AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) PEMASUKAN KE DALAM PERUSAHAAN (INBRENG) : Tinjauan Doktrinal Dan Praktik Berdasarkan Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Ekonimi Syariah
Seri : materi kuliah TPA PPAT
AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) PEMASUKAN KE DALAM PERUSAHAAN (INBRENG) : Tinjauan Doktrinal Dan Praktik Berdasarkan Hukum Perdata, Hukum Adat Dan Hukum Ekonimi Syariah
Dr KRA MJ Widijatmoko SH SpN
Notaris PPAT Jakarta Timur
Eksistensi tanah dalam tatanan hukum Indonesia menempati posisi yang sangat fundamental, tidak hanya sebagai modal dasar pembangunan, tetapi juga sebagai elemen yang memiliki hubungan abadi dengan rakyat dan negara. Dalam dinamika hukum korporasi, tanah sering kali dialihkan fungsinya dari aset personal menjadi bagian integral dari modal suatu badan hukum melalui mekanisme pemasukan ke dalam perusahaan atau yang secara teknis dikenal sebagai inbreng.
Fenomena ini membawa konsekuensi yuridis yang kompleks karena melibatkan perpotongan antara hukum tanah nasional, hukum korporasi, serta sistem hukum yang hidup di masyarakat seperti hukum adat dan hukum Islam. Sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan atributif, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peranan kunci dalam melegitimasi proses peralihan hak ini melalui pembuatan akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti utama dalam pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan.
1. Landasan Filosofis dan Yuridis Inbreng dalam Sistem Hukum Indonesia.
Konsep inbreng atau pemasukan modal non-tunai berakar pada prinsip persekutuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1618 KUHPerdata menyatakan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Pemasukan tersebut tidak terbatas pada uang tunai, melainkan dapat berupa barang, keahlian, atau tenaga kerja. Dalam konteks pertanahan, inbrengmerupakan perbuatan hukum pemindahan hak atas tanah yang bertujuan sebagai penyertaan modal saham dalam suatu Perseroan Terbatas (PT).
Transformasi aset tanah menjadi modal perusahaan merupakan langkah strategis untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan efisiensi penggunaan aset. Namun, proses ini harus tunduk pada asas-asas hukum pertanahan nasional yang bersumber pada hukum adat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menegaskan bahwa tanah memiliki fungsi sosial, yang berarti penggunaan tanah untuk kepentingan korporasi tidak boleh mengabaikan kesejahteraan umum dan kelestarian lingkungan.
Dimensi Hukum | Deskripsi dan Relevansi Yuridis |
Hukum Perdata (KUHPerdata) | Mengatur aspek kontraktual dan kewajiban para sekutu untuk menyetorkan modal (Pasal 1618-1619). |
Hukum Korporasi (UU PT) | Mengatur prosedur teknis penyetoran modal non-tunai, penilaian wajar oleh ahli, dan prinsip publisitas. |
Hukum Agraria (UUPA) | Mengatur batasan subjek hak (PT tidak boleh Hak Milik) dan keabsahan peralihan hak di hadapan PPAT. |
Hukum Adat | Menekankan pada asas riil, terang, dan tunai dalam setiap transaksi tanah yang menjadi dasar materiil hukum nasional. |
Hukum Islam (KHES) | Mengatur prinsip syirkah (kemitraan) dan keadilan dalam pembagian risiko serta keuntungan berdasarkan modal yang ditaksir. |
Keterkaitan antara berbagai sistem hukum ini mengharuskan PPAT untuk memiliki kecakapan khusus dalam menelaah setiap aspek hukum yang melingkupi objek tanah tersebut. Akta yang dihasilkan PPAT bukan sekadar formulir administratif, melainkan produk hukum yang mengandung kekuatan pembuktian lahiriah, formal, dan materiil yang sempurna (volledig en bindende bewijskracht).
2. Konstruksi Pemasukan Modal Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), modal perseroan terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Penyetoran modal dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah merupakan praktik bisnis yang lazim dilakukan untuk memperkuat permodalan tanpa harus menguras likuiditas tunai. Pasal 34 UUPT secara spesifik mengatur bahwa penyetoran modal dalam bentuk lain selain uang wajib disertai rincian yang menjelaskan nilai, jenis, status, dan tempat kedudukan aset tersebut.
