Kedudukan Dan Status Hukum Anak Biologis Terhadap Bapak Biologis Dan Sebaliknya Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia : Mendobrak Kekakuan Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Indonesia

Seri : anak biologis

Lisza Nurchayatie

KRA MJ Widijatmoko Wreksonegoro

Sistem hukum keluarga di Indonesia telah lama terjebak dalam dikotomi yang kaku antara legalitas formal dan realitas biologis. Selama berdekade-dekade, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah secara administratif dianggap sebagai entitas hukum yang terputus dari garis keturunan laki-laki yang secara biologis merupakan ayahnya. Rigiditas ini berakar pada penafsiran tekstual Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Namun, lanskap yuridis ini mengalami pergeseran tektonik melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan mencapai puncaknya pada tataran implementasi yudisial melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023. Putusan Mahkamah Agung ini bukan sekadar sebuah vonis atas sengketa perdata antara dua individu, melainkan sebuah manifestasi dari evolusi hukum yang memprioritaskan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi anak di atas formalisme perkawinan.

Analisis hukum dan ilmiah terhadap Putusan 1055 K/Pdt/2023 mengungkapkan upaya sadar lembaga peradilan tertinggi untuk mendobrak kekakuan dalam hukum keluarga dan hukum waris. Putusan ini menegaskan bahwa keberadaan hubungan biologis yang didukung oleh bukti-bukti persangkaan hukum yang kuat memiliki implikasi perdata yang luas, mencakup hak nafkah, hak identitas, hingga potensi hak waris.

Fenomena ini menandai berakhirnya era di mana seorang pria dapat dengan mudah melepaskan tanggung jawab kebapakan hanya dengan berlindung di balik ketiadaan pencatatan perkawinan. Laporan ini akan mengkaji secara mendalam dimensi yuridis, implikasi ilmiah pembuktian, serta transformasi struktur kewarisan yang dipicu oleh putusan revolusioner tersebut.

1. Transformasi Historis dan Yuridis Kedudukan Anak Luar Kawin.

Secara historis, kedudukan anak luar kawin dalam sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi oleh tradisi hukum kolonial Belanda (Civil Law) dan norma-norma agama yang diinternalisasi dalam legislasi nasional. Sebelum adanya intervensi dari Mahkamah Konstitusi, anak luar kawin dipandang sebagai subjek hukum yang tidak memiliki nasab atau hubungan perdata dengan ayah biologisnya kecuali jika dilakukan pengakuan secara sukarela melalui akta otentik. Hal ini menciptakan kondisi di mana anak-anak tersebut menempati strata terendah dalam hierarki sosial dan hukum, sering kali mengalami diskriminasi sistemik dalam akses pendidikan, kesehatan, dan identitas hukum.

Pergeseran paradigma dimulai ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Putusan ini menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan inkonstitusional secara bersyarat jika dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) atau alat bukti lain menurut hukum memiliki hubungan darah. Meskipun putusan MK ini menjadi landasan dasar, implementasinya di pengadilan-pengadilan tingkat pertama dan banding sering kali masih menemui hambatan, terutama terkait batasan pembuktian ilmiah yang dianggap mutlak.

Fase Yuridis	Status Hukum Anak Luar Kawin	Dasar Hukum Utama	Implikasi Kewarisan
Pra-Putusan MK 46/2010	Hanya berhubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.	Pasal 43 ayat (1) UU No. 1/1974 (Asli).	Terputus total dari harta ayah biologis kecuali ada pengakuan sukarela.
Pasca-Putusan MK 46/2010	Hubungan perdata terbuka dengan ayah biologis melalui bukti IPTEK/Sains.	Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.	Berhak menuntut nafkah dan pengakuan hubungan darah sebagai dasar hak waris.
Pasca-Putusan MA 1055/2023	Pengakuan status ayah biologis dapat didasarkan pada persangkaan hukum jika ayah menolak tes DNA.	Putusan MA No. 1055 K/Pdt/2023.	Memperkuat hak waris dan nafkah melalui mekanisme Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 kemudian muncul sebagai instrumen yang memberikan kekuatan eksekutorial terhadap semangat yang dibawa oleh MK. Putusan ini menegaskan bahwa hak anak untuk mengetahui asal-usulnya dan mendapatkan perlindungan dari ayahnya adalah hak konstitusional yang tidak dapat dinegasikan oleh ketiadaan bukti administratif perkawinan. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung berperan sebagai pelindung hak asasi manusia, memastikan bahwa keadilan bagi anak tidak boleh dikalahkan oleh rigiditas hukum acara yang sering kali menguntungkan pihak yang lebih kuat secara posisi tawar.

