VALIDITAS DAN MEKANISME PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PERSEROAN TERBATAS DALAM KERANGKA UU PT, UU CIPTA KERJA, DAN IMPLEMENTASI ANGGARAN DASAR : Pengetahuan Dasar Dan Umum Yang Harus Dimiliki Oleh Notaris Dan Mahasiswa S2 Magister Kenotariatan Di Indonesia Terhadap Aturan Hukum Pemindahan/Peralihan Saham

 Seri : Pemindahan Saham

VALIDITAS DAN MEKANISME PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM PERSEROAN TERBATAS DALAM KERANGKA UU PT, UU CIPTA KERJA, DAN IMPLEMENTASI ANGGARAN DASAR : Pengetahuan Dasar Dan Umum Yang Harus Dimiliki Oleh Notaris Dan Mahasiswa S2 Magister Kenotariatan Di Indonesia Terhadap Aturan Hukum Pemindahan/Peralihan Saham

 

 

Dr KRA MJ WIDIJATMOKO SH SpN

LISZA NURCHAYATIE SH MKn

 

 

 

Evolusi hukum korporasi di Indonesia telah mencapai titik di mana fleksibilitas bisnis harus berpadu dengan kepastian hukum yang rigid, terutama dalam aspek kepemilikan modal. Perseroan Terbatas (PT), sebagai entitas badan hukum yang merupakan persekutuan modal, menempatkan saham sebagai instrumen vital yang merepresentasikan partisipasi, hak suara, dan klaim ekonomi para pemegangnya. Saham dalam terminologi yuridis Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) merupakan bagian dari modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham, yang kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Sebagai benda bergerak yang memberikan hak kebendaan, saham memiliki mobilitas tinggi yang memungkinkannya untuk dialihkan melalui berbagai mekanisme hukum seperti jual beli, tukar menukar, hibah, inbreng, pewarisan, hingga melalui tindakan hukum keluarga seperti perjanjian kawin pasca perkawinan, serta melalui aksi korporasi strategis seperti akuisisi, merger, konsolidasi, dan spin-off.

 

Keabsahan pemindahan hak atas saham tidak hanya bergantung pada kesepakatan antar para pihak, tetapi juga harus mematuhi hierarki peraturan yang meliputi ketentuan UU PT, UU Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah terkait, serta yang paling fundamental adalah ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) perseroan itu sendiri. Ketidakpatuhan terhadap prosedur formal dapat mengakibatkan peralihan tersebut tidak mengikat perseroan, tidak diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), hingga berpotensi dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Analisis ini akan membedah secara mendalam setiap aspek peralihan saham dengan mengintegrasikan dinamika administratif terbaru, termasuk sistem pemeriksaan substantif yang diterapkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) tahun 2025.

 

1. Landasan Yuridis Saham sebagai Objek Peralihan Hak.

 

Saham secara konsisten diklasifikasikan sebagai benda bergerak (moveable property) dalam sistem hukum perdata Indonesia. Klasifikasi ini berakar pada Pasal 511 angka (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa andil-andil dalam persekutuan dagang dianggap sebagai kebendaan bergerak terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan. UU PT kemudian mengadopsi prinsip ini dalam Pasal 60 ayat (1), yang memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya untuk mempertahankan hak tersebut terhadap setiap orang. Sebagai benda bergerak, saham memberikan paket hak yang tidak terbagi, meliputi hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), menerima pembayaran dividen, serta menerima sisa kekayaan hasil likuidasi.

 

Validitas peralihan saham sangat bergantung pada cara saham tersebut diterbitkan. Saham atas nama (registered shares) mencantumkan nama pemiliknya dalam daftar pemegang saham, sedangkan saham atas tunjuk (bearer shares) tidak mencantumkan nama dan pengalihannya cukup dilakukan melalui penyerahan fisik. Namun, tren regulasi modern di bawah UU PT cenderung mewajibkan saham dikeluarkan atas nama pemiliknya untuk transparansi. Untuk saham atas nama, Pasal 56 UU PT mewajibkan adanya "Akta Pemindahan Hak" sebagai instrumen formal penyerahan. Akta ini dapat berbentuk akta notaris (otentik) maupun akta di bawah tangan, di mana salinannya wajib disampaikan secara tertulis kepada perseroan untuk dicatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS).