Salah satu pilar utama dalam inbreng tanah adalah proses valuasi. Nilai tanah yang di-inbreng-kan tidak boleh ditentukan secara subjektif oleh para pemegang saham, melainkan harus dinilai oleh penilai independen (appraisal) untuk menentukan nilai wajar atau nilai pasarnya. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya manipulasi nilai modal (overvaluation) yang dapat merugikan kreditur perusahaan atau pemegang saham minoritas. Setelah nilai tersebut ditentukan, penyetoran tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dicantumkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar atau Akta Pendirian Perseroan.
Prinsip publisitas juga menjadi syarat mutlak dalam inbrengtanah. Penyetoran modal berupa benda tidak bergerak harus diumumkan dalam satu atau lebih surat kabar dalam jangka waktu 14 hari setelah akta ditandatangani. Hal ini memberikan kesempatan kepada pihak ketiga yang memiliki kepentingan atau keberatan atas tanah tersebut untuk mengajukan klaim sebelum proses pendaftaran di Kantor Pertanahan diselesaikan. Tanpa pemenuhan asas publisitas ini, proses peralihan hak dapat dianggap cacat secara administratif.
3. Mekanisme Peralihan Hak Atas Tanah : Peran Strategis PPAT.
PPAT merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membantu Kepala Kantor Pertanahan dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah. Dalam konteks inbreng, PPAT bertugas memastikan bahwa seluruh syarat materiil dan formil peralihan hak telah terpenuhi sebelum akta ditandatangani. Sebagai garda terdepan kepastian hukum, PPAT wajib melakukan verifikasi terhadap data fisik dan yuridis tanah melalui pengecekan sertifikat secara elektronik atau manual di Kantor Pertanahan.
A. Prosedur Formal Pembuatan Akta Inbreng
Pembuatan Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan harus mengikuti format yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Secara struktural, akta ini harus memuat identitas lengkap para pihak, di mana pihak pertama adalah pemilik tanah (penyerta modal) dan pihak kedua adalah Perseroan Terbatas yang diwakili oleh Direksi yang sah. PPAT harus memastikan bahwa Direktur yang hadir memiliki kewenangan untuk mewakili perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar perusahaan tersebut.
Komponen Akta | Detail dan Fungsi Yuridis |
Kepala Akta | Mencantumkan identitas PPAT, wilayah kerja, dan dasar hukum pengangkatan sebagai bukti kewenangan atributif. |
Komparisi | Identifikasi subjek hukum (perorangan atau badan hukum) dan kapasitas mereka dalam melakukan perbuatan hukum. |
Premis | Menjelaskan latar belakang perbuatan hukum, yaitu penyertaan modal dalam bentuk aset untuk mendapatkan sejumlah saham tertentu. |
Pasal-Pasal | Mengatur pemindahan hak, jaminan bebas sengketa, penyerahan fisik, dan penetapan domisili hukum jika terjadi perselisihan. |
Penutup | Pengesahan oleh para pihak, minimal dua orang saksi, dan PPAT sebagai pejabat yang meresmikan perbuatan hukum tersebut. |
Setelah akta ditandatangani, PPAT memiliki kewajiban untuk menyampaikan akta tersebut beserta dokumen pendukung lainnya kepada Kantor Pertanahan setempat dalam waktu tujuh hari kerja untuk proses balik nama. Keterlambatan dalam penyampaian akta ini dapat dikenakan sanksi administratif bagi PPAT yang bersangkutan.
B. Transformasi Status Hak Atas Tanah
Konsekuensi hukum yang paling krusial dari inbreng adalah perubahan subjek hukum pemegang hak. Berdasarkan Pasal 21 UUPA, subjek hukum yang dapat memiliki Hak Milik hanyalah warga negara Indonesia perorangan dan badan-badan hukum tertentu yang ditetapkan pemerintah. Perseroan Terbatas pada umumnya tidak termasuk dalam subjek hukum yang diperbolehkan memegang Hak Milik.
Apabila tanah yang di-inbreng-kan berstatus Hak Milik, maka secara otomatis hak tersebut harus diturunkan statusnya menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Pakai sebelum atau bersamaan dengan proses pendaftaran atas nama perusahaan. Jika proses penurunan hak ini diabaikan, maka peralihan hak tersebut batal demi hukum dan tanahnya jatuh kepada negara. PPAT bertanggung jawab untuk memberikan edukasi hukum kepada para pihak mengenai konsekuensi ini agar tidak terjadi kerugian di kemudian hari.
4. Inbreng dalam Perspektif Hukum Adat: Dialektika Komunalitas dan Individualitas
Hukum tanah nasional Indonesia secara filosofis bersumber pada hukum adat yang bersifat komunalistik-religius. Tanah dalam masyarakat adat bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan elemen spiritual yang mengikat anggota komunitas dengan leluhur dan masa depan mereka. Dalam praktiknya, masuknya perusahaan ke dalam wilayah tanah adat melalui mekanisme inbreng sering kali menimbulkan ketegangan nilai antara hak individu dan hak ulayat.
A. Status Tanah Ulayat sebagai Penyertaan Modal
Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki kewenangan mengurus dan mengatur tanah beserta isinya dalam wilayah hak ulayat mereka. Namun, tanah ulayat tidak dapat secara langsung dijadikan modal perusahaan dalam bentuk Hak Milik karena statusnya yang tidak dapat diperjualbelikan secara mutlak. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, diperkenalkan skema di mana tanah ulayat dapat diproses menjadi Hak Pengelolaan (HPL) atas nama MHA, dan di atasnya dapat diberikan Hak Guna Usaha (HGU) atau HGB kepada perusahaan.
Dalam konteks ini, inbreng dilakukan bukan dalam bentuk penyerahan kepemilikan zat tanah, melainkan penyerahan "hak untuk mengusahakan" tanah tersebut selama jangka waktu tertentu. Kompensasi yang diterima oleh masyarakat adat dapat berupa saham dalam perusahaan atau "uang wajib tahunan" yang dituangkan dalam perjanjian pemanfaatan tanah. Hal ini mencerminkan prinsip hukum adat di mana orang luar persekutuan hanya diperbolehkan memanfaatkan tanah dengan izin dan pembayaran tertentu, tanpa bisa memiliki hak secara permanen.
Karakteristik Hukum Adat | Implikasi dalam Transaksi Inbreng |
Sifat Komunal | Tanah adalah milik bersama; peralihan hak memerlukan persetujuan tokoh adat atau seluruh anggota persekutuan. |
Hubungan Religio-Magis | Tanah memiliki nilai sakral; penelantaran tanah dapat mengakibatkan hak kembali menjadi tanah ulayat bersama. |
Asas Riil dan Tunai | Penyerahan hak harus dilakukan secara nyata di hadapan pejabat yang dipercaya (sekarang PPAT) disertai pembayaran/kompensasi segera. |
Hak Mengempis & Mengembang | Semakin kuat hak individu, hak ulayat melemah, namun hak ulayat tetap ada sebagai payung hukum terakhir bagi komunitas. |
Risiko terbesar dalam inbreng tanah adat adalah hilangnya fungsi sosial tanah jika perusahaan tidak memenuhi kewajibannya. PPAT yang bertugas di daerah yang masih kuat hukum adatnya harus ekstra hati-hati dalam memastikan bahwa pihak yang mewakili masyarakat adat benar-benar memiliki mandat yang sah secara adat maupun hukum nasional guna menghindari sengketa tumpang tindih lahan di masa depan.
5. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah : Syirkah dan Keadilan Transaksional.
Dalam perspektif hukum Islam, segala bentuk kerjasama bisnis yang melibatkan penggabungan modal disebut dengan syirkahatau musyarakah. Inbreng tanah dipandang sebagai kontribusi modal non-tunai (mal) yang harus dinilai secara transparan untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian) dan riba. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah/KHES (Peraturan Mahkamah Agung nomor 2/2008) memberikan landasan bagi praktik ini dengan menekankan pada prinsip kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak yang berserikat.
A. Klasifikasi Syirkah dalam Kontribusi Aset
Terdapat berbagai jenis persekutuan dalam Islam yang relevan dengan mekanisme inbreng tanah. Yang paling mendekati struktur Perseroan Terbatas adalah Syirkah 'Inan, di mana para pihak menggabungkan modal (baik uang maupun aset) untuk menjalankan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan dan kerugian berdasarkan proporsi modal.
Jenis Syirkah | Deskripsi Modal dan Kerja |
Syirkah 'Inan | Persekutuan modal di mana setiap mitra berkontribusi modal dan berhak terlibat dalam pengelolaan. Proporsi modal tidak harus sama. |
Syirkah Amwal | Kerjasama antara pemilik modal untuk menjalankan bisnis tertentu. Tanah dikonversi menjadi nilai uang sebagai bagian dari amwaltersebut. |
Syirkah Mufawadhah | Kerjasama dengan kesetaraan mutlak dalam modal dan tanggung jawab. Semua mitra saling menjamin kewajiban satu sama lain. |
Syirkah Abdan | Kerjasama yang hanya berbasis pada tenaga atau keterampilan tanpa kontribusi modal materiil berupa tanah atau uang. |
Dalam syirkah, tanah yang di-inbreng-kan haruslah aset yang halal dan dapat dimanfaatkan secara produktif. Islam melarang membiarkan tanah menganggur tanpa pengolahan, sehingga inbreng tanah ke perusahaan dipandang positif jika tujuannya adalah untuk menggerakkan roda ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi umat.