2. Analisis Kasus Posisi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023.

Perkara yang melatarbelakangi Putusan 1055 K/Pdt/2023 merupakan sengketa antara Penggugat (seorang ibu yang memperjuangkan hak anaknya) dan Tergugat (seorang figur publik yang diduga sebagai ayah biologis). Kasus ini menjadi sorotan karena dinamika pembuktiannya yang sangat kompleks di tingkat peradilan. Awalnya, Pengadilan Negeri Tangerang menolak gugatan Penggugat dengan alasan kurangnya bukti yang menunjukkan adanya hubungan hukum atau pernikahan antara kedua belah pihak. Namun, Pengadilan Tinggi Banten membalikkan keadaan tersebut dengan menyatakan bahwa anak tersebut adalah anak biologis Tergugat.

Mahkamah Agung, dalam menimbang permohonan kasasi Tergugat, memberikan penekanan pada beberapa fakta persidangan yang krusial. Terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah memiliki hubungan asmara dan hidup bersama (serumah) tanpa ikatan pernikahan hingga lahirnya seorang anak perempuan pada tanggal 3 Maret 2013. Keberadaan bukti administrasi berupa Akta Kelahiran yang meskipun hanya mencantumkan nama ibu, bersesuaian dengan periode waktu hubungan biologis antara keduanya. Yang paling revolusioner dalam pertimbangan hakim adalah penggunaan mekanisme "persangkaan hukum" terhadap penolakan Tergugat untuk melakukan tes DNA.

Hakim berpendapat bahwa karena Tergugat secara konsisten menolak anjuran pengadilan untuk membuktikan sebaliknya melalui tes DNA, maka hakim berwenang menarik persangkaan bahwa dalil Penggugat adalah benar. Tindakan Tergugat yang tidak mau mengakui anak tersebut juga dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, karena telah melanggar hak subjektif anak untuk mendapatkan identitas dan pengayoman dari ayahnya. Dengan demikian, Putusan 1055 K/Pdt/2023 menjadi landasan kuat bahwa status ayah biologis dapat ditetapkan melalui pendekatan keadilan substantif ketika pembuktian ilmiah sengaja dihambat oleh salah satu pihak.

3. Dimensi Ilmiah dan Forensik : Validitas Tes DNA dalam Pembuktian Nasab.

Secara ilmiah, identifikasi hubungan ayah-anak didasarkan pada prinsip genetika molekuler, di mana setiap individu mewarisi 50% materi genetik dari ayah biologis dan 50% dari ibu biologis. Deoxyribonucleic Acid (DNA) merupakan polimer nukleotida yang menyimpan seluruh informasi herediter. Pengujian profil DNA melalui teknik seperti Short Tandem Repeats (STR) memungkinkan para ahli forensik untuk menentukan probabilitas paternitas dengan tingkat akurasi yang melampaui 99,99%.

Dalam sistem hukum Indonesia, pasca Putusan MK 46/2010, hasil tes DNA dikategorikan sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli yang memiliki kekuatan pembuktian yang sangat tinggi. Namun, tantangan utama yang diidentifikasi dalam Putusan 1055 K/Pdt/2023 adalah ketiadaan regulasi yang memaksa seseorang untuk melakukan pengambilan sampel biologis dalam perkara perdata. Hal ini menciptakan kebuntuan hukum di mana kebenaran ilmiah tidak dapat diakses jika terduga ayah menolak bekerja sama.

