Konstruksi Yuridis, Contoh Akta, dan Kajian Analisis Hukum Ilmiah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : Integrasi Prosedur SABH Online dan Rezim Perpajakan Pasca-UU HPP

 Seri : RUPS PT

Konstruksi Yuridis, Contoh Akta, dan Kajian Analisis Hukum Ilmiah Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : Integrasi Prosedur SABH Online dan Rezim Perpajakan Pasca-UU HPP

 

Dr KRA MJ Widijatmoko Wreksonegoro SH SpN

Lisza Nurchayatie SH MKn

 

 

 

Transformasi Tatakelola Korporasi dan Signifikansi Akta Otentik RUPST.

 

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) merupakan instrumen tertinggi dalam struktur organisasi Perseroan Terbatas yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban, dan pengambilan keputusan strategis. Dalam tatanan hukum Indonesia, kewenangan RUPS diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. RUPST bukan sekadar seremonial tahunan, melainkan sebuah forum di mana Direksi mempertanggungjawabkan pengurusan dan Dewan Komisaris memaparkan hasil pengawasan atas tahun buku yang telah lampau.

 

Signifikansi hukum dari RUPST terletak pada risalah rapat yang dihasilkan. Dalam praktik hukum di Indonesia, terdapat dua jenis risalah rapat yang diakui: risalah rapat di bawah tangan dan risalah rapat yang dituangkan dalam akta notaris. Namun, untuk kepentingan kepastian hukum dan pembuktian yang sempurna, penggunaan Akta Berita Acara RUPS (sering disebut sebagai Ambtelijke Akte atau Akta Relaas) menjadi pilihan utama bagi perusahaan skala menengah hingga besar. Akta ini memberikan jaminan bahwa rapat benar-benar terjadi pada waktu dan tempat yang ditentukan, dihadiri oleh pihak-pihak yang sah, dan mengambil keputusan sesuai dengan kuorum yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan anggaran dasar.

 

Transformasi digital melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atau AHU Online telah mengubah cara korporasi berinteraksi dengan negara. Pelaporan hasil RUPS bukan lagi sekadar kewajiban administratif, melainkan prasyarat bagi validitas eksternal suatu keputusan korporasi. Kegagalan dalam melaporkan perubahan pengurus atau perubahan anggaran dasar ke AHU Online dapat berakibat pada pembatasan kapasitas hukum perseroan dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Di sisi lain, kebijakan fiskal melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) memberikan dimensi baru pada keputusan RUPST, terutama terkait dengan alokasi laba dan pembagian dividen yang kini memiliki skema pengecualian pajak tertentu.

 

Contoh Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Ambtelijke Akte).

 

Berikut adalah struktur lengkap dan mendalam dari Akta Berita Acara RUPST yang disusun berdasarkan standar praktik kenotariatan dan ketentuan UUPT. Draft ini mencakup elemen-elemen esensial mulai dari kepala akta hingga penutup, yang disesuaikan untuk PT Tertutup.

I. Kepala Akta dan Komparisi

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN TERBATAS "PT"

Nomor: [Nomor Akta]

 

-Pada hari ini, [Hari], tanggal, pukul Waktu Indonesia Barat. 

-Hadir di hadapan saya, [Nama Notaris], Sarjana Hukum, [Gelar Magister jika ada], Notaris di, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : 

 

1. Tuan/Nyonya, lahir di, pada tanggal, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di [Alamat Lengkap], pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor [NIK]. -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku DIREKTUR UTAMA yang mewakili Direksi dari - dan oleh karena itu - bertindak untuk dan atas nama sera sah mewakili  perseroan terbatas "PT ……", berkedudukan di [Kota Kedudukan Perseroan] (untuk selanjutnya dalam akta ini cukup disebut sebagai "Perseroan"), yang anggaran dasar nya termaktub dalam akta nomor ….. , tanggal ….. , yang dibuat dihadapan …… Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan/Magister Hukum, Notaris di …….., yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor ….. , tanggal …… , dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor ….. , tanggal ….. , Tambahan nomor ….. , pemilik [Jumlah] saham dalam Perseroan

2. Tuan/Nyonya, lahir di, pada tanggal, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di [Alamat Lengkap], pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor [NIK]. -Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa bermeterai cukup tertanggal, selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama …… , pemilik [Jumlah] saham dalam Perseroan. 