B. Prosedur Valuasi dan Pembagian Risiko dalam KHES
Pasal 142 KHES menegaskan bahwa jika modal dalam syirkahberupa harta non-tunai, maka nilainya harus ditaksir berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat akad dilangsungkan. Nilai hasil taksiran inilah yang kemudian menjadi standar dalam menentukan nisbah (porsi) keuntungan dan tanggung jawab kerugian. Prinsip ini sangat ketat: keuntungan dapat dibagi sesuai kesepakatan (free to contract), namun kerugian materiil harus dibagi sesuai dengan porsi modal masing-masing mitra.
PPAT yang menangani transaksi berbasis syariah harus memastikan bahwa akad yang mendasari inbreng tersebut tidak mengandung klausul yang menjamin keuntungan tetap bagi salah satu pihak, karena hal tersebut dapat dikategorikan sebagai riba. Keadilan transaksional menuntut agar semua pihak siap memikul risiko secara proporsional sesuai dengan nilai aset yang mereka setorkan.
6. Implikasi Fiskal : Analisis PPh, BPHTB, dan Insentif Pajak.
Transaksi inbreng tanah membawa konsekuensi beban pajak yang signifikan bagi kedua belah pihak. Bagi negara, pengalihan hak atas tanah dalam rangka penyertaan modal merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan objek pajak baru.
A. Kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) dan BPHTB
Pihak yang mengalihkan tanah (pemegang saham) dikenakan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 UU PPh, keuntungan karena pengalihan harta kepada perusahaan sebagai pengganti saham merupakan objek pajak. Tarif yang dikenakan pada umumnya adalah 5% dari nilai bruto pengalihan atau nilai pasar aset tersebut.
Di sisi lain, perusahaan sebagai penerima inbreng wajib membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang ditanggung oleh pembeli atau penerima hak.
Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dalam transaksi inbrengditentukan berdasarkan nilai pasar tanah tersebut. PPAT dilarang menandatangani Akta Pemasukan Ke Dalam Perusahaan sebelum wajib pajak menunjukkan bukti pelunasan BPHTB dan PPh yang sah. Kelalaian dalam memverifikasi pembayaran pajak ini dapat membuat PPAT dikenakan sanksi denda atau administratif.
B. Insentif Pajak Restrukturisasi: PMK No. 52/PMK.010/2017
Untuk mendorong penguatan badan hukum dan iklim investasi, pemerintah menyediakan insentif pajak berupa penggunaan "Nilai Buku" (bukan nilai pasar) dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, atau pengambilalihan usaha. Dengan menggunakan nilai buku, perusahaan dapat menghindari lonjakan beban pajak akibat revaluasi aset tanah yang sering kali nilainya jauh di atas harga perolehan awal.
Syarat pemanfaatan insentif ini meliputi :
Jika permohonan disetujui, maka selisih antara nilai pasar dan nilai buku tidak dianggap sebagai keuntungan yang dikenai PPh, sehingga secara efektif memberikan keringanan finansial yang besar bagi korporasi yang sedang berkembang.
7. Analisis Yurisprudensi : Mitigasi Risiko dan Kepastian Hukum.
Sengketa pertanahan yang melibatkan perusahaan sering kali berawal dari ketidakjelasan status kepemilikan saat tanah di-inbreng-kan. Analisis terhadap berbagai putusan Mahkamah Agung memberikan gambaran nyata mengenai risiko yuridis yang harus dimitigasi oleh PPAT.
A. Ketidakjelasan Objek (Obscuur Libel) dan Pembatalan Akta
Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2829 K/Pdt/2024, ditekankan bahwa ketidakjelasan objek sengketa (baik dari segi luas, batas, maupun lokasi fisik) dalam akta peralihan hak dapat menyebabkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). PPAT sering kali terjebak pada "kebenaran formil" dokumen yang diberikan penghadap tanpa melakukan verifikasi mendalam terhadap objek fisik tanah. Jika di kemudian hari terbukti bahwa objek tersebut sedang disengketakan atau merupakan harta warisan yang belum dibagi tanpa persetujuan seluruh ahli waris, maka akta tersebut dapat dibatalkan demi hukum.