Putusan MA 1055 K/Pdt/2023 mengatasi kendala teknis-prosedural ini dengan menerapkan doktrin hukum bahwa penolakan terhadap pembuktian ilmiah yang mudah dilakukan dapat dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam atau setidaknya memperkuat persangkaan hakim bahwa dalil lawan benar. Ini adalah langkah maju yang menyelaraskan hukum acara dengan perkembangan teknologi; jika sains menawarkan cara untuk mengetahui kebenaran dengan pasti, maka penolakan terhadap sains tersebut harus memiliki konsekuensi yuridis.

4. Implikasi Terhadap Hukum Keluarga : Redefinisi Hubungan Ayah dan Anak.

Dampak dari Putusan MA 1055 K/Pdt/2023 terhadap struktur hukum keluarga di Indonesia sangatlah fundamental. Putusan ini meruntuhkan dinding pemisah yang selama ini melindungi laki-laki dari tanggung jawab atas anak-anak yang lahir dari hubungan di luar nikah, baik itu hasil nikah siri maupun hubungan tanpa ikatan sama sekali. Hubungan perdata yang ditetapkan oleh pengadilan mencakup spektrum hak dan kewajiban yang luas, yang sebelumnya hanya eksklusif bagi anak-anak dari pernikahan yang tercatat.

Pertama, terkait dengan hak nafkah dan biaya hidup. Putusan ini menegaskan bahwa ayah biologis memiliki kewajiban mutlak untuk membiayai kebutuhan dasar anak, termasuk pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan hingga anak mencapai usia dewasa. Kewajiban ini merupakan konsekuensi langsung dari hubungan darah dan tidak dapat digugurkan oleh ketiadaan ikatan perkawinan dengan ibu sang anak. Kedua, terkait dengan hak identitas. Penetapan status ayah biologis memberikan dasar hukum bagi anak untuk mencantumkan nama ayahnya dalam dokumen kependudukan, yang sangat penting bagi perlindungan psikologis dan sosial anak di masa depan.

Namun, transformasi ini juga menimbulkan kompleksitas dalam irisan dengan hukum Islam yang berlaku bagi mayoritas penduduk Indonesia. Dalam hukum Islam (fiqh), terdapat perbedaan tajam antara "hubungan perdata" (seperti nafkah dan biaya hidup) dengan "nasab syar'i" (yang menentukan perwalian nikah dan mahram). Kritik dari perspektif Hukum Islam menyatakan bahwa penyambungan nasab bagi anak hasil zina tetap dilarang secara agama, meskipun negara dapat menjatuhkan hukuman ta'zir berupa kewajiban finansial bagi laki-laki tersebut. Putusan MA 1055 K/Pdt/2023 dipandang sebagai upaya negara untuk menyeimbangkan perlindungan hak anak tanpa harus secara langsung mengubah dogma agama mengenai perwalian nikah, meskipun dalam praktiknya batas-batas ini menjadi semakin kabur.

5. Mendobrak Kekakuan Hukum Waris : Akses Terhadap Harta Peninggalan.

Salah satu poin paling krusial dalam "mendobrak kekakuan" yang diusung oleh Putusan 1055 K/Pdt/2023 adalah terkait hak waris. Selama ini, hukum waris di Indonesia—baik yang bersumber dari KUH Perdata (BW) maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI)—memiliki persyaratan yang sangat ketat bagi anak luar kawin untuk dapat mewarisi harta ayah biologisnya. Putusan MA ini secara implisit memperluas akses tersebut melalui pengakuan hubungan perdata yang sah.

Perspektif KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Bagi masyarakat yang tunduk pada hukum perdata barat, Putusan MA 1055 K/Pdt/2023 memperkuat implementasi Pasal 863 KUH Perdata. Anak luar kawin yang telah diakui (atau dalam hal ini ditetapkan statusnya oleh pengadilan) berhak mendapatkan bagian warisan dari ayah biologisnya. Jika ayah tersebut meninggal tanpa meninggalkan ahli waris sah lainnya, anak tersebut bahkan dapat mewarisi seluruh harta.

