk menuntut pembatalan perbuatan hukum debitur yang dilakukan tanpa kewajiban undang-undang dan merugikan harta pailit. Karena hibah bersifat pemberian secara cuma-cuma, maka perbuatan ini masuk dalam kategori transaksi yang paling rentan dibatalkan jika dilakukan saat debitur sedang dalam keadaan insolven atau menjelang kepailitan.
Syarat-syarat agar hibah saham dapat dibatalkan melalui Actio Pauliana berdasarkan Pasal 41-49 UU No. 37 Tahun 2004 adalah :
Analisis ini memberikan peringatan bagi penerima hibah bahwa hak milik atas saham yang diperoleh melalui hibah tidak bersifat absolut jika terdapat hak-hak kreditur yang terlanggar. Kepastian hukum dalam hibah sangat bergantung pada solvabilitas pemberi hibah pada saat akta ditandatangani.
Tanggung Jawab Notaris dalam Validitas Akta Hibah Saham.
Notaris memegang tanggung jawab profesional yang sangat berat dalam memastikan akta hibah saham memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Berdasarkan UUJN, notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Kegagalan notaris dalam menjalankan prosedur formal dapat menyebabkan akta hibah mengalami degradasi kekuatan pembuktian atau bahkan dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan.
Salah satu kesalahan prosedural yang sering terjadi dan menjadi objek sengketa adalah tidak dibacakannya akta di hadapan para pihak. Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN, notaris wajib membacakan akta guna memastikan para pihak memahami substansi hibah dan segala konsekuensinya. Dalam kasus di mana notaris hanya mengirimkan minuta untuk ditandatangani tanpa kehadiran fisik atau tanpa pembacaan, akta tersebut kehilangan status otentisitasnya dan hanya bernilai sebagai akta di bawah tangan. Mengingat Pasal 1682 KUHPerdata mewajibkan akta otentik untuk hibah saham, maka degradasi ini berakibat pada ketidaksahan hibah itu sendiri.
Selain itu, notaris juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan salah satu pihak, misalnya dengan sengaja mencatatkan jumlah saham yang salah atau mengabaikan syarat persetujuan pasangan pemberi hibah. Sanksi administratif mulai dari teguran hingga pemberhentian tidak hormat juga membayangi notaris yang melanggar kode etik dan ketentuan jabatan.
Kesimpulan dan Rekomendasi Yuridis.
Hibah saham pada Perseroan Terbatas merupakan perbuatan hukum yang melibatkan integrasi multidisiplin hukum yang sangat ketat. Secara perdata, ia wajib dituangkan dalam akta notariil guna memenuhi syarat sahnya perjanjian hibah benda bergerak tidak berwujud. Secara korporasi, ia wajib mematuhi batasan-batasan dalam Anggaran Dasar dan memerlukan tindakan konstitutif berupa pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham agar memiliki kekuatan mengikat bagi perseroan.
Dari sisi hukum kewarisan, perlindungan terhadap Legitime Portie menjadi batasan moral dan hukum bagi pemberi hibah agar tidak mengabaikan hak-hak ahli waris lain. Pengalihan saham melalui hibah yang melampaui batas bagian mutlak dapat memicu sengketa keluarga yang berujung pada gugatan inkorting yang melumpuhkan stabilitas kepemilikan saham di masa depan. Demikian pula dalam aspek perpajakan, pemahaman mengenai kriteria pengecekan hubungan keluarga sangat penting untuk mengoptimalkan fasilitas pembebasan PPh sesuai PMK 90/2020.
Rekomendasi strategis bagi para pemangku kepentingan meliputi :
Dengan kepatuhan yang ketat terhadap seluruh spektrum regulasi tersebut, hibah saham dapat menjadi instrumen transisi kepemilikan yang efisien, harmonis, dan memiliki kepastian hukum yang kokoh.
