TATA KELOLA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PADA KAWASAN HUTAN : MEKANISME PERMOHONAN HAK ATAS TANAH, KEPASTIAN HUKUM, PERLINDUNGAN HAK, DAN TRANSPARANSI DALAM SISTEM AGRARIA INDONESIA
TATA KELOLA PEMBANGUNAN PERKEBUNAN PADA KAWASAN HUTAN : MEKANISME PERMOHONAN HAK ATAS TANAH, KEPASTIAN HUKUM, PERLINDUNGAN HAK, DAN TRANSPARANSI DALAM SISTEM AGRARIA INDONESIA
Dr KRA MJ Widijatmoko Wreksonegoro SH SpN
Lisza Nurchayatie SH MKn
1. Transformasi Paradigma Regulasi : Integrasi Sektor Kehutanan dan Perkebunan dalam Bingkai Undang-Undang Cipta Kerja.
Pembangunan sektor perkebunan di Indonesia saat ini berada di persimpangan jalan antara ambisi pertumbuhan ekonomi nasional dan keharusan menjaga integritas ekologis kawasan hutan. Sejarah panjang tata kelola agraria dan kehutanan di Indonesia sering kali diwarnai oleh dualisme kewenangan yang memicu konflik tenurial berkepanjangan. Secara fundamental, hubungan antara tanah dan hutan diatur dalam dua rezim hukum yang berbeda: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang mengelola hak-hak atas tanah, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang mengelola wilayah hutan negara. Ketegangan antara kedua rezim ini mencapai puncaknya ketika kegiatan usaha perkebunan, terutama kelapa sawit, merambah masuk ke dalam kawasan yang secara administratif ditetapkan sebagai kawasan hutan namun secara fisik telah dikelola oleh masyarakat atau badan usaha selama puluhan tahun.
Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, membawa perubahan paradigma yang drastis dengan memperkenalkan mekanisme "pemutihan" atau penyelesaian administratif terhadap keterlanjuran kegiatan usaha di kawasan hutan. Kebijakan ini tidak bermaksud memberikan pengampunan tanpa syarat, melainkan berupaya menarik kegiatan ekonomi yang selama ini berada di wilayah abu-abu ke dalam sistem legal-formal guna meningkatkan kepastian hukum dan pendapatan negara melalui denda administratif serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam konteks ini, pembangunan perkebunan dengan menggunakan tanah dari kawasan hutan bukan lagi sekadar proses teknis konversi lahan, melainkan sebuah prosedur hukum yang sangat ketat, melibatkan verifikasi multidimensi yang mencakup aspek biogeofisik, sosial, ekonomi, dan hukum.
Regulasi pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah menjadi instrumen kunci dalam menerjemahkan visi besar penyederhanaan birokrasi ini. Melalui peraturan-peraturan tersebut, pemerintah berupaya menciptakan sinkronisasi antara status kawasan hutan dan status hak atas tanah melalui mekanisme pelepasan kawasan hutan yang diikuti dengan pemberian Hak Guna Usaha (HGU). Namun, dinamika terbaru pada periode 2025 hingga 2026 menunjukkan bahwa pemerintah mulai beralih ke pendekatan yang lebih tegas dengan membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Satgas ini memiliki mandat luas untuk melakukan penguasaan kembali terhadap lahan-lahan perkebunan ilegal yang tidak memenuhi kewajiban administratif, menandai babak baru dalam penataan ruang dan perlindungan hukum di Indonesia.
2. Landasan Yuridis Pelepasan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Perkebunan.
Proses transformasi lahan dari kawasan hutan menjadi tanah yang dapat diberikan hak atas tanah dimulai dengan mekanisme pelepasan kawasan hutan. Pelepasan kawasan hutan didefinisikan sebagai perubahan peruntukan kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) dan/atau Hutan Produksi Tetap menjadi bukan kawasan hutan. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi pembangunan di luar kegiatan kehutanan, di mana sektor perkebunan merupakan salah satu pengguna lahan terbesar.
Kriteria dan Fungsi Kawasan Hutan yang Dapat Dilepaskan
Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P.96/2018 (yang prinsipnya diperkuat dalam Permen LHK 7/2021), pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan perkebunan hanya dapat dilakukan pada Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK). HPK merupakan kawasan hutan produksi yang secara ruang dapat dialokasikan untuk pembangunan di luar sektor kehutanan karena pertimbangan pertumbuhan ekonomi atau pengembangan wilayah.
Namun, terdapat batasan luasan yang sangat ketat untuk mencegah monopoli lahan oleh korporasi besar. Untuk satu perusahaan atau grup perusahaan, luas maksimal pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan umum adalah 60.000 hektar di seluruh Indonesia, yang diberikan secara bertahap. Pengecualian diberikan untuk perkebunan tebu yang mendapatkan batas maksimal lebih luas, yakni hingga 100.000 hektar, guna mendukung ketahanan pangan nasional.
Jenis Peruntukan | Batas Luas Maksimal (Per Grup Perusahaan) | Mekanisme Pemberian |
Perkebunan Umum | 60.000 Hektar | Bertahap (Maks. 20.000 Ha per tahap) |
Perkebunan Tebu | 100.000 Hektar | Sesuai kebutuhan rencana teknis |
Proyek Strategis Nasional (PSN) | Sesuai Penetapan Pemerintah | Prioritas melalui percepatan OSS |
Pemerintah juga menerapkan aturan mengenai kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan di setiap daerah aliran sungai (DAS) atau pulau. Jika luas kawasan hutan di suatu provinsi telah mencapai batas minimal 30% atau kurang dari itu, maka permohonan pelepasan kawasan hutan wajib disertai dengan penyediaan tanah pengganti dari luar kawasan hutan dengan rasio minimal 1:1. Tanah pengganti tersebut harus dalam kondisi "clear and clear" dan akan ditetapkan menjadi kawasan hutan sebagai kompensasi atas hilangnya fungsi ekologis di lokasi asal.
Peran Tim Terpadu dalam Verifikasi Ilmiah
Mekanisme pelepasan kawasan hutan tidak dilakukan secara sepihak oleh birokrasi, melainkan harus didahului dengan penelitian oleh Tim Terpadu. Tim ini bersifat ad-hoc dan multidisiplin, terdiri dari pakar yang memiliki kompetensi di bidang kehutanan, agronomi, hidrologi, hukum, dan sosial ekonomi. Tugas utama Tim Terpadu adalah melakukan validasi lapangan terhadap areal yang dimohon untuk memastikan bahwa konversi lahan tersebut tidak akan merusak ekosistem vital, mengancam keanekaragaman hayati, atau merugikan masyarakat lokal.
Dalam kajiannya, Tim Terpadu mengumpulkan data mengenai tutupan lahan, kemiringan lereng, jenis tanah, serta keberadaan wilayah adat atau hak-hak pihak ketiga lainnya. Hasil akhir dari penelitian ini adalah rekomendasi kepada Menteri Kehutanan yang dapat berupa persetujuan pelepasan sebagian atau seluruh areal, penolakan permohonan, atau rekomendasi perubahan fungsi menjadi kawasan hutan tetap jika ditemukan adanya nilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV). Biaya pelaksanaan penelitian Tim Terpadu sepenuhnya dibebankan kepada pemohon, yang mencerminkan prinsip tanggung jawab korporasi dalam pengelolaan sumber daya alam.
3. Tata Cara, Prosedur, dan Tahapan Permohonan Hak Guna Usaha (HGU).
Setelah sebuah areal kawasan hutan secara resmi dilepaskan melalui Keputusan Menteri Kehutanan, status hukum tanah tersebut berubah menjadi Area Penggunaan Lain (APL) atau Tanah Negara. Pada tahap inilah kewenangan beralih kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memproses pemberian hak atas tanahnya, yang bagi badan usaha perkebunan diwujudkan dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU).