 

Hak yang Melekat  pada Saham	Dasar Hukum (UU PT)	Deskripsi Kewenangan Pemegang Saham
Hak Suara	Pasal 52 ayat (1) huruf a	Memberikan suara dalam RUPS sesuai jumlah saham yang dimiliki.
Hak Dividen	Pasal 52 ayat (1) huruf b	Menerima bagian keuntungan perseroan yang diputuskan dalam RUPS.
Hak Likuidasi	Pasal 52 ayat (1) huruf c	Menerima bagian sisa kekayaan jika perseroan dibubarkan.
Hak Pre-emptive	Pasal 43 ayat (1)	Hak utama untuk mengambil bagian saham baru yang dikeluarkan perseroan.
Hak Gugat	Pasal 61	Hak untuk menggugat perseroan jika tindakan perseroan merugikan.

 

2. Mekanisme Pemindahan Hak Melalui Jual Beli dan Tukar Menukar.

 

Jual beli merupakan bentuk peralihan saham yang paling sering terjadi dalam aktivitas komersial. Secara yuridis, jual beli saham adalah perjanjian di mana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan saham dan pihak pembeli untuk membayar harga yang telah disepakati. Saham yang dialihkan melalui jual beli di PT tertutup harus mengikuti prosedur Pasal 56 UU PT, yaitu pembuatan akta pemindahan hak dan pelaporannya kepada direksi untuk dicatat dalam DPS. Validitas jual beli ini sangat terikat pada pemenuhan syarat subjektif dan objektif perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, ditambah dengan syarat-syarat spesifik yang diatur dalam AD perseroan.

 

Tukar menukar saham (share swap) memiliki karakteristik serupa dengan jual beli, namun alat bayarnya bukanlah uang tunai melainkan saham dari perseroan lain atau aset lainnya. Dalam konteks restrukturisasi, tukar menukar sering digunakan untuk konsolidasi kepemilikan. Validitas share swap tetap mengacu pada mekanisme akta pemindahan hak. Penting untuk dicatat bahwa dalam jual beli maupun tukar menukar, direksi wajib memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melanggar ketentuan mengenai modal ditempatkan dan disetor penuh. Jika transaksi mengakibatkan perubahan pengendalian (change of control), maka prosedur akuisisi yang lebih kompleks harus ditempuh.

Prosedur Pelaporan dan Pencatatan Jual Beli Saham

Setelah akta pemindahan hak ditandatangani, baik di hadapan notaris maupun di bawah tangan, salinannya harus disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Direksi memiliki kewajiban hukum untuk segera mencatat pemindahan hak tersebut dalam DPS. Pencatatan ini sangat krusial karena peralihan saham baru mengikat perseroan setelah dicatat dalam DPS. Selanjutnya, direksi wajib memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat 30 hari sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Kegagalan dalam melaporkan perubahan ini ke Kemenkumham dapat mengakibatkan menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan lain yang diajukan oleh perseroan.

 

3. Hibah Saham : Aspek Formalitas dan Sukarela.

 

Hibah saham didefinisikan sebagai pemberian saham secara sukarela dan cuma-cuma dari pemberi hibah kepada penerima hibah semasa hidupnya. Berdasarkan Pasal 1682 KUH Perdata, hibah atas benda bergerak tidak berwujud seperti saham wajib dilakukan dengan akta notaris agar sah secara hukum. Tanpa akta otentik, hibah tersebut dapat dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Meskipun hibah bersifat personal, misalnya pemberian saham dari orang tua kepada anak, prosedur internal perseroan tetap harus diikuti.