II. Pernyataan Ketua Rapat dan Keabsahan Rapat

-Ketua Rapat dengan ini menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut : 

-Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini (untuk selanjutnya cukup disebut sebagai "Rapat") diadakan atas permintaan Direksi Perseroan untuk membahas agenda-agenda tahunan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. 

-Bahwa pemanggilan untuk Rapat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal [Nomor Pasal] Anggaran Dasar Perseroan, yaitu melalui tertanggal, yang berarti telah memenuhi jangka waktu minimal 14 (empat belas) hari sebelum Rapat diadakan. 

-Bahwa dalam Rapat ini telah hadir dan/atau diwakili sejumlah saham, yang merupakan [Persentase] % dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan. 

-Bahwa dengan demikian, kuorum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 telah terpenuhi, dan oleh karenanya Rapat ini adalah sah dan berwenang untuk mengambil keputusan yang mengikat bagi Perseroan.

III. Agenda Rapat dan Keputusan

AGENDA PERTAMA : PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN PENGESAHAN LAPORAN KEUANGAN TAHUN BUKU

 

-Direktur Utama Perseroan memaparkan Laporan Tahunan mengenai jalannya pengurusan Perseroan dan hasil-hasil yang dicapai selama Tahun Buku ….. yang berakhir pada tanggal 31 Desember ….. . 

 

-Setelah dilakukan pembahasan, Rapat dengan ini memutuskan : 

1. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku ….. . 

2. Mengesahkan Laporan Keuangan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) Perseroan untuk Tahun Buku ….. yang berakhir pada tanggal 31 Desember ….. yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik [Nama KAP]. 

3. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku ….. , sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan. 

 

AGENDA KEDUA : PENETAPAN PENGGUNAAN LABA BERSIH PERSEROAN

 

-Berdasarkan Laporan Keuangan yang telah disahkan, Perseroan membukukan Laba Bersih sebesar Rp [Jumlah Laba]. 

 

-Atas usulan Direksi, Rapat dan setelah dilakukan pembicaraan seperlunya, Rapat dengan ini memutuskan penggunaan Laba Bersih sebagai berikut : 

1. Sebesar Rp [Jumlah Cadangan] atau [Persentase]% disisihkan sebagai Cadangan Wajib sesuai ketentuan Pasal 70 UUPT. 

2. Sebesar Rp ….. dibagikan sebagai Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal Rapat ini, yang akan dibayarkan paling lambat [Jumlah Hari] hari setelah keputusan ini diambil. 

3. Sisanya sebesar Rp ….. ditetapkan sebagai Laba Ditahan untuk memperkuat modal kerja Perseroan.

 

AGENDA KETIGA : PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN (JIKA ADA)

-Rapat memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat [Nama Pejabat Lama] dari jabatannya selaku Direktur/Komisaris dan mengangkat [Nama Pejabat Baru dan identitasnya] sebagai penggantinya untuk sisa masa jabatan sesuai Anggaran Dasar, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris perseroan untuk masa jabatan yang akan berakhir pada tanggal …… menjadi sebagai berikut :

Direktur Utama :

Direktur :

Komisaris Utama :

Komisaris :

 

IV. Penutup Akta

-Ketua Rapat memberikan kuasa kepada [Nama Penerima Kuasa] untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas pada memberitahukan atau memohon persetujuan atas hasil Rapat ini kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Online. 

-Maka dengan ini saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

(Para) Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

DEMIKIANLAH AKTA INI

-telah dibacakan dan dijelaskan okeh sata, Notaris keoada (para) penghadap tersebut diatas dan para saksi tersebut dibawah ini pada jam, hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal akta;

-setelah dibacakan oleh saya, Notaris, maka akta ini ditandatangani oleh (para) penghadap tersebut diatas, pata saksi tersebut dibawah ini, dan saya, Notaris;

-pada saat akta ini dibacakan dan dijelaskan oleh saya, Notaris, dihadiri oleh para saksi, yaitu : 1 tuan/nyonya/nona ….. , dan 2, tuan/nyonya/nona ….. ;

-selain ditandatangani dan dibubuhi paraf, pada minuta akta ini akan dilekatkan/dijahitkan pula teraan sidik jari (para) penghadap tersebut diatas untuk memenuhi ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 pada lembar khusus untuk itu.