Persyaratan Administratif dan Teknis Permohonan HGU
Permohonan HGU merupakan proses yang kompleks dan mensyaratkan kelengkapan dokumen yang menjamin bahwa badan usaha tersebut layak secara hukum dan operasional. Berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2021 dan Permen ATR/KBPN Nomor 18 Tahun 2021, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon meliputi :
Tahapan Proses Penertiban Sertifikat HGU
Proses pemberian HGU mengikuti alur yang dirancang untuk meminimalkan sengketa di masa depan. Pertama, pemohon mengajukan pengukuran bidang tanah untuk mendapatkan Peta Bidang Tanah (PBT). Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B (Panitia B), yang merupakan tim gabungan dari unsur BPN dan instansi teknis terkait lainnya. Panitia B melakukan peninjauan fisik ke lapangan untuk memverifikasi batas-batas tanah, memastikan tidak ada tumpang tindih, dan memeriksa apakah tanah tersebut benar-benar diusahakan sesuai peruntukannya.
Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Risalah Panitia B, yang kemudian menjadi dasar bagi Menteri ATR/Kepala BPN untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pemberian Hak. Setelah SK terbit, pemohon wajib memenuhi kewajiban finansial berupa pembayaran BPHTB dan uang pemasukan kepada negara. Tahap akhir adalah pendaftaran hak pada Kantor Pertanahan setempat untuk penerbitan Sertifikat HGU sebagai bukti kepemilikan hak yang mutlak dan memberikan perlindungan hukum bagi pemegangnya.
4. Kepastian Hukum dalam Transisi Kawasan Hutan : Problematika dan Perlindungan.
Kepastian hukum adalah prasyarat utama bagi keberlangsungan investasi perkebunan yang padat modal dan memiliki masa panen jangka panjang. Namun, ketidakpastian sering muncul akibat penetapan kawasan hutan yang dilakukan tanpa memperhatikan hak-hak keperdataan yang sudah eksis. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 menegaskan bahwa status kawasan hutan baru memiliki kekuatan hukum tetap jika telah melalui proses pengukuhan yang lengkap, bukan sekadar penunjukan peta sepihak oleh pemerintah.
Status HGU yang Terlanjur Berada di Kawasan Hutan
Konflik sering terjadi ketika sebuah lahan telah memiliki sertifikat HGU yang sah dari BPN, namun di kemudian hari diklaim masuk ke dalam kawasan hutan berdasarkan peta terbaru dari Kementerian Kehutanan. Secara hukum, berdasarkan Putusan MK Nomor 34/PUU-IX/2011, HGU yang terbit sebelum penetapan kawasan hutan harus dilindungi. Negara diwajibkan untuk mengeluarkan (enclave) lahan tersebut dari peta kawasan hutan karena hak keperdataan yang lahir dari pendaftaran tanah yang sah tidak dapat dihapus begitu saja oleh klaim administratif pemerintah yang muncul belakangan.
Kondisi Yuridis | Status Hukum dan Perlindungan | Solusi Hukum |
HGU terbit sebelum penetapan kawasan hutan | HGU sah dan harus dilindungi (Asas Rechtsverwerking) | Lahan di-enclave dari kawasan hutan |
HGU terbit di atas kawasan hutan yang sudah ditetapkan | Cacat hukum administratif | Pembatalan HGU atau proses pelepasan kawasan susulan |
Penguasaan tanpa izin di kawasan hutan (Pra-UUCK) | Ilegal namun diberikan jalan penyelesaian administratif | Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja |
Penguasaan setelah berlakunya UUCK tanpa izin | Pelanggaran hukum murni | Sanksi pidana dan penyitaan lahan |
Untuk mengatasi kemandegan ini, Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja menawarkan skema penyelesaian bagi kegiatan usaha yang sudah berjalan namun belum memiliki izin kehutanan. Pasal 110A ditujukan bagi mereka yang sudah memiliki izin usaha (IUP) namun belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan, di mana mereka dapat melegalkan usahanya dengan membayar denda administratif dan melengkapi izin yang kurang. Sementara Pasal 110B ditujukan bagi mereka yang sama sekali tidak memiliki izin, di mana mereka diberikan waktu terbatas untuk menyelesaikan kewajibannya atau menghadapi risiko penyitaan lahan oleh negara.
