Transformasi Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015: Dalam Perspektif Praktisi Notaris PPAT

 Transformasi Perjanjian Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015: Dalam Perspektif Praktisi Notaris PPAT

 

 

Dr (candidat) Lisza Nurchayatie SH MKn

Dr KRA Michael Josef Widijatmoko SH SpN

 

 

 

I. Dialektika Historis dan Yuridis Perjanjian Kawin di Indonesia.

 

Konstruksi hukum perkawinan di Indonesia secara historis merupakan perpaduan antara hukum adat, hukum agama, dan kodifikasi hukum perdata peninggalan kolonial Belanda. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan mengenai harta benda dalam perkawinan didominasi oleh ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bagi mereka yang tunduk padanya, yang menganut prinsip persatuan harta secara bulat demi hukum sejak detik perkawinan dilangsungkan, kecuali diperjanjikan lain melalui perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum akad. Ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diundangkan, terjadi unifikasi hukum yang membawa semangat baru dalam memandang kedudukan harta dalam keluarga, namun tetap mempertahankan rigiditas mengenai waktu pembuatan perjanjian tersebut melalui Pasal 29.

 

Secara substantif, Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dalam naskah aslinya menyatakan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat "pada waktu atau sebelum" perkawinan dilangsungkan. Ketentuan ini dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap kepastian hukum dan pencegahan terhadap manipulasi harta benda yang dapat merugikan salah satu pihak atau pihak ketiga selama perkawinan berjalan. Namun, dalam perkembangannya, rigiditas ini menjadi jerat hukum yang diskriminatif, terutama bagi warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing. Ketidakmampuan untuk membuat perjanjian pemisahan harta setelah perkawinan berlangsung mengakibatkan banyak warga negara Indonesia kehilangan hak konstitusionalnya untuk memiliki properti di tanah airnya sendiri karena adanya percampuran harta dengan pasangan asingnya.

 

Transformasi paradigma ini mencapai puncaknya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Mahkamah tidak hanya melihat perjanjian kawin sebagai dokumen perdata biasa, melainkan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara. Bagi praktisi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), putusan ini bukan sekadar perubahan prosedural, melainkan redefinisi peran profesional dalam mengawal hak kebendaan klien dalam bingkai hukum keluarga yang lebih dinamis dan fleksibel.

 

Il. Analisis Kedudukan Hukum dan Rasionalitas Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015.

 

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 berawal dari permohonan pengujian materiil yang diajukan oleh Ny. Ike Farida, seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara Jepang. Pemohon menghadapi kebuntuan hukum ketika hendak membeli unit rumah susun, di mana pengembang menolak melakukan penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) karena pemohon tidak memiliki perjanjian perkawinan pemisahan harta. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hanya warga negara Indonesia yang berhak atas Hak Milik dan Hak Guna Bangunan (HGB). Tanpa perjanjian pemisahan harta, pembelian aset oleh WNI yang bersuamikan WNA dianggap secara otomatis mengakibatkan WNA tersebut turut memiliki aset tersebut melalui mekanisme harta bersama, yang secara hukum dilarang oleh UUPA.

1. Ratio Decidendi : Hak Konstitusional dan Kepastian Hukum.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pembatasan waktu pembuatan perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 UU Perkawinan telah nyata-nyata melanggar hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) mengenai jaminan kepastian hukum yang adil dan Pasal 28H ayat (4) mengenai hak milik pribadi. Mahkamah berpendapat bahwa negara tidak seharusnya menghalangi keinginan pasangan suami istri untuk mengatur harta bendanya melalui perjanjian tertulis, baik itu dilakukan sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

 

Secara ilmiah, Mahkamah memberikan interpretasi baru terhadap frasa-frasa dalam Pasal 29 yang semula bersifat restriktif. Frasa "pada waktu atau sebelum" kini harus dimaknai mencakup juga masa "selama dalam ikatan perkawinan". Hal ini memberikan napas baru bagi otonomi individu (party autonomy) dalam hukum keluarga Indonesia. Perjanjian tersebut kini diakui keabsahannya sepanjang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris, dan isinya mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung atau pada waktu lain yang disepakati oleh para pihak.