 

Kajian Analisis Hukum Ilmiah : Keabsahan dan Prosedur RUPST.

 

1. Hakikat Yuridis Akta Berita Acara RUPS sebagai Akta Relaas

Dalam sistem kenotariatan Indonesia, Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris dikategorikan sebagai Ambtelijke Akteatau Akta Relaas. Berbeda dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang merupakan Partij Akte (Akta Para Pihak), Akta Relaas merupakan catatan otentik dari seorang pejabat umum mengenai apa yang dilihat, didengar, dan disaksikan secara langsung oleh pejabat tersebut.

 

Karakteristik	Akta Berita Acara (Relaas)	Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)
Kehadiran Notaris	Wajib hadir dalam rapat	Notaris tidak hadir dalam rapat
Penandatangan	Hanya Notaris dan Saksi Notaris	Penghadap (Penerima Kuasa/Direksi)
Tanggung Jawab Notaris	Kebenaran formal dan materiil jalannya rapat	Kebenaran formal atas pernyataan penghadap
Kekuatan Pembuktian	Sempurna dan mengikat secara mutlak	Sempurna, namun bergantung pada keabsahan risalah bawah tangan

 

Analisis mendalam menunjukkan bahwa Akta Relaas memberikan perlindungan hukum yang lebih tinggi bagi pemegang saham minoritas. Karena Notaris menyaksikan sendiri proses pemungutan suara dan perdebatan dalam rapat, risiko manipulasi risalah oleh pemegang saham mayoritas dapat diminimalisir. Dalam konteks Pasal 1870 KUHPerdata, akta ini memberikan bukti yang lengkap tentang kebenaran apa yang tercantum di dalamnya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Validitas Prosedur Pemanggilan dan Penyelenggaraan

Keabsahan keputusan RUPST sangat bergantung pada kepatuhan terhadap aspek prosedural yang diatur dalam Pasal 79 hingga Pasal 82 UUPT. Pelanggaran terhadap tata cara pemanggilan dapat mengakibatkan keputusan rapat menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan (voidable).

 

● Subjek Pemanggil : RUPS harus dipanggil oleh Direksi. Namun, dalam kondisi tertentu, pemegang saham yang mewakili 1/10 atau lebih suara dapat meminta Direksi/Komisaris melakukan pemanggilan, atau memohon penetapan Ketua Pengadilan Negeri jika permintaan tersebut diabaikan.

 

● Jangka Waktu : Pemanggilan wajib dilakukan minimal 14 hari sebelum rapat, tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. Penggunaan media digital seperti email atau pesan singkat hanya diperbolehkan jika diatur secara eksplisit dalam Anggaran Dasar dan didukung oleh bukti tanda terima elektronik yang sah.

 

● Kasus Hukum (PN Padang No. 10/Pdt.G.S./2023): Dalam perkara ini, pengadilan menyatakan RUPS tidak sah karena pemanggilan dilakukan secara lisan melalui telepon dan WhatsApp, sementara Anggaran Dasar mensyaratkan surat tercatat atau iklan surat kabar. Hal ini menegaskan bahwa formalisme dalam hukum korporasi Indonesia masih dijunjung tinggi demi kepastian hukum.

3. Dinamika Kuorum dan Pengambilan Keputusan

Pasal 86 UUPT menetapkan standar kuorum kehadiran bagi RUPS pertama, yaitu lebih dari 1/2 (50% + 1) dari seluruh saham dengan hak suara. Jika kuorum ini tidak tercapai, perseroan diberikan kesempatan untuk menyelenggarakan RUPS kedua dengan kuorum minimal 1/3, dan jika masih gagal, RUPS ketiga dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

 

Penting untuk menganalisis bahwa kuorum bukan sekadar angka, melainkan manifestasi dari kedaulatan pemegang saham. Dalam RUPST, keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa, kecuali undang-undang atau Anggaran Dasar menentukan kuorum keputusan yang lebih tinggi (seperti untuk merger atau likuidasi yang memerlukan 3/4 suara).