5. Dinamika Penertiban oleh Satgas PKH : Transformasi Menuju Penegakan Hukum yang Adil.
Pada akhir tahun 2025 dan awal 2026, wajah penegakan hukum di sektor kehutanan dan perkebunan mengalami perubahan drastis dengan aktivitas Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Dibawah arahan Presiden Prabowo Subianto, Satgas ini melakukan operasi besar-besaran untuk menguasai kembali jutaan hektar lahan yang dikelola secara ilegal. Hingga Januari 2026, dilaporkan bahwa Satgas telah berhasil menguasai kembali lahan seluas 4,09 juta hektar kawasan hutan di seluruh Indonesia.
Mekanisme Penguasaan Kembali dan Dampaknya bagi Pelaku Usaha
Operasi Satgas PKH didasarkan pada temuan bahwa banyak perusahaan perkebunan tetap beroperasi di dalam kawasan hutan tanpa itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban administratif sesuai mandat UU Cipta Kerja. Proses penertiban dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari penyegelan lahan, pemasangan plang sitaan, hingga penyerahan pengelolaan lahan tersebut kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk, seperti PT Agrinas Palma Nusantara. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa nilai ekonomi dari lahan tersebut kembali ke kas negara, baik melalui denda maupun hasil produksi yang dikelola oleh negara.
Namun, pendekatan ini juga memicu kekhawatiran mengenai kepastian hukum investasi. Beberapa ahli hukum memperingatkan bahwa penyitaan HGU atau lahan produktif tanpa melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat mengirimkan sinyal negatif bagi investor global. Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) menekankan perlunya evaluasi yang terukur dan objektif agar penertiban tidak menyebabkan kebangkrutan massal atau pemutusan hubungan kerja (PHK) yang luas, yang diperkirakan bisa menyentuh angka 19.000 pekerja jika tidak dimitigasi dengan baik. Pemerintah merespons dengan menyatakan bahwa penertiban hanya dilakukan terhadap pelanggar hukum yang nyata dan memberikan ruang bagi mereka yang menunjukkan itikad baik untuk melakukan pemutihan sesuai aturan.
7. Perlindungan Hukum dan Hak Masyarakat Adat dalam Pelepasan Kawasan Hutan.
Salah satu isu sentral dalam transparansi dan perlindungan hukum adalah pengakuan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat (MHA). Sering kali, proses pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan mengabaikan keberadaan hutan adat atau wilayah ulayat yang telah dikelola secara turun-temurun.
Evolusi Pengakuan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan tonggak sejarah yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi merupakan hutan negara. Hal ini memberikan dasar hukum bagi masyarakat adat untuk mempertahankan wilayahnya dari ekspansi perkebunan korporasi. Selanjutnya, Putusan MK Nomor 181/PUU-XXII/2024 memberikan perlindungan tambahan dengan mengecualikan sanksi administratif dan denda bagi masyarakat adat yang melakukan kegiatan perkebunan di kawasan hutan sepanjang kegiatannya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (non-komersial) dan telah berlangsung secara turun-temurun.
Meskipun demikian, tantangan di lapangan masih besar. UU Cipta Kerja dianggap oleh beberapa kalangan, seperti Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), berpotensi merampas wilayah adat karena menyederhanakan proses perizinan investasi tanpa kewajiban konsultasi yang mendalam dengan masyarakat lokal. Hilangnya beberapa sanksi pidana dalam klaster perkebunan dan penggantiannya dengan sanksi administratif dianggap memperlemah posisi tawar masyarakat adat ketika berhadapan dengan korporasi besar yang melakukan pelanggaran batas lahan. Transparansi dalam proses Amdal dan pemeriksaan tanah oleh Panitia B menjadi krusial untuk memastikan bahwa persetujuan masyarakat adat diperoleh secara bebas tanpa paksaan (Free, Prior, and Informed Consent - FPIC) sebelum izin perkebunan diterbitkan.
8. Kajian Aspek Ekologi dan Keberlanjutan Perkebunan Sawit.
Secara ilmiah, konversi kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit membawa dampak ekologis yang signifikan yang harus dimitigasi melalui tata kelola yang berkelanjutan. Kelapa sawit sering dituding sebagai pemicu deforestasi, namun data ilmiah menunjukkan bahwa tanaman ini memiliki fungsi ekologis yang unik jika dikelola dengan standar yang benar.
Fungsi Ekologis dan Mitigasi Dampak Lingkungan
Data menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit memiliki efisiensi fotosintesis yang lebih tinggi dibandingkan banyak jenis hutan tanaman lainnya, dengan kemampuan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen dalam jumlah yang sangat besar. Perkebunan sawit mampu menghasilkan sekitar 36,5 ton bahan kering per hektar per tahun, melampaui produktivitas hutan alam yang rata-rata menghasilkan 25,7 ton per hektar per tahun. Dari perspektif emisi, konversi hutan primer menjadi perkebunan memang melepaskan emisi karbon yang besar, terutama jika dilakukan di lahan gambut. Namun, dengan penerapan praktik berkelanjutan seperti restorasi gambut (rewetting) dan pemeliharaan area nilai konservasi tinggi (HCV), dampak negatif tersebut dapat diminimalkan.
Aspek Ekologi | Dampak Konversi (Hutan ke Sawit) | Standar Mitigasi (ISPO/RSPO) |
Keanekaragaman Hayati | Penurunan hingga 70-80% spesies asli | Penyediaan Buffer Zone dan koridor satwa |
Siklus Hidrologi | Tanaman "rakus" air dan risiko erosi | Larangan tanam 20-30m dari DAS |
Emisi Karbon | Pelepasan karbon tersimpan (terutama gambut) | Kebijakan Zero Burning dan Rewetting |
Kualitas Tanah | Degradasi hara akibat monokultur | Penggunaan pupuk organik dan kacangan penutup tanah |
Standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) mewajibkan setiap pemegang izin untuk menjaga fungsi sumber daya alam di sekitarnya. Misalnya, setiap 10.000 hektar area kebun sawit harus memiliki hutan penyangga (buffer zone) sebanyak 3.000 hektar atau sekitar 30% dari total luasan guna menjaga keseimbangan ekosistem dan habitat hewan. Perusahaan juga dilarang keras melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, di mana pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat berujung pada pembatalan HGU dan denda ganti rugi yang sangat besar kepada negara.
Analisis Keberlanjutan Multidimensi
Kajian ilmiah menggunakan teknik Multidimensional Scaling(MDS) menunjukkan bahwa status keberlanjutan perkebunan sawit di Indonesia masih menghadapi tantangan pada dimensi sosial dan kelembagaan. Sementara dimensi ekologi dan teknologi menunjukkan indeks yang cukup berkelanjutan (masing-masing 64,04 dan 53,26), dimensi sosial memiliki nilai indeks terendah yakni 35,92. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara teknis operasional perkebunan sudah memadai, konflik sosial dengan masyarakat sekitar dan lemahnya posisi tawar petani plasma masih menjadi hambatan utama bagi terciptanya industri sawit yang benar-benar berkelanjutan.
9. Transparansi dan Kebijakan Satu Peta : Kunci Menuju Kepastian Hukum Nasional.
Masalah utama yang menghambat kepastian hukum di sektor perkebunan adalah ketidakakuratan data spasial dan perbedaan peta antara kementerian terkait. Guna mengatasi hal ini, pemerintah mengusung Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) sebagai rujukan tunggal bagi seluruh perizinan berbasis lahan di Indonesia.