 

Unsur Perubahan	Pasal 29  Sebelum Putusan MK 69	Pasal 29  Sesudah Putusan MK 69
Waktu Pembuatan	Mutlak sebelum atau saat perkawinan.	Sebelum, saat, atau selama masa perkawinan.
Pejabat Pengesah	Pegawai Pencatat Perkawinan (KUA/Dukcapil).	Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris.
Keberlakuan Pihak Ketiga	Sejak perkawinan berlangsung.	Sejak perkawinan berlangsung atau sesuai kesepakatan.
Fleksibilitas Isi	Sangat terbatas pada pemisahan harta.	Dapat mengenai harta atau perjanjian lainnya.
Perubahan/Pencabutan	Tidak dimungkinkan selama perkawinan.	Dimungkinkan atas persetujuan bersama.

 

2. Implikasi Terhadap Pasal-Pasal Terkait dalam UUPA dan UU Perkawinan.

Putusan ini secara tidak langsung melakukan harmonisasi antara UU Perkawinan dan UUPA. Mahkamah menegaskan bahwa WNI yang melakukan perkawinan campuran tetap memiliki hak yang sama dengan WNI lainnya untuk memiliki tanah dengan status Hak Milik dan HGB, asalkan terdapat pemisahan harta yang jelas. Hal ini memutus rantai diskriminasi yang selama puluhan tahun menyudutkan perempuan WNI pelaku perkawinan campuran. Transformasi ini juga mencakup aspek kewarisan, di mana pemisahan harta memberikan kejelasan mengenai asal-usul aset yang akan turun kepada ahli waris, mencegah sengketa yang melibatkan unsur asing dalam kepemilikan tanah di Indonesia.

 

Ill. Peran Strategis Notaris dalam Pembuatan Postnuptial Agreement.

 

Pencantuman eksplisit kata "Notaris" dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang berwenang mengesahkan perjanjian perkawinan memberikan landasan kewenangan baru yang sangat kuat. Sebelumnya, peran Notaris sering kali dianggap hanya sebagai pembuat akta yang kemudian harus disahkan lagi oleh pegawai pencatat perkawinan. Pasca putusan ini, Notaris memiliki fungsi ganda: sebagai pejabat umum yang merumuskan kesepakatan dalam bentuk akta otentik dan sebagai pejabat yang memberikan legalitas formal terhadap perjanjian tersebut bagi para pihak.

1. Kewajiban Penyuluhan Hukum oleh Notaris.

Bagi Notaris, tantangan utama dalam pembuatan perjanjian pasca nikah (postnuptial agreement) adalah memastikan bahwa para pihak memahami sepenuhnya konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum (legal counseling) sebagaimana diamanatkan oleh UU Jabatan Notaris. 

 

Penyuluhan ini mencakup penjelasan mengenai :

1. Peralihan Status Harta : Bagaimana harta yang semula merupakan harta bersama (joint assets) beralih menjadi harta masing-masing (separate assets) sejak akta ditandatangani.

2. Tanggung Jawab Utang : Bahwa pemisahan harta juga diikuti dengan pemisahan tanggung jawab atas utang-utang yang timbul setelah perjanjian dibuat.

3. Hak Pihak Ketiga : Bahwa perjanjian tersebut tidak dapat menghapuskan kewajiban yang sudah ada kepada kreditur sebelum akta tersebut dibuat.

4. Kewajiban Pendaftaran : Bahwa tanpa pengesahan dari pegawai pencatat perkawinan (KUA atau Disdukcapil) atau dari Notaris, perjanjian tersebut hanya mengikat secara internal dan tidak dapat dipertahankan atau tidak mengikat terhadap pihak ketiga.

2. Teknik Perancangan Akta Perjanjian Kawin Pasca Nikah

Dalam merancang akta postnuptial agreement, Notaris harus sangat teliti dalam mencantumkan klausul-klausul yang melindungi kepentingan kedua belah pihak secara seimbang. Akta tersebut harus memuat inventarisasi harta yang sudah ada dan pembagiannya, serta pengaturan mengenai harta yang akan diperoleh di masa depan. Notaris juga harus memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam pembuatan perjanjian ini, karena pembuktian mengenai kesepakatan sukarela menjadi kunci utama keabsahan akta di kemudian hari jika terjadi sengketa perceraian.

 

IV. Perspektif PPAT dalam Transaksi Pertanahan Perkawinan Campuran.

 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berada di garda terdepan dalam mengimplementasikan transformasi ini dalam praktik agraria. Sebelum adanya Putusan MK 69/2015, PPAT sering kali berada dalam posisi dilematis ketika menghadapi pembeli WNI yang bersuamikan WNA. Banyak PPAT memilih untuk menolak transaksi tersebut guna menghindari risiko batalnya akta demi hukum karena melanggar larangan kepemilikan tanah oleh asing dalam UUPA.

1. Mitigasi Risiko dalam Pembuatan Akta Jual Beli (AJB).

Dengan adanya postnuptial agreement, PPAT kini memiliki landasan hukum yang jelas untuk memproses AJB bagi WNI pelaku perkawinan campuran. Namun, PPAT wajib melakukan verifikasi ketat terhadap dokumen-dokumen pendukung. Berikut adalah daftar dokumen yang harus diperiksa oleh PPAT :

● Identitas Para Pihak : KTP WNI dan Paspor/KITAS pasangan WNA.

● Akta Perjanjian Perkawinan : Akta otentik yang dibuat oleh Notaris, baik pra-nikah maupun pasca-nikah.

● Bukti Pengesahan : Bukti pengesahan yang dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan berupa catatan pinggir pada Buku Nikah (KUA) atau Akta Perkawinan (Disdukcapil), atau berupa Surat Kerangan, sedangkan bukti pengesahan oleh Notaris - karena hal ini baru ada setelah putusan MK 69/2015 maka masih multi tafsir - berdasarkan pasal 15 UU 2/2014 dapat berupa : a. Akta Notaris, atau b. akta Notaris yang mengaktakan perjanjian kawin yang dibuat dibawah tangan, atau c, legalisasi atas perjanjian kawin yang dibuat dibawah tangan, atau d. Waarmerking terhadap perjanjian kawin yang dibuat dibawah tangan.

● Pernyataan Kepemilikan Tunggal: Pernyataan bahwa aset yang dibeli merupakan milik murni pihak WNI berdasarkan perjanjian pemisahan harta.

2. Perubahan Status Hak Atas Tanah.

Secara praktis, transformasi ini memungkinkan WNI untuk tetap memegang sertifikat Hak Milik atau HGB atas namanya sendiri tanpa khawatir akan adanya tuntutan pelepasan hak oleh negara dalam jangka waktu satu tahun. Bagi pasangan yang sudah terlanjur memiliki tanah dengan status Hak Pakai (karena belum ada perjanjian pemisahan harta), mereka kini dapat meningkatkan kembali status haknya menjadi Hak Milik atau HGB setelah mengurus perjanjian perkawinan pasca nikah dan mendaftarkannya di kantor pertanahan setempat.

 

V. Mekanisme Pendaftaran dan Asas Publisitas dalam Administrasi Kependudukan.

 

Perjanjian perkawinan, meskipun sah secara perdata saat ditandatangani di hadapan Notaris, belum memiliki kekuatan mengikat publik (erga omnes) sebelum memenuhi asas publisitas melalui pendaftaran di instansi pelaksana. Ketentuan ini krusial untuk melindungi pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan salah satu pasangan suami istri tersebut.

1. Prosedur Pengesahan Perjanjian Kawin di Kantor Urusan Agama (KUA).

Bagi pasangan beragama Islam, pengesahan perjanjian kawin dilakukan di KUA tempat pernikahan dicatatkan. Berdasarkan Surat Dirjen Bimas Islam, proses ini tidak lagi memerlukan penetapan pengadilan, melainkan cukup melalui pelaporan administratif.

 

Tahapan	Prosedur Teknis  di KUA	Dokumen yang Dihasilkan
Penyerahan Berkas	Suami/Istri menyerahkan Salinan Akta Notaris yang telah dilegalisir.	Tanda Terima Berkas Pelaporan.
Verifikasi Data	PPN memeriksa kesesuaian data Akta Notaris dengan Buku Nikah.	Validasi keabsahan data pernikahan.
Pembubuhan Catatan	Penulisan catatan mengenai adanya perjanjian pada kolom yang tersedia.	Catatan Pinggir pada Buku Nikah dan Akta Nikah.
Legalisasi Perjanjian	PPN membubuhi tanda tangan dan stempel pada halaman terakhir perjanjian.	Dokumen Perjanjian dengan nomor lapor resmi.