 

Dalam banyak kasus, AD perseroan mengatur batasan pengalihan (blokkering) yang mewajibkan penawaran terlebih dahulu kepada pemegang saham lain. Namun, untuk hibah, persyaratan penawaran ini seringkali sulit diterapkan karena hibah tidak memiliki nilai ekonomi (harga jual) yang bisa ditawarkan secara kompetitif kepada pihak lain. Meskipun demikian, persyaratan mengenai persetujuan organ perseroan (RUPS atau Komisaris) tetap berlaku mutlak jika AD mensyaratkannya, untuk memastikan bahwa penerima hibah adalah subjek hukum yang layak menjadi bagian dari perseroan. Setelah akta hibah dibuat, mekanisme pencatatan dalam DPS dan pelaporan ke Kemenkumham tetap wajib dijalankan sebagaimana layaknya jual beli.

 

4. Inbreng : Penyetoran Saham dalam Bentuk Non-Tunai.

 

Pemasukan saham ke dalam PT atau inbreng merupakan mekanisme di mana pemegang saham menyetorkan modal tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk saham di perusahaan lain atau aset lainnya. Penyetoran ini diatur dalam Pasal 34 UU PT yang menyatakan bahwa penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya. Penyetoran modal non-tunai ini seringkali menjadi strategi dalam pembentukan holding company atau restrukturisasi utang menjadi saham (debt-to-equity swap).

 

Keabsahan inbreng sangat bergantung pada dua pilar utama: penilaian oleh ahli independen dan persetujuan RUPS. Pasal 34 ayat (2) UU PT mewajibkan penyetoran modal dalam bentuk selain uang dinilai berdasarkan nilai wajar (fair value) yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli (appraiser) yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Jika inbreng berupa saham dari perseroan yang tertutup, maka penilaian harus dilakukan secara objektif untuk mencegah penggelembungan modal (watered stock). Selain itu, penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam satu surat kabar dalam jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah RUPS memutuskan penyetoran tersebut, guna memberikan kesempatan bagi kreditor untuk mengajukan keberatan.

 

Komponen  Inbreng Saham	Persyaratan UU PT	Fungsi Yuridis
Objek Penyetoran	Saham, Tanah, Paten, dll.	Diversifikasi modal perseroan tanpa uang tunai.
Penilaian (Appraisal)	Nilai wajar oleh ahli independen	Menjamin akurasi modal disetor dan perlindungan kreditor.
Pengumuman	1 Surat Kabar	Memenuhi asas publisitas dan hak keberatan pihak ketiga.
Persetujuan Organ	Keputusan RUPS	Legitimasi tindakan korporasi dalam peningkatan modal.
Dokumentasi	Akta Pemasukan (Inbreng)	Dasar pendaftaran perubahan modal ke Kemenkumham.

 

5. Pewarisan Saham : Peralihan Hak Karena Hukum.

 

Pewarisan saham terjadi secara otomatis pada saat pemegang saham meninggal dunia berdasarkan prinsip saisine. Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata menegaskan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, hak, dan piutang si meninggal. Namun, dalam konteks hukum korporasi, kepemilikan otomatis ini harus diformalisasikan agar ahli waris dapat menggunakan hak-haknya dalam perseroan. UU PT dalam Pasal 57 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap pembatasan pengalihan saham (seperti hak menawarkan terlebih dahulu) jika peralihan tersebut terjadi karena hukum, yaitu melalui pewarisan.

 

Prosedur formalitas bagi ahli waris meliputi penyampaian bukti kematian, akta keterangan waris, atau penetapan pengadilan kepada perseroan. Jika saham dimiliki oleh lebih dari satu ahli waris secara kolektif, mereka wajib menunjuk satu orang sebagai wakil bersama dalam DPS agar hak-hak yang timbul dari saham tersebut dapat digunakan. Meskipun tidak memerlukan akta pemindahan hak layaknya jual beli, direksi tetap wajib mencatatkan perubahan kepemilikan tersebut dalam DPS dan memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Hal ini penting agar data di portal AHU mencerminkan susunan pemegang saham yang aktual, yang seringkali menjadi syarat mutlak dalam transaksi perbankan atau notariil lainnya.