Skenario Ahli Waris (BW)	Bagian Anak Luar Kawin yang Diakui/Ditetapkan
Bersama dengan anak sah/istri (Golongan I)	1/3 dari bagian yang seharusnya diterima jika ia anak sah.
Bersama dengan orang tua/saudara (Golongan II)	1/2 dari harta warisan.
Bersama dengan kakek/nenek (Golongan III/IV)	3/4 dari harta warisan.
Tidak ada ahli waris lain yang sah	Seluruh harta warisan.

Penetapan status biologis melalui Putusan 1055 K/Pdt/2023 secara otomatis memberikan "tiket" bagi anak tersebut untuk masuk dalam jajaran ahli waris Golongan I, meskipun dengan porsi yang dibatasi sesuai ketentuan undang-undang. Hal ini merupakan terobosan besar karena sebelumnya anak tersebut sering kali harus berjuang tanpa landasan hukum yang pasti untuk sekadar diakui keberadaannya dalam proses pembagian waris.

Perspektif Hukum Islam dan Wasiat Wajibah

Dalam hukum waris Islam di Indonesia yang diatur dalam KHI, anak luar kawin secara tekstual tidak memiliki hubungan waris dengan ayahnya. Namun, perkembangan jurisprudensi pasca Putusan MK 46/2010 dan dikuatkan oleh semangat Putusan MA 1055/2023 membuka pintu melalui instrumen Wasiat Wajibah. Meskipun anak tersebut tidak mendapatkan bagian faraid (porsi tetap ahli waris), pengadilan dapat menetapkan pemberian harta maksimal 1/3 dari total peninggalan ayah biologisnya sebagai bentuk pemenuhan keadilan bagi anak tersebut. Hal ini sejalan dengan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 yang menyarankan pemberian harta bagi anak zina melalui mekanisme wasiat atau hibah guna menjamin kesejahteraan masa depan anak.

6. Kritik dan Tantangan : Antara Keadilan Substantif dan Kepastian Hukum.

Meskipun Putusan 1055 K/Pdt/2023 dipuji sebagai kemenangan hak asasi anak, terdapat kritik serius dari kalangan praktisi hukum mengenai aspek kepastian hukum (legal certainty). Inti dari kritik ini adalah kekhawatiran atas preseden penetapan status ayah biologis tanpa bukti sains yang definitif (DNA). Sebagian ahli berpendapat bahwa persangkaan berdasarkan "hidup bersama" atau "perbuatan melawan hukum" bersifat subjektif dan dapat disalahgunakan dalam gugatan-gugatan palsu yang menyasar individu-individu tertentu.

Selain itu, terdapat analisis dari perspektif Maslahah Said Ramadhan Al-Buthi yang menyoroti bahwa mafsadah(kerusakan) dari landasan hukum yang digunakan mungkin lebih besar daripada kemaslahatan yang diharapkan jika tidak dikelola dengan hati-hati. Kekhawatiran utamanya adalah potensi terjadinya kerancuan silsilah (ikhtilat al-nasab) yang dalam Islam merupakan salah satu hal yang harus dijaga ketat (hifzh al-nasab). Jika setiap anak biologis secara otomatis dianggap memiliki nasab penuh dengan segala implikasi perwaliannya, maka dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap batas-batas syariat yang sudah tetap.

Namun, dari sudut pandang perlindungan anak, argumen-argumen tersebut sering kali dianggap mengabaikan realitas penderitaan anak yang tidak berdosa. Putusan MA 1055 K/Pdt/2023 berdiri di atas premis bahwa "tidak boleh ada hak yang terabaikan karena ketiadaan prosedur". Jika seorang ayah sengaja menghambat prosedur pembuktian (tes DNA), maka hukum tidak boleh diam dan harus memberikan perlindungan kepada pihak yang paling rentan, yaitu sang anak.