Referensi Bacaan
1. Bisakah Saham Dihibahkan.? - Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, https://www.pta-jakarta.go.id/197-artikel-hukum/322-bisakah-saham-dihibahkan
2. TATA CARA HIBAH SAHAM - Besolution, https://www.besolutionlawfirm.com/artikels?judul=TATA-CARA-HIBAH-SAHAM
3. Syarat dan Prosedur Hibah Saham - Lex Mundus, https://lexmundus.com/articles/syarat-dan-prosedur-hibah-saham/
4. Ingin Hibahkan Saham? Simak Prosedur dan Syaratnya Secara Hukum - Hukumku, https://www.hukumku.id/post/ingin-hibahkan-saham-simak-prosedur-dan-syaratnya-secara-hukum
5. Hibah dan Hak Waris - Halo JPN - Beranda, https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-T9MV
6. Implikasi Hukum Pembuatan Akta Hibah Saham - UI Scholars Hub, https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1439&context=notary
7. Prosedur Singkat Jual Beli Saham Perseroan Terbatas - Infiniti Office, https://infiniti.id/blog/legal/prosedur-jual-beli-saham
8. Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie - Journal of Universitas Airlangga, https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/download/18774/pdf/78942
9. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA HIBAH ATAS SENGKETA BENDA YANG DIHIBAHKAN - OJS Unud, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/download/118590/58457/
10. Aturan Pengecualian Pajak atas Hibah - Ortax, https://ortax.org/pengecualian-pajak-atas-hibah
11. analisis yuridis terhadap akta hibah kepada penerima - Jurnal Hukum Lex Generalis, https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/1764/827/6982
12. UPAYA HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT AKTA HIBAH YANG MELANGGAR LEGITIME PORTIE, https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/download/116/117/363
13. Syarat dan Prosedur Terbaru Pengalihan Saham Dalam PT - izinkilat, https://izinkilat.id/update-syarat-dan-prosedur-terbaru-pengalihan-saham-dalam-pt
14. Akta Hibah Saham PT ABC - Scribd, https://id.scribd.com/document/504505900/Akta-hibah-saham
15. Contoh-Contoh Akta Notaris yang Tidak Biasa Jilid 1 - JDIH Kota Tanjungpinang, https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/data_file/3200/ContohContoh%20Akta%20Notaris%20yang%20Tidak%20Biasa%20Jilid%201.pdf
16. Hibah Saham Final - Scribd, https://id.scribd.com/document/351281361/Hibah-Saham-Final
17. faq perseroan terbatas - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - AHU Online, https://portal.ahu.go.id/page/faq/faq-perseroan-terbatas
18. AKIBAT HUKUM PEMBERIAN HIBAH YANG MELEBIHI BATAS LEGITIME PORTIE (ANALISIS KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 109/PDT.G/2009/, https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/download/330/pdf_6/796
19. HIBAH DAN HAK WARIS: STUDI PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) - Journal UNUGIRI, https://journal.unugiri.ac.id/index.php/almaqashidi/article/download/3458/1614/14551
20. Analisis Yuridis Pembagian Hibah Kepada Ahli Waris Yang Diperhitungkan - Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara, https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/download/2305/2561/11968
21. ANALISIS YURIDIS HAK AHLI WARIS DALAM HIBAH WASIAT YANG MELANGGAR LEGITIEME PORTIE - Universitas Mataram, https://eprints.unram.ac.id/50826/2/JURNAL%20DELON%20PERMANA.pdf
22. Analisis Hukum Hak Legitime Portie Dalam Sistem Hukum Waris Perdata Indonesia, https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/download/1416/411/3792
23. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MUTLAK AHLI WARIS LEGAL PROTECTION OF THE ABSOLUTE RIGHTS OF HEIRS - Jurnal UMSU, https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/KONSTITUSI/article/download/22775/pdf
24. Pajak Hibah dan Ketentuan Pengenaannya - Mekari Klikpajak, https://klikpajak.id/blog/pajak-hibah/
25. Mau Memberi atau Menerima Hibah? Yuk Pahami Pajak Hibahnya!, https://ayopajak.com/aturan-pajak-hibah-indonesia/
26. Pajak Hibah: Definisi, Dasar Hukum, dan Perhitungannya - OCBC, https://www.ocbc.id/id/article/2024/06/25/pajak-hibah
27. 90~PMK.03~2020Per.pdf - JDIH Kemenkeu, https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/4dd3bd2d-a614-4f51-9851-d6d8cd4c9e03/90~PMK.03~2020Per.pdf
28. Konsultasi Pajak: Bagaimana Perlakuan untuk Hibah Saham?, https://klikpajak.id/blog/konsultasi-pajak-bagaimana-perlakuan-untuk-hibah-saham/
29. Panduan Pajak Hibah yang Berlaku di Indonesia - Kontrak Hukum, https://kontrakhukum.com/article/panduan-pajak-hibah-yang-berlaku-di-indonesia/
30. Anda Berhibah? Pahami Ini Agar Bisa Bebas Pajak Penghasilan! - Enforce A, https://enforcea.com/Blog/anda-berhibah-pahami-ini-agar-bisa-bebas-pajak-penghasilan
31. Perubahan - Panduan AHU, https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=panduan_perubahan_perseroan
32. Asas Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan - BPK RI Perwakilan Provinsi KALIMANTAN TENGAH, https://kalteng.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/10/Asas-Actio-Pauliana-dalam-perjanjian.pdf
33. Gugatan Actio Pauliana terhadap Pengalihan Utang Komisaris dalam Kepailitan Perseroan Terbatas - Jurnal Hukum Lex Generalis, https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/1621/793
34. View of Actio Pauliana: Konsep Hukum dan Problematikanya - Stihpada, https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexlibrum/article/view/97/pdf
35. Actio Pauliana: Jaminan Upaya Perlindungan Kreditor Dalam Kepailitan -, https://mnllaw.co.id/actio-pauliana-jaminan-upaya-perlindungan-kreditor-dalam-kepailitan/
36. Analisis Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Kepailitan, https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/59/79
Komentar
Posting Komentar