PERGESERAN PARADIGMA PEMBUKTIAN ASAL USUL ANAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1055 K/Pdt/2023

 Seri : anak biologis

PERGESERAN PARADIGMA PEMBUKTIAN ASAL USUL ANAK DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1055 K/Pdt/2023

 

Lisza Nurchayatie

KRA MJ Widijatmoko Wreksonegoro

 

 

 

Kajian ini menelaah pergeseran paradigma pembuktian asal-usul anak dalam sistem hukum Indonesia, khususnya menganalisis bagaimana Mahkamah Agung (MA) melakukan terobosan hukum yang tampak "melampaui" ketergantungan pada bukti saintifik (DNA) dalam Putusan Nomor 1055 K/Pdt/2023.

 

1. Landasan Konstitusional : Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010

 

Putusan MK ini merupakan milestone yang mengubah status anak luar kawin dari hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu, menjadi memiliki hubungan dengan ayah biologisnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.

 

● Implikasi : Hubungan darah tidak lagi hanya didasarkan pada ikatan perkawinan formal, tetapi pada fakta biologis.

 

● Standar Emas : Tes DNA selama ini dianggap sebagai the only way (standar emas) untuk memenuhi unsur "ilmu pengetahuan dan teknologi" tersebut.

 

2. Analisis Putusan MA Nomor 1055 K/Pdt/2023

 

Dalam perkara ini (kasus Rezky Aditya), MA menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Banten yang menetapkan seorang pria sebagai ayah biologis tanpa adanya hasil tes DNA yang disertakan dalam proses pembuktian primer.

A. Terobosan Hukum: Persangkaan Hukum (Legal Presumption)

MA melakukan terobosan dengan tidak lagi menjadikan DNA sebagai "syarat mutlak di awal", melainkan menggunakan persangkaan yang kuat berdasarkan fakta-fakta persidangan :

 

1. Hubungan Istimewa : Adanya bukti foto, komunikasi, atau saksi yang menunjukkan adanya hubungan dekat/intim pada masa konsepsi.

 

2. Pengakuan atau Sikap : Sikap diam atau penolakan tergugat untuk melakukan tes DNA dipandang sebagai bentuk pengakuan diam-diam atau ketidakiktikad-baikan dalam pembuktian.

B. Membalikkan Beban Pembuktian (Shifting the Burden of Proof)

MA menerapkan prinsip bahwa ketika penggugat telah menyajikan bukti awal yang cukup (prima facie evidence) tentang adanya hubungan istimewa, maka beban untuk membuktikan bahwa ia bukan ayahnya berpindah kepada tergugat. Jika tergugat menolak tes DNA, maka ia dianggap mengamini dalil penggugat.

 

3. Analisis Ilmiah : Mengapa DNA Bisa Diabaikan ?

 

Secara ilmiah, tes DNA memiliki akurasi >99,9\%. Namun, dalam perspektif hukum, pembuktian tidak boleh terhenti hanya karena ketiadaan bukti saintifik jika terdapat bukti sirkumstansial yang saling bersesuaian.

 

● Validitas Logika : Jika A terbukti tinggal serumah/berhubungan intim dengan B pada periode subur, dan tidak ada pria lain (C) yang masuk dalam lingkaran tersebut, secara logika probabilitas (ilmiah non-biologis), A adalah ayahnya.

 

● Hambatan Prosedural : Dalam sains, DNA adalah kepastian. Dalam hukum, kepastian hukum dan perlindungan hak anak (kepentingan terbaik bagi anak) seringkali harus didahulukan daripada menunggu kesediaan pihak yang menghambat proses sains.

 

4. Apakah MA Mengabaikan Putusan MK ?

 

Secara tekstual, tidak. Justru MA memperluas interpretasi klausul "alat bukti lain menurut hukum" dalam Putusan MK tersebut.

 

Aspek	Putusan MK 46/2010	Putusan MA 1055/2023
Fokus Utama	Menembus dinding legitimasi perkawinan.	Menembus hambatan teknis pembuktian (penolakan DNA).
Alat Bukti	Menekankan Iptek (DNA).	Menekankan pada Persangkaan Hakim dan Bukti Petunjuk.
Tujuan	Keadilan substantif bagi anak.	Kepastian hukum agar anak tidak kehilangan hak karena ego orang tua.

 

Catatan Penting :

MA tidak meniadakan tes DNA, namun memutuskan bahwa penolakan untuk tes DNA tidak boleh merugikan hak anak. Jika tergugat yakin bukan ayahnya, satu-satunya cara ilmiah untuk mematahkan putusan ini adalah dengan melakukan tes DNA tersebut.

 

5. Kesimpulan : Pergeseran dari Biologis ke Yuridis

 

Putusan MA 1055 K/Pdt/2023 merupakan bentuk keadilan prosedural yang progresif. MA memandang bahwa jika hukum mewajibkan tes DNA sementara salah satu pihak menolak, maka hukum akan lumpuh. Oleh karena itu, hukum menciptakan "kebenaran yuridis" sebagai pengganti sementara "kebenaran biologis" demi melindungi martabat anak luar kawin.

 

Dampak Hukum :

● Anak berhak atas nafkah dan waris dari ayah biologisnya.

● Tes DNA berubah fungsinya: dari alat bukti yang "dicari penggugat" menjadi alat bukti "pembelaan tergugat" (jika ia ingin membantah).

 

 

 

Perpustakaan MjWinstitute Jakarta