7. Dampak Sosiologis : Meruntuhkan Stigma dan Memperkuat Tanggung Jawab.

Secara sosiologis, Putusan 1055 K/Pdt/2023 memiliki efek getar yang luas bagi masyarakat Indonesia. Putusan ini mengirimkan pesan moral yang kuat bahwa perilaku seksual di luar nikah memiliki konsekuensi hukum jangka panjang yang tidak dapat dihindari hanya dengan pengabaian. Hal ini memaksa terjadinya perubahan budaya hukum, di mana laki-laki dituntut untuk lebih bertanggung jawab atas setiap tindakannya yang menghasilkan keturunan.

Stigma terhadap "anak haram" atau anak luar kawin juga perlahan terkikis seiring dengan pengakuan negara terhadap hak-hak mereka yang setara secara perdata dengan anak sah. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat, anak-anak tersebut tidak lagi menjadi beban eksklusif bagi sang ibu dan keluarga ibunya. Negara hadir untuk memastikan bahwa beban ekonomi dan sosial dibagikan secara adil kepada kedua orang tua biologis, terlepas dari status pernikahan mereka.

Dampak Sosiologis	Deskripsi Transformasi	Masa Depan Hubungan Keluarga
Pengurangan Diskriminasi	Anak luar nikah mendapatkan akses dokumen resmi dengan nama ayah.	Status sosial anak menjadi lebih inklusif dan terlindungi.
Akuntabilitas Paternal	Laki-laki tidak bisa "menghilang" dari tanggung jawab finansial.	Menurunkan angka penelantaran anak secara signifikan.
Kesadaran Hukum	Masyarakat mulai memahami pentingnya bukti ilmiah dalam filasi.	Peningkatan permintaan tes DNA sebagai prosedur standar sengketa.
Perubahan Peran Ibu	Ibu memiliki posisi tawar hukum yang lebih kuat untuk menuntut hak anak.	Keseimbangan beban pengasuhan antara ayah dan ibu biologis.

Transformasi sosiologis ini menunjukkan bahwa hukum keluarga di Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih modern dan berbasis pada hak individu, menyesuaikan diri dengan nilai-nilai kemanusiaan universal tanpa meninggalkan akar moralitasnya.

8. Rekomendasi Modifikasi Kebijakan Pasca Putusan MA 1055/2023.

Untuk memperkuat kepastian hukum dan perlindungan anak ke depan, diperlukan langkah-langkah legislatif dan administratif yang konkret guna mengintegrasikan semangat Putusan MA 1055 K/Pdt/2023 ke dalam sistem regulasi nasional. Berikut adalah beberapa analisis rekomendasi modifikasi hukum :

1. Amandemen Undang-Undang Perkawinan : Pasal 43 ayat (1) harus secara eksplisit mencantumkan mekanisme pengakuan otomatis bagi anak luar nikah jika hubungan biologis dapat dibuktikan melalui tes DNA atau persangkaan hukum yang kuat, tanpa harus melalui proses gugatan perdata yang panjang dan mahal.

2. Penyusunan Peraturan Pelaksana tentang Tes DNA : Pemerintah perlu menerbitkan regulasi yang mengatur prosedur teknis pengambilan sampel DNA untuk kepentingan peradilan perdata, termasuk standarisasi laboratorium dan mekanisme "paksaan halus" (seperti denda administratif atau persangkaan otomatis) bagi pihak yang menolak tes tanpa alasan medis yang sah.

3. Sinkronisasi Hukum Waris : Diperlukan revisi terhadap KHI untuk mempertegas kedudukan wasiat wajibah bagi anak biologis, guna memberikan kepastian ekonomi tanpa harus mengganggu struktur nasab syar'i dalam hal perwalian.

4. Reformasi Administrasi Kependudukan: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus memiliki prosedur yang lebih sederhana untuk memperbarui akta kelahiran berdasarkan putusan pengadilan yang menetapkan status ayah biologis, guna menjamin hak identitas anak secara cepat.