 

Jenis RUPS	Kuorum Kehadiran	Kuorum Keputusan (Umum)
RUPS Pertama	> 50%	> 50% dari suara yang hadir
RUPS Kedua	Minimal 1/3	> 50% dari suara yang hadir
RUPS Ketiga	Sesuai Penetapan Ketua PN	Sesuai Penetapan Ketua PN

 

Pelaporan Elektronik pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Online.

 

Setelah keputusan RUPST dituangkan dalam akta notaris, langkah selanjutnya adalah pendaftaran atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui AHU Online. Proses ini merupakan bagian dari kewajiban administratif perseroan untuk memperoleh status badan hukum yang valid di mata negara dan pihak ketiga.

1. Klasifikasi Perubahan Data dan Anggaran Dasar

Tidak semua hasil RUPST memerlukan persetujuan Menteri. Sistem AHU Online membagi pelaporan menjadi tiga kategori utama :

 

● Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar : Berlaku untuk perubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu, peningkatan modal dasar, atau pengurangan modal. Keputusan ini baru berlaku efektif sejak tanggal terbitnya Surat Keputusan (SK) Menteri.

 

● Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar : Berlaku untuk peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan ini efektif sejak tanggal diterbitkannya Surat Penerimaan Pemberitahuan (SP).

 

● Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan : Meliputi perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham (tanpa perubahan modal). Keputusan ini efektif sejak tanggal akta, namun wajib dilaporkan dalam 30 hari.

2. Kewajiban Laporan Tahunan Lewat Akta Notaris (Desember 2025/2026)

Terobosan regulasi yang mulai diimplementasikan secara bertahap menetapkan bahwa mulai Desember 2025, setiap Perseroan Terbatas wajib melaporkan Laporan Tahunan yang telah disahkan RUPST melalui Akta Notaris ke sistem AHU Online. Ini merupakan pergeseran dari sistem self-declarationmenuju sistem verifikasi yang lebih ketat.

 

Dampak Pelanggaran	Deskripsi Risiko
Pemblokiran Akses SABH	Perseroan tidak dapat melakukan perubahan pengurus atau anggaran dasar di sistem
Degradasi Kapasitas Hukum	Kesulitan dalam pengurusan perizinan (OSS) dan transaksi perbankan
Tanggung Jawab Pribadi	Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian akibat kegagalan administratif

 

3. Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership)

Sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, setiap perseroan wajib melaporkan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) melalui sistem AHU. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2025, korporasi yang tidak melaporkan atau memberikan informasi yang tidak akurat mengenai BO akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga pencantuman dalam daftar hitam (blacklist).

 

Notaris memiliki peran sebagai gerbang utama (gatekeeper) dalam verifikasi BO. Setiap kali terjadi perubahan pemegang saham dalam RUPST, Notaris wajib melakukan verifikasi terhadap pengendali akhir perseroan, bukan hanya pemegang saham yang tercatat di permukaan (nominee).

 

Analisis Rezim Perpajakan atas Dividen dan Hasil RUPST.

 

Keputusan RUPST mengenai penetapan laba bersih memiliki implikasi fiskal yang signifikan. Rezim pajak Indonesia pasca-UU HPP dan UU Cipta Kerja memberikan insentif pajak yang bertujuan untuk mendorong re-investasi modal di dalam negeri.

1. Pengecualian Pajak Dividen (UU HPP dan PMK 18/2021)

Salah satu perubahan fundamental adalah status dividen sebagai objek pajak. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh yang diubah oleh UU HPP, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima oleh Wajib Pajak Badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak tanpa syarat investasi.

 

Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri, dividen dikecualikan dari objek pajak sepanjang diinvestasikan kembali di wilayah NKRI dalam jangka waktu minimal 3 tahun. Jika tidak diinvestasikan, maka dividen tersebut dikenai PPh Final sebesar 10%.

 

Penerima Dividen	Tarif Pajak	Dasar Hukum	Syarat Pengecualian
WP Badan Dalam Negeri	0%	UU HPP	Tanpa syarat (otomatis)
WP Orang Pribadi DN	10% (Final)	Pasal 4 (2)	Investasi kembali di NKRI
WP Luar Negeri (Non-BUT)	20%	Pasal 26	Bergantung pada Tax Treaty (P3B)

 

2. Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan (SPT Tahunan)

Perseroan yang memutuskan pembagian dividen dalam RUPST memiliki kewajiban sebagai pemotong pajak. Namun, sejak berlakunya regulasi baru pada tahun 2021, untuk dividen yang mengarah pada pengecualian (seperti ke WP Badan DN atau WP OP yang berkomitmen investasi), perseroan tidak melakukan pemotongan PPh.

 

Dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, informasi mengenai pembagian laba harus dirinci pada Lampiran khusus (Lampiran 2 pada sistem Coretax/PER 11/2025). Data yang wajib disampaikan meliputi :

● Nama dan alamat lengkap pemegang saham.

● Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau NIK.

● Nilai modal yang disetor dan persentase kepemilikan.

● Jumlah dividen yang dibagikan secara bruto.

3. Implikasi Laba Ditahan dan Cadangan Wajib

RUPST sering kali memutuskan untuk tidak membagikan seluruh laba sebagai dividen, melainkan menetapkannya sebagai laba ditahan (retained earnings) atau cadangan wajib. Secara akuntansi dan perpajakan, laba ditahan yang tidak dibagikan tidak memicu utang pajak dividen. Namun, perseroan wajib mematuhi Pasal 70 UUPT yang mengharuskan penyisihan cadangan wajib sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor sebelum dividen dapat dibagikan.

 

Jika Direksi membagikan dividen namun di akhir tahun buku perseroan ternyata menderita kerugian yang mengakibatkan kekayaan bersih menjadi lebih kecil dari modal disetor plus cadangan wajib, maka Direksi dan Dewan Komisaris memikul tanggung jawab renteng atas kerugian tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan RUPST mengenai laba bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah pertanggungjawaban hukum yang berat.

 

Kekuatan Pembuktian Akta Berita Acara RUPST.

 

Sebagai akta otentik, Akta Berita Acara RUPST memiliki tiga kekuatan pembuktian utama yang diakui oleh hukum acara perdata di Indonesia :

 

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (Uitwendige Bewijskracht) : Akta tersebut harus dianggap sebagai akta otentik yang sah selama bentuk fisiknya memenuhi syarat formal undang-undang (memiliki kepala akta, komparisi, badan akta, dan kaki akta). Beban pembuktian untuk menyangkal keaslian fisik akta terletak pada pihak yang menyangkal.

 

2. Kekuatan Pembuktian Formal (Formele Bewijskracht) : Akta tersebut membuktikan bahwa para pihak benar-benar hadir di hadapan Notaris dan benar-benar memberikan pernyataan sebagaimana yang tertulis dalam akta pada tanggal dan waktu yang disebutkan.

 

3. Kekuatan Pembuktian Materiil (Materiele Bewijskracht) : Isi dari akta tersebut dianggap benar dan sah terhadap setiap orang, kecuali ada bukti sebaliknya yang kuat. Akta ini menjadi bukti yang sempurna bahwa peristiwa hukum yang dijelaskan di dalamnya benar-benar terjadi.

 

Penurunan status akta dari otentik menjadi akta di bawah tangan dapat terjadi jika Notaris melanggar ketentuan prosedural dalam UU Jabatan Notaris (UUJN), seperti tidak membacakan akta di hadapan para penghadap atau tidak menandatangani akta secara tepat waktu. Jika hal ini terjadi, kekuatan pembuktian akta tersebut tidak lagi sempurna dan nilainya disamakan dengan surat di bawah tangan yang memerlukan pengakuan dari para pihak untuk dianggap sah.

 

Penutup dan Kesimpulan Strategis.

 

Analisis komprehensif terhadap Akta Berita Acara RUPST mengungkapkan bahwa instrumen ini merupakan titik temu antara kepatuhan korporasi, tertib administrasi negara, dan kewajiban fiskal. Penggunaan Akta Relaas (Berita Acara) memberikan tingkat keamanan hukum tertinggi bagi perseroan dalam mendokumentasikan keputusan strategisnya.

 

Kesimpulan utama dari kajian ini adalah :

 

● Aspek Yuridis : Keabsahan RUPST sangat bergantung pada formalisme prosedural (pemanggilan, kuorum, lokasi). Pengabaian terhadap detail kecil dalam Anggaran Dasar dapat membatalkan keputusan raksasa perusahaan.