Implementasi dan Tantangan Digitalisasi
Implementasi One Map Policy bertujuan untuk menghilangkan tumpang tindih perizinan dengan mengintegrasikan data dari Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, dan pemerintah daerah ke dalam satu sistem yang transparan. Hingga tahun 2025, integrasi data spasial untuk Pulau Sulawesi telah dinyatakan selesai sepenuhnya, sementara untuk Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan ditargetkan rampung pada tahun 2026.
Namun, tantangan teknis tetap ada, terutama terkait dengan sinkronisasi peta lama yang masih menggunakan format analog dengan sistem digital modern berbasis koordinat UTM Datum WGS 84. Selain itu, koordinasi antar-instansi masih sering terkendala ego sektoral, meskipun pada akhir 2024 telah terjadi kemajuan signifikan di mana Kementerian Kehutanan akhirnya bersedia bergabung penuh dalam program ini guna mendukung percepatan reforma agraria dan penyelesaian desa tertinggal di kawasan hutan. Transparansi juga ditingkatkan melalui sistem SIGAP dan DSS (Decision Support System) yang memungkinkan publik untuk memantau status permohonan pelepasan kawasan hutan dan izin HGU secara terbuka, sehingga risiko praktik korupsi dalam penerbitan izin dapat ditekan.
10. Kesimpulan : Integrasi Hukum dan Sains untuk Masa Depan Perkebunan Nasional.
Pembangunan perkebunan dengan menggunakan tanah dari kawasan hutan merupakan proses hukum dan ilmiah yang sangat kompleks, yang menuntut keseimbangan antara pemanfaatan ruang untuk ekonomi dan perlindungan ekologis yang berkelanjutan. Mekanisme pelepasan kawasan hutan dan permohonan HGU pasca UU Cipta Kerja telah dirancang untuk memberikan jalur legal yang transparan, namun tetap menuntut standar teknis dan administratif yang tinggi dari para pelaku usaha.
Kepastian hukum tetap menjadi isu yang dinamis, terutama dengan adanya langkah-langkah penertiban oleh Satgas PKH pada 2025-2026 yang berupaya membersihkan penyimpangan di masa lalu. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat harus menjadi prioritas agar investasi perkebunan tidak memicu ketidakadilan sosial, sejalan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang telah mengakui kedudukan hutan adat secara mandiri. Pada akhirnya, keberhasilan tata kelola perkebunan di Indonesia sangat bergantung pada keberhasilan implementasi Kebijakan Satu Peta dan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan ilmiah seperti ISPO, guna memastikan bahwa sektor ini tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi negara tetapi juga tetap menjaga kelestarian bumi bagi generasi mendatang.
Referensi Bacaan
Keabsahan Hak Guna Usaha yang Tumpang Tindih dengan Kawasan Hutan, https://dinastirev.org/index.php/JIHHP/article/download/4257/2414/18316
Kepastian Hukum dalam Pemberian dan Pembatalan Hak Guna Usaha di Kawasan Hutan Berdasarkan Pasal 21 dan 23 UU Pokok Agraria Tahu, https://jerkin.org/index.php/jerkin/article/download/2122/1614/11998
ANALISIS PENANGANAN MASALAH TUMPANG TINDIH PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH DI KAWASAN HUTAN, HAK GUNA USAHA (HGU) DAN PERHUTANI / KEHUTANAN, https://repository.stpn.ac.id/3878/1/Harry%20Jaya%20Utama%20Purba.pdf
Ketat! Begini Tahapan Resmi dari SK Pelepasan Kawasan hingga HGU untuk Perkebunan Sawit, https://gapki.id/news/2025/11/07/ketat-begini-tahapan-resmi-dari-sk-pelepasan-kawasan-hingga-hgu-untuk-perkebunan-sawit/
KEBIJAKAN BIDANG PERTANAHAN DAN RUANG TERKAIT HUTAN ALAM TERSISA DALAM HGU, https://auriga.or.id/resource/reference/ditjen%20pengendalian%20dan%20penertiban%20tanah%20&%20ruang%20atr%20bpn%20-%20kebijakan%20pertanahan%20dan%20ruang%20terkait%20hutan%20alam%20tersisa%20dalam%20hgu.pdf
Tindak Pidana Bidang Kehutanan Kebijakan Pemidanaan dalam bidang Kehutanan merupakan bagian strategi - Unigal Repository, http://repository.unigal.ac.id/bitstream/handle/123456789/5074/03%20%20BAB%20II%20%20B.pdf?sequence=5&isAllowed=y
keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), https://gapki.id/dir-site/uploads/2023/10/SK-MENLHK_815_2023.pdf
pnbp - pelepasan kawasan hutan - JDIH KEMENTERIAN KEHUTANAN, https://jdih.kehutanan.go.id/new2/uploads/files/abstrak/2025_pmlhk_abstrak_15_31072025090734.pdf
Perkebunan Sawit dari Perspektif Lingkungan dan Sains, https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/35852
Mekanisme Baru Pelepasan Kawasan Hutan untuk Kebun Sawit Hasil Penguasaan Kembali dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 - Veritask, https://veritask.ai/artikel/mekanisme-baru-pelepasan-kawasan-hutan-untuk-kebun-sawit-hasil-penguasaan-kembali-dalam-peraturan-menteri-kehutanan-nomor-20-tahun-2025
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA, https://faolex.fao.org/docs/pdf/ins213730.pdf
PP Nomor 23 Tahun 2021 - JDIH Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, https://jdih.kemenkoinfra.go.id/id/peraturan-pemerintah-republik-indonesia-no-23-tahun-2021
TATA CARA PENETAPAN HAK GUNA USAHA – LandRegulations, https://landregulations.wordpress.com/2020/09/02/tata-cara-penetapan-hak-guna-usaha/
KEPASTIAN HUKUM HAK GUNA USAHA DI ATAS HAK PENGELOLAAN, https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/mimbar/article/download/5060/2816
sinkronisasi peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah, https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/9022/5014
Berita Kawasan Hutan Terkini dan Terbaru Hari Ini - SINDOnews, https://www.sindonews.com/topic/29466/kawasan-hutan
Militerisasi di Kawasan Hutan, Ancaman Bagi Masyarakat: Respon Terhadap Perpres 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan - WALHI, https://www.walhi.or.id/militerisasi-di-kawasan-hutan-ancaman-bagi-masyarakat-respon-terhadap-perpres-5-tahun-2025-tentang-penertiban-kawasan-hutan
Menyoal Sepak Terjang Satgas Penertiban Kawasan Hutan - Mongabay, https://mongabay.co.id/2025/08/01/menyoal-sepak-terjang-satgas-penertiban-kawasan-hutan/
Penertiban Kawasan Hutan Dinilai Perlu Jaga Kepastian Hukum HGU, https://ekbis.sindonews.com/read/1670013/34/penertiban-kawasan-hutan-dinilai-perlu-jaga-kepastian-hukum-hgu-1769400108/10
Satgas PKH kuasai kembali 4,09 juta hektare lahan hutan dalam setahun - ANTARA News, https://www.antaranews.com/berita/5363690/satgas-pkh-kuasai-kembali-409-juta-hektare-lahan-hutan-dalam-setahun
Penertiban Kawasan Hutan Dinilai Perlu Jaga Kepastian Hukum HGU, https://ekbis.sindonews.com/read/1670013/34/penertiban-kawasan-hutan-dinilai-perlu-jaga-kepastian-hukum-hgu-1769400108/5
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 - Regulasip, https://www.regulasip.id/electronic-book/23507
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENETAPAN KAWASAN HUTAN, PERUBAHAN STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN - Regulasip, https://www.regulasip.id/electronic-book/5153
Peraturan Pemerintah Nomor 18 TAHUN 2021 - Ortax, https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/17339 25.
Panduan dan Syarat Mengajukan HGU - Jitu Property, https://www.jituproperty.com/articles/panduan-dan-syarat-mengajukan-hgu-simak-671?page=all
Pelayanan Surat Keputusan Hak - Kantor Pertanahan Kota Denpasar - ATR/BPN, https://kot-denpasar.atrbpn.go.id/eform/I-pelayanan-surat-keputusan-hak
Potensi Perampasan Wilayah Masyarakat Hukum Adat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja - E-Journal Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/mulrev/article/download/506/211/1724
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN YURIDIS HAK ULAYAT MASYARAKAT ADAT CIPTAGELAR PASCA PENGESAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA- Jurnal Hukum Lex Generalis, https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/download/494/266/2142
MK Beri Perlindungan Hukum Perkebunan Masyarakat Adat di Kawasan Hutan, https://www.mkri.id/berita/mk-beri-perlindungan-hukum-perkebunan-masyarakat-adat-di-kawasan-hutan-23936
Undang-undang Omnibus Law Merampas Wilayah Adat ditengah Ketidakpastian Pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat, https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2020/10/SIARAN-PERS-Sikap-AMAN-terhadap-UU-Omnibuslaw.pdf
ASPEK EKOLOGI MENUJU PENGEMBANGAN SAWIT BERKELANJUTAN - BBPP Binuang, https://bbppbinuang.bppsdmp.pertanian.go.id/artikel/aspek-ekologi-menuju-pengembangan-sawit-berkelanjutan
Jurnal Kelapa Sawit Dan Fungsi Ekologi (2023) - PASPI, https://palmoilina.asia/jurnal-kelapa-sawit/sawit-dan-fungsi-ekologi/
Dampak Perkebunan Kelapa Sawit terhadap Lingkungan: Menyeimbangkan Risiko Ekologis dengan Keuntungan Ekonomi, https://journal.aritekin.or.id/index.php/Globe/article/download/763/1033/4304
Tata Cara Pelepasan atau Pembatalan Hak Guna Usaha atau Hak Pakai Lahan yang Terbakar - Hukum Properti, https://hukumproperti.com/tata-cara-pelepasan-atau-pembatalan-hak-guna-usaha-atau-hak-pakai-lahan-yang-terbakar/
status keberlanjutan pengelolaan perkebunan inti rakyat kelapa sawit berkelanjutan di trumon - Journal IPB, https://journal.ipb.ac.id/index.php/fagb/article/download/27029/17308
One Map Policy Dinilai Kunci Penyelesaian Konflik Desa di Kawasan Hutan, https://forestinsights.id/one-map-policy-dinilai-kunci-penyelesaian-konflik-desa-di-kawasan-hutan/
Menteri ATR/BPN Ungkap Kendala Kebijakan Satu Peta Tak Kunjung Rampung, https://m.kumparan.com/kumparannews/menteri-atr-bpn-ungkap-kendala-kebijakan-satu-peta-tak-kunjung-rampung-26fxTzddaCj
SIGAP dan DSS Kehutanan: Menguatkan One Map Policy di Era Digitalisasi Pemerintahan, https://www.kehutanan.go.id/pers/sigap-dan-dss-kehutanan-menguatkan-one-map-policy-di-era-digitalisasi-pemerintahan
daftar persyaratan rekomendasi pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU, https://perizinan.dpmptsp.riau.go.id/mobile/index.php?page=izin&act=list-persyaratan&id=158
Status Lahan Tak Jelas Picu Konflik Agraria, Saan Tekankan One Map Policy - eMedia DPR, https://emedia.dpr.go.id/2026/01/21/status-lahan-tak-jelas-picu-konflik-agraria-saan-tekankan-one-map-policy/
Komentar
Posting Komentar