9. Kesimpulan : Keadilan Substantif Sebagai Puncak Hukum Keluarga.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 merupakan manifestasi dari keberanian yudisial dalam menembus kebuntuan formalisme hukum yang telah lama merugikan anak-anak yang lahir di luar perkawinan sah. Dengan menetapkan kedudukan dan status hukum anak biologis berdasarkan fakta hubungan nyata dan persangkaan hukum terhadap penolakan bukti ilmiah, Mahkamah Agung telah mendobrak kekakuan struktur hukum keluarga dan waris di Indonesia.

Putusan ini menegaskan bahwa keadilan tidak boleh menyerah pada ketidakmauan salah satu pihak untuk membuktikan kebenaran. Hubungan perdata antara anak dan ayah biologis kini merupakan sebuah keniscayaan yang didasarkan pada realitas darah, bukan sekadar kertas catatan perkawinan. Meskipun tantangan terkait sinkronisasi dengan hukum agama dan kepastian hukum prosedural masih ada, arah transformasi hukum Indonesia menuju perlindungan hak asasi anak yang lebih utuh telah ditetapkan secara permanen. Masa depan hukum keluarga Indonesia harus terus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child), memastikan bahwa tidak ada anak yang harus menanggung dosa atau kesalahan administratif orang tuanya dengan kehilangan hak-hak dasarnya di hadapan hukum dan negara.

Referensi Bacaan

PUTUSAN Nomor 46/PUU-VIII/2010 - BPHN, https://bphn.go.id/data/documents/putusan_46-puu-viii-2010_(perkawinan).pdf

Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin yang disahkan terhadap Warisan Tanah yang Hak Warisnya Dibatalkan oleh Putusan Pengadilan - UI Scholars Hub, https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1469&context=notary

ANALISIS HUKUM PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG TERKAIT PENETAPAN AYAH BIOLOGIS ATAS ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERNIKAHAN YANG SAH (Studi Kasus Putusan Nomor : 1055 K/PDT/2023) - LEX ADMINISTRATUM - eJournal Unsrat, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/57945

IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN KASASI NOMOR 1055/K/PDT/2023 TERHADAP STATUS ANAK HASIL HUBUNGAN DILUAR PERKAWINAN - Universitas Muhammadiyah Malang, https://eprints.umm.ac.id/6562/1/PENDAHULUAN.pdf

Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 Terhadap Permadalahan Pembuktian Status Anak Luar Kawin Dari Ayah Biologisnya Ditinjau Dari Peraturan Perundang-undangan Terkait - ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/381880395_Studi_Kasus_Pada_Putusan_Mahkamah_Agung_Nomor_1055_KPDT2023_Terhadap_Permasalahan_Pembuktian_Status_Hukum_Anak_Luar_Kawin_Dari_Ayah_Biologisnya_Ditinjau_Dari_Peraturan_Perundang-Undangan_Terkait

Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Putusan MK The Position of Children Born Out of Wedlock fro, https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/download/8085/6343

IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN KASASI NOMOR 1055/K/PDT/2023 TERHADAP STATUS ANAK HASIL HUBUNGAN DILUAR PERKAWINAN - Repository - UMM - Universitas Muhammadiyah Malang, https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6562/

Implementasi dan Modifikasi terhadap Pengakuan Asal-Usul Anak (Nasab) di Luar Nikah yang Sah Analisis Putusan Mk - APPISI, https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Perspektif/article/download/215/221/1247

Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Pemeliharaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No 46 /PUU–VIII - APPIHI, https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/1229/1329

Apakah Anak Hasil Tes DNA Punya Hak & Kewajiban Hukum? Ini Penjelasan Lengkapnya, https://yaplegal.id/blog/apakah-anak-hasil-tes-dna-punya-hak-kewajiban-hukum-ini-penjelasan-lengkapnya