 

● Aspek Administrasi (AHU Online) : Digitalisasi pelaporan melalui SABH Online menuntut kecepatan dan akurasi. Tenggat waktu 30 hari untuk pemberitahuan perubahan pengurus adalah batas kritis yang jika dilanggar akan berujung pada kelumpuhan administratif perseroan. Kewajiban baru pelaporan Laporan Tahunan lewat akta notaris per Desember 2025 memperkuat pengawasan negara terhadap aktivitas korporasi.

 

● Aspek Perpajakan: Rezim UU HPP memberikan insentif besar berupa pengecualian pajak dividen, namun menuntut transparansi pelaporan dan komitmen investasi kembali. Keputusan RUPST dalam menetapkan dividen harus selaras dengan strategi pajak perseroan untuk mengoptimalkan manfaat fiskal.

 

Bagi praktisi hukum dan pelaku usaha, disarankan untuk selalu melibatkan Notaris sejak tahap perencanaan RUPS guna memastikan setiap langkah sesuai dengan koridor UUPT, UUJN, dan aturan perpajakan terbaru. Sinkronisasi data antara Akta Notaris, sistem AHU Online, dan sistem Coretax Direktorat Jenderal Pajak akan menjadi kunci keberlangsungan operasional korporasi di masa depan.

 

 

 

 

 

 

Referensi Bacaan 

 

1. Akibat Hukum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Terhadap Direksi - BPK Perwakilan Provinsi SULAWESI TENGGARA, https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/09/Akibat-Hukum-Rapat-Umum-Pemegang-Saham-RUPS-Terhadap-Direksi.pdf 

 

2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Tidak Memenuhi Syarat - Neliti, https://media.neliti.com/media/publications/473815-none-68edc4fa.pdf 

 

3. TANGGUNG JAWAB DIREKSI - Jurnal UMSU, https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/notarius/article/download/17058/10232 

 

4. AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS, https://sipensi.umkm.go.id/storage/file_legalitas/65716db585082.pdf 

 

5. AKTA OTENTIK RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) MELALUI MEDIA TELEKONFERENSI (Mekanisme Pembuatan - Neliti, https://media.neliti.com/media/publications/282143-akta-otentik-rapat-umum-pemegang-saham-r-866e9c02.pdf 

 

6. Kekuatan Hukum Berita Acara RUPS Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Secara Daring, https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/acta/en/article/view/6/70 

 

7. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Terkait Ketidakcakapan Penghadap Setelah Penandatanganan Akta - Officium Notarium, https://journal.uii.ac.id/JON/article/download/18891/11647/56128 

 

8. kedudukan akta otentik sebagai alat bukti dalam persidangan perdata  - E-Journal UNSRAT, https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/download/40531/36293/87555 

 

9. Panduan Lengkap: Jika RUPS Tidak Memenuhi Kuorum, https://bplawyers.co.id/2025/07/22/panduan-lengkap-jika-rups-tidak-memenuhi-kuorum/ 

 

10. Resmi Berlaku Desember 2025: PT Kini Wajib Laporan Tahunan, https://jurnalpost.com/resmi-berlaku-desember-2025-pt-kini-wajib-laporan-tahunan-lewat-akta-notaris-telat-bisa-kena-blokir-ahu/89296/ 

 

11. Penegasan Pelaporan RUPS, RUU Badan Usaha dan Dampaknya, https://csiconsultant.co.id/penegasan-laporan-rups-oleh-ditjen-ahu/ 

 

12. PENGENAAN PAJAK ATAS DIVIDEN PADA UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN,, https://www.ptgasi.co.id/pengenaan-pajak-atas-dividen-pada-undang-undang-harmonisasi-peraturan-perpajakan/ 

 

13. Materi Edukasi Coretax - SPT Tahunan PPh Badan, https://ptpsi.com/wp-content/uploads/2025/08/Materi-SPT-Tahunan-Coretax-Badan.pdf 

 

14. Akta RUPS PT.TRANSKON - IDX, https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202207/99a228e47e_abe94d32da.pdf 

 

15. BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk, https://cdn.cgv.id/uploads/profile/RUPS%202016/05.%20BLTZ%20-%202016%20-%20RUPS%20LB%201%20-%20Akta%20042%20Berita%20Acara%2011%20Maret%202016.pdf 