 

2. Prosedur Pengesahan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Bagi pasangan non-Muslim, mekanisme pengesahan perjanjian kawin dilakukan dengan melaporkan di Disdukcapil sesuai dengan domisili atau tempat perkawinan dicatatkan. Surat Edaran Dirjen Dukcapil Nomor 472.2/5876/Dukcapil menjadi panduan operasional bagi pejabat pencatat untuk melakukan perubahan data pada register akta perkawinan. Penting untuk dipahami bahwa pengesahan ini dilakukan dengan dicatat pada buku nikah dan salinan buku nikah bukan sekadar formalitas, melainkan syarat agar perjanjian tersebut "eksis" di mata hukum negara dan pihak ketiga seperti perbankan.

 

Vl. Perlindungan Kreditur dan Tantangan Praktis Penegakan Hukum.

 

Salah satu kekhawatiran utama dari diperbolehkannya perjanjian perkawinan pasca nikah adalah potensi penyalahgunaan untuk menghindari kewajiban pembayaran utang kepada kreditur. Mahkamah Konstitusi memberikan batasan tegas bahwa perubahan status harta tidak boleh merugikan pihak ketiga. Namun, dalam praktiknya, mekanisme pendeteksian kerugian pihak ketiga ini masih menghadapi banyak celah hukum.

1. Peran Pengumuman di Media Massa

Sebagai langkah preventif dan bentuk itikad baik, banyak Notaris kini mewajibkan para pihak untuk melakukan pengumuman di surat kabar harian nasional atau lokal sebelum akta ditandatangani. Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pihak manapun yang merasa dirugikan (misalnya bank yang telah memberikan kredit dengan jaminan harta bersama) untuk mengajukan keberatan.

 

Komponen  Pengumuman	Deskripsi Informasi
Identitas	Nama lengkap suami dan istri sesuai dokumen identitas resmi.
Tanggal Nikah	Keterangan mengenai waktu dan tempat perkawinan berlangsung.
Maksud Perjanjian	Pernyataan niat untuk melakukan pemisahan harta benda sepenuhnya.
Jangka Waktu Keberatan	Periode tertentu (biasanya 14 hari) bagi pihak ketiga untuk merespons.
Kontak Notaris	Alamat kantor Notaris yang akan menangani pembuatan akta.

 

2. Perlindungan Melalui Actio Pauliana

Jika di kemudian hari terbukti bahwa pembuatan postnuptial agreement dilakukan dengan maksud sengaja untuk mengalihkan aset agar tidak dapat disita oleh kreditur, maka kreditur memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembatalan perjanjian tersebut melalui mekanisme Actio Pauliana. Dalam perspektif ilmiah, perjanjian kawin yang dibuat dengan itikad buruk (mala fide) kehilangan sifat perlindungan hukumnya dan dapat dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan.

 

Vll. Kajian Filosofis dan Sosiologis Transformasi Perjanjian Kawin.

 

Secara filosofis, transformasi ini mencerminkan pengakuan negara terhadap prinsip kesetaraan gender dan perlindungan individu dalam institusi keluarga. Perkawinan tidak lagi dipandang sebagai penggabungan total identitas hukum di mana salah satu pihak (biasanya istri) kehilangan otonomi atas hartanya, melainkan sebagai kemitraan hukum yang menghargai hak milik pribadi masing-masing.

1. Dampak Sosiologis terhadap Masyarakat Modern.

Masyarakat Indonesia kini semakin menyadari pentingnya perencanaan keuangan dan perlindungan hukum dalam keluarga. Meskipun pada awalnya perjanjian kawin dianggap sebagai hal yang tabu dan tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya ketimuran yang menjunjung tinggi kebersamaan, desakan kebutuhan ekonomi dan dinamika mobilitas global telah mengubah persepsi tersebut.

 

Beberapa faktor sosiologis yang mendorong peningkatan kebutuhan akan postnuptial agreement antara lain :

● Risiko Bisnis : Pasangan pengusaha yang ingin melindungi harta rumah tangga dari risiko pailit bisnis salah satu pihak.

● Perkawinan Campuran : Kebutuhan WNI untuk tetap memegang kendali atas aset tanah di Indonesia sesuai dengan aturan agraria.

● Perlindungan Anak : Memastikan bahwa harta bawaan atau harta perolehan tertentu tetap menjadi hak anak-anak dari pernikahan sebelumnya atau masa depan.

● Keharmonisan Keluarga : Mengurangi potensi konflik mengenai harta benda yang sering kali menjadi pemicu keretakan rumah tangga.

2. Tantangan Literasi Hukum.

Meskipun Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 telah memberikan solusi hukum, tantangan terbesar tetap terletak pada literasi hukum masyarakat. Banyak pasangan baru menyadari perlunya perjanjian ini ketika masalah sudah muncul, seperti saat aplikasi kredit ditolak atau saat terjadi proses perceraian. Oleh karena itu, peran Notaris dalam melakukan sosialisasi dan edukasi hukum menjadi sangat vital guna menciptakan ketertiban hukum di masyarakat.

 

Vlll. Sinkronisasi Regulasi dan Pandangan ke Depan

Implementasi Putusan MK 69 masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah bagi pembuat kebijakan. Ketidaksinkronan antara teks Pasal 29 UU Perkawinan dalam lembaran negara dengan tafsir baru Mahkamah Konstitusi sering kali membingungkan petugas administrasi di tingkat daerah yang belum mendapatkan sosialisasi yang memadai.

 

-Kebutuhan Akan Revisi Undang-Undang.

Secara ilmiah, disarankan agar pemerintah segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk memasukkan secara eksplisit amar Putusan MK 69 ke dalam naskah undang-undang. Revisi ini penting untuk memberikan kepastian hukum yang bersifat permanen dan memudahkan referensi bagi para praktisi maupun masyarakat umum.

 

Selain itu, diperlukan peraturan pelaksanaan yang lebih teknis mengenai tata cara pendaftaran elektronik (e-registration) untuk perjanjian perkawinan guna mempercepat proses publisitas dan sinkronisasi data nasional antara KUA, Disdukcapil, dan Kantor Pertanahan. Dengan sistem yang terintegrasi, potensi penyalahgunaan perjanjian kawin untuk merugikan kreditur dapat diminimalisir melalui transparansi data harta benda yang dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan secara hukum.

 

IX. Penutup : Kesimpulan dan Rekomendasi.

 

Transformasi perjanjian perkawinan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah langkah maju dalam sistem hukum perdata Indonesia yang lebih humanis dan adil. Putusan ini telah meruntuhkan tembok rigiditas yang selama puluhan tahun menghalangi warga negara untuk mendapatkan perlindungan atas hak milik mereka di dalam bingkai perkawinan.

 

Bagi praktisi Notaris dan PPAT, transformasi ini membawa tanggung jawab profesional yang lebih besar untuk bertindak sebagai penasihat hukum yang andal. Setiap akta yang dibuat harus didasarkan pada itikad baik dan pemahaman mendalam akan risiko-risiko hukum yang ada. Penggunaan akta otentik dalam pembuatan perjanjian perkawinan pasca nikah adalah jaminan utama bagi para pihak untuk mendapatkan pembuktian yang sempurna di hadapan hukum.

Kesimpulan Utama

1. Penguatan Party Autonomy : Perjanjian perkawinan kini menjadi instrumen yang fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan ekonomi pasangan suami istri tanpa batasan waktu yang kaku.

 

2. Pemulihan Hak Konstitusional WNI : Diskriminasi terhadap WNI dalam perkawinan campuran terkait kepemilikan tanah telah dihapuskan melalui mekanisme pemisahan harta yang sah secara konstitusional.

 

3. Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Pengesah: Notaris memiliki kedudukan yang setara dengan pegawai pencatat dalam hal pengesahan perjanjian, yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan hukum yang berkualitas.

 

4. Keseimbangan Hak Pihak Ketiga: Kepastian hukum bagi kreditur tetap menjadi prioritas melalui kewajiban pendaftaran dan prinsip non-retroaktif yang harus dikawal oleh para praktisi hukum.

Rekomendasi Praktis bagi Stakeholder

Bagi masyarakat, khususnya pelaku perkawinan campuran, disarankan untuk segera melakukan konsultasi dengan Notaris terpercaya guna menyusun perjanjian perkawinan meskipun pernikahan telah berlangsung lama. Hal ini penting untuk memastikan keamanan aset dan kemudahan dalam melakukan perbuatan hukum di masa depan. Bagi pemerintah, perlu adanya upaya sosialisasi yang lebih masif hingga ke tingkat desa mengenai kemudahan prosedur pencatatan perjanjian ini guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara luas.

 

Dengan terwujudnya pemahaman yang selaras antara masyarakat, praktisi hukum, dan instansi pemerintah, diharapkan transformasi perjanjian perkawinan ini dapat menjadi pilar stabilitas hukum keluarga dan ekonomi di Indonesia, demi terciptanya keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.

 

 

Lz - mjw : jkt 042026