Bagaimana penyelesaian permasalahan serta pengakuan dan kedudukan anak diluar pernikahan terhadap harta dari ayah biologis serta pembatas hak selaku anak biologisnyaapakah ada undang-undang atau peraturan yang mengatur atau melindungi hak anak tersebut ? - Halo JPN Beranda, https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-4DWY

Analisis Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU- VIII/2010 : Hubungan Nasab dan Keperdataan Anak di Luar Nikah - APPIHI, https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/download/878/1111/4600

Kekuatan Hukum Hasil Tes Deoxyribonucleic Acid (DNA) Terhadap Status Anak Luar Kawin yang Tidak Diakui oleh Ayah Biologisnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 - Repositori USU, https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/12999

Tes Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) Sebagai Alat Bukti Dalam Membuktikan Anak Luar Kawin - Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM], https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/2916

analisis hukum putusan kasasi mahkamah agung terkait penetapan ayah biologis atas anak - eJournal Unsrat, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/57945/47570/142960

Kajian Terhadap Proses Pembuktian Gugatan Hak Anak Luar Kawin Melalui Alat Bukti Tes DNA Dikaji Dari Putusan MK, https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/download/7940/4233

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1055 K/PDT/2023 MENGENAI PENETAPAN STATUS AYAH BIOLOGIS ANAK LUAR KAWIN - Universitas Semarang, https://eskripsi.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2021/A.111.21.0195/A.111.21.0195-15-File-Komplit-20250123033922.pdf

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Anak Luar Kawin:Sebuah Analisis Hukum - Journal of Justice Dialectical, https://jurnal.stih-adhyaksa.ac.id/index.php/jjd/article/view/15

Putusan perkara Mahkamah Agung nomor 1055 k/pdt/2023, http://etheses.uin-malang.ac.id/68251/

Kedudukan Hak Waris Anak Luar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia - Jurnal FH UMI, https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/download/1368/366

PERBANDINGAN HUKUM WARIS ANAK DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF FIQH FARAI'DH DI INDONESIA DAN MALAYSIA, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/70833/1/21103060025_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

peran tes dna terhadap kedudukan status anak li'an dari hasil perkawinan yang sah - Neliti, https://media.neliti.com/media/publications/458855-the-role-of-dna-tests-on-the-status-of-l-7443e4a5.pdf

Saya mempunyai tetangga yang suaminya seorang pelaut dan telah menikah selama 8 tahun dan telah memiliki anak laki-laki berumur 5 tahun. Suami tetangga saya tersebut hendak memboyong keluarga besarnya ke luar negeri dengan alasan agar lebih dekat dengan keluarga. Ketika sedang mengurus surat-surat administrasi pindah negara, harus dilakukan tes DNA untuk memastikan bahwa anak tersebut benar atau tidak anak dari suaminya. Akan tetapi hasil dari tes DNA tersebut menjelaskan bahwa anak tersebut bukanlah anak biologis dari suami tetangga saya. Kemudian diketahui bahwa anak tersebut adalah anak dari tetangga rumah. Apakah langkah hukum yang perlu dilakukan oleh suami tetangga saya untuk dapat melakukan pindah negara? Bagaimana dengan status anak tersebut secara hukum dan secara agama - Halo JPN Beranda, https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2025-WUV5

Status and Rights of Illegitimate Children - Notaire, https://e-journal.unair.ac.id/NTR/article/download/64475/31915/381698

Cari Blog Ini

Dr. KRA MJ Widijatmoko, SH, SpN

Kedudukan Dan Status Hukum Anak Biologis Terhadap Bapak Biologis Dan Sebaliknya Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/Pdt/2023 Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia : Mendobrak Kekakuan Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Indonesia

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PEMANGGILAN & PEMERIKSAAN PPAT SERTA PENYITAAN AKTA PPAT & WARKAHNYA PASCA UU KUHAP HARUS DENGAN IJIN KETUA PENGADILAN NEGERI.

PELAKSANAAN PENGESAHAN PERJANJIAN KAWIN OLEH NOTARIS PASCA PUTUSAN MK 69/2015 BERDASARKAN UUJN

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS