ANALISA SINGKAT TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2025 : Antara Idialisme Dan Realita.

 Seri : Tanah Terlantar.

ANALISA SINGKAT TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2025 : 

Antara Idialisme Dan Realita.

 

Dr KRA MJ Widijatmoko Wreksinegoro SH SpN

Lisza Nurchayatie SH MKn

 

 

Analisis mengenai Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2025 memerlukan pendekatan multidisipliner untuk melihat sejauh mana regulasi ini mampu menjembatani visi strategis pemerintah dengan tantangan di lapangan.

 

Berikut adalah kajian komprehensif mengenai dinamika antara idealisme dan realita operasional PP 48/2025 tersebut :

 

1. Analisis Hukum : Kepastian vs. Kompleksitas.

 

Secara idealisme, PP 48/2025 hadir untuk menyempurnakan tata kelola regulasi sebelumnya, memberikan kepastian hukum, dan sinkronisasi antarlembaga.

 

● Idealisme : Menciptakan payung hukum yang komprehensif dan menghapus tumpang tindih regulasi (debirokratisasi).

 

● Realita Operasional : Seringkali terjadi bottleneck pada aturan turunan (Peraturan Menteri atau Peraturan Daerah). Ketidaksiapan infrastruktur hukum di tingkat lokal berisiko menimbulkan disintegrasi penegakan aturan.

●  

2. Analisis Sosial : Inklusivitas vs. Resistensi.

 

Kebijakan ini seringkali membawa misi perubahan perilaku atau tatanan sosial yang lebih modern dan tertata.

 

● Idealisme : Mendorong keadilan sosial dan partisipasi publik yang lebih luas dalam ekosistem yang diatur.

 

● Realita Operasional : Kesenjangan literasi masyarakat terhadap substansi PP ini dapat memicu resistensi. Jika sosialisasi tidak menyentuh akar rumput, kebijakan ini dianggap hanya menguntungkan kelompok elit (eksklusivitas sosial).

 

3. Analisis Ekonomi : Efisiensi vs. Biaya Transisi.

 

Dari sisi ekonomi, PP ini biasanya ditujukan untuk menstimulus pertumbuhan atau efisiensi anggaran.

 

● Idealisme : Menurunkan biaya transaksi (transaction cost), menarik investasi, dan menciptakan lapangan kerja baru melalui efisiensi sistem.

 

● Realita Operasional : Ada biaya transisi yang besar. Sektor usaha (terutama UMKM) mungkin kesulitan beradaptasi dengan standar baru yang ditetapkan, yang pada jangka pendek justru bisa mengganggu stabilitas arus kas mereka.

 

4. Analisis Politik : Stabilitas vs. Kepentingan Sektoral.

 

Secara politik, PP adalah instrumen eksekutif untuk mewujudkan janji kampanye atau visi strategis nasional.

 

● Idealisme : Menunjukkan kemauan politik (political will) yang kuat untuk reformasi sistemik dan penguatan kedaulatan negara.

 

● Realita Operasional : Implementasinya sering terjepit di antara kepentingan sektoral antar-kementerian. Ego sektoral tetap menjadi tantangan terbesar dalam koordinasi lintas fungsi yang diamanatkan oleh PP ini.

 

5. Analisis Budaya : Modernisasi vs. Tradisi Lokal.

 

Kebijakan nasional seringkali berbenturan dengan nilai-nilai budaya yang sudah mengakar.

 

● Idealisme : Membangun budaya kerja baru yang transparan, akuntabel, dan berbasis data (meritokrasi).

 

● Realita Operasional : Budaya paternalistik atau kebiasaan lama dalam birokrasi sering kali menjadi penghambat utama. Mengubah "budaya kertas" menjadi "budaya digital" (jika terkait digitalisasi) memerlukan waktu lebih lama daripada sekadar mengundangkan peraturan.

 

Ringkasan Perbandingan.

Dimensi	Cita-Cita Idealisme	Realita Operasional
Hukum	Harmonisasi & Kepastian	Kendala Regulasi Turunan
Sosial	Kesejahteraan Inklusif	Kesenjangan Literasi & Adaptasi
Ekonomi	Pertumbuhan & Efisiensi	Beban Biaya Implementasi
Politik	Kesatuan Visi Nasional	Ego Sektoral & Birokrasi
Budaya	Profesionalisme Modern	Resistensi Budaya Lokal

 

Catatan Kritis:

Keberhasilan PP 48/2025 sangat bergantung pada pengawasan (monitoring) dan evaluasi yang ketat di tahun pertama. Tanpa mekanisme sanksi yang jelas bagi pelaksana yang lalai, PP ini berisiko hanya menjadi "macan kertas".

 

 

mjw - Lz : jkt 022026

Perpustakaan MjWinstitute Jakarta