6. Perjanjian Kawin Pasca Perkawinan (Post-Nuptial Agreement).

Interaksi antara hukum keluarga dan hukum perseroan menjadi krusial dalam hal suami istri yang mendirikan PT atau memiliki saham secara bersamaan. Secara prinsip, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin hanya dapat dibuat sebelum perkawinan (pre-nuptial). Namun, pasca putusan tersebut, suami istri diperbolehkan membuat perjanjian pemisahan harta selama masa perkawinan berjalan (post-nuptial).

 

Dampak dari perjanjian kawin pasca perkawinan terhadap saham PT meliputi :

 

1. Pemisahan Subjek Hukum : Dengan adanya pemisahan harta, suami dan istri dianggap sebagai dua subjek hukum yang berbeda dalam kepemilikan modal, sehingga mereka secara sah dapat mendirikan PT berdua tanpa melanggar syarat minimal dua pendiri.

 

2. Validitas Pengalihan : Jika saham merupakan harta bersama, pengalihannya kepada pihak ketiga memerlukan persetujuan pasangan. Sebaliknya, jika telah ada perjanjian pemisahan harta, pemegang saham dapat mengalihkan sahamnya secara mandiri.

 

3. Perlindungan Pihak Ketiga : Perjanjian kawin yang memisahkan harta harus dicatatkan di instansi yang berwenang (KUA atau Catatan Sipil) agar mengikat pihak ketiga, termasuk perseroan dan kreditor.

 

7. Dinamika Pengalihan dalam Aksi Korporasi : Akuisisi, Merger, dan Konsolidasi.

 

Aksi korporasi merupakan instrumen strategis yang mengakibatkan peralihan saham secara masif, seringkali disertai dengan perubahan pengendalian atas perseroan. UU PT memberikan pengaturan ketat untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, dan persaingan sehat.

Pengambilalihan (Akuisisi)

Akuisisi didefinisikan sebagai perbuatan hukum untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Akuisisi dapat dilakukan dengan dua cara :

 

● Melalui Direksi Perseroan : Pihak pengambil alih menyampaikan maksudnya kepada direksi perseroan yang akan diambil alih, diikuti dengan penyusunan rancangan pengambilalihan yang disetujui Komisaris dan RUPS.

 

● Langsung dari Pemegang Saham : Pihak pengambil alih melakukan perundingan langsung dengan pemegang saham yang ada. Dalam mekanisme ini, pembuatan rancangan pengambilalihan tidak diwajibkan, namun pengumuman rencana kesepakatan dalam satu surat kabar dan kepada karyawan wajib dilakukan paling lambat 30 hari sebelum pemanggilan RUPS. Akta pengambilalihan ini wajib dinyatakan dengan akta notaris sebagai akta pemindahan hak atas saham.

Penggabungan (Merger) dan Peleburan (Konsolidasi)

Penggabungan mengakibatkan satu atau lebih perseroan berakhir karena hukum dan beralihnya seluruh aktiva serta pasiva kepada perseroan yang menerima penggabungan. Peleburan mengakibatkan dua perseroan atau lebih berakhir untuk membentuk satu perseroan baru. Dalam kedua proses ini, pemegang saham dari perseroan yang berakhir secara hukum menjadi pemegang saham dari perseroan yang menerima penggabungan atau perseroan baru hasil peleburan. Prosedur penggabungan dan peleburan sangat kompleks, melibatkan penyusunan rancangan, persetujuan RUPS dengan kuorum khusus (biasanya 3/4 suara), serta pemenuhan hak pemegang saham minoritas untuk meminta sahamnya dibeli dengan harga wajar jika mereka tidak menyetujui aksi korporasi tersebut.

 

9. Spin-Off (Pemisahan) : Murni dan Tidak Murni.

 

Pemisahan perseroan diatur dalam Pasal 135 UU PT sebagai perbuatan hukum untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan beralihnya sebagian atau seluruh aktiva dan pasiva perseroan.