 

16. BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. PELAYARAN TEMPURAN EMAS Tbk  - IDX, http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/201507/43f39f25f1_1d96fb1cee.pdf 

 

17. Contoh-Contoh Akta Notaris yang Tidak Biasa Jilid 1 - JDIH Kota Tanjungpinang, https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/data_file/3200/ContohContoh%20Akta%20Notaris%20yang%20Tidak%20Biasa%20Jilid%201.pdf 

 

18. AKTA - ASSA ID, https://www.assa.id/uploads/pdf/akta-perusahaan-21112023-150801.pdf 

 

19. tinjauan yuridis ketidakhadiran pemegang saham (kuorum) dalam rapat umum pemegang saham - e-Journal Universitas Gorontalo, https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/golrev/article/download/2778/1293 

 

20. Keabsahan Penggunaan Media Telekonferensi Terhadap Penentuan Kuorum Kehadiran Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, https://repository.ub.ac.id/9933/3/BAB%20IV.pdf 

 

21. PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RUPST DAN RUPSLB SERTA JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI, https://www.fajarpaper.com/pengumuman-ringkasan-risalah-rupst-dan-rupslb-serta-jadwal-dan-tata-cara-pembagian-dividen-tunai/?lang=id 

 

22. tanggung jawab notaris terhadap akta autentik yang dibuat tanpa dihadiri pihak penghadap, https://ojs.uph.edu/index.php/NJ/article/view/7083/pdf 

 

23. Tanggung Jawab Notaris  - UI Scholars Hub, https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1512&context=notary 

 

24. Kedudukan Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Sirkuler, https://jurnal.uic.ac.id/mustikajustice/article/download/268/179/494 

 

25. Pendirian Perseroan Pending - AHU ONLINE, https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=panduan_pendirian_perseroan_pending 

 

26. Pendirian Perseroan Terbatas - Panduan AHU, https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=pendirian_perseroan 

 

27. Perubahan - Panduan AHU, https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=panduan_perubahan_perseroan 

 

28. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum - Kementerian Hukum dan HAM RI - AHU Online, https://portal.ahu.go.id/page/faq 

 

29. Penyuluhan Hukum tentang Kewajiban Pengungkapan Pemilik Manfaat pada Pengusaha HIPPI Sumatera Utara, https://milthreelawjournal.co.id/index.php/mlj/article/download/16/17/61 

 

30. Dampak Pemblokiran AHU Online : Konsekuensi Pelanggaran, https://www.ap-lawsolution.com/actio/pemblokiran-akses-sistem-ahu-online-sampai-dengan-pencantuman-daftar-hitam-konsekuensi-bagi-korporasi-yang-melanggar-kewajiban-pelaporan-pemilik-manfaat 

 

31. PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025, https://peraturan.bpk.go.id/Download/375763/Permenkum%20Nomor%202%20Tahun%202025.pdf 

 

32. Dampak Aturan Beneficial Owner Baru bagi Struktur Kepemilikan Perusahaan Anda - Konsultan Hukum Indonesia - BP Lawyers Corporate Law Firms di Jakarta, https://bplawyers.co.id/2025/11/04/dampak-aturan-beneficial-owner-baru-bagi-struktur-kepemilikan-perusahaan-anda/ 

 

33. Pajak Dividen: Jenis, Tarif, Hingga Contoh Perhitungannya - CIMB Niaga, https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pajak-dividen 

 

34. PPh Pasal 4 ayat (2) | Direktorat Jenderal Pajak, https://pajak.go.id/id/pph-pasal-4-ayat-2 

 

35. Pemegang Saham Publik Tak Perlu Dirinci di Lampiran SPT - Ortax, https://ortax.org/pemegang-saham-publik-tak-perlu-dirinci-di-lampiran-spt-tahunan-pph-badan 

 

36. KEKUATAN ALAT BUKTI AKTA OTENTIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA - Jurnal, https://jurnal.universitasdarmaagung.ac.id/teknologimesin/article/download/5695/4704 

 

37. Implikasi Akta Pernyataan Keputusan Rapat berdasarkan RUPS yang tidak didaftarkan kepada Menteri Hukum dan HAM  - Dinasti Review, https://dinastirev.org/index.php/JIHHP/article/download/3145/1844/12818