Pembatalan pendaftaran peralihan hak oleh Kantor Pertanahan dapat terjadi jika ditemukan adanya cacat administratif atau cacat yuridis berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Cacat yuridis tersebut mencakup adanya penipuan, pemalsuan dokumen, atau perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan akta. Dalam kondisi ini, status tanah akan dikembalikan ke keadaan semula atas nama pemilik awal, dan perusahaan kehilangan hak atas aset yang telah dijadikan modal tersebut.
B. Kekuatan Pembuktian Sertifikat vs Dokumen Tradisional
Sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang bersifat kuat, namun bukan mutlak. Dalam sengketa antara korporasi yang memegang Sertifikat HGU dengan individu yang memegang Surat Keterangan Tanah (SKT) atau dokumen adat, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 4655 K/Pdt/2023 menegaskan bahwa sertifikat yang diterbitkan sesuai prosedur pendaftaran tanah yang sah memiliki kekuatan hukum yang jauh lebih tinggi.
Instrumen Hukum | Karakteristik Pembuktian | Keandalan Yuridis |
Sertifikat Hak Atas Tanah | Merupakan certificate of titleyang merupakan salinan dari buku tanah di BPN. | Bukti utama perlindungan bagi pemegang hak sah dari klaim tanpa dasar hukum. |
Akta PPAT (Inbreng) | Membuktikan perbuatan hukum peralihan hak secara autentik. | Landasan bagi BPN untuk melakukan perubahan data pendaftaran tanah. |
Putusan Pengadilan | Dapat memerintahkan pembatalan atau pencoretan sertifikat jika terbukti ada cacat. | Instrumen koreksi terhadap kesalahan administratif atau yuridis dalam pendaftaran tanah. |
Kepastian hukum ini sangat krusial bagi dunia usaha. Penyetoran modal berupa tanah yang tidak dapat dibuktikan secara formil melalui akta PPAT dan pendaftaran BPN tidak akan diakui sebagai kekayaan badan hukum yang sah. Hal ini dapat memicu gugatan dari pihak lain dan menciptakan ketidakpastian status aset dalam laporan keuangan perusahaan.
8. Tanggung Jawab Hukum dan Etika Profesi PPAT.
Sebagai pejabat umum, PPAT memikul tanggung jawab perdata, administratif, hingga pidana dalam menjalankan tugas jabatannya. Tanggung jawab perdata muncul apabila kelalaian PPAT dalam membuat akta mengakibatkan kerugian bagi para pihak, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Secara administratif, PPAT dapat dijatuhi sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap oleh Menteri Agraria/Kepala BPN jika terbukti melanggar kode etik atau prosedur jabatan.
PPAT dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (due diligence) yang tinggi. Hal ini mencakup :
Dalam era pendaftaran tanah sistematis dan digitalisasi, PPAT juga bertanggung jawab atas validitas dokumen yang diunggah dalam sistem elektronik Kantor Pertanahan. Kesalahan dalam menginput data atau mengunggah dokumen yang tidak sesuai dapat menghambat proses pendaftaran dan menimbulkan potensi tuntutan hukum dari pihak perusahaan yang berkepentingan dengan percepatan legalitas aset mereka.
9. Kesimpulan : Integrasi Sistem Hukum dalam Praktik Inbreng.
Mekanisme pemasukan tanah ke dalam perusahaan (inbreng) merupakan jembatan antara kepentingan ekonomi korporasi dengan kepastian hukum pertanahan di Indonesia. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada sinergi antara kepatuhan terhadap hukum perdata (mengenai perjanjian persekutuan), hukum korporasi (mengenai valuasi dan publisitas modal), hukum agraria (mengenai batasan subjek hak), serta penghormatan terhadap hukum adat dan prinsip-prinsip hukum Islam.
PPAT bukan hanya sekadar pembuat akta, melainkan penjamin bahwa peralihan hak tersebut telah memenuhi nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum. Tantangan ke depan, seperti digitalisasi pendaftaran tanah dan meningkatnya nilai ekonomi lahan, menuntut PPAT untuk terus meningkatkan profesionalisme dan integritas moralnya. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai dimensi hukum yang telah diuraikan, diharapkan praktik inbreng di Indonesia dapat berjalan secara harmonis, memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan dunia usaha, tanpa mengorbankan hak-hak masyarakat maupun fungsi sosial tanah sebagai kekayaan nasional.
mjw - jkt 022026
Komentar
Posting Komentar