 

1. Pemisahan Murni : Mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva beralih ke dua perseroan lain atau lebih, dan perseroan asal yang melakukan pemisahan berakhir karena hukum.

 

2. Pemisahan Tidak Murni (Spin-Off) : Mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva beralih ke satu perseroan lain atau lebih, sementara perseroan asal tetap eksis sebagai entitas hukum.

 

Dalam spin-off, pembentukan unit bisnis baru menjadi PT independen memberikan wewenang lebih besar bagi unit tersebut untuk berinovasi dan mencari pendanaan sendiri. Secara legal, pemisahan ini dilakukan dengan pembuatan rancangan pemisahan, pengumuman di surat kabar, dan penyusunan akta pemisahan di hadapan notaris. Dampak bagi pemegang saham adalah mereka biasanya menerima saham di perusahaan hasil spin-off secara proporsional sesuai dengan komposisi saham awal mereka.

 

10. Perubahan Paradigma dalam UU Cipta Kerja dan PT Perorangan.

 

UU Cipta Kerja membawa perubahan revolusioner dengan memperkenalkan PT Perorangan untuk kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Berbeda dengan PT biasa yang didirikan minimal oleh dua orang berdasarkan perjanjian, PT Perorangan didirikan oleh satu orang dengan modal dasar yang terbagi atas saham, namun tanpa akta notaris.

 

Jika pemegang saham tunggal dalam PT Perorangan ingin mengalihkan sahamnya kepada pihak ketiga, terdapat konsekuensi hukum yang signifikan :

 

● Perubahan Status : Jika pengalihan mengakibatkan jumlah pemegang saham menjadi lebih dari satu orang, maka PT Perorangan tersebut wajib mengubah status badan hukumnya menjadi PT biasa (persekutuan modal).

 

● Formalitas Notariil : Perubahan status ini memerlukan pernyataan pemegang saham mengenai perubahan status dan perubahan AD yang dituangkan dalam akta notaris. Kegagalan mengubah status dalam jangka waktu tertentu dapat berisiko pada hilangnya status badan hukum atau tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas bagi pemiliknya.

 

11. Peran Anggaran Dasar dan Klausula Pembatasan (Blokkering).

 

Anggaran Dasar merupakan konstitusi internal perseroan yang memiliki kekuatan mengikat bagi organ perseroan dan pemegang saham. Pasal 57 UU PT memberikan otoritas bagi AD untuk mengatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham. Klausula pembatasan ini bertujuan untuk menjaga agar kepemilikan saham tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak diinginkan dan menjaga stabilitas manajemen.

 

Jenis pembatasan yang lazim diatur dalam AD meliputi :

 

● Hak Memesan Terlebih Dahulu (Right of First Refusal) : Kewajiban menawarkan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham lain atau klasifikasi tertentu. Penawaran ini hanya berlaku satu kali; jika dalam 30 hari tidak diambil bagian, saham dapat dijual ke pihak ketiga.

 

● Persetujuan Organ Perseroan : Keharusan mendapatkan persetujuan tertulis dari RUPS, Dewan Komisaris, atau Direksi sebelum pengalihan dilakukan. Jika organ menolak tanpa memberikan alasan yang sah atau tidak menunjuk pembeli alternatif, persetujuan dianggap diberikan secara diam-diam setelah jangka waktu 90 hari.

 

● Persetujuan Instansi Berwenang : Diperlukan untuk sektor usaha tertentu yang diatur secara khusus (seperti perbankan) atau dalam hal pewarisan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi sektoral.

 

Aspek Pembatasan AD	Ketentuan UU PT	Implikasi Hukum
Hak Menawarkan Dahulu	Jangka waktu 30 hari	Melindungi komposisi pemegang saham yang ada.
Persetujuan Organ	Respon maksimal 90 hari	Memastikan kontrol manajemen terhadap investor baru.
Keabsahan Transaksi	Wajib sesuai AD	Pengalihan tanpa persetujuan AD dapat dibatalkan.
Pengecualian	Karena hukum (Waris/Merger)	Memberikan kepastian peralihan karena peristiwa hukum otomatis.

 

12. Prosedur SABH dan Pemeriksaan Substantif Tahun 2025.

 

Seiring dengan kemajuan digitalisasi layanan hukum, pendaftaran perubahan data perseroan dilakukan melalui portal AHU Online yang dikelola oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Notaris memegang peran sentral sebagai kuasa yang memasukkan data secara elektronik. Namun, sejak tahun 2025, Ditjen AHU menerapkan sistem Pemeriksaan Substantif yang jauh lebih ketat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pemeriksaan substantif ini bertujuan untuk memastikan kebenaran materil dari setiap akta pengalihan saham. Hal-hal yang diverifikasi oleh sistem AHU meliputi :

 

● Keabsahan Akta : Verifikasi apakah notaris yang membuat akta masih aktif, kecocokan minuta akta dengan dokumen yang diunggah, serta validitas nomor dan tanggal akta.

 

● Verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) : Berdasarkan Permenkumham No. 2 Tahun 2025, setiap pengalihan saham wajib disertai pelaporan data pemilik manfaat yang sah. Sistem akan mendeteksi indikasi penggunaan nominee (peminjaman nama) dan akan menolak permohonan jika data BO tidak sinkron.

 

● Sinkronisasi Anggaran Dasar : Pemeriksaan otomatis apakah pengalihan tersebut melanggar batasan-batasan AD (misalnya kuorum RUPS atau persetujuan komisaris) yang telah tercatat sebelumnya.

 

● Validitas Identitas : Integrasi dengan data Dukcapil dan NPWP untuk memastikan status aktif para pihak, termasuk kepatuhan terhadap Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

 

Kegagalan melewati pemeriksaan substantif ini akan menyebabkan permohonan "pending" atau ditolak, yang berarti secara administratif perubahan pemegang saham tersebut tidak diakui oleh negara. Hal ini akan menghambat segala jenis aksi korporasi berikutnya, karena sistem AHU akan memblokir transaksi baru hingga masalah legalitas sebelumnya terselesaikan.

 

13. Konsekuensi Kelalaian Pelaporan dan Pencatatan.

 

Peralihan saham yang tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan sesuai prosedur UU PT membawa risiko hukum dan operasional yang berat. Berdasarkan Pasal 56 ayat (3) UU PT, peralihan saham baru mengikat perseroan setelah dicatat dalam DPS. Tanpa pencatatan ini, pembeli saham tidak dapat menggunakan hak suaranya dalam RUPS dan tidak berhak menerima dividen secara sah dari perseroan.

 

Secara administratif, keterlambatan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham ke Kemenkumham melebihi 30 hari melanggar kewajiban prosedural. Konsekuensi yang dapat timbul meliputi :

 

1. Tidak Diakui oleh Pihak Ketiga : Lembaga keuangan dan instansi pemerintah hanya akan mengakui susunan pemegang saham yang tertera dalam data SABH Kemenkumham. Ketidaksinkronan data dapat mengakibatkan penolakan transaksi perbankan atau izin usaha.

 

2. Pemblokiran Akses SABH : Berdasarkan Permenkumham No. 29 Tahun 2022 dan Permenkumham No. 21 Tahun 2025, perseroan yang memiliki ketidaksinkronan data atau lalai melapor dapat diblokir aksesnya ke sistem AHU. Pemblokiran ini melumpuhkan operasional perseroan karena tidak bisa mendaftarkan perubahan apa pun secara legal.

 

3. Tanggung Jawab Pribadi Direksi : Jika direksi lalai mencatatkan pengalihan saham meskipun telah menerima salinan akta yang sah, direksi dapat digugat atas perbuatan melawan hukum (PMH) karena merugikan hak-hak pemegang saham baru. Selain itu, direksi dapat dianggap lalai dalam mengelola administrasi perseroan sebagaimana diwajibkan oleh UU PT.

 

4. Sengketa Internal : Ketidakjelasan status kepemilikan saham di DPS seringkali menjadi pemicu utama sengketa korporasi yang berujung pada gugatan pembatalan RUPS di pengadilan.

 

14. Analisis Perpajakan atas Pengalihan Saham.

 

Peralihan saham memiliki implikasi pajak yang signifikan bagi kedua belah pihak. Kepatuhan pajak seringkali menjadi salah satu indikator dalam pemeriksaan substantif AHU.

 

● Pajak Penghasilan (PPh) : Atas laba dari penjualan saham (capital gain), bagi pemegang saham orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif pajak progresif sesuai Pasal 17 UU PPh, kecuali jika transaksi dilakukan di Bursa Efek yang dikenakan PPh Final sebesar 0,1%. Bagi Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto (tarif efektif 5% dari harga jual).

 

● BPHTB dalam Inbreng : Meskipun pengalihan saham itu sendiri bukan objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), namun jika inbreng dilakukan dalam bentuk aset tanah atau bangunan, maka perseroan sebagai penerima inbreng wajib membayar BPHTB sebesar 5% dari nilai perolehan.

 

● Aspek PPN : Saham secara umum bukan merupakan Barang Kena Pajak (BKP), sehingga tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Namun, jasa broker atau jasa notaris yang mengurus peralihan saham merupakan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan PPN sebesar 11%.

 

Jenis Pajak	Subjek/Konteks	Tarif dan Mekanisme
PPh Final 0,1%	Penjualan saham di Bursa Efek	Dipotong oleh penyelenggara bursa.
PPh Pasal 17	Penjualan saham PT Tertutup (WP DN)	Dilaporkan dalam SPT Tahunan penjual.
PPh Pasal 26	Penjualan saham oleh WPLN	Tarif efektif 5% dari harga jual.
BPHTB 5%	Inbreng aset tanah/bangunan	Dibayar oleh perseroan penerima aset.
PPN 11%	Jasa Broker/Notaris	Pajak atas jasa kepengurusan transaksi.

 

15. Kesimpulan dan Rekomendasi Yuridis.

 

Keabsahan pemindahan hak atas saham dalam Perseroan Terbatas merupakan jalinan kompleks antara kesepakatan kontraktual, kepatuhan konstitusional Anggaran Dasar, dan ketaatan administratif pada Sistem Administrasi Badan Hukum. Dinamika regulasi pasca UU Cipta Kerja dan diterapkannya sistem pemeriksaan substantif pada portal AHU tahun 2025 menuntut ketelitian tingkat tinggi dari para pelaku usaha dan notaris.

 

Setiap bentuk peralihan, baik itu jual beli yang bersifat komersial, hibah yang bersifat sukarela, maupun inbreng dan aksi korporasi (merger, akuisisi, spin-off) yang bersifat strategis, memiliki prosedur formalitas yang tidak dapat dinegosiasikan. Kegagalan dalam memenuhi elemen-elemen seperti penilaian penilai independen dalam inbreng, pengumuman surat kabar dalam akuisisi, atau akta notaris dalam hibah saham, berpotensi membatalkan perbuatan hukum tersebut secara keseluruhan.

 

Bagi perseroan, pemeliharaan Daftar Pemegang Saham yang akurat dan pelaporan tepat waktu ke Kemenkumham bukan sekadar beban administratif, melainkan benteng perlindungan terhadap risiko pemblokiran sistem dan gugatan sengketa kepemilikan. Dalam era transparansi pemilik manfaat (beneficial ownership), setiap peralihan saham kini dipantau secara ketat untuk memastikan integritas data badan hukum di Indonesia. Oleh karena itu, konsultasi mendalam mengenai ketentuan Anggaran Dasar dan pemenuhan kewajiban perpajakan harus menjadi prioritas utama sebelum melakukan transaksi peralihan saham guna menjamin keberlangsungan operasional dan kepastian hukum investasi.

 

mjw - Lz : jkt 022026

Perpustakaan MjWinstitute Jakarta

